cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 395   396   397   398   399 
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM PENEGAKKAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PENDISTRIBUSIAN HAK ROYALTI MUSIK I Made Gede Bagus Agastya Yudhapranata
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

I Made Gede Bagus Agastya Yudhapranata, Afifah Kusumadara, M. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No 169 Malang Email : bagus_agastya@yahoo.com   ABSTRAK Penerapan teknologi blockchain dalam pendistribusian royalti merupakan upaya untuk meningkatkan perlindungan hak intelektual di Indonesia. Penggunaan teknologi ini disebut dapat memecahkan permasalahan yang dialami oleh LMKN selama ini dalam hal mengumpulkan royalti musik yang tersebar melalui internet. Pemilihan tema ini dikarenakan di Indonesia sendiri saat ini masih belum ada aturan khusus yang mengatur penggunaan blockchain sebagai penghimpun royalty musik.. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perbandingan. Bahan kemudian akan diolah dengan menganalisis dan mengolah bahan hukum tertulis. Kemudian Hasil olahan bahan hukum akan diuraikan secara dekriptif-preskriptis yang merupakan teknik analisa kualitatif.  Kemudian menghasilkan jawaban bahwa penggunaan blockchain dalam menghimpun royalti memang efektif dan efesien. Dan pengunan blockchain juga menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya fungsi dari CMO dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti.   Kata Kunci : Pendistribusian Royalti, LMKN, Blockchain, Perlindungan   ABSTRACT The implementation of blockchain technology in the distribution of royalty in music is deemed a measure aimed to improve the protection of intellectual property in Indonesia. The utilization of this technology is seen to be able to resolve the problem in LMKN regarding the collection of royalty in music industry available on the Internet. This research topic departs from the issue highlighting the absence of specific regulation regarding the utilisation of blockchain to collect music loyalty. This research employed normative juridical method along with statutory, conceptual, and comparative approach. The data analysis result was elaborated in descriptive-prescriptive method as part of qualitative analysis. The research results indicate that the utilization of blockchain in this context is considered effective and efficient, but it sparks legal impact where the function of CMO is no longer working in the distribution and collection of the loyalty.   Keywords: royalty distribution, LMKN, Blockchain, protection
PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH REMISI BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang ) Januari Widyawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Januari Widyawati, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H. dan Eny Harjati, S.H., M.Hum.Fakultas Hukum, Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail: januariw@student.ub.ac.idABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai proses pelaksanaanpemberian remisi bagi narapidana narkotika untuk mendapatkan hak remisisesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Adapun jenispenelitian yang digunakan Penulis adalah jenis penelitian hukum empiris denganmenggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pemenuhan hak untukmemperoleh remisi bagi narapidana narkotika Lembaga PemasyarakatanPerempuan IIA Malang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun2012, karena narapidana narkotika yang masa hukumannya di atas 5 tahun jikaingin mendapatkan remisi maka harus menjadi Justice Collaborator sesuaidengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, akan tetapi dalampelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan IIA Malang narapidananarkotika yang masa pidananya di atas 5 tahun bisa mendapatkan remisi dengansudah menjalankan 1/3 dari masa pidana tanpa harus menjadi JusticeCollaborator.Kata Kunci: Pelaksanaan, Pemberian Remisi, Narapidana Narkotika AbstractThis research is aimed at analysing the process of granting remission fordrug abuse convicts to get their right to remission according to GovernmentRegulation Number 99 of 2021. This research was conducted based on empiricallegal method, statutory approach, and interviews. The research results indicatethat granting remission for the drug abuse convicts in the Department ofCorrections Class IIA Malang is not in line with Government Regulation Number99 of 2012 implying that convicts with more than five years’ imprisonmentcannot get their remission unless they serve as justice collaborators according toGovernment Regulation Number 99 of 2021. However, the Department ofCorrections Class IIA Malang allows inmates having more than five years’imprisonment to have their remission granted without having to serve as justicecollaborators as long as they have served one thirds of their sentence.Keywords: enforcement, granting remission, drug abuse convicts
KEPASTIAN HUKUM GREEN BANKING DALAM SISTEM PENYALURAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA Yessica Latifa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yessica Latifa, Sihabudin, Syahrul SajidinFaculty of Law Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail: yessica.latifa98@gmail.comAbstractThis research is aimed at studying green banking policy and slow green bankingdevelopment in Indonesia. Moreover, there are no strict sanctions in the regulation of greenbanking, and the role of the government in paying attention to those involved in greenbanking is minimum. This is a normative law research based on normative case study.There has not been clear legal certainty in the implementation of green banking policy inbanking loan system in Indonesia. The research results conclude that the green bankingpolicy has legal loopholes in it since the regulation is only restricted to administrativesanction, and the role of the government in providing incentive for those in green bankingis considered too little. This provision is not governed in a specific regulation and onlyrefers to the Law concerning Environment.Keywords: state’s policy, green banking, environment, banking, legal loophole
KONFLIK NORMA TERKAIT HAK IMUNITAS STATE OFFICIALS DAN JUS COGENS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Rivaldo Ganti Diolan Siahaan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rivaldo Ganti Diolan Siahaan, Setyo Widagdo, Adi KusumaningrumFakultas Hukum, Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malang Rivaldosiahaan42@gmail.comABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penegakan hukum pidana internasional terkait imunitas state officials berdasarkan norma jus cogens dan penyelesaian hukum ketika terjadi kontradiksi antar norma jus cogens. Penilitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Imunitas state officials yang berstatus sebagai norma jus cogens memperumit penegakan hukum pidana internasional melalui yurisdiksi universal sehingga menyebabkan adanya kontradiksi antar norma jus cogens yaitu larangan genosida dan imunitas state officials dalam penegakan hukum pidana internasional. Oleh karena itu harus ada penyelesaian hukum terkait kontradiksi antar norma jus cogens sehingga pelaku genosida yang berkedudukan sebagai state officials dapat dihukum dan norma jus cogens yang berkontradiksi tidak saling mengingkari. Penyelesaian masalah agar norma jus cogens tidak saling berkontradiksi dapat melalui dua cara, pertama menggunakan metode diferensiasi yaitu menyentuh langsung substansi norma jus cogens tersebut dan kedua melalui metode pengalihan dimana mengalihkan kepada lembaga vertikal dan menyegel menggunakan pacta sunt servanda sebagai norma jus cogens.Kata kunci: Jus Cogens, Yurisdiksi Universal, Imunitas State Officials, Genosida. ABSTRACT This research is aimed at analysing international criminal law enforcement regarding state officials’ immunity according to the principles of jus cogens and legal resolution in case of clash among the principles of jus cogens. This research employed normative method, statutory, and conceptual approach, revealing that the immunity of state officials with the status as jus cogens principle seems to complicate international criminal law enforcement by means of universal jurisdiction, and this has led to contradiction between jus cogens principle implying ban on genocide and immunity of state officials in terms of international criminal law enforcement. Therefore, there should be legal resolution to the contradiction among the principles of jus cogens and the individuals as state officials involved in genocide are subject to punishment and the principles of jus cogens should not contravene each other. The resolution may involve two methods such as differentiation where the substance of the principles of jus cogens is directly taken into account and diversion where it takes diversion form vertically and pacta sunt servanda should no longer be used as the principle of jus cogens.Keywords: Jus Cogens, Universal Jurisdiction, State Officials’ Immunity, Genocide.
KEBIJAKAN FORMULASI DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYUAPAN DI INDONESIA Juan Maulana Alfedo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Juan Maulana Alfedo, Bambang Sugiri, Alfons ZakariaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malang 65145Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505,e-mail: hukum@ub.ac.ide-mail : juanalfedo@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kekosongan hukum dalam peraturanperundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai Deferred Prosecution Agreement sebagai mekanisme penanganan tindak pidanakorupsi penyuapan yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga diperlukanadanya kebijakan formulasi Deferred Prosecution Agreement dalam tindakpidana korupsi penyuapan di Indonesia untuk mengatasi permasalahankekosongan hukum yang ada, sekaligus dalam rangka menciptakanpenanganan tindak pidana korupsi penyuapan oleh korporasi yang lebihefektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui danmenganalisis urgensi pengaturan Deferred Prosecution Agreement dalamtindak pidana korupsi penyuapan di Indonesia, serta untuk merumuskankebijakan formulasi Deferred Prosecution Agreements  dalam tindak pidanakorupsi penyuapan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalahyuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatanperbandingan. Hasil dari penelitian ini yakni urgensi pengaturan Deferred Prosecution Agreements dalam tindak pidana korupsi penyuapan diIndonesia dan kebijakan formulasi Deferred Prosecution Agreements dalamtindak pidana korupsi penyuapan di Indonesia.Kata Kunci: Deferred Prosecution Agreement, Kebijakan Formulasi,Korporasi, Tindak Pidana Korupsi Penyuapan. AbstractThis research departs from the legal loopholes in the law in Indonesia governing deferred prosecution agreement as a mechanism to handlebribery case as criminal corruption performed by a company. The policyregarding the formulation of deferred prosecution agreement is required tohandle this case and to fill the loopholes. Moreover, this policy is also aimedto guarantee the company to handle the case in a more efficient andeffective way. This research is aimed to find out and analyse the urgency inthe regulation of deferred prosecution agreement in corruption case inIndonesia and to formulate the policy governing bribery in Indonesia. Theresearch employed normative juridical method, statutory and comparativeapproach. The research results cover the urgency in the regulationregarding deferred prosecution agreement in bribery as criminal corruptionin Indonesia and the policy regarding the formulation of deferredprosecution agreement in the case of bribery as criminal corruption inIndonesia.Keywords: Deferred Prosecution Agreement, Formulation Policy,Corporate, Bribery as Criminal Corruption.
URGENSI PENGATURAN SANKSI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 38 DAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Cempaka Arumsari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cempaka Arumsari, Bambang Sugiri, Alfons ZakariaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangE-mail: cempakarum50@gmail.comAbstrakBelum adanya pengaturan sanksi pengembalian kerugian keuangan negara terhadappelanggaran Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai kejahatan yang dapatmenimbulkan kerugian keuangan negara, perlu dicegah dengan penjatuhan sanksi yangmengutamakan kepentingan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan danpendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian di atas, diperoleh urgensi pengaturansanksi pengembalian kerugian keuangan negara. Pertama, untuk menghindarkantimbulnya kerugian tambahan atas tindak pidana tersebut. Kedua, untuk meningkatkanefektivitas penerimaan negara. Ketiga, akan menciptakan kepastian hukum terhadapsanksi pengembalian kerugian keuangan pada negara. Alternatif pengaturan sanksipengembalian kerugian keuangan negara yang dirumuskan ialah, pengembaliankerugian keuangan negara berupa pidana denda yang dapat dibayar secaramengangsur, perampasan harta benda/kekayaan milik terdakwa, dan pidana kurunganpengganti yang lamanya disesuaikan dengan memperhitungkan kerugian keuangannegara di bidang perpajakan yang belum dibayar. Berdasarkan hal tersebut, pengaturansanksi pengembalian kerugian keuangan negara terhadap pelanggaran Pasal 38 danPasal 39 Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang KUP dapatdilaksanakan dan bukan sesuatu yang benar-benar baru dalam perundang-undangan diIndonesia.Kata kunci: Urgensi, Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Perpajakan AbstractViolation of Article 38 and Article 39 of Law concerning the third Amendment to lawconcerning General Provision and Taxation Procedures requires sanction for the interestof the state regarding the loss the state has to take. This research employed normativejuridical research method, statutory and conceptual approach. From the above method,the urgency in regulating sanction regarding paying back the state due to the loss isaimed to ward off any additional loss, to increase the effectiveness of incoming cash tothe state, and to provide legal certainty regarding the sanction. The sanction can involvefine that can be paid in instalments, seizure of assets owned by the defendant, orimprisonment according to the amount of tax unpaid. This sanction can be imposed andis not considered new in laws and regulations in Indonesia.Keywords: urgency, sanction regarding paying back the state’s loss, taxation
EFEKTIVITAS PASAL 58 PERDA NO 9 TAHUN 2017 TENTANG DESA TERKAIT KINERJA PERANGKAT DESA YANG TIDAK SESUAI DENGAN SYARAT MENJADI PERANGKAT DESA (Study di Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo) Tama Aldyaraka
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tama Aldyaraka, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, 65145 email : aldyaraka27@gmail.com   ABSTRAK Skripsi ini mengangkat tentang permasalahan hukum Efektivitas Pasal 58 Perda No 9 Tahun 2017 Tentang Desa Terkait Kinerja Perangkat Desa Yang Tidak Sesuai Dengan Syarat Menjadi Perangkat Desa (Study Di Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo). Pemilihаn mаsаlаh hukum ini dilаtаr belаkаngi oleh banyaknya perangkat desa di Kabupaten Probolinggo khususnya di Kecamatan Gading yang tidak memenuhi syarat menjadi perngkat desa yaitu pendidikan minimun SMA Sederajat. Pasal 58 Perda No 9 Tahun 2017 Tentang Desa menjelаskаn bаhwа syarat menjadi perangkat desa dengan minimum pendidikan yaiu SMA Sederajat. Untuk mengetahui kinerja para perangkat desa yang tidak memenuhi syarat dan seberapa efektifkah Pasal 58 Perda No. 9 Tahun 2017 Tentang Desa  dalam hal ini diаnаlisis berdаsаrkаn teori efektivitаs hukum yаng dikemukаkаn oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, yаng mengemukаkаn bаhwа efektif dаn berhаsil tidаknyа penegаkаn hukum tergаntung lima faktor faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kаtа Kunci: Efektivitаs Hukum, Perda Kabupaten Probolinggo No. 9 Tahun 2017 Tentang Desa, Perangkat desa, Syarat Umum     Abstract This research studies the effectiveness of Article 58 of Regional Regulation Number 9 of 2017 concerning Village regarding the performance of Village Apparatus not relevant to the Requirement to become staff of village apparatus. The research departs from a number of staff of village apparatus in the District of Gading, the Regency of Probolinggo not satisfying the requirement to become the staff of village government since some are found to not finish their high school. This is contrary to the regulation requiring the candidates to have their highs school certificate as one of the qualifications. To find out the effectiveness of the regulation studied, the data was analysed based on the theory of the effectiveness of law explained by Prof. Dr. Soerjono Soekanto agreeing that the effectiveness of law enforcement relies on five factors: the law itself, the law enforcers, infrastructure and facilities, the people, and culture.   Keywords: effectiveness of law, Regional Regulation of the Regency of Probolinggo Number 9 of 2017 concerning Village, village apparatus, general requirement
PENERAPAN PASAL 8 HURUF A PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN GEDUNG TERKAIT PENDIRIAN RUMAH MAKAN DI KAWASAN WISATA TELAGA NGEBEL KABUPATEN PONOROGO Arnesto Bramasta
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arnesto Bramasta, Agus Yulianto, Iwan Permadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: arnestobramasta3@gmail.com   ABSTRAK Telah ditegaskan pada Pasal 8 Huruf A Perda No. 3 Tahun 2009 bahwa setiap bangunan yang akan dibangun di Kabupaten Ponorogo diharuskan untuk memiliki IMB. Namun keharusan memiliki IMB tidak dapat dilaksanakan secara optimal, mengingat masih banyaknya bangunan gedung di sekitar kawasan wisata Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo yang dibangun tanpa mengikuti prosedur IMB. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan Pasal 8 Huruf A Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung terkait pendirian rumah makan di kawasan wisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo termasuk hambatan dan solusi dalam penerapan pasal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio legal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Penerapan Pasal 8 Huruf A Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung masih belum efektif dikarenakan rumah makan yang berdiri di sepanjang bibir Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Rumah makan tersebut telah berdiri dan beroperasi bertahun-tahun lamanya tetapi masih belum ada tindakan tegas dari pemerintah daerah dan belum mendapatkan sanksi sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 64 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. Sedangkan hambatan dalam penerapan pasal tersebut diakibatkan oleh faktor  aparat pemerintah, sarana prasarana dan budaya masyarakat. Solusi dalam menangani hambatan yang terjadi adalah dengan melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan sarana dan pra sarana penunjang, dan meningkatkan sistem pengawasan dan penegakkan hukum.   Kata Kunci: Penerapan, Izin Mendirikan Bangunan, Bangunan Gedung ABSTRACT In Article 8 Letter A Perda No. 3 of 2009 said that every building to be built in Ponorogo Regency is required to have an IMB. However, the need to have an IMB cannot be implemented optimally, considering that there are still many buildings around the Ngebel Lake tourist area, Ponorogo Regency that were built without following the IMB procedure. The purpose of this study was to determine and analyze the application of Article 8 Letter A of Regional Regulation Number 3 of 2009 concerning Buildings related to the establishment of restaurants in the Ngebel Lake tourist area, Ponorogo Regency, including obstacles and solutions in implementing the article. This study uses a socio-legal research method with a sociological juridical approach. From the results of the research with the method above, the writer gets the answer to the existing problem that the application of Article 8 letter A of Regional Regulation Number 3 of 2009 concerning Buildings is still not effective because the restaurant that stands along the lip of Ngebel Lake, Ponorogo Regency does not have a Building Construction Permit. The restaurant has been established and operated for years but there is still no firm action from the local government  and has not received any sanctions as emphasized in Article 64 of Regional Regulation Number 3 of 2009 concerning Buildings. Meanwhile, obstacles in the application of these articles are caused by factors of government officials, infrastructure and community culture. The solution in dealing with the obstacles that occurs is by implementing the socialization of Regional Regulation Number 3 of 2009 concerning Buildings, improving the quality of human resources, improving supporting facilities and infrastructure, and improving the supervision and law enforcement system.   Keywords: Implementation, Building Construction Permit, Buildings
PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 15 TAHUN 2010 DI KOTA MALANG Septina Devi Paramita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Septina Devi Paramita, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : deviparamita14@gmail.com   ABSTRAK SEPTINA DEVI PARAMITA, Hukum Administrasi Negara, Faklutas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2013 Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 TAHUN 2010 Di Kota Malang, Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum, Tunggul Anshari S.H.,M.Hum. Dalam skripsi ini membahas mengenai Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 tahun 2010 di Kota Malang dan apa yang ,menjadi kendala yang dihadapi oleh Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Malang dalam pelaksanaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan usaha yang dilakukan untuk melakukan perlindungan hukum terhadap pihak(pihak pembeli dan pihak penjual) dalam pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan.Dalam upaya untuk mengetahui permasalahan dalam penulisan ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridus sosiologis yaitu mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat secara objektif, kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptif analitik.Berdasarkan penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan bahwa pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah dan bangunan yang telah bersertifikat dengan kewajiban membayar pajak BPHTB belum memenuhi keadilan. Karena berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan bahwa apabila terjadi BPHTB kurang bayar maka pihak pembeli pasti segera melunasinya untuk segera memperoleh validasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai salah satu prasyarat pendaftaran peralihan haknya ke Badan Pertahanan Nasional Kota Malang agar segera dapat diterbitkan sertifikat hak milik atas nama pembeli, akan tetapi untuk pihak penjual dalam melunasi Pph final kurang bayar tersebut pasti beralih ke pembeli untuk kepentingan pendaftaran tersebut.Karena itu dibutuhkan upaya notaris/PPAT dalam memberikan perlindungan hukum preventif terhadap para pihak (pihak penjual dan pihak pembeli) ketika PPAT tidak dapat menjalankan kewenangan membuat akta jual beli sebelum pihak membayar PPh final dan BPTHB dengan berdasarkan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak PBB yang telah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Malang, maka Notaris memberikan perlindungan hukum preventif dengan membuat perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan pasal 15 ayat 1 Undang-undang nomor 30 tahun 2004. Kata kunci : Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah ABSTRACT In this thesis discusses the implementation of Customs Acquisition of Land and Building Based on Regional Regulation No. 15 of 2010 Malang in Malang and what is an obstacle faced by the Office of Land and Building Tax services Malang in the implementation of fees for acquisition of land and building and efforts are being made to do the legal protection of the parties ( buyer and seller) in the execution of the sale and purchase of land and building .In an effort to find out the problems in this paper , the approach used is the juridical sociological including reviewing and analyzing the problems defined juridical to look at it objectively , then all the data analyzed by descriptive analytic . basic research obtained answers to the problems that the execution of the sale and purchase of property rights to land and buildings that have been certified by the obligation to pay taxes BPHTB not meet justice . Because the author based on data obtained in the field that in the event of an underpayment BPHTB then the buyer would pay it off right away to immediately obtain validation of Revenue Office of Malang as one of the prerequisites transitional registration rights to Malang National Defense Agency to immediately be issued a certificate of property on behalf of the buyer , but for the seller to settle the final PPh underpayment is definitely turning into a buyer for the benefit of such registration . Because it takes effort notary / PPAT in providing preventive legal protection against the parties ( seller and buyer ) when PPAT unable to run the authority to make the deed of sale before the finals and BPTHB pay income tax on the basis of Certificate of Tax Object Sales Value UN has issued by the Tax Office Malang , the Notary give legal protection preventive by making an agreement binding sale and purchase pursuant to Article 15 paragraph 1 of Law No. 30 of 2004 . Keywords : Implementation of Land Acquisition Fee
EFEKTIVITAS PASAL 3 HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERKAIT PENCEGAHAN MENINGKATNYA KOMUNITAS ANAK JALANAN,GELANDANGAN DAN PENGEMIS (Studi di Dinas Sosial Kota Malang) Muhammad Walid Kurniawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Walid Kurniawan , Lutfi Effendi, SH,M. Hum, Bahrul Ulum,SH,MHFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: mwalidkurniawan57@gmail.comABSTRAK Pasal 34 UUD 1945 (setelah amandemen keempat), ayat 2: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” ayat ini mengamanahkan kepada para pengambil kebijakan terkait dalam hal ini pemerintah daerah kota Malang untuk merumuskan kebijakan yang dapat memberdayakan kaum lemah dan terpinggirkan ini, bukan justru sebaliknya mematikan kehidupan mereka. Kota Malang merupakan salah satu kota yang tidak luput dari permasalahan sosial seperti uraian di atas. Terkait hal ini, pemerintah Kota Malang memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan sosial tersebut yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis terkait pencegahan meningkatnya komunitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.Penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.Kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu berpedoman pada suatu peristiwa yang ada pada lokasi obyek penelitian kemudian dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, ironisnya dinas sosial kota Malang kurang berpartisipasi dalam sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap anak jalanan di kota Malang, ini yang menjadi problematika ketika tidak adanya tindakan persuasif terlebih dahulu, bahkan dalam pembinaan anak jalanan khususnya di kota Malang ini lebih cenderung represif dan menindak habis, hal ini yang menjadi momok yang dimana masyarakat seharusnya di bina bukan di hukum.Kata Kunci : Sanksi Administrasi, Calon Pegawai Negeri Sipil. ABSTRACT Article 34 of the 1945 Constitution (after the fourth amendment), paragraph 2: 'The state develops a social security system for all the people and empowers the weak and underprivileged in accordance with human dignity' This paragraph instructs policy makers concerned, in this case the local government of Malang city. To formulate policies that can empower these weak and marginalized people, not on the contrary kill their lives. Malang City is one of the cities that does not escape social problems as described above. Related to this, the Malang City government has policies related to these social problems, namely Malang City Regional Regulation Number 9 of 2013 concerning Handling Street Children, Homeless and Beggars related to the prevention of increasing communities of street children, vagrants and beggars. This legal research is a juridical research. Empirical by using a sociological juridical approach. Then all data were analyzed descriptively qualitatively, which is guided by an event that occurred at the location of the research object then analyzed by providing conclusions. However, in its implementation, ironically, the social services of Malang city do not participate in the socialization directly or indirectly to street children in Malang. This becomes problematic when there is no prior persuasive action, even in the development of street children, especially in Malang, this is more likely Repressive and take full action, this is a scourge where people should be fostered, not punished.Keywords: Administrative Sanctions, Prospective Civil Servants

Page 397 of 563 | Total Record : 5629

 395   396   397   398   399 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue