cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 376   377   378   379   380 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PENCANTUMAN PENOLAKAN UNTUK BERTANGGUNGJAWAB (KLAUSULA BAKU) OLEH PELAKU USAHA DALAM SITUS E–COMMERCE (ONLINE SHOP) Arum Dwi Gustarani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arum Dwi Gustarani, Dr. Sihabudin, S.H., M.H., Ranitya Ganindha, S.H., M.H.Fakultas Hukum, Universitas Brawijayaarumdwigustarani@gmail.comABSTRAK Pada jurnal ini mengangkat permasalahan mengenai masih adanya kekosongan hukum terhadap proteksi konsumen dalam situs e–commerce. Hal tersebut dipicu dengan adanya pencantuman klausula baku yang dituliskan oleh pelaku usaha dan jasa penyedia layanan/platform e–commerce didalam suatu situs e–commerce dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah memberikan proteksi terhadap konsumen dengan menyatakan mengenai batasan–batasan klausula baku dan tindakan perlindungan secara represif bagi konsumen yang telah dirugikan, namun batasan– batasan tersebut masih belum mencangkup segala hal mengenai klausula baku di era digital ini yang semakin maju dan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbanding terbalik yaitu hanya menyatakan mengenai hal dasar mengenai transaksi elektronik tanpa adanya aturan ataupun pemberian proteksi terhadap konsumen e– commerce, yang sepatutnya mengatur mengenai batasan–batasan dalam e–commerce yang merupakan suatu hal yang berkaitan dengan transaksi elektronik bahkan seharusnya menyatakan tindakan perlindungan jika terjadi kerugian dalam hal e–commerce. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan bahan hukum primer, sekunder , dan tersier yang diperoleh penulis yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif menentukan isi atau makna aturan hukum dari peraturan perundang– undangan dan pendapat para ahli hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa bentuk–bentuk perlindungan hukum bagi konsumen ada 2 bentuk yaitu preventif dan represif. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai klausula baku terhadap e–commerce atau bisa disebut bahwa masih terjadi kekosongan terhadap aturan larangan pencantuman klausula baku yang ada di e–commerce. Maka dari itu dikarenakan kekosongan mengenai aturan tersebut membuat kurangnya proteksi bagi konsumen atas bentuk tanggungjawab oleh pelaku usaha dan platform e–commerce.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Klausula Baku, Situs E–Commerce ABSTRACTThis research studies the legal loopholes of the protection given to consumers of e-commerce sites. This issue is triggered by the inclusion of standard clauses given by business people and service/platform providers in e-commerce sites, and this has caused loss for consumers. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection has governed protection for consumers, in which the law mentions the scope of standard clause and repressive action of protection for consumers affected. However, the scope does not cover all the standard clauses in this evergrowing digital era. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions only includes basic principles of electronic transaction without any regulation or protection for consumers of e-commerce, while the rules of e-commerce should be governed as this is closely related to electronic transactions and the protection should be guaranteed in case of loss in ecommerce. This research employed normative juridical method, statute, and case approach. Primary, secondary, and tertiary data were obtained and analysed by means of descriptive analysis for the content or the meaning of the rules of law derived from laws and regulations and notions of legal experts as reference to settle the legal issues studied. The research has found out that there are two forms of legal protections given to consumers: preventive and repressive. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions do not clearly govern standard clauses regarding ecommerce or it can be said that there are legal loopholes concerning ban on inclusion of standard clauses as in e-commerce. These legal loopholes have led to lack of protection for consumers in terms of the form of liability by business people and e-commerce platform.Keywords: legal protection, consumers, standard clause, e-commerce sites
PЕNЕRАPАN SАNKSI АDАT MЕЕ-MЕGЕ DАN MЕЕ-GАPI TЕRHАDАP PЕLАKU TINDАK PIDАNА PЕMBUNUHАN DI KOTА TIMIKА Ayu Astria
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AYU ASTRIAFakultas Hukum Universitas Brawijaya,Jl. MT. Haryono No. 169 MalangE-mail : ayuastria97@yahoo.co.idABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan dan Penerapan sanksi adat Mee-mege dan Mee-gapi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di kota Timika. Latar belakang pemilihan tema ini ditinjau dari serangkaian pelaksanaan penerapan sanksi adat Mee-mege dan Mee-gapi, apakah penerapan sanksi adat Mee-mege dan Mee-gapi dapat dilaksanakan di wilayah kota Timika, bagaimanakah tata pengaturan yang dilaksanakan sehingga sanksi adat Meemege dan Mee-gapi dapat dilaksanakan di wilayah kota Timika. Mengingat Setiap perbuatan tindak pidana telah diatur dalam perUndang-Undangan mulai dari tahap penyelidikan hingga pada tahap persidangan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Pelaksanaan sanksi adat Mee-mege dan Mee-gapi dikota timika terjadi dikarenakan masih banyak nya masyarakat adat yang berada di wilayah kota Timika, dimana masyarakat adat tersebut masih hidup dengan berpegang pada prinsip hidup dari nenek moyang. Hal ini menyebabkan Hukum positif Indonesia kurang diminati oleh masyarakat adat di wilayah kota Timika dalam menangani dan menyelesaikan kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah kota Timika. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan pelaksanaannya. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan teknik analisis berupa kualitatif dan deskriptif. Peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada melalui teknik wawancara dan observasi dengan mewawancarai narasumber.Kata Kunci: Pelaku pembunuhan,Sanksi Adat Mee-mege dan Mee-gapi, Masyarakat adat ABSTRACTThis research is aimed to find out the regulation and imposition of Mee-mege and Mee-gapi as adat sanctions for criminal of murder in Timika city. This research has observed a sequence of implementation of delivering the sanctions and whether Mee-mege and Mee-gapi can be proportionally implemented in Timika, and how are these two sanctions regulated to allow appropriate implementation in Timika. Every criminal offense is regulated in legislation, ranging from inquiry to court trial to settle a criminal case, and the imposition of Mee-mege and Meegapi in Timika is encouraged by the fact that the local people of Timika still strongly cling on to the cultural legacy from their ancestors. With this, the existence of positive law does not come to the preference of the locals in Timika when they have to settle murder cases in Timika. This research employed empirical juridical method and statute approach. The research data consisted of both primary and secondary materials analysed based on qualitative and descriptive analysis method. Interviews with selected informants were also involved.Keywords: murderer, adat sanctions of Mee-mege and Mee-gapi, adat community
HAMBATAN HAK MEWARIS ANAK KANDUNG DI MASYARAKAT SAMIN (Studi di Masyarakat Samin Kabupaten Blora) Dhimas Pratama Windyarto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dhimas Pratama Windyarto, Rachmi Sulistyarini, Fitri HidayatFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: dhimaswindyarto@gmail.comABSTRAK Menurut hukum kewarisan masyarakat Samin, pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya permasalahan hak mewaris anak kandung pada masyarakat Samin di Kabupaten Blora. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan hak mewaris anak kandung menurut hukum adat Samin serta menganalisis upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat Samin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dikumpulkan melalui sarana wawancara dan studi lapangan. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) hambatan pelaksanaan hak mewaris anak kandung menurut hukum adat Samin yakni hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Hambatan yuridis berupa pembagian warisan hanya dilakukan secara lisan dimana tidak adanya dokumen dan saksi sebagai alat bukti serta ketidakpahaman masyarakat Samin tentang pengurusan akta pembagian waris yang dibuat notaris. Sedangkan hambatan non yuridis berupa pembagian harta warisan yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan serta adanya keinginan untuk menguasai harta warisan. Maka upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan yuridis adalah dengan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat Samin terkait pentingnya alat bukti dan saksi dalam pembagian warisan dan memberikan informasi dan pengetahuan tentang proses pelaksanaan pembentukan akta waris otentik yang dibuat oleh Notaris. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan non yuridis adalah dengan melaksanakan pelatihan kerja secara mandiri agar tidak bergantung sepenuhnya pada warisan orang tua.Kata Kunci: Hak Mewaris, Anak Kandung, Masyarakat Samin AbstractIn reference to inheritance law of Samin community, principally all boys and girls have an equal right to inherit assets from their parents, but it is sometimes not without conflict regarding their right to inherit assets in the community of Samin, the Regency of Blora. This research is aimed to analyse the impeding issues in the practice of inheritance as the right held by a biological child in the adat law of Samin and to analyse the measures taken to tackle the issues in the practice of asset inheritance according to the law in Samin. Empirical juridical method and socio-juridical approach were employed. Primary data was obtained from interviews and field study, and the secondary data was from library research. All the data was analysed by means of qualitative descriptive technique. The research result concludes that there are two hampering factors, juridical and non-juridical, in the practice of distributing inheritance to a biological child, where the former suggests that the distribution is only performed in oral form and no documents and witnesses as support are made available as proof. Moreover, lack of knowledge regarding the issuance of the deed by a notary is also another hampering factor in Samin community. Nonjuridical factor involves uneven distribution of the inheritance to both male and female biological children and desire to control over the inherited assets. Therefore, it is essential that information be given to the community of Samin regarding the essence of proof and witnesses in the distribution of inheritance. Information on the process required in the issuance of authentic deed of inheritance also needs to be made available. Non-juridical issue can be tackled by giving job training to allow them to live a more independent life from their parents.Keywords: right to inherit, biological child, Samin community.
BATASAN DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI Dwi Ayu Lestari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dwi Ayu Lestari, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H., Dr. Lucky Endrawati, S.H.,M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email: dwiayulestari098@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis batasan diskresi penyidik kepolisian serta metode penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri melalui tindakan diskresi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres (PPA) Pasuruan Kota. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di Unit PPA Polres Pasuruan Kota dengan data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara, sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat empat asas yang membatasi tindakan diskresi penyidik kepolisian dalam penyelesaian perkara KDRT agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang yaitu asas keperluan, asas integritas, asas manfaat dan tujuan, serta asas keseimbangan. Namun, tidak semua perkara KDRT dapat diselesaikan melalui tindakan diskresi, hanya perkara KDRT yang tergolong ringan saja yang dapat dilakukan tindakan diskresi. Dengan kriteria tidak menimbulkan korban jiwa dan/atau luka berat, bukan merupakan pengulangan tindak pidana KDRT serta adanya kesepakatan dari para pihak yang berperkara. Adapun metode pelaksanaan diskresi yang digunakan penyidik Unit PPA Polres Pasuruan Kota dalam menangani perkara KDRT yaitu dengan upaya mediasi penal. Mediasi penal dipilih sebagai alternatif penyelesaian perkara KDRT karena mampu menampung semua kepentingan para pihak sehingga tercapai rasa keadilan dan kemanfaatan. Kata Kunci: Diskresi, Penyidikan, Kekerasan dalam Rumah Tangga.   ABSTRACT This research is aimed to find out and analyse the extent of discretion of an enquiry conducted by police and the method of settling the case concerning domestic violence committed by the husband to his wife through discretion in Women and Children Services Unit (hereinafter PPA) in Sub-regional Police Department in Pasuruan city. This research was conducted based on empirical legal research with socio-juridical approach conducted in PPA Pasuruan city. The primary data was obtained from interviews and the secondary one from library research. The data was further analysed by means of descriptive qualitative method. The research has found out that there are four principles involving necessity, integrity, benefit and objective, four of which restrict the discretion as mentioned in case of domestic violence. However, not all cases of domestic violence can be solved through discretion, as discretion is only limited for non-serious cases of the violence that do not take death of the victims or serious injury, or the cases that are not repeated and should involve the agreement of parties involved. The discretion performed was in the form of penal mediation chosen as an alternative to settle the case since it is seen to facilitate the interest of all parties to protect them under justice and merit. Keywords: discretion, enquiry, domestic violence
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK DAN KEBERADAAN LEMBAGA RESMI SUMBER DAYA GENETIK DI INDONESIA Fica Farica Reyhan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fica Farica Reyhan, Afifah Kusumadara, M. Zairul AlamFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169, MalangEmail: ficaareyhan@gmail.comABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan perlindungan sumber daya genetik dan keberadaan lembaga resmi sumber daya genetik di indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau library research dan internet. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa diperlukan adanya upaya untuk mengintegrasikan dan mensiergikan berbagai ketentuan pengaturan mengenai SDG yang dikeluarkan oleh dinas-dinas yang terkait dengan pemanfataan, pengkomersialisasian, maupun perlindungan SDG di Indonesia. Selain itu, terdapat kekaburan hukum mengenai aturan tentang lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah terkait pemberian paten SDG maupun pengetahuan tradisional. Berbeda dengan India, yang sudah mempunyai lembaga yang berfungsi untuk mengintegrasikan sumber daya genetiknya.Kata Kunci : perlindungan, sumber daya genetik, lembaga resmi, paten. ABSTRACTThis study aims to determine and analyze regulations on the protection of genetic resources and the existence of official genetic resource institution in Indonesia. The type of research that authors use is normative research. Data collection techniques include library research and internet. Based on the results of the study, it can be seen that an effort is needed to integrate and synergize various regulatory provisions concerning genetic resources issued by related institutions to utilization, commercialization, and protection of genetic resources in Indonesia. In addition, there are legal ambiguities regarding the rules on official institutions established by the government regarding the granting of genetic resource patents or traditional knowledge. It contrasts with India, which already establish an institution for integrating their genetic resources.Keywords: protection, genetic resources, official institution, patent.
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri) Fitriani Annisaa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fitriani Annisaa, Shinta Hadiyantina, Bahrul Ulum AnnafiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJalan MT. Haryono No.169, MalangEmail: annisaa617@gmail.comAbstrak Berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjelaskan jika piutang pajak yang tidak dapat ditagih dan telah kedaluwarsa penagihan dapat dilakukan upaya penghapusan piutang pajak. Sedangkan di Kabupaten Kediri berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Jumlah piutang pajak daerah tersebut dari tahun 2016-2019 adalah sebesar Rp 29.518.890.071,00. Dalam pelaksanaannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri baru melaksanakan penghapusan piutang pajak daerah pada tahun 2017 yaitu hanya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 1994-2001 yang telah kedaluwarsa. Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan penghapusan piutang pajak adalah verifikasi data di lapangan dengan Nomor Objek Pajak yang harus di cek satu persatu, dan hal tersebut membutukan waktu yang lama serta Badan Pendapatan Daerah belum mengklasifikasikan piutang pajak daerah mana saja yang termasuk dalam piutang pajak tak tertagih dan kedaluwarsa. Dengan jumlah piutang pajak yang besar dari tahun 2016-2019 dan belum dilaksanakan penghapusan piutang pajak daerah dapat memberikan beban pada neraca keuangan daerah.Kata Kunci: Piutang Pajak Daerah, Penghapusan, Pajak Daerah AbstractArticle 110 Paragraph (1) of Local Regulation of the Regency of Kediri Number 1 of 2011 concerning Regional Tax states that when accounts receivable is not payable and is expired, clearance of accounts receivable of tax can be performed. In the Regency of Kediri, based on the data of regional revenue office of the Regency of Kediri, the amount of accounts receivable of regional tax from 2016 to 2019 accounted for IDR 29,518,890,071, while the accounts receivable cleared only comprised property tax of village and city (PBB-P2) year 1994-2001 that was expired. The impeding factors in the clearance of accounts receivable are data verification and requirement to check the number of taxable object, both of which are certainly timeconsuming. Moreover, Regional Revenue Office has not classified which accounts receivable of regional tax is included in non-payable and expired tax. Too much amount of accounts receivable of tax from 2016-2019 and no amount of accounts receivable of regional tax cleared give additional burden to the balance of regional finance.Keywords: accounts receivable of regional tax, clearance, regional tax 
ANALISIS YURIDIS INTERPRETASI ‘PARTICULAR MARKET SITUATION’ PADA KASUS SENGKETA EKSPOR PRODUK KERTAS INDONESIA VS. AUSTRALIA (DS 529) Gabriella Esther Kurniawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gabriella Esther Kurniawan, Hanif Nur Widhiyanti, Hikmatul UlaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT Haryono No. 169 MalangE-mail : honghwayi@gmail.comABSTRAKIndonesia menggugat Australia terkait pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 12-38,6% untuk produk kertas yang berasal dari Indonesia. Dasar pengenaan BMAD oleh Australia adalah Indonesia diduga kuat telah menciptakan kondisi Particular Market Situation (PMS) sebagaimana diatur dalam Anti Dumping Agreement (AD Agreement) pasal 2.2. Adapun menurut Australia, situasi PMS tersebut timbul akibat kebijakan larangan ekspor kayu log Indonesia yang menyebabkan suplai kayu log di Indonesia menjadi melimpah. Dampak dari melimpahnya suplai kayu log tersebut dianggap menyebabkan kayu log tidak memiliki harga pasar yang pasti dan menyebabkan harga bahan baku kertas menjadi jauh lebih murah. Atas hal tersebut, Indonesia menyatakan keberatan karena pengaturan tentang subsidi diatur di dalam Agreement yang berbeda yakni Subsidies and Counter vailing Measures Agreement (SCMA). Sehingga dibutuhkan kausalitas yang jelas antara ADA dan SCMA sebelum Australia mengenakan BMAD pada produk kertas Indonesia. Selain itu, dalam ADA tidak diatur secara spesifik terkait definisi dari PMS sehingga tidak ada tolok ukur yang pasti bagaimana sebuah negara dikatakan telah menciptakan kondisi pasar tertentu. Isu hukum dalam kasus ini adalah kekaburan hukum atas klausul “ Particular Market Situation” dalam Pasal 2.2 AD Agreement , yang dimana selama proses persidangan, baik Indonesia, Australia maupun third parties memiliki argumentasi masing-masing terkait interpretasi dalam menentukan definisi dan tolok ukur dari PMS yang belum terdefinisikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan komparatif. Kemudian bahan hukum yang diperoleh penulis dianalisis dengan teknik analisis deskriptif untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait obyek kajian. Bеrdasarkan pеrtimbangan dan putusan DSB WTO dapat disimpulkan bahwa intеrprеtasi PMS olеh Australia lеbih dapat ditеrima bahwa PMS seharusnya diartikan secara luas. Namun Australia gagal membuktikan adanya injury yang diakibatkan oleh PMS di Indonesia karena tidak tepatnya penggunaan metode proper comparison untuk menentukan constructed normal value oleh Australia. Hal ini membawa kemenangan bagi Indonesia.Kata Kunci : Anti Dumping Agreement, Interpretasi, Particular Market Situation ABSTRACTIndonesia has sued Australia over Anti dumping duty (BMAD) for as much as 12- 38.6% charged for incoming paper product from Indonesia. This tariff was charged because Indonesia allegedly raises particular market situation (PMS) as governed in Anti Dumping Agreement (AD Agreement) article 2.2. Australia suggests that PMS could rise due to indirect subsidies on the policy banning log export in Indonesia and this has caused excessive log supply in Indonesia, which has led to uncertain price of logs, and this has triggered the sale of price product at low price. Due to this issue, Indonesia has an objection because subsidies are governed in a different agreement of Subsidies and Counter vailing Measures Agreement (SCMA). Moreover, AD Agreement does not specifically govern the definition of PMS and it has left uncertain standard regarding how a country can be said to have created a particular market situation. The legal issue in this case is about vague law over the clause of ‘Particular Market Situation’ as in Article 2.2 of AD Agreement, where each party expresses argument about the interpretation of PMS in its court trial. This research employed normative juridical method, statute, conceptual, and comparative approach. In reference to the consideration and decision of DSB WTO, it can be concluded that the interpretation of PMS given by Australia implying that PMS must be more widely defined, is more acceptable, but Australia has failed to prove that there is injury caused by PMS in Indonesia due to improper use of proper comparison method to determine constructed normal value by Australia. This, however, has brought victory for Indonesia.Keywords: anti dumping agreement, interpretation, particular market situation
ANALISIS YURIDIS PRICING ALGORITHMS (ALGORITMA PENERAPAN HARGA) TERHADAP TINDAKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Galen Jusac Allbright
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Galen Jusac Allbright, M. Zairul Alam, Ranitya GanindhaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: galenjas@gmail.comAbstrak Skripsi ini membahas mengenai penggunaan pricing algorithms (algoritma penetapan harga) sebagai alat dalam tindakan persaingan usaha tidak sehat, aktivitas ekonomi saat ini tidak hanya secara konvensional dapat juga dilakukan dalam bentuk digital, penggunaan pricing algorithms tidak luput dari aktivitas ekonomi dibidang bisnis online, di Indonesia sendiri belum ada payung hukum yang mengatur persaingan usaha secara digital. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi dan menganalisis secara yuridis yang dapat ditimbulkan oleh sistem pricing algorithms terhadap tindakan persaingan usaha tidak sehat ditinjau dari pasal 5 dan pasal 8 Undang-Undang Persaingan Usaha. Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif serta menggunakan pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan pricing algorithms dapat mengancam persaingan usaha di Indonesia apabila digunakan dengan itikad buruk, oleh karena itu dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang jelas dalam mengatur persaingan usaha dibidang digital.Keywords: price algorithms, persaingan usaha tidak sehat AbstractThis research discusses the application of pricing algorithms as a tool utilised in unfair business competition. Economic activities not only run in a conventional way, but they are common to be found in digital form. Pricing algorithms are inseparable from online business. However, there is still no legal protection governing digital business competition. This research is aimed to look into how juridical analysis can be performed for this pricing algorithm system regarding unfair business competition according to Article 5 and Article 8 of Law concerning Business Competition and how the case analysis can be performed concerning this pricing algorithm system in relation to unfair business competition by looking at the case study once conducted in Europe. This research employed normative-juridical method, statute, conceptual, and case approach. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data, all of which were further analysed by means of systematic and grammatical interpretation that is intended to interpret the text or rules of law related to the legal problem studied. The discussion result concludes that pricing algorithms can put business competition in Indonesia at risk when they are not used with good faith. Therefore, clearer legislation is required to govern business competition performed digitally.
ANALISIS PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Joswan Marrio Cortes Wisok Bahy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Joswan Marrio Cortes Wisok Bahy, Indah Dwi Qurbani, Lutfi Effendi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505 Email : joswanmarrio4@gmail.com   Abstrak Wilayah Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Sanga-Sanga dalam perkembangannya pendirian pertambangan mineral dan batubara berkembang sangat pesat. Banyaknya kegiatan pertambangan batu bara di Kalimantan Timur, berdampak negatif dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup karna tidak dilakukannya reklamasi lahan atau penutupan bekas galian pascatambang, Salah satu perusahaan batubara yang peneliti ambil berada di Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya Kecamatan Sang-Sanga dalam yaitu PT.Indomining sebagai pemegang izin usaha pertambangan (IUP) Kegiatan penggalian pertambangan yang sangat pesat, adapun perusahaan lain yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan berbagai macam pelanggaran lingkungan yaitu banjir bandang dan pencemaran air tambang yang masuk ke dalam lingkungan masyarakat, akibat dari tidak dilaksanakannya reklamasi sehingga banyak yang dirugikan masrakat hal ini juga berkaitan dengan penempatan jaminan reklamasi dimana  pemegang izin perusahaan pertambangan sudah seharusnya melakakukan kewajiban yang tertuang dalam UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. PT. Indomining telah terpenuhi dengan mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan sesuai dengan Pelaksanaan pemegang izin lingkungan berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah tentang Reklamasi dan Pascatambang Izin Lingkungan terkait analisis mengenai sanksi-sanksi bagi pelanggar izin usaha pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartenegara Provinsi Kalimantan Timur khususnya terkait jaminan reklamasi. Kata Kunci : Sanksi Administrasi, Jaminan Reklamasi Abstract   Mineral and coal mining industry in the district of Sanga-Sanga, the Regency of Kutai Kartanegara, East Kalimantan is growing vastly. The growing number of coal mining in east Kalimantan degrades the quality of environment since there is no land reclamation or closure of the ex-mining excavation. This research took place in PT. Indomining as a licensed coal mining company working with high frequent excavation. Some other mining companies do not implement good management and some irresponsible parties have spoiled the environment resulting in flash flood and polluting mining water flowing into residential areas. Mining activities without reclamation have harmed people. This issue is also related to placing the guarantee or reclamation where the mining company as the permit holder should comply with the provision stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. PT Indomining has complied with the rules and regulations as stipulated in environmental permit relevant the enforcement of environmental permit holder based on Article 29 of Government Regulation concerning Reclamation and Post-Mining Permit regarding the analysis of sanctions imposed for permit violators in coalmining industry in the Regency of Kutai Kartanegara the Province of east Kalimantan especially related to guarantee of reclamation. 
PEMBUKTIAN UNSUR PERBUATAN MEMAKSA PADA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PUTUSAN NOMOR 182/PID.SUS/2017/PN JPA Fiona Wiananda Adhyaksanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fiona Wiananda Adhyaksanti, Nurini Aprilianda, Lucky EndrawatiFakultas Hukum Universitas Brawijaya,Jl. MT. Haryono No. 169 MalangE-mail: fionawianandaa@gmail.comABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian unsur perbuatan memaksa pada Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di putusan Pengadilan Negeri Jepara nomor 182/Pid.Sus/2017/PN Jpa. Latar belakang pemilihan tema ini ditinjau dari rangkaian perbuatan yang dilakuan Terdakwa, apakah benar Terdakwa AS telah memenuhi unsur memaksa, dan dimanakah letak Terdakwa melakukan unsur memaksa terhadap Anak sebagai korban AAR. Mengingat setiap rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat Anak sebagai korban terbangun akibat perbuatan Terdakwa sendiri, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak sebagai korban. Undang-Undang pun tidak memberikan batasan yang jelas terkait makna unsur memaksa sendiri. Disamping itu Terdakwa melakukan aksinya pada waktu malam hari dan seluruh keluarga sudah banyak yang tertidur, sehingga tidak ada yang mengetahui secara langsung tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa AS terhadap Anak sebagai korban AAR. Peneliti meneliti dengan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis menggunakan teknik interpretasi sistematis dan teknik interprestasi gramatikal. Peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa masing-masing alat bukti yang terdapat dalam Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN Jpa berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah. Peneliti juga menguraikan unsur perbuatan memaksa yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa AS memiliki keinginan untuk memenuhi nafsu birahinya dengan cara melakuan perbuatan cabul terhadap Anak sebagai korban AAR, namun disisi lain Anak sebagai korban tidak terima atas perlakuan Terdakwa atas Anak sebagai korban sendiri, maka disini muncul pertentangan antara kehendak Terdakwa dengan kehendak Anak sebagai korban, maka unsur memaksa terwujud dalam perbuatan Terdakwa AS.Kata Kunci: Unsur Memaksa, Pembuktian, Pencabulan, Anak Sebagai Korban ABSTRACTThis research is aimed to look into how is forcible conduct against a child as a victim in molestation is proven in the Decision of District Court of Jepara Number 182/Pid.Sus/2017/PN Jpa. This research embarks from a sequence of conduct committed by a defendant, whether forcible conduct committed by AS as a defendant could be proven, and which conduct could be said as forcible conduct against the child named AAR as the victim. From the crime scene, the offender left the victim right after the victim rose. The existing law does not clearly highlight the scope of forcible conduct. The offense was committed during the night when no one was awake and witnessed the molestation. This research employed normative juridical method, statute, and case approach. The legal materials involved primary and secondary data, which were further analysed by means of systematic and grammatical interpretation. To prove whether there was forcibly conduct committed, evidence such as testimonies, letters, hints, and information from defendant was given as valid pieces of proof. The defendant was also proven to have intended to fulfil his lust by molesting the child while the child went against it. This is seen as a conflict between the defendant and the victim, and thus the evidence of forcible conduct is proven. Keywords: forcible conduct, proof, molestation, child as victim

Page 378 of 563 | Total Record : 5629

 376   377   378   379   380 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue