cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 374   375   376   377   378 
EFEKTIVITАS PАSАL 88 АYАT (1) HURUF B PERАTURАN DАERАH KАBUPАTEN SIMАLUNGUN NO. 2 TАHUN 2016 TENTАNG NАGORI (Studi Di Desа Sinаr Bаru, Kecаmаtаn Silimаkutа Kаbupаten Simаlungun) Rijаn Purbа
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rijаn Purbа, Lutfi Effendi, Аgus Yuliаnto Fаkultаs Hukum, Universitаs Brаwijаyа JL. MT. Haryono No. 169 Malang email : Rijаnpurbа98@gmаil.com АBSTRАK Penelitiаn ini bertejuаn untuk mengetаhui, mengidentifikаsi dаn mengаnаlisis efektivitаs pаsаl 88 аyаt (1) huruf b Perаturаn Dаerаh Kаbupаten Simаlungun No 2 Tаhun 2016 Tentаng Nаgori. Selаin itu jugа untuk mengetаhui dаn mengаnаlisis fаktor аpа sаjа yаng menghаmbаt efektivitаs pаsаl 88 аyаt (1) huruf b Perаturаn Dаerаh Kаbupаten Simаlungun No. 2 Tаhun 2016 Tentаng Nаgori. Аdаpun Jenis penelitiаn yаng digunаkаn dаlаm pemecаhаn mаsаlаh dаlаm peneliаn ini аdаlаh yuridis empiris. Jenis penelitiаn ini аdаlаh penelitiаn yаng yаng mengаitkаn lаngsung hukum dengаn keаdааn mаsyаrаkаt yаng sudаh diаtur oleh hukum. Berdаsаrkаn penelitiаn dаpаt diketаhui bаhwа terdаpаt 3 (tigа) orаng Perаngkаt Desа di Desа Sinаr Bаru yаng diаngkаt kembаli oleh Kepаlа Desа tetаpi tidаk memenuhi persyаrаtаn usiа sebаgаimаnа diаtur di dаlаm pаsаl 88 аyаt (1) huruf b Perаturаn Dаerаh Kаbupаten Simаlungun No. 2 Tаhun 2016 Tentаng Nаgori. Mаkа problem yаng muncul аdаlаh ketidаk sesuаiаn аntаrа dаs sollen dengаn dаs sein sehinggа pelаksаnааn pаsаl tersebut belum efektif.  Аdа beberаpа аlаsаn Perаngkаt Desа tersebut mаsih tetаp diаngkаt. Аdаpun fаktor penghаmbаt efektivitаs pаsаl tersebut аdаlаh tidаk jelаsnyа mаksud dаn tujuаn pemberiаn bаtаs mаksimаl usiа cаlon Perаngkаt Desа. Sulitnyа untuk mencаri figur-figur yаng tepаt dаn memenuhi persyаrаtаn sebаgаimаnа yаng telаh di аtur. Selаin itu аdаnyа budаyа mаsyаrаkаt yаng selаlu mengаnggаp orаng lebih tuа аkаn lebih pаntаs dijаdikаn sebаgаi tokoh mаsyаrаkаt desа аpаlаgi menjаdi Perаngkаt Desа. Kаtа kunci: Desа, Perаngkаt Desа, Efektivitаs АBSTRАCT This research is aimed to find out, identify, and analyse the effectiveness of Article 88 paragraph (1) letter b of Local Regulation of the Regency of Simalungun Number 2 of 2016 concerning Nagori, and to find out the factors hampering the effectiveness of article 88 paragraph (1) letter b of Local Regulation the Regency of Simalungun Number 2 of 2016 concerning Nagori. This research employed empirical juridical method aimed to directly link the law to societies as governed by the law. It is found that there are three village apparatuses in Sinar Baru village re-appointed while they do not meet the age requirement as governed in Article 88 paragraph (1) letter b of Local Regulation of the Regency of Simalungun Number 2 of 2016 concerning Nagori. The problem arising is the irrelevance between das sollen and das sein and it has led to ineffectiveness of implementation. There are several impeding factors hampering the effectiveness of the Article, in which the objective of the maximum age requirement for the candidates of village apparatuses is not clearly elaborated. Finding the prominent figures that fit the requirement as governed is complex. Moreover, there is the norm implying that the elderly are seen as those fitting the position of village apparatuses to lead the village. Keywords: village, village apparatuses, effectiveness
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA LAYANAN TIKET BERDIRI PADA KERETA API JARAK DEKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 63 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN MININUM ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API Ronaldy Wira Dharma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ronaldy Wira Dharma, Dr. Sihabudin, SH., MH., Ranitya Ganindha, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : ronalddharma1302@gmail.com ABSTRAK Keberadaan penumpang berdiri pada moda kereta api khususnya kereta api perkotaan memang sudah lazim di Indonesia. Praktik yang demikian pada dasarnya diperbolehkan apabila dalam pelaksanaan usahanya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 134 Ayat (2) huruf b PP Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam perjalanan untuk kereta api perkotaan diharuskan paling sedikit memuat fasilitas pegangan tangan untuk penumpang berdiri. Akan tetapi pada Peraturan Menteri Perhubungan PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api secara spesifik mengecualikan Kereta Api Jarak Dekat atau Kereta Lokal sebagai salah satu kereta api perkotaan untuk tidak disediakannya fasilitas pegangan tangan yakni berupa hand rail dan hand grip. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna jasa layanan tiket berdiri KA Jarak Dekat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Permenhub PM 63/2019. Dimana metode yang digunakan adalah yuridis ormative dengan membandingkan peraturan satu dengan peraturan lain yang terkait. Bahwa kemudian didapati adanya konflik hukum antara Permenhub PM 63/2019 dengan PP Nomor 72 Tahun 2009 yang berujung pada pelanggaran hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK. Terhadap perlindungan konsumen terdapat adanya hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 4 Ayat (1) UUPK dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa khususnya pengguna tiket berdiri KA Jarak Dekat. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak-hak Konsumen, Penumpang Berdiri, Kereta Api Jarak Dekat   ABSTRACT Witnessing standing passengers in some cars of short distance train is common in Indonesia. This scene is allowed as long as it complies with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Article 134 Paragraph (2) letter b of Government Regulation Number 72 of 2009 concerning Traffic and Train Transport regarding Minimum Service Standards (SPM) makes handles compulsory for standing passengers on a train. However, the Regulation of Minister of Transportation PM 63 of 2019 concerning Minimum Service Standards in Train Transport specifically excludes handrail or handgrip to be provided on the train operating short distance. This research is aimed to describe and analyse the legal protection for standing passengers on a train operating short distance in Indonesia according to Regulation of Minister of Transport PM 63/2019 by employing normative juridical method where regulations are compared. The research has found out that there is legal conflict between the regulation of Minister of Transportation PM 63/2019 and Government Regulation Number 72 of 2009 that leads to violation of consumers’ rights as governed in Law concerning Consumer Protection. Some rights held by the consumers are left unfulfilled while they are supposed to have their right to comfort, security, and safety when they use the services of train serving short distance. Keywords: legal protection, consumers’ rights, standing passengers, short distance train 
URGENSI PENGATURAN PEMUTUSAN AKSES INTERNET DI INDONESIA Savira Oktavia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Savira Oktavia, Alfons Zakaria, S.H., LL.M., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang E-mail: savoktavia@gmail.com ABSTRAK Pemutusan akses internet merupakan salah satu bentuk tindakan pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat digunakan untuk memerangi tindak pidana terhadap ujaran kebencian yang berpotensi memecah persatuan bangsa. Tindakan pembatasan HAM oleh negara diatur dan dibatasi dalam beberapa instrumen Hukum dan HAM. Oleh karena itu, pemutusan akses internet juga perlu memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu dalam instrumen Hukum dan HAM tersebut agar tidak memicu terjadinya pelanggaran HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaturan pemutusan akses internet dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai instrumen Hukum dan HAM, serta membentuk pengaturan yang ideal tentang pemutusan akses internet dalam bentuk undang-undang yang mengantisipasi timbulnya pelanggaran HAM dan sekaligus efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terkait ujaran kebencian yang terjadi secara masif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemutusan akses internet di Indonesia yaitu UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tidak sesuai dengan instrumen Hukum dan HAM nasional maupun internasional. Maka dari itu perlu dibentuk pengaturan pemutusan akses internet secara rinci dalam bentuk undang-undang yang memuat beberapa substansi yaitu syarat kondisi pemutusan akses internet yang objektif, durasi pemutusan akses internet, prosedur pemberitahuan mulainya pelaksanaan, lembaga khusus yang berwenang, ganti rugi, dan ketentuan pidana agar urgensi pengaturannya terpenuhi. Kata kunci: pemutusan akses internet, ujaran kebencian, hak asasi manusia   ABSTRACT Cut of Internet access is another form of human right restriction. This measure is intended to eradicate hate speech that is likely to violate the unity of the nation. This form of restriction is regulated and restricted in some instruments of law and Human Rights. Therefore, the cut of access to the Internet should also meet particular requirement in the Instruments of law and Human Rights, or any measures that overlook can lead to the violation of Human Rights. This research is aimed to find out to what extent the cut of access to the Internet in Indonesia is regulated in legislations according to the instruments of law and Human Rights and to find out the proper regulation regarding the internet access cut in the form of law that anticipates the potential of violation of Human Rights and that can effectively prevent any hate speech as a criminal offense that has massively taken place. Normative juridical method, statute, comparative, and conceptual approach were employed. The research result shows that the Law concerning Electronic Information and Transactions and Government Regulation Number 71 of 2019 are irrelevant to the instruments of law and Human Rights either in national or international scope. Therefore, detailed regulation regarding the cut of internet access needs to be arranged in the form of law consisting of several substance like the objective condition of the internet cut, the duration of the cut, the procedures of information on the inception, authorised body, compensation, and the criminal provisions to settle the urgency of the regulation. Keywords: cut of Internet access, human rights
KEPASTIAN HUKUM JUMLAH DAN PERSYARATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DENGAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM Syahrul Ramadhan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Syahrul Ramadhan, Amelia Sri Kusuma Dewi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : syahrulramadhan@student.ub.ac.id ABSTRAK Bank Umum yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan. Bank Umum dalam menjalankan kegiatannya harus menjalakan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik) yang salah satunya ialah prinsip akuntabilitas yang mengharuskan adanya kejelasan fungsi dan juga pertanggungjawaban organ Bank sehingga Bank dapat berjalan secara efektif. Oleh sebab itu, organ kepengurusan Bank Umum memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan pengelolaan Bank Umum yang efektif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach).  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa baik pengaturan Jumlah dan Persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan perseroan Daerah dengan kegiatan usaha Bank Umum belum memenuhi unsur kepastian hukum dikarenakan peraturan-peraturan yang mengatur kedua hal tersebut bukan merupakan hukum yang positif dan masih terdapat peraturan yang belum sesuai dengan kenyataan yang ada. Selain itu, berdasarkan pada asas lex superior derogate lege inferiori (Peraturan Perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah), penyelesaian konflik hukum yang terjadi pada peraturan-peraturan yang mengatur kedua hal tersebut menjadikan kedudukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjadi lebih superior diantara peraturan lainnya yang mengatur mengenai kedua hal tersebut. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perusahaan Perseroan Daerah, Direksi dan Dewan Komisaris.   ABSTRACT A public bank as regional limited liability company runs its business practices in finance. The public bank applies good corporate governance in its practices by applying the principle of accountability that demands clear function and the responsibility of bank’s organs to allow effective operation of the bank. Therefore, the organs play a significant role in operating the bank effectively. This research was conducted based on normative method and statute approach. The result reveals that the number and requirement of the director and the board of commissioners in regional limited liability company related to business practices of public bank have not met the elements of legal certainty since the regulations governing the issue are not part of positive law and several regulations are still irrelevant to the reality. Furthermore, following the principle of lex superior derogate lege inferiori (higher laws and regulations outweigh the laws and regulations under them), settlement of legal conflict in the regulations governing the issue above has put the Law Number 40 of 2007 above all other regulations regarding the issue. Keywords: legal certainty, region company, director, board of commissioners.
PEMENUHAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA WARGA NEGARA ASING (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang) Tiara Nurfathia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tiara Nurfathia, Ismail Navianto, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: tiaranfathia@gmail.com   Abstrak Semua narapidana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berhak mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Namun dalam Lapas Perempuan Kelas IIA Malang hanya Narapidana Warga Negara Indonesia saja yang mendapatkan hak tersebut, sedangkan Narapidana Warga Negara Asing selama ini belum pernah ada yang mendapatkan hak pembenasan bersyarat. Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan, kendala dan upaya Lapas Perempuan Kelas IIA Malang dalam pemenuhan hak pembebasan bersyarat. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pemenuhan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana WNA di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang belum terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala yang dihadapi yaitu persyaratan tambahan yang sulit untuk di penuhi, kurangnya sosialisasi dari Lapas, adanya kendala bahasa bagi narapidana WNA di Lapas, alur pengajuan yang rumit dan lama, kurang antusiasnya narapidana WNA untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Berdasarkan kendala tersebut Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang telah melakukan beberapa upaya yaitu menunggu keputusan dari pihak instansi terkait, melakukan pembinaan, meminta bantuan kepada Narapidana lain yang dapat menjelaskan kepada narapidana WNA, memasang alur pengajuan pembebasan bersyarat di setiap blok hunian, serta bertanya kepada petugas Lapas. Kata Kunci: Hak Narapidana, Pembebasan Bersyarat, Narapidana Warga Negara Asing.   Abstract All prisoners, in line with Article 14 paragraph (1) letter k of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, are entitled to parole. However, in female prison class IIA Malang, this right is only restricted to Indonesian, and no single parole has been granted for foreign prisoners. This research is aimed to find out the impeding factors and measures of granting parole in the Department of Corrections class IIA for females in Malang. Empirical juridical method was employed in the research. The research reveals that the implementation of granting parole for foreign prisoners in Department of Corrections Class IIA for females in Malang has not been fulfilled. One of the impeding factors is complicated and lengthy requirement that a foreign prisoner has to fulfil. Language barrier and indifference of the prisoners also become a problem of applying for parole. Apart from looking forward to the decision made by the related institutions, some measures are taken to provide easier access to parole such as training, asking for assistance from local prisoners to help explain to foreign prisoners, providing flowcharts of parole application requirement in the department, and providing room for information facilitated by prison wardens. Keywords: prisoners’ rights, parole, foreign prisoners
PENYELESAIAN KREDIT MACET MENGGUNAKAN PERABOT RUMAH TANGGA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ASWAJA PONOROGO Ufaira Amiratul Ula
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ufaira Amiratul Ula, Amelia Sri Kusuma Dewi., S.H., M.Kn; Shanti Riskawati., S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169, Malang Email : ufairaratu74@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian kredit macet yang menggunakan objek pera’bot rumah tangga sebagai jaminan fidusia sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hasil penelitian ini adalah, yaitu dengan cara penagihan secara rutin tiap bulannya, dengan upaya non litigasi dengan musyawarah, memberikan surat peringatan apabila sudah memasuki kategori kredit macet, melakukan restrukturisasi kredit. Mengenai tata cara ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya, kreditur menjadi kreditur konkuren dan jaminan perabot rumah tangga tersebut menjadi jaminan umum sesuai Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata terhadap segala perikatan yang dilakukan oleh debitur. Maka dalam penyelesaian kredit macet melakukan berbagai cara agar debitur dapat mengembalikan sejumlah hutang. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung, menggunakan purposive sampling sebagai teknik dalam pengambilan sampel dan menggunakan teknik analisa data berupa deskriptif kualitatif. Kata Kunci: Penyelesaian, Kredit Macet   Abstract This research discusses the resolution of bad credit by means of household furniture set as fiduciary guarantee according to a credit contract agreed upon by two parties concerned. The research result reveals that the debt is regularly collected every month through non-litigation measures that involve discussion, issuance of warning letter when it comes to the category of bad credit, credit restructuring, and seizure of household furniture to cover the debt. However, there is irrelevance in the availability of fiduciary guarantee since it does not emerge without a cause. The fiduciary guarantee has to be first registered. When this is the case, the provision of Article 29 Paragraph (1) of Law concerning Fiduciary Guarantee in a credit contract cannot be performed. Moreover, the creditor is considered concurrent and the furniture put in a guarantee is regarded as a general collateral as intended in Article 1131 of Civil Code and Article 1132 of Civil Code regarding all the agreement performed by the debtor. This research employed empirical juridical method and socio-juridical approach, in which all the samples were collected and were further analysed by means of qualitative-descriptive technique. Keywords: resolution, bad credit
PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF BAGI DEBITUR PINJAMAN BERBASIS DIGITAL DENGAN SISTEM SYARIAH YANG MENGUNAKAN AKAD QARDH DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI Zhabrina Novita Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zhabrina Novita Putri, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Shinta Puspita Sari, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang 65145, Telp (0341) 566505 Bzhabrina@yahoo.com ABSTRAK Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait banyaknya perusahaan pinjaman berbasis digital yang melakukan pelanggaran data pribadi berupa mencuri data debitur. Meskipun kasus yang ada masih dalam ranah konvensional, tidak memungkiri bahwa kedepannya akan ada pelanggaran dalam pinjaman berbasis digital dengan system syariah. Dimana regulasi batasan dan perlindungan hukum dalam penggunaan data pribadi yang masih kurang, sehingga belum dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif. Jenis penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa perlindungan hukum preventif bagi debitur pinjaman berbasis digital dengan sistem syariah yang menggunakan akad Qardh dalam penggunaan data pribadi dapat ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan dari kontrak perjanjian. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlindungan data pribadi berdasarkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman berbasis digital yaitu dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sedangkan dalam kontrak perjanjian, platform pinjaman berbasis digital dengan sistem syariah yang menggunakan akad Qardh sudah terdapat ketentuan mengenai perlindungan data pribadi debitur selaku konsumen dalam pinjaman berbasis digital. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Preventif, Pinjaman Berbasis Digital Dengan Sistem Syariah, Data Pribadi.   ABSTRACT This research studies issues over digital loans involving the breach of debtors’ personal data. Despite the fact that this case takes place at conventional level, the issue is potential to extend to sharia-related cases. The regulations governing limit and legal protection concerning the use of personal data are considered insufficient, and this lack has failed to provide legal protection effectively. This research was conducted based on normative-juridical method, statute, and analytical approach. The method leads to a conclusion that the preventive legal action for debtors concerning digital-based loans performed under the agreement of Qardh in relation to the use of personal data can be reviewed based on the contract, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and the contract, Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-based Loans, and Circular Letter issued by Financial Services Authority Number 18/SEOJK.02/2017 concerning Risk Management and Governance of Information Technology for Information Technology-based Loans. However, the credit contract under the agreement of Qardh governs the protection of personal data of the debtors as consumers of digital-based loans. Keywords: preventive legal protection, digital-based loans under Sharia system, personal data
PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP PEMANFAATAN SHELTER TSUNAMI ULAK KARANG (Studi di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat) Adib .
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adib, Agus Yulianto, S.H., M.H., Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya adiib.adiib@yahoo.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dаn mengаnаlisis bentuk pengаwаsаn terhаdаp pemаnfааtаn Shelter Tsunаmi Ulаk Kаrаng oleh BPKP di dаerаh Provinsi Sumаterа Bаrаt. BPKP merupаkаn аpаrаt pengаwаsаn intern pemerintаh yаng berаdа di bаwаh dаn bertаnggung jаwаb lаngsung kepаdа pemerintаh. Pengаwаsаn intern аdаlаh seluruh kegiаtаn dаri pengаwаsаn yаng dilаkukаn oleh BPKP dаlаm pelаksаnааn pengаwаsаn yаng dilаkukаn oleh BPKP yаng mencаkup kegiаtаn konsultаsi dаn pemberiаn keyаkinаn. Bentuk pengаwаsаn oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap perencanaan dan pemanfaatan aset daerah khususnya terhаdаp shelter tsunami Ulak Karang telah dilimpahkan oleh kepada pejabat fungsional auditor bidang Investigasi dimana hasilnya akan disаmpаikаn kepаdа kepаlа BPKP Perwakilan Sumatera Barat untuk nantinya disampaikan kepada Bаdаn Pengаwаsаn Keuаngаn dаn Pembаngunаn Pusаt untuk disаmpаikаn kepаdа Presiden Republik Indonesiа. Bentuk Pengаturаn yаng sehаrusnyа dilаkukаn oleh BPKP Perwаkilаn Provinsi Sumatera Barat dаlаm melаkukаn Pengаwаsаn Pembаngunаn di Provinsi Sumatera Barat diаntаrаnyа adalah memаksimаlkаn penggunааn аnggаrаn terhаdаp pengаwаsаn intern yаng dilаkukаn oleh BPKP Perwаkilаn Provinsi Sumatera Barat dan memita Presiden selaku kepala pemerintahan membentuk Peraturan Presiden yang memberikan kewenangan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan dalam perencanaan dan pemanfaatan aset negara atau daerah secara mandiri sebelum adanya permintaan dari aparat penegak hukum atau lembaga terkait. Kаtа kunci : Pengawasan, Badan Pengawasan, Pembangunan, Pemanfaatan, Tsunami.   ABSTRACT This research is aimed to find out and analyse how the supervision over the utilisation of Tsunami shelter in Ulak Karang is enforced by State Development and Finance Supervisory Agency (hereinafter BPKP) in the Province of West Sumatera. The agency is the government’s internal supervisory body. Internal supervision comprises whole set of supervisory measures performed by the BPKP including consultation and assurance. However, the supervision carried out by BPKP in the Province of West Sumatera regarding the use of assets and asset planning especially for tsunami shelter in Ulak Karang has been delegated to functional auditor of investigation, in which the output is reported to BPKP in the province of West Sumatera, which is further communicated to Central BPKP and the President. The regulations made involve optimising budget spending for internal supervision given by BPKP of the Province of West Sumatera and requesting the President responsible for the government to issue Presidential Regulation that gives an authority to BPKP to supervise the planning and independent use of state or local assets, preceding mandate given by law enforcers or related agencies. Keywords : supervision, supervisory agency, development, utilisation, tsunami.
LARANGAN PROGRAM SIARAN YANG MENAMPILKAN BAGIAN TUBUH TERTENTU (Studi Implementasi pasal 18 huruf h Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran pada KPI Pusat Jakarta) Muhammad Jundi Aziz
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Jundi Aziz, Lutfi Effendi, Amelia Ayu ParamithaFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : mjundiaziz@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui subjek yang dimaksud dari pasal 18 huruf h Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran dan bagaimana batasan serta penerapannya yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai hak untuk mengawasi semua tayangan televisi yang ada diindonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian Yuridis Empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan wawancara Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Bagian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia dan bagian Pengaduan Masyarakat Komisi Penyiaran Indonesia dan pendekatan analitis. Teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata – kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam penerapan pasal 18 huruf h Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran subjek yang dimaksud adalah seorang perempuan dan batasan yang dimaksud dalam pasal tersebut jika memang pengambilan gambar melebihi waktu yang ditenutkan dan penayangannya untuk menarik perhatian penontonnya dan menghilangkan pesan atau isi cerita yang dibawakan dan juga dalam penerapannya Komisi Penyiaran Indonesia berusaha untuk terus menjaga siaran pertelevisian yang sehat dan juga melakukan pengawasan sesuai fungsi,tujuan dan asas yang berlaku.   Kata Kunci : Standar Program Siaran, Komisi Penyiaran Indonesia, P3SPS, Unsur Seksualitas, Asas Kepastian Hukum, Kebebasan dan Adil. This research is aimed to find out the subject as intended in Article 18 letter h of Regulation of Indonesian Broadcast Commission Number 02/P/KPI/03/2012 concerning Standard set for Broadcast Program and to investigate the scope of the implementation as performed by Indonesian Broadcast Commission as a body that holds the authority to supervise all TV programs broadcast in Indonesia. Empirical juridical method was employed, supported by analytical approach and interviews with the Chief of Indonesian Broadcast Commission, the person in charge of the supervision of Indonesian Broadcast Commission, and the person in charge of handling grievances. The data was further analysed by means of descriptive and qualitative technique, both of which were aimed to describe the condition and the status of the phenomenon elaborated in words and sentences and they were later grouped based on categories to draw a conclusion. The research result finds out that the subject intended in Article 18 letter h refers to a woman and the scope meant refers to the time of the recording of the subject exceeding the time set by the commission, which is aimed to distract viewers and to reduce the message or the part of the plot that is broadcast. In terms of implementation, the Indonesian Broadcast Commission has been trying to bring positive TV programs to viewers and has been supervising functions, objectives, and the principles in place.   Keywords: standard of broadcast program, Indonesian Broadcast Commission, P3SPS, Sexual content.
ANALISIS YURIDIS RASIO LEGIS ATAS MAKNA TIDAK TERAFILIASI DENGAN PENDIRI, PEMBINA, DAN PENGAWAS DALAM PASAL 5 AYAT 2 UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN Feni Kingkin Alfa Rahmani Nurfadilah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ANALISIS YURIDIS RASIO LEGIS ATAS MAKNA TIDAK TERAFILIASI DENGAN PENDIRI, PEMBINA, DAN PENGAWAS DALAM PASAL 5 AYAT 2 UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN Feni Kingkin Alfa Rahmani Nurfadilah, Budi Santoso, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: feni.kinkin18@gmail.com   ABSTRAK Badan usaha diberikan status badan hukum oleh hukum dikarenakan aktivitasnya yang menyerupai manusia sebagai subjek hukum pertama dalam sistem hukum positif di Indonesia. Oleh sebab itu, badan hukum memiliki hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum, sama dengan manusia. Yayasan menjadi salah satu badan hukum yang keberadaannya difokuskan untuk mencapai tujuan amal, dan kegiatan sosial. Yayasan tidak seperti badan hukum lainnya, yang hanya fokus pada mencari keuntungan akibat aktivitas yang dilakukannya. Yayasan hanya dapat mencari keuntungan dengan melakukan alokasi dana kepada badan usaha lain yang itu jumlahnya dibatasi oleh undang-undang. Sebagai akibat dari kondisi demikian, yayasan memiliki peran penting dalam menjaga harta kekayaan yayasan, dari sikap penyelewengan yang tidak benar menurut hukum, dan bahkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Yayasan dapat berjalan akibat adanya organ yayasan, terutama organ pengurus yayasan yang kesehariannya menjalankan kegiatan operasional yayasan. Menjadi permasalahan ketika keberadaan organ pengurus yang sudah bekerja untuk yayasan namun tidak mendapatkan hasil dari pekerjaan yang dijalankannya. Oleh karena itu, undang-undang yayasan memberikan kelonggaran, dengan memperbolehkan yayasan untuk memberikan upah kepada organ pengurus (tidak pada organ lainnya) dengan syaratsyarat tertentu yang dijelaskan dalam undang-undang yayasan. Penelitian ini fokus kepada bagaimana undang-undang dapat memberikan syarat-syarat tersebut, dan atas dasar apa sehingga syarat tersebut dapat dijalankan oleh yayasan dengan baik dan benar. Kata Kunci: Rasio legis, afiliasi yayasan, makna afiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas yayasan.   AbstractBusiness entities are given legal entity status because their activities resemble humans as the first legal subject in the positive legal system in Indonesia. Therefore, legal entities have the rights and obligations as legal subjects, the same as humans. The foundation is one of the legal entities whose existence is focused on achieving charitable goals and social activities. The Foundation is not like other legal entities, which only focus on seeking profits due to the activities they do. Foundations can only seek profits by allocating funds to other business entities, the amount of which is limited by law. As a result of these conditions, the foundation has an important role in safeguarding the foundation's assets, from misappropriation according to the law, and can even be categorized as unlawful acts. Foundations can run as a result of the foundation's organs, especially the foundation's organizing organs which carry out the foundation's daily operational activities. It becomes a problem when the existence of the management organs that have worked for the foundation but do not get the results of the work carried out. Therefore, the law of the foundation provides for concessions, by allowing the foundation to pay wages to the organs of management (not to other organs) with certain conditions described in the foundation law. This research focuses on how the law can provide these conditions, and on what basis so that these conditions can be implemented by the foundation properly and correctly. Keywords: Legis ratio, foundation affiliation, meaning of affiliation with founders, builders, and supervisors of the foundation.

Page 376 of 563 | Total Record : 5629

 374   375   376   377   378 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue