cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 375   376   377   378   379 
KEDUDUKAN HUKUM SAHAM SERI A DWI WARNA ANAK PERUSAHAAN ATAS KONSOLIDASI ASET HOLDING BUMN Chendie Eka Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Chendie Eka Putri, Budi Santoso, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang   E-mail: chendieep@student.ub.ac.id   Abstrak Holding Company merupakan suatu perusahaan yang mengendalikan atau menentukan organ kepengurusan dan memegang lebih dari setengah dari total jumlah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan lain. Salah satu nilai tambah dari pembentukan holding company adalah adanya penggabungan aset perusahaan induk dan anak perusahaan melalui proses konsolidasi. Pengendalian perusahaan induk terhadap anak perusahaan merupakan syarat konsolidasi. Konsolidasi aset holding company terhalang karena keberadaan saham Seri A dwi warna milik Negara menyebabkan terjadinya dualisme pengendalian terhadap anak perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum Saham Seri A dwi warna anak perusahaan atas konsolidasi aset holding BUMN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum saham Seri A dwi warna merupakan saham yang memiliki hak lebih dibandingkan pemegang saham lain atau disebut sebagai hak istimewa pemegang saham Seri A dwi warna dalam pengambilan keputusan RUPS anak perusahaan. Pengendalian terhadap anak perusahaan tetap dipegang oleh perusahaan induk secara langsung, tetapi intervensi Negara melalui hak istimewa mempengaruhi keputusan perusahaan, dan menciptakan ketidakpastian terkait siapa yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan perusahaan. Sehingga penggunaan hak istimewa perlu dibatasi pada kasus-kasus yang benar-benar membahayakan kepentingan vital negara dan atau mengesampingkan kepentingan publik. Kata Kunci: Saham Seri A Dwi Warna, Holding BUMN, Konsolidasi Aset   Abstract Holding company is a business company that holds a control or determines the organs of an organisation and holds more than a half of the total shares invested by other companies. One of beneficial point given by the establishment of holding company is the consolidation of asset of parent company and its subsidiary, and control held by the parent company over its subsidiary is required in consolidation. The consolidation of asset of holding company is hampered by A-series Dwi Warna shares owned by the state. This situation has led to dualism of control over the subsidiary. This research is aimed to analyse the legal standing of the shares series A of the subsidiary over the consolidation of asset of the holding state-owned enterprises. This research employed normative-juridical method that referred to norms of law along with statute approach. The research result indicates that the shares hold more rights than other shareholders, or it is called as privilege of the shareholders for A-series in terms of the decision making in General Meeting of Shareholders (RUPS) of the subsidiary. The control over the subsidiary is the direct responsibility of the parent company, and the intervention of the state through the privilege affects the decision made by the company, and it also creates uncertainty regarding which party has the authority to control the company. Therefore, the use of privilege should be restricted especially for cases that could harm the vital interest of the state or those that do not regard public interest.   Keywords: A series Dwi Warna shares, Holding BUMN, consolidation of asset
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KOTA MALANG DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ( Studi Kasus Sengketa Sumber Air Wendit) Yuyun Na'ifatul Aufa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yuyun Na’ifatul Aufa, Lutfhi Effendi, Amelia Ayu P Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Kota Malang, 65145. Phone  : +62341 553898, Fax : +62341 566505. Email : aufanayuyun@student.ub.ac.id Abstrak Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana tinjauan yuridis penyelesaian sengketa sumber daya air di kota malang ditinjau dari hukum administrasi Negara. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Dalam penelitian ini juga melibatkan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berasal dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder yang digunakan berasal dari studi pustaka baik menggunakan literature maupun jurnal serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan sengketa sumber air wendit. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa proses kerjasama dapat dilihat dari adanya program dan strategi dalam kerjasama untuk penyesuaian kesepakatan strategi dalam kerjasama untuk penyesuaian kesepakatan kerjasama yang diinginkan oleh kedua daerah. Dan dengan masih adanya perbedaan pendapat dari kedua daerah yang hingga kini proses penyelesaian sudah pada tahap  ,pengadilan tata usaha Negara dan masih harus diselesaikan sengketa yang sedang diproses. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Kewenangan, Pengelolaan, Sumber Daya Air   Abstract This research is aimed to look into juridical review concerning resolution of dispute over water resources management in Malang seen from the perspective of state administrative law. This research employed normative juridical method, statute and analytical approach, supported by primary and secondary data. The primary was obtained from observation and interview, while the secondary was from library research including literature, journal review, and other supporting documents related to dispute over water resources management in Wendit. The research result concludes that the process of partnership is reflected from program and strategy concerning adjustment to agreement as expected by two areas as parties concerned. Different perspectives of the two parties also emerged and this has led to administrative court, and the resolution is underway. Keywords: dispute resolution, authority, management, water resources
PERLINDUNGАN HUKUM BАGI KONSUMEN DАLАM JUАL BELI RUMАH TERHADAP WANPRESTASI PENGEMBАNG (STUDI KАSUS PELАNGI GRАND RESIDENCE DАN PELАNGI METRO RESIDENCE DI BALIKPAPAN) Safira Annisa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sаfirа Аnnisа, Dr. Budi Sаntoso, Fаkultаs Hukum Universitаs Brаwijаyа Jl. MT. Hаryono 169 Mаlаng 65145, Telp (0341) 553898 Fаx (0341) 566505 Emаil: sаvirааnnisа21@gmаil.com   Аbstrаk Pengembаng perumаhаn Pelаngi Grаnd Residence dаn Pelаngi Metro Residence PT. Pelаngi Puterа Mаndiri telаh melаkukаn wаnprestаsi yаitu dengаn menjаminkаn sertifikаt induk perumаhаn Pelаngi Grаnd Residence ke Bаnk X dаn Pelаngi Metro Residence ke Bаnk Y tаnpа sepengetаhuаn konsumen. Pihаk pengembаng bekerjа sаmа dengаn Bаnk Z dаn Bаnk W untuk memberikаn fаsilitаs Kredit Pemilikаn Rumаh (KPR) kepаdа konsumen, nаmun kenyаtааnnyа sertifikаt rumаh tidаk berаdа di Bаnk tersebut sehinggа konsumen memutuskаn untuk tidаk melаnjutkаn kewаjibаn merekа untuk membаyаr KPR. Wаnprestаsi tersebut menyebаbkаn kerugiаn bаgi konsumen yаitu konsumen tidаk menerimа sertifikаt sebаgаi bentuk legаlitаs rumаh merekа. Penulisаn ini menggunаkаn metode hukum empiris, melаlui pendekаtаn yuridis sosiologis yаng dilаkukаn dengаn penelitiаn lаngsung ke obyek bersаngkutаn. Berdаsаrkаn hаsil penelitiаn diketаhui bаhwа pihаk pengembаng telаh melаkukаn wаnprestаsi dаn konsumen mendаpаtkаn perlindungаn hukum sesuаi pаdа Pаsаl 45 Undаng-Undаng Nomor 8 Tаhun 1999 tentаng Perlindungаn Konsumen dаn pengembаng PT. Pelаngi Puterа Mаndiri dibebаni tаnggung jаwаb terhаdаp suаtu perbuаtаn wаnprestаsi sesuаi pаdа Pаsаl 1243 KUHPerdаtа dаn Pаsаl 19 аyаt 1 Undаng-Undаng Nomor 8 Tаhun 1999 tentаng Perlindungаn Konsumen. Dаlаm pelаksаnааnnyа, pengembаng tidаk menjаlаnkаn tаnggung jаwаbnyа mаkа konsumen berhаk untuk menggugаt pengembаng PT. Pelаngi Puterа Mаndiri ke pengаdilаn berdаsаrkаn Pаsаl 45 Undаng-Undаng Nomor 8 Tаhun 1999 tentаng Perlindungаn Konsumen. Kаtа kunci: Perlindungаn hukum, konsumen perumаhаn, wаnprestаsi pengembаng.   Аbstrаct The developer of Pelangi Grand Residence and Pelangi Metro Residence of Pelangi Putera Mandiri has committed breach of contract where house certificates of Pelangi Grand Residence are put as collateral in Bank X and Pelangi Metro Residence in Bank Y without consent of consumers. The developer cooperates with Bank Z and Bank W to provide facilities for purchase of houses on instalment to consumers. However, it was found that the house certificates are not in both banks and it has sparked outcry where the buyers decided to not continue to pay their instalment. This breach of contract has disadvantaged the buyers since they do not hold their certificates as legal proof of ownership. This research was conducted based on empirical legal method and socio-juridical approach by conducting direct observation. The research result has learned that the developer allegedly committed breach of contract and the buyers are provided with legal protection according to Article 45 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The developer of PT. Pelangi Putera Mandiri is burdened with liability over the breach of contract committed according to Article 1243 of Civil Code and Article 19 paragraph 1 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Since the developer fails to perform his responsibility appropriately, the consumers have their right to sue the developer and to bring the case to court according to Article 45 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Keywords: legal protection, house buyers, breach of contract committed by developer
PELAKSANAAN PASAL 33 AYAT (1) HURUF c PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN TERKAIT PEMANFAATAN HUTAN PROD Kristian Agum Dwi Sayogo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kristian Agum Dwi Sayogo, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : kristianagum45@gmail.com ABSTRAK Indonesia merupakan negara yang kaya akan keindahan alam, flora dan faunanya yang dapat dijadikan sebagai potensi daya tarik wisata. Kegiatan di sektor pariwisata selain bermanfaat bagi para wisatawan, juga dapat meningkatkan pendapatan negara lewat devisa serta dapat mensejahterakan rakyat. Kabupaten Blitar memiliki luas Hutan Produksi yaitu 42.304,30 Ha (Hektare), dan yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata alam hanya kurang lebih 707,9 Ha atau hanya kurang dari 2 % (persen) dari luas keseluruhan wisata alam yang ada di hutan produksi Kabupaten Blitar. Jika dikembangkan dengan baik, pastinya akan sangat luar biasa dan akan menguntungkan berbagai pihak terutama masyarakat. Hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 33 Ayat (1) Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Namun pelaksanaannya Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Kegiatan Usaha Wisata Alam di Kabupaten Blitar Kurang Efektif meskipun sudah ada usaha wisata alam yang sudah berjalan. Hal tersebut dikarenakan kurang maksimalnya dalam pengelolaan dan pengembangan usaha wisata alamnya serta sangat kurangnya dalam sektor perizinan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yakni Pertama, Faktor hukumnya karena Kabupaten Blitar belum memiliki Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan. Kedua, Faktor penegak hukum memiliki kelemahan dalam hal penegakan hukum administrasi terutama tentang perizinan. Ketiga, Faktor sarana atau fasilitas terdapat kelemahan dalam hal belum meratanya tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil dalam sektor pariwisata di Lembaga terkait, serta masih sangat kurangnya bidang anggaran dalam pengembangan destinasi wisata alam. Keempat, Faktor masyarakat memiliki kelemahan dalam kesadaran hukum terkait hal perizinan dan komitmen pengelolaan wisata alam di kawasan hutan produksi. Kelima, Faktor Kebudayaan memiliki kelemahan dimana masyarakat masih belum sadar dengan potensi wisata alam yang berada di hutan produksi untuk dijadikan usaha wisata alam. Kata Kunci : Pemanfaatan, Hutan Produksi, Wisata Alam     ABSTRACT Indonesia have a lot natural beauty, flora and fauna which can be used as a potential tourism. In addition to being beneficial for tourists, activities in the tourism sector can also increase state income through foreign exchange and can prosper the people. Blitar Regency has an area of ​​Production Forest that is 42,304.30 Ha (Hectare), and which is used for natural tourism activities is only about 707.9 Ha or only less than 2% (percent) of the total area of ​​natural tourism in the Blitar Regency production forest . If it is well developed, it will certainly be extraordinary and will benefit various parties, especially for the community. This has been regulated in Article 33 Paragraph (1) Letter c of Government Regulation Number 3 of 2008 on Amendment to Government Regulation Number 6 of 2007 on Forest Management and Preparation of Forest Management Plans and Forest Utilization. However, the implementation of Production Forest Utilization for Nature Tourism Business Activities in Blitar District is Less Effective even though there is already a natural tourism business that is already running. That is due to the lack of maximum management and development of its natural tourism business and the lack of licensing in the sector. The factors that influence it are first, the legal factor because Blitar Regency does not yet have a Local Regulation on Tourism. Second, law enforcement factors have weaknesses in terms of administrative law enforcement, especially regarding licensing. Third, there are weaknesses in the facilities factor in the unequaled workforce that is educated and skilled in the tourism sector in related institutions as well as the very lack of budget fields in developing natural tourism destinations. Fourth, community factors have weaknesses in the community's legal awareness regarding the law, especially in terms of licensing natural tourism management in production forest areas. Fifth, Cultural Factors have weaknesses where people are still not aware of the potential of nature tourism in the production forest to be used as a nature tourism business. Keywords: Utilization, Production Forest, Nature Tourism
STATUS HUKUM PENGGUNAAN MATA UANG ASING DALAM INVESTASI ASURANSI JIWA DI INDONESIA (STUDI KASUS PT.CHINA LIFE INSURANCE INDONESIA) Muhammad Rizky Septiana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Rizky Septiana, Sihabudin, Reka Dewantara Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rizkyseptiana4@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi dan mengetahui aspek hukum penggunaan mata uang asing dalam investasi asuransi jiwa di Indonesia serta menentukan pengaturan mengenai penggunaan mata uang asing dalam investasi asuransi jiwa di Indonesia karena hal  ini sudah menimbulkan polemik di Indonesia. namun ini belum diatur secara baik didalam UU Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Penulis memperoleh hasil penelitian berdasarkan analisis yuridis pengaturan mengenai penggunaan mata uang asing dalam investasi asuransi jiwa menurut UU Mata Uang maupun PBI Nomor.17/3/PBI/2015 dan akibat hukum penggunaan mata uang asing dalam investasi asuransi jiwa terhadap kestabilan transaksi investasi. Maka berdasarkan analisis tersebut penggunaan mata uang asing dalam investasi asuransi jiwa dalam peraturan di Indonesia belum mengatur secara jelas. Maka dari itu diperlukan adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut karena pengaturan mengenai penggunaan mata uang asing dalam investasi asuransi jiwa dapat melindungi masyarakat dan mendapatkan kepastian hukum bagi nasabah asuransi jiwa dikaitkan dengan investasi. Kata Kunci : Status Hukum, Asuransi, Investasi, Valuta Asing.   ABSTRACT This research is aimed to identify and find out the legal aspect concerning the use of foreign currency in investment of life insurance in Indonesia and to set the regulation concerning the use of foreign currency in investment of the life insurance in Indonesia since this issue has sparked polemics. This issue is not governed in Law concerning Currency, in regulation of Bank Indonesia, or in the regulation set by Financial Services Authority. Normative-juridical method and statute approach were used in this research. The use of foreign currency in investment of life insurance according to Law concerning Currency or Regulation of Bank Indonesia Number 17/3/PBI/2015 and the legal consequence of the use of foreign currency in the investment of life insurance on the stability of investment transaction. When this is the case, setting new laws and regulations concerning the use of foreign currency of life insurance in Indonesia is required since they are expected to provide protection and legal certainty for the people investing their money in life insurance. Keywords: legal standing, insurance, investment, foreign exchange
RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM DALAM MENENTUKAN MASA DALUWARSA PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi PUTUSAN NOMOR 261/Pid/2014/PT.Bdg) Hayu Candra Kusuma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hayu Candra Kusuma, Dr. Ismail Navianto SH, MH, Dr. Setiawan Nurdayasakti SH,MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email :hayucandra32@gmail.com ABSTRAK Peradilan pidana di Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan, yang mana tahapan-tahapan yang satu degan tahapan yang lain merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahap yang lain.Kekeliruan dalam hal penuntutan akan sangat berpengaruh bagi terdakwa yang telah menyelesaikan proses penyelidikan, penyidikan, hingga ke penuntutan. Sebagaimana yang ada dalam pasal 78 ayat (1) KUHP. Pada PUTUSAN NOMOR 261/Pid/2014/PT.Bdg dianggap telah melewati batas yang ditentukan oleh KUHP yaitu sesudah dua belas tahun. Atas hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah dasar Ratio Decidendi hakim dalam memutus perkara NOMOR 261/Pid/2014/PT.Bdg TENTANG DALUWARSA PENUNTUTAN sudah sesuai dengan hukum yang berlaku? 2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai masa daluwarsa penuntutan terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang ada di dalam hukum positif di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah adalah Penelitian Hukum Normatif. Jenis dan bahan hukum berupa sumber dan bahan hukum primer, sumber dan bahan hukum sekunder. Teknik penulusuran Bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Selanjutnya penulis menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis sebagai teknik menganalisis bahan hukum. Adapun kesimpulan singkat dari penelitian ini adalah Perbuatan yang terdakwa lakukan adalah perbuatan tindak pidana yang mana dilakukan oleh terdakwa pada tahun 1993 dan kemudian perbuatan terdakwa baru diketahui oleh korban pada tahun 2008, yang mana waktu tersebut sudah melebihi masa daluwarsa yang telah ditentukan oleh KUHP, masa daluwarsa penuntutan telah diatur oleh pasal 78 ayat 1 KUHP, dari kasus pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara 8 (delapan), daluwarsa penuntutan pidananya adalah sesedah 12 (dua belas) tahun. Kata Kunci: Masa daluwarsa penuntutan, KUHP, Putusan NOMOR 261/Pid/2014/PT.Bdg.   ABSTRACT Criminal judicial system in Indonesia principally makes a system since it consists of several stages that make a whole unity whose elements are inseparable. These stages are in a sequence, in which one stage affects another. A single error made in a prosecution process will significantly affect the condition of a defendant that has been through investigation, enquiry, and prosecution. In reference to Article 78 paragraph (1) of Criminal Code, the Decision Number 261/Pid/2014/PT.Bdg has gone beyond the time set by the Criminal Code of more than twelve years. From this observation, this research is aimed to look into: 1. Is the ratio decidendi taken by the judge in passing the judgement with Decision Number 261/Pid/2014/PT.Bdg concerning Expiry of Prosecution relevant to the current law in place?  2. How is this expiry of prosecution regulated over the falsification of written statement according to positive law in Indonesia? This article is based a normative legal research that involved both primary and secondary materials. The data required was obtained from library research. All the data was interpreted by means of grammatical and systematic interpretation. This research found out that the crime was committed back in 1993 and the victim was aware of this crime in 2008. This range of time is considered as an expiry based on the Criminal code. The expiry of prosecution is regulated in Article 78 paragraph 1 of Criminal Code in the case of written statement falsification, and this criminal offense is punishable by eight years’ imprisonment, in which the case reported should not be more than twelve years. Keywords: expiry of prosecution, Criminal Code, Decision Number 261/Pid/2014/PT.Bdg.
KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR BERBASIS APLIKASI (Studi Pasal 16 Ayat (3) Huruf i Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunak Devi Arista Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Devi Arista Putri, Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M., Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya deviaristaputri@yahoo.co.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) huruf i Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 mengatur beberapa poin penting mengenai pemberian perlindungan keselamatan bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi maupun bagi Pengguna jasa, salah satunya mengenai pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan dengan fokus pada jaminan kecelakaan kerja. Sayangnya, pengaturan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi ini dinilai belum jelas sehingga masih banyak hal yang harus dikaji lebih cermat. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik memperoleh bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji bahan hukum primer, sekunder maupun tersier secara komprehensif berdasarkan pokok bahasan yang diteliti. Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu uraian dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis. Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa menurut parameter kepastian hukum Jan M. Otto, Pasal 16 ayat (3) Huruf i Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tidak menimbulkan suatu kepastian hukum bagi objek atau sasaran yang dituju karena pengaturan jaminan kecelakaan kerja dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan parameter kepastian hukum. Untuk mewujudkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pasal tersebut, pemerintah perlu melakukan beberapa tindakan hukum dengan menyesuaikan parameter kepastian hukum yang dikemukakan Jan M. Otto. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Jaminan Kecelakaan Kerja, Pengemudi Sepeda Motor Berbasis Aplikasi.   ABSTRACT This research is aimed to analyse the regulation concerning arrangement of insurance for work accident for application-based motorbike riders providing public transportation service as governed in Article 16 paragraph (3) letter i of Regulation of Minister of Transportation Number PM 12 of 2019 concerning Safety Protection for Motorbike Riders providing Transportation Service. This regulation governs several essential points concerning giving protection for the safety of application-based motorbike riders or for people using the service, especially the provision of insurance for work accident. However, this regulation is regarded unclear and thus further assessment is essential. This research was conducted based on normative method, normative-juridical, and conceptual approach. The legal materials were obtained from library research, in which primary, secondary, and tertiary data were further analysed comprehensively. The analysis of the materials was performed based on qualitative-descriptive method that describes the research report in a structural and logical way. From the research result, it can be concluded that based on the theory of legal certainty by Jan M. Otto, Article 16 paragraph (3) Letter i of the Regulation of Minister of Transportation Number PM 12/2019 does not provide any legal certainty for the objects or target being addressed because the regulation of the insurance for work accident in the Article is not relevant to the parameter of legal certainty. Thus, to provide legal certainty, it is essential that the government take some legal measures by adjusting to the parameter of legal certainty proposed by Jan M. Otto. Keywords: legal certainty, insurance for work accident, application-based motorbike riders.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA ATAS AKSES DATA PRIBADI MILIK PENERIMA PINJAMAN YANG WANPRESTASI OLEH PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY Alviya Nur Anggrayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alviya Nur Anggrayanti, Afifah Kusumadara, Diah Pawestri MaharaniFakultas Hukum, Universitas BrawijayaJl. MT Haryono No. 169, Malange-mail: alviyanuranggrayanti@gmail.comABSTRAKFintech bergerak dibidang pinjam meminjam uang berbasis teknologimemudahkan masyarakat dalam melakukan sebuah pinjaman. OJK merupakan regulator dari berjalannya perusahaan fintech, seluruh fintech yang hendak beroperasional harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinyakepada OJK. Namun tidak menutup kemungkinan adanya pihak perusahaan fintech yang melakukan pelanggaran seperti tidak mendaftarkan diri kepada OJK. Hal tersebut biasa menyangkut keamanan data pribadi milik penerima pinjaman, dan juga mungkin dapat menganggu pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat dalamperjanjian pinjaman tersebut. Dengan demikian harus ada perlindunganhukum yang diberikan kepada masing-masing pihak. Fintech diatur didalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya, Data Pribadi diaturdalam Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Financial Technology.ABSTRACTFintech is a lending company based on information technology aimed to provide loans for people in need. Financial Services Authority is a regulating body controlling fintech, and all fintech-based companies arenot allowed to operate without registration to Financial Services Authority,but some companies keep operating without valid registration to the authority. The fintech companies not registered usually have illegal accessto personal data of the debtors and they even trespass the privacy of the third parties or other parties not involved in the lending. When this is thecase, legal protection should be provided for all parties. Fintech is governed in Financial Services Authority Number 77/POJK.01/2016concerning Information Technology-based Lending Services. Furthermore,personal data is governed in Regulation of the Ministry of Communicationand Information Technology Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic System.Keywords: Legal Protection, Personal Data, Fintech.
JUSTIFIKASI INTERVENSI INTERNASIONAL DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP MUSLIM UIGHUR DI CHINA Arsa Visiarani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arsa Visiarani, Ikaningtyas, A.A.A. Nanda SaraswatiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: arsavisiarani@student.ub.ac.idAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan pemerintah China terhadap muslim Uighur di China dan apakah terdapat pelanggaran Hak AsasiManusia yang menjustifikasi dilakukannya intervensi terhadap Pemerintah China. Hal ini dikarenakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusiayang dilakukan oleh Pemerintah China kepada muslim Uighur telah mempengaruhi kehidupan dan memunculkan penderitaan pada lebih dari satu juta muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya. Karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah kepada warganya, maka untuk menghentikan pelanggaran dibutuhkan campur tangan pihak asing atau intervensi internasional. Namun yang menjadi masalah adalah Chinamenolak untuk menjelaskan juga menolak adanya kunjungan PBB untuk menginvestigasi kasus ini. Intervensi internasional sendiri keberlakuannya masih kontroversial karena bertentangan dengan prinsip non-intervensiyang berhadapan langsung depan konsep kedaulatan negara. Intervensijuga dinilai bertentangan dengan hukum internasional terutama denganketentuan dalam Piagam PBB. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif dengan melakukan studi terhadap kasus-kasus pelanggaran HakAsasi Manusia yang menimpa muslim Uighur dan juga hukum nasionalChina serta hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwaterdapat berbagai bentuk pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusiaterhadap hukum nasional dan internasional yang diratifikasi China. Selainitu intervensi internasional dapat dijustifikasi dan berlakunya intervensidalam kasus ini dinilai tidak bertentangan dengan hukum internasionalterutama dalam Piagam PBB karena adanya perbedaan penafsiran dankeadaan yang menyertai. Oleh karena hal tersebut, penelitian ini dapatdijadikan sebagai rujuan terkait Analisa dan pertimbangan yang dilakukanoleh Pemerintah dan Mahasiswa.Kata Kunci: Intervensi Internasional, Pelanggaran HAM, Masyarakat Internasional, Piagam PBB, Pemerintah China.AbstractThis research is aimed to find out and understand the form of violationof human rights committed by China against Uighur Muslim community inChina and to look into whether this violation of human rights takes theintervention of Chinese government. Serious violation of human rights committed by Chinese government against the Muslim community has affected life of the people and has raised a burden affecting a million Uighur Muslim people and other minority ethnics. Due to the violation done by the government against its people, international intervention involving foreign parties is required. The problem is that China refuses to give details or even refuses a visit from the UN that intends to investigate the case. International intervention is still controversial since it contravenes non-interventionprinciple that directly deals with the concept of state sovereignty. The intervention is also seen contravening the international law especially regarding the provision of the Charter of the United Nations. This research employed normative-juridical method intended to observe cases concerningviolation of human rights that threatens the Muslim community of Uighur and national law of China and its international law. The research result indicates that there are several forms of serious violation against the humanrights, national and international laws ratified by China. Moreover, international intervention is also justified and the effectuation of thisintervention in this case is regarded not contravening the international lawespecially in the Charter of the United Nations due to the difference ofinterpretation and accompanying situation. Therefore, this research canserve as a reference for the analysis and consideration made by the Government and university students.Keywords: international intervention, violation of human rights,international communities, Charter of the United Nations, ChineseGovernment.
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PEMENUHAN KEADILAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN Artisa Meyta Mulandri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artisa Meyta Mulandri, Ismail Navianto, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail : ameyta8@gmail.comAbstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum terpenuhinya keadilan bagi anak korban perkosaan. Anak yang menjadi korban membutuhkan perlindungan hukum berupa keadilan sebagai haknya. Maka dari itu perlu ada alternatif untuk memenuhi keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian dengan metode di atas, dapat diketahui bahwasannya pemenuhan keadilan bagi anak korban tindak pidana perkosaan belumlah dapat dikatakan adil. Salah satu hak bagi anak yang terlibat dengan hukum adalah mengutamakan kepentingannya, kepentingan anak disitu berupa bentuk kebebasan, persamaan, dan kesejahteraan. Maka dari itu perlu ada alternatif lain guna memberikan pemenuhan keadilan bagi anak korban. Alternatif pemenuhan keadilan berdasar prinsip restorative justice antara lain melakukan terapi trauma dan terapi psikis bagi anak korban, kewajiban perwakilan masyarakat untuk ikut serta dalam proses diversi, dan pendampingan yang dilakukan oleh psikolog dengan anak korban. Alternatif tersebut dilaksanakan dengan menggunakan prinsip restorative justice dimana prinsip tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain yaitu dengan Victim Offender Mediation, Conferencing, Circles, dan Reparative Board / Youth Panel.Kata kunci : pemenuhan keadilan, alternatif pemenuhan keadilan, restorative justice Abstract The issue studied is regarding the unfulfilled justice for young victims in a rape. Children becoming victims in such a crime need legal protection such as justice as their rights. Therefore, some alternating solutions are present to provide justice. This research employed normative-juridical method, statute, and conceptual approaches. The research result reveals that fulfilling justice for children as victims in a rape is not fairly performed. To fulfil the rights of the children, their interest should be put in priority, where they have their rights to freedom, equality, and welfare. Thus, alternative is needed to protect children as the victims. This alternative follows the principle of restorative justice involving trauma and psychological therapies for the victims, participation of the members of society in diversion process, and counselling given by a psychologist. Those measures are taken based on the principle of restorative justice that comprises the following forms such as victim offender mediation, conferencing circles, and reparative board/youth panel.Keywords: Fulfilling justice, alternative of justice fulfilment, restorative justiceAbstract The issue studied is regarding the unfulfilled justice for young victims in a rape. Children becoming victims in such a crime need legal protection such as justice as their rights. Therefore, some alternating solutions are present to provide justice. This research employed normative-juridical method, statute, and conceptual approaches. The research result reveals that fulfilling justice for children as victims in a rape is not fairly performed. To fulfil the rights of the children, their interest should be put in priority, where they have their rights to freedom, equality, and welfare. Thus, alternative is needed to protect children as the victims. This alternative follows the principle of restorative justice involving trauma and psychological therapies for the victims, participation of the members of society in diversion process, and counselling given by a psychologist. Those measures are taken based on the principle of restorative justice that comprises the following forms such as victim offender mediation, conferencing circles, and reparative board/youth panel. Keywords: Fulfilling justice, alternative of justice fulfilment, restorative justice

Page 377 of 563 | Total Record : 5629

 375   376   377   378   379 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue