cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 370   371   372   373   374 
PENGAWASAN BEA CUKAI TERHADAP PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA KEDIRI (Studi di Kantor Bea Cukai Tipe Madya Kediri) Imam Tabrani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

IMAM TABRANI, LUTHFI EFENDI,S.H.,M.Hum,  AGUS YULIANTO,S.H.,M.H FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA Jl. MT. Haryono No.169, Malang 65145, Jawa Timur Indonesia Telp.0341-553898 : Fax.0341-566505 Email : imamtabrani25@gmail.com ABSTRAK Akhir-akhir ini produk Barang Kena Cukai (BKC) yang beredar di masyarakat sangat banyak dan bervariasi. Terutama BKC dari produk Hasil Tembakau (HT) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Selain itu produk-produk BKC tersebut sangat mudah kita jumpai mulai dari toko kelontong dan toko pinggir jalan sampai supermarket dan mall-mall besar. Terhadap BKC tersebut tentu instansi pemerintah yang bertanggung jawab adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai dari pelayanan, pemeriksaan, dan pengawasan atas BKC tersebut. Berdasarkan UU cukai di jelaskan bahwa terhadap produk-produk BKC tersebut terutang pungutan negara yang di sebut cukai. Dengan adanya piutang negara tersebut DJBC sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pungutan tersebut mempunyai tugas untuk melakukan pelayanan atas pihak-pihak yang berkaitan dengan BKC (reksan cukai) agar pungutan tersebut dapat terpenuhi. Dalam UU cukai juga di sebutkan bahwa tata cara pelunasan atas cukai terbagi menjadi 3 cara yakni : pembayaran, pelekatan pita cukai, dan pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Berkaitan dengan pelunasan BKC dengan pelekatan pita cukai, DJBC mempunyai tugas untuk melayani pihak-pihak yang menggunakan pita cukai untuk pelunasan cukainya mulai dari  penyediaan pita cukai, pemesanan pita cukai dan pengadministrasian pita cukai sampai pita cukai tersebut di lekatkan pada BKC yang bersangkutan. Atas prosedur tersebut sudah di keluarkan beberapa dasar hukum sebagai landasannya seperti Peraturan Direktur Jenderal  Bea dan Cukai NO. PER-49/BC/2011 dan diubah   terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai   NO. PER-08/BC/2014. Kata Kunci : Pengawasan Bea Cukai, pita cukai, barang kena Cukai etil alkohol. Control over Customs and Excise over Implementation and Order of Excise Tax Band of Tobacco Products in Medium Customs and Excise Control and Services in Kediri City (A study in Medium Customs and Excise Control Services in Kediri)   ABSTRACT Taxable products distributed in the society are varied and abundant, especially tobacco products and ethyl alcoholic beverages. These taxable products are often found in grocery stores, street shops, or even in supermarkets and malls. Taxable products are under the responsibility of Directorate General of Customs and Excise in terms of services, inspection, and supervision of the taxable goods.Law concerning excise states that those taxable products are entitled to levies, commonly called as excise charged by the state. The Directorate General of Customs and Excise are responsible to give services to parties regarding taxable products to help collect the excise. The law also mentions the three guidelines of paying off the tax: payment, attachment of excise tax band, and attachment of stamp indicating repayment. Regarding the repayment of taxable goods and attachment of the excise tax band, the Directorate General of Customs and Excise is responsible to give services to the parties involved in terms of the use of excise tax band for the payment. This responsibility ranges from providing the excise tax band, ordering excise tax band and administering the excise tax band to its attachment to taxable products. All those procedures work under legal basis such as Regulation of Directorate General of Customs and Excise Number PER-49/BC/2011, amended to Regulation of Directorate General of Customs and Excise Number PER-08/BC/2014.   Keywords: control over customs and excise, excise tax band, taxable products ethyl alcohol
KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA PADA PENERAPAN PASAL 62 AYAT 3 PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI DI WILAYAH JAKARTA Muhammad Qasthari Shidqi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Qasthari Shidqi, Agus Yulianto S.H., M.H. , Haru Permadi S.H., M.H.Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya shidqi96@yahoo.co.id Abstrak Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi, ketika berada di jalan sering kali terjadi kendaraan bermotor ini Parkir di sembarang tempat. Padahal berdasarkan pasal 62 ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi hal tersebut dilarang dan bisa dilakukan penindakan yaitu Penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah . Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan pengaturan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam penerapan hukum Pada Pasal 62 Ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi Di Wilayah Jakarta serta Mengetahui Dan mengkaji implikasi hukum terhadap kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam penerapan hukum pada Pasal 62 Ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi. Metode pendekatan yang digunakan yaitu adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Berdasarkan penelitian ini diperoleh adanya ketidaksesuaian pengaturan yang ada Pasal 62 Ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi mengenai Penderekan kendaraan bermotor yang parkir sembarangan di wilayah Jakarta.Kata kunci: Penderekan, Kendaraan Bermotor, Parkir Abstract Motorized Vehicles are any vehicles that are driven by mechanical equipment in the form of machines other than vehicles that run on the tracks. pursuant to Article 1 of the Provincial Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Number 5 of 2014 concerning Transportation, while on the road this motor vehicle often happens Parking everywhere. Whereas based on article 62 paragraph 3 of the Regional Regulation of the Special Capital Province of Jakarta Number 5 of 2014 concerning Transportation, it is prohibited and action can be taken, namely Checking to a designated Parking facility or to a Motorized Vehicle storage facility provided by the Regional Government. This research uses empirical research methods. Empirical law research examines the law that is conceptualized as actual behavior, as an unwritten social phenomenon that is experienced by everyone in social relations. This study aims to determine, identify and analyze the basis for the consideration of regulating the authority of the DKI Jakarta Provincial Transportation Agency in applying the law In Article 62 Paragraph 3 of the Regional Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Number 5 of 2014 concerning Transportation in the Jakarta Area and Knowing and Reviewing the legal implications of the authority DKI Jakarta Provincial Transportation Agency in applying the law in Article 62 Paragraph 3 of the Regional Regulation of the Special Capital Province of Jakarta Number 5 of 2014 concerning Transportation. The method used is descriptive analysis, while the understanding of analytical descriptive method is a method that serves to describe or give an overview of the object under study through data or samples that have been collected as they are without analyzing and making conclusions that are applicable to the public. Based on this research, there are discrepancies in the existing regulation Article 62 Paragraph 3 of the Regional Regulation of the Special Capital Province of Jakarta Number 5 of 2014 concerning Transportation concerning the Reckoning of motorized vehicles in the Jakarta area. Keywords: Pranking, Motor vehicle, Parking.
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN SANKSI PIDANA MELEBIHI ANCAMAN MAKSIMUM YANG DITETAPKAN DALAM KUHP (Studi Putusan Nomor 28/Pid.B/2013/Pn.Skh dan Putusan Nomor 244/Pid./2013/PT.SMG) Achmad Fajar Priyanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Achmad Fajar Priyanto, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Dr. Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl.MT.Haryono No. 169 Malang Email : achmadfajarp@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana melebihi ancaman maksimum pada tindak pidana pencabulan sebagaimana tertulis dalam Pasal 289 KUHP dan mendeskripsikan implikasi hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana melebihi ancaman maksimum yang tertulis dalam KUHP. Penjatuhan pidana melebihi ancaman maksimum dalam KUHP hanya dapat dijatuhkan jika terdapat pemberatan pidana umum. Namun dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 244/Pid./2013/PT.SMG menjatuhkan sanksi pidana melebihi ancaman maksimum dalam Pasal 289 KUHP, yaitu menjatuhkan pidana selama 10 tahun penjara dimana ancaman maksimum pidananya adalah 9 tahun penjara tanpa adanya pemberatan pidana umum. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi atau penafsiran gramatikal dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana melebihi ancaman maksimum yang ditetapkan dalam pasal 289 KUHP adalah karena perbuatan tersebut membuat resah masyarakat serta trauma bagi korban, membuat efek jera bagi pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya dan pelaku sebagai guru seharusnya melindungi korban yang dalam keadaan tuna rungu. Hakim memiliki kewenangan untuk menggali hukum dan menjatuhkan putusan pidana melebihi ancaman maksimum yang ditetapkan KUHP untuk menciptakan keadilan berdasarkan penafsiran pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana sangat relevan dengan teori absolut. Implikasi putusan yang melebihi ancaman maksimum tersebut adalah tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang para pihak tidak mengajukan upaya hukum. Kata Kunci : Putusan Hakim, Sanksi Pidana, Melebihi Ancaman Maksimum Dalam KUHP   ABSTRACT This research analyses the basic consideration of judges in determining criminal sanction that exceeds the maximum sentencing period over molestation as written in Article 289 of Criminal Code and describes the legal implication of passing the sanctions exceeding the minimum sentencing period as in Criminal Code. A sentence transcending the limit can only be imposed only when it is due to a general aggravating criminal offense. This is contradictory to the Decision of High Court of Semarang Number 244/Pid./2013/PT.SMG where ten years’ imprisonment was imposed on the defendant, exceeding its maximum sentencing limit of nine years without any aggravating criminal offenses. This research employed normative juridical method, statute, and case approach. Primary, secondary, and tertiary data were obtained and analysed based on grammatical and systematic interpretation. This research has found out that passing the judgement exceeding the sentencing limit is due to the judge’s consideration that this crime causes worries and traumatic condition for the victim, and this exceeding sentence is aimed to deter the perpetrator and prevent the perpetrator from repeating the offense. In this case, the perpetrator fails as a teacher to protect the deaf student. Judges have their authority to discover the law deeper and deliver the sentence exceeding the maximum sentencing limit as stipulated in Criminal Code to provide justice according to the interpretation of Article 5 paragraph (1) of Law concerning Judicial Power, and the objective to sentence the defendant is definitely relevant to absolute theory. The implication of the decision where sentencing is exceeding the maximum limit exists and holds permanent legal force as long as the parties concerned do not attempt any legal remedy. Keywords: judge’s decision, criminal sanction, exceeding maximum sentencing limit
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAIN SEPAK BOLA DALAM PEMUTUSAN KONTRAK KERJA SAAT JADWAL TRANSFER PEMAIN DITUTUP Ade Triadji Gusmantika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ade Triadji Gusmantika, Abdul Rachmad Budiono, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum, Universitas Brawijya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : triadjigusman@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan peraturan karena adanya kekosongan hukum agar dapat tercapai kepastian hukum tentang Perlindungan pemain sepak bola yang terkena pemutusan kontrak saat jadwal transfer ditutup. Metode dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pemain sepak bola dapat dikatakan sebagai pekerja yang terikat Kontrak Kerja, namun Statuta PSSI 2018 tidak mengatur pemasalah tersebut dan lembaga yang berwenang  kurang memadai. Maka dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan yang menjelaskan bahwa hak setiap pekerja untuk memilih tempat pekerjaan. Maka perlu untuk dibuat pengaturan pada Stauta PSSI selanjutnya dan membentuk NDRC lembaga khusus menangani sengketa Ketenagakerjaa di bidang Sepak Bola. Kata Kunci : Pemutusan Kontrak, Pemain Sepak Bola, Jadwal Transfer   ABSTRACT This research is aimed to contribute an idea concerning a regulation since there are legal loopholes to provide legal certainty for football players terminated when football player transfer window is closed. This research employed statute and analytical approach to study a particular legal problem. The research reveals that although football players are bound to contract, the statue concerning PSSI 2018 does not govern this issue and the authorised body does not sufficiently accommodate the issue. On the other hand, Article 31 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment states that every worker has his/her right to decide his/her place of work. Therefore, it is essential that that the statute of PSSI be established and NDRC as a special agency dealing with the dispute of employment in football be formed.   Keywords: contract termination, football players, transfer window
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA FINANCIAL TECHNOLOGY BERBADAN HUKUM KOPERASI DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI Aisyah Surya Dewi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aisyah Surya Dewi, Herman Suryokumoro, Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT Haryono 169 Malang 65145. Telp (0341) 553898. FAX (0341) 566505 Email: aisyahsrdw@gmail.com   Abstract This research studies the Financial Services Authority and the authority of Cooperative and Small-medium Enterprises Ministry post issuance of Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-based Loan Services. This study is also aimed to clarify the authority of cooperative when it runs fintech online loan services and to provide legal protection for the members of cooperative in case of breach of contract. This research was conducted based on normative method, statute, and analytical approach. The research result is intended to give clarification regarding the authority of supervision over the cooperative concerning the implementation of LPMUBTI and preventive and repressive legal protection for the members of the cooperative. Keywords: legal protection, financial technology, cooperative, breach of contract   Abstrak Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM pasca terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi kejelasan kewenangan terhadap koperasi saat melaksanakan fintech pinjaman online. Serta memberikan perlindungan hukum bagi anggota koperasi ketika Lembaga Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi terjadi wanprestasi. Metode  penelitian  menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  Perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan Analitis (Analytical Approach). Hasil penelitian ini yaitu memberi kejelasan kewenangan pengawasan koperasi dalam pelaksanaan LPMUBTI dan Perlindungan hukum berupa preventif dan represif bagi anggota koperasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Financial Technology, Koperasi, Wanprestasi.
KEABSAHAN PENGGANTI TANDA TANGAN SEBAGAI PENGESAHAN DOKUMEN PERBANKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS Al Farizi Aulia Warsito
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Al Farizi Aulia Warsito, Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya alfariziwarsito2@gmail.com   ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis mengangkat sebuah permasalahan terkait kekosongan suatu peraturan perundang-undangan mengenai pengganti sebuah tanda tangan sebagai pengesahan dokumen dalam pelayanan perbankan bagi Penyandang Disabilitas. Permasalahan ini dilatarbelakangi dengan minimnya akses keuangan bagi Penyandang Disabilitas yang menyebabkan memperlambat dalam peningkatan kesejahteraan. Ketentuan dokumen yang sulit dipenuhi oleh Penyandang Disabilitas menyebabkan layanan perbankan belum menjangkau keseluruhan warga Negara. Salah satu ketentuan yang dianggap sulit adalah tanda tangan sebagai pengesahan dokumen perbankan, beberapa Penyandang Disabilitas Tuna Daksa tidak dapat melakukan tanda tangan secara konsisten. Untuk menjawab permasalahan diatas, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan Pendekаtаn Perundаng-undаngаn dan Pendekаtаn Аnаlitis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan media internet. Bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisis menggunakan metode interpretasi sistematis adalah penafsiran hukum yang didasarkan atas penаfsirаn yаng menаfsirkаn perаturаn perundаng-undаngаn dihubungkаn dengаn perаturаn hukum аtаu undаng-undаng lаin аtаu dengаn keseluruhаn sistem hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan selaku Lembaga Pengawasan Lembaga Keuangan Perbankan belum memiliki regulasi atas pelayanan yang ramah bagi Penyandang Disabilitas. Pengganti tanda tangan sebagai pengesahan dokumen perbankan yang memiliki kekuatan hukum yaitu dengan membubuhkan cap jempol hanya dapat dilakukan Pejabat berwenang yakni Notaris. Kata Kunci: Perbankan, Penyandang Disabilitas   ABSTRACT This research is aimed to investigate the loophole in a regulation over a replaced signature put in a document in banking to facilitate the disabled. This research departs from the limited financial access for disabled people, and this lack has hampered welfare. The provision of the document that is not fulfilled by the disabled indicates that banking services do not embrace all people of the state. For example, putting signatures on banking documents can be a challenging task for disabled people, leading to inconsistent form of signatures. This research employed normative legal research, statute, and analytical approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data obtained from library research and the Internet. All the data was analysed by means of systematic and legal interpretation where legislation was linked to legal rules or other laws or to the whole legal system. The research concludes that Financial Services Authority (OJK) has not set any regulations governing services supporting the disabled. The only replacement of signature regarded valid is thumbprint given before a notary as an authority since it holds legal force. Keywords: banking, disabled people  
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI HAARP SEBAGAI SENJATA RAHASIA BERDAMPAK PADA KERUSAKAN DI NEGARA LAIN DITINJAU BERDASAR HUKUM INTERNASIONAL Amada Ilmi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amada Ilmi, Dr. Herman Suryokumoro, SH., M.S., Ikaningtyas, S.H., LL.M. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: ilmiamadda@gmail.com   ABSTRAK HAARP merupakan sebuah penelitian ionosfer berbentuk teknologi super canggih yang diinisiasi oleh Amerika Serikat.  Dalam pembuatannya didanai Angkatan Udara, Angkatan Laut Amerika Serikat, Universitas Alaska, dan Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), dirancang dan dibangun oleh BAE Advanced Technologies (BAEAT) terletak di Alaska. Berguna untuk menciptakan dan/atau merubah suatu iklim, cuaca, membuat awan dan hujan buatan. Dan dalam spesifikasi proyek besarnya diduga mampu menciptakan bencana buatan dalam skala kecil atau besar di wilayah yang ditentukan, seperti; tornado, badai, hujan, bahkan tsunami, dengan cara menangkap pancaran ionosfer kemudian ditembakkannya kekuatan ionosfer tersebut. HAARP adalah teknologi yang dalam hukum belum diatur mengenai bentuk teknologi serta pengoperasiannya. Sehingga studi kasus HAARP merupakan kekosongan hukum. Karena berpotensi besar dijadikan sebagai senjata rahasia sebagai upaya pertahanan negara dan perlawanan, HAARP perlu diawasi kegiatannya, karena terbukti pada beberapa kasus percobaan yang mengakibatkan timbulnya bencana di negara lain, salah satu contohnya Venezuela. Dengan adanya HAARP tersebut, harapannya teknologi ini tidak dimatikan karena dapat memberi manfaat pada suatu keadaan mendesak yang membutuhkan penentuan suatu cuaca dan/atau iklim pada daerah tertentu. Namun karena banyak resiko berbahaya yang dapat timbul termasuk sebagai senjata rahasia, maka saran peneliti agar adanya lembaga internasional yang berwenang membawahi dan mengawasi berjalannya segala proyek HAARP beserta pengoperasian yang melibatkan banyak komponen untuk. Karena belum adanya peraturan jelas yang mengatur secara spesifik dan tidak adanya lembaga internasional berwenang yang berhak menangani kecuali pemerintah AS sendiri. Dan umumnya kasus yang ditimbulkan HAARP berada pada wilayah yurisdiksi negara lain. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kata kunci: Teknologi HAARP, senjata rahasia, Hukum Internasional.   ABSTRACT HAARP is related to a research on ionosphere involving state-of-the-art technology initiated by the US. Its development is funded by US Air Force, US Navy, University of Alaska, and Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), designed and established by BAE Advanced Technologies (BAEAT) located in Alaska. This development is used to create/or change climate, weather, create clouds or rain. The specification of this mega project is believed to be able to create small- or large-scale artificial natural disaster in a designated region, such as tornado, storm, rain, or even tsunami. This creation is performed by capturing ionosphere before ionosphere power is emitted with force. In terms of the form and operation, HAARP is a technology that is not governed yet, leaving some legal loopholes. Because it is potential to function as a secret weapon to support state defence, the use of this technology has to be under supervision. This technology was once proven to have had a disastrous effect in Venezuela. HAARP is expected to remain in existence in a more positive way to, for example, help determine weather and/or climate in a particular region. Recalling that this technology can turn into something risky as a secret weapon, it is essential that establishment of international body be taken into account to supervise the practices of this HAARP project and its operation involving a huge numbers of components. With normative juridical research method, this study observes that, to date, there is no clear regulation specifically governing this issue and no international authority supervising the practices, except the US per se. Generally, the damage caused by this technology has impacts on the state of another jurisdiction. Keywords: HAARP technology, secret weapon, international law
PELАYАNАN PАNITIА АJUDIKАSI DАLАM PROGRАM PENDАFTАRАN TАNАH SISTEMАTIS LENGKАP Аnisа Dwi Wulаndаri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Аnisа Dwi Wulаndаri, Аgus Yuliаnto, S.H., M.H., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Fаkultаs Hukum Universitаs Brаwijаyа Jl. MT. Hаryono No. 169 Mаlаng Emаil : аnswulаndаri@gmаil.com Abstrak Pemerintаh Indonesiа berkewаjibаn menjаmin hаk dаn kesejаhterааn bаgi wаrgа Negаrа Indonesiа, sаlаh sаtunyа dаlаm hаl pemenuhаn hаk milik pribаdi dаlаm bidаng pertаnаhаn. Pemerintаh jugа menjаmin аdаnyа kepаstiаn hukum yаng аdil. Pelаyаnаn publik аdаlаh sаlаh sаtu tindаkаn yаng menjаmin аkаn аdаnyа kepаstiаn dаn keаdilаn. Sаlаh sаtu bentuk pelаyаnаn yаng diberikаn oleh Kаntor Pertаnаhаn Kotа Аdministrаsi Jаkаrtа Timur yаkni Pendаftаrаn Tаnаh Sistemаtis Lengkаp. Yаng mаnа bаgi setiаp Wаrgа Negаrа Indonesiа berhаk mengurus tаnаhnyа yаng belum bersertifikаt dengаn bаntuаn dаnа dаri pemerintаh, sesuаi dengаn ketentuаn Perаturаn Menteri Аgrаriаn dаn Tаtа Ruаng / Kepаlа Bаdаn Pertаnаhаn Replublik Indonesiа Nomor 12 tаhun 2017 tentаng Percepаtаn Pendаftаrаn Tаnаh Sistemаtis Lengkаp. Dengаn diаdаkаnnyа PTSL dihаrаpkаn seluruh tаnаh terdаftаr secаrа sistemаtis, mengingаt pendаftаrаn tаnаh terdаhulu menggunаkаn sistem sporаdik. Pokok permаsаlаhаn yаng berkаitаn dengаn isu diаtаs : Bаgаimаnа Pelаyаnаn Pаnitiа Аjudikаsi progrаm Pendаftаrаn Tаnаh Sistemаtis Lengkаp di Kаntor Pertаnаhаn Kotа Аdministrаsi Jаkаrtа Timur? Dаn аpа hаmbаtаn yаng dihаdаpi sertа bаgаimаnа upаyа mengаtаsi hаmbаtаn tersebut? Tujuаn dаri penelitiаn ini аdаlаh untuk mengetаhui dаn mengаnаlisis pelаksаnааn progrаm Pendаftаrаn Tаnаh Sistemаtis Lengkаp di Kаntor Pertаnаhаn Kotа Аdministrаsi Jаkаrtа Timur. Jenis penelitiаn yаng digunаkаn oleh penulis yаkni penlitiаn yuridis  empiris dаn menggunаkаn pendekаtаn yuridis sosiologis. Аdаpun hаsil dаri penelitiаn ini menunjukаn bаhwа progrаm Pendаftаrаn Tаnаh Sistemаtis Lengkаp di Kаntor Pertаnаhаn Kotа Аdministrаsi Jаkаrtа Timur terlаksаnа dengаn cukup bаik nаmun tidаk sesuаi dengаn tаrget yаng mаnа dikаrenаkаn oleh beberаpа fаktor internаl dаn eksternаl. Hаl ini dаpаt disimpulkаn dаri dаtа yаng diberikаn oleh Kаntor Pertаnаhаn Kotа Аdministrаsi Jаkаrtа Timur dаn hаsil wаwаncаrа. Kаtа Kunci : Pelаyаnаn, Pendаftаrаn Tаnаh, Sistemаtis   Abstract Indonesian Government is responsible to guarantee the rights and welfare of its people, and fulfilling the individual rights in land services is one of the objectives. The government is also entitled to guarantee fair legal certainty. Public services are aimed to guarantee the certainty and justice. In complete systematic land registration, for example, the services of this administration are given by municipal Land Office of East Jakarta, where people are facilitated by the funding from the government to register their land for freehold title for those who do not own any land certificate according to the provision of Agrarian and Spatial Planning Minister Regulation/ Head of National Land Agency Number 12/2017 concerning Acceleration of Complete and Systematic Land Registration. Through this program, it is expected that lands be registered systematically, better than the former system done sporadically. The issues observed involve: how are services given by adjudicating committee regarding complete and systematic land registration in Land Office in East Jakarta?  And what impeding factors are faced and what measures are taken to tackle the impeding factors? This research is aimed to find out and analyse the implementation of Complete and Systematic Land Registration Program in Land Office in East Jakarta. Empirical juridical method and socio-juridical approach were used in this research, bringing further to the result revealing that this land registration program is properly implemented although it is not yet in line with the target due to both internal and external factors. All the research results were obtained from the data from land office of East Jakarta and interviews. Keywords: services, land registration, systematic
HAMBATAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA PADA SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN (Studi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika) Annisa Aprilia Purba
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Annisa Aprilia Purba, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: annisaaprilia@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan pelaksanaan pemberian manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada sektor usaha pertambangan pada BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika; serta mendeskripsikan, dan menganalisis upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika dalam pemberian manfaat JKK pada sektor usaha pertambangan mengalami hambatan berdasarkan teori efektifitas ditinjau dari struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu melakukan pengecekan dan penelusuran dari data pekerja sebagai upaya mengatasi hambatan masih banyak pekerja yang tidak memiliki dokumen kependudukan, menindaklanjuti penggantian biaya kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan membangun kontrak kerja dengan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai upaya mengatasi hambatan penggantian biaya oleh BPJS Ketenagakerjaan yang tidak ditanggapi oleh fasilitas pelayanan kesehatan perusahaan tambang, dan melakukan pemanggilan dan sosialisasi kepada perusahaan tambang terkait kewajiban pelaporan kecelakaan sebagai upaya mengatasi hambatan perusahaan tambang yang dalam masa tertentu tidak melapor kecelakaan kepada instansi terkait ketenagakerjaan. Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Manfaat JKK, Pertambangan ABSTRACT This research is aimed to identify hindrances in the provision of benefits of Insurance for Work Accident (hereinafter JKK) in mining business sector Social Security Program for Workers in the Regency of Mimika, to describe and analyse the measures taken to tackle the impeding factors. Empirical juridical method and socio-juridical approach were employed. The research reveals that the provision encounters issues according to the theory of effectiveness, legal structure, legal substance, and legal culture. Some measures are taken to tackle the issues such as checking and investigating the data of the workers, and this investigation has found out that several workers do not have their identity of citizenship. What has to be taken as measures involves the reimbursement of cost spent for healthcare facilities, establishment of work contract between the company and healthcare services provider as part of compensation for healthcare services not recognised and accepted in mining companies, summoning and giving information to the mining company over report of accident at work, especially for the incident not reported within a certain period of time to a related institution. Keywords: Social Security Program for Workers, benefits of JKK, mining
KECAKAPAN DALAM MEMBERI HIBAH YANG DILAKUKAN ORANG SAKIT KRONIS Araningrum Widiati Hutami
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Araningrum Widiati Hutami, Abdul Rachmad Budiono, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: araningrum.widiati@gmail.com   ABSTRAK Setiap orang dapat memberikan hibah kecuali yang menurut undang-undang tidak mampu untuk itu. Tidak mampu dalam arti menurut hukum adalah orang yang tidak cakap, yaitu anak-anak, dan orang di bawah pengampuan. Ketentuan KUH Perdata belum pernah menyebutkan mengenai kecakapan orang sakit kronis, sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai kecakapan orang sakit kronis dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk penghibahan. Pada saat terjadi penghibahan, si penghibah mengalami stroke yang berakibat terganggunya fungsi motorik, sehingga si penghibah tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan membutuhkan bantuan dari orang lain, yaitu si penerima hibah yang bukan anggota keluarganya. Dalam kondisi tersebut, kecakapan si penghibah dipertanyakan karena ketidakmampuannya untuk melakukan aktivitas sehari-hari namun melakukan penghibahan tanah kepada si penerima hibah serta terdapat indikasi cacat kehendak si penghibah berupa penyalahgunaan keadaan oleh si penerima hibah. Kata Kunci: Kecakapan, Penghibah, Sakit Kronis Stroke  ABSTRACT Bequest can be given by whoever is financially capable as governed in the law. Being financially incapable, according to the law, is in the category of children, or those with certain incapable condition. The provision of Civil Code does not mention people with chronic diseases, and this absence seems to have left legal loopholes in terms of the capability held by people with chronic diseases to leave their bequest. For example, when the person leaving bequest suffers from stroke and when this condition interrupts his/her motoric activities, another person receiving bequest is responsible to take care of the suffering person. When this is the case, the capability of the person leaving his/her bequest is questioned since his/her daily activities and mobility are hampered and since there is indication of defect of will of the person giving the bequest. There might be concern that the person receiving the bequest has an intention to violate this condition. Keywords: capability, donator, stroke as chronic disease, motoric disorder

Page 372 of 563 | Total Record : 5629

 370   371   372   373   374 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue