cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 397   398   399   400   401 
ANALISIS URGENSI PENGATURAN AKUSISI ASET DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA Muhammad Haris
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Haris Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., Moch. Zairul Alam, S.H., M.H.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail : mhariscs09@gmail.comABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalah mengenai pengaturan akuisisi aset dalam hukum perdata bisnis, yang mana pada saat diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 40 Tahun 2007 tidak diatur bahkan tidak dikenal dalam hukum persaingan usaha di Indonesia karena akuisisi yang dikenal hanyalah akuisisi saham saja. Permasalahan muncul pada saat adanya tindakan korporasi akusisi aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia sehingga pada saat itu terjadi kekosongan hukum mengenai pengaturan akuisisi aset. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan akusisi aset dalam mengisi kekosongan hukum persaingan usaha di indonesia. Berdasarkan hal di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: 1. Apakah urgensi pengaturan akuisisi aset dalam hukum persaingan usaha? 2. Bagaimana pengaturan akuisisi dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan pengaturan dalam hukum persaingan usaha ke depan setelah dibentuknya Perkom No. 3 Tahun 2019? Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan akusisi aset apabila tidak di atur dalam sebuah peraturan perundang-undangan serta landasan akademis perlu di aturnya akusisi aset dan membandingkan dengan Singapura yang telah dahulu terdapat regulasi akusisi aset, maka dari itu indonesia perlu mengatur hal tersebut agar terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehatKata Kunci : urgensi pengaturan aset dalam hukum persaingan usaha ABSTRACT This research studies an issue regarding the regulation of asset takeover in business civil law, where this takeover is not regulated or even not recognised in the Law Number 5/1999 and Law Number 40/2007, but those laws only regulate the share takeover. The issue emerged when there was asset takeover from Uber Indonesia to Grab Indonesia, leaving only legal loopholes over asset takeover. Therefore, regulation regarding asset takeover is considered essential to fill the legal loopholes in business competition in Indonesia. This research is focused on the following research problems: 1. What is the urgency in regulating asset takeover concerning business competition law? 2. How should the takeover be regulated in Law Number 5/1999 and how should the regulation regarding business competition be in the future after the establishment of PERKOM Number 3/2019? The research result learns that it is essential that asset takeover be compared to that in Singapore when it is not regulated in the law or in any academic fundamentals. Therefore, Indonesia is required to regulate this issue to bring supportive business climate through fair business competition.Keywords: urgency in asset regulation in business competition law
KEKUATAN PEMBUKTIAN TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/Pn.Sdn) Siti Nur Afifah Lestari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Siti Nur Afifah Lestari. Prija Djatmika SH,M.S., Eny Harjati SH,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang E-mail: lestarififa@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai nilai kekuatan pembuktian suatu keterangan yang bersifat Testimonium De Auditu, dalam peradilan apakah keterangan saksi yang bersifat tetsimonium de auditu\Hersay evidence dapat disebut sebagai alat bukti yang sah pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-VII/2010. Dikarenakan dalam persidangan ketika sampai pada proses pembuktian dan dalam alat bukti terdapat keterangan yang bersifat de auditu masih banyak hakim yang mengalami Pro dan Kontra,ada yang menerima dan keterangan seperti itu dapat digunakan sebagai alat bukti asal didukung oleh alat bukti lain, dan ada pula yang tidak menerima begitu saja, keterangan saksi seperti itu tidak tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah karena tidak memiliki nilai kekuatan sebagai pembuktian. Penelitian ini juga melihat pertimbangan Hakim dalam menilai kekuatan pembuktian keterangan Testimonium de Auditu pada putusan Nomor 69/Pid.B/2014?Pn.Sdn.Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif dengan metode pendekatan perundnag-undangan, yang berkaitan dengan permasalahan penulis dan pendekatan penilitian case approach. Kata Kunci: Testimonium De Auditu, Kekuatan, Pembuktian   ABSTRACT This research is aimed at finding out and analysing the power of evidence to prove any statement of Testimonium de Auditu, or it is to observe whether testimonial words of testimonium de auditu/Hearsay evidence can be taken as valid proof following Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VII/2010. De auditu testimonial words still spark pros and cons among judges, where some believe that a testimonial statement will not be valid as evidence unless it is supported by another piece of proof, while some others believe testimonial statement can serve as a single piece of evidence, and this single kind of proof is not valid piece of evidence since it holds no power to prove a case. This research also looks at the judges’ consideration in judging the power of Testimonium de Auditu in Decision Number 69/Pid.B/2014/Pn.Sdn. This is a normative legal research supported with statutory and case approaches.   Keywords: Testimonium De Auditu, Power, Proof
TINJAUAN YURIDIS PERSAMAAN MEREK TERKENAL TERMASUK YANG TIDAK SEJENIS DALAM SENGKETA SKYWORTH GROUP LTD DAN LINAWATY HARDJONO (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/PDT.SUS-HKI/2018) Miftakul Abidin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Miftakul Abidin, Afifah Kusumadara S.H., LL.M., Sjd, Diah Pawestri Maharani S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya mifta0295@gmail.com   ABSTRAK Banyaknya terjadi peniruan merek terkenal di Indonesia secara khusus adalah Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat memungkiri bahwa masyarakatnya lebih menghargai barang-barang dari luar negeri karena dipandang lebih meyakinkan dan lebih terjamin akan mutunya, pandangan masyarakat yang demikian ditambah lagi dengan sifat konsumtif masyarakat, maka Indonesia menjadi lahan subur bagi para pihak yang tidak bertanggungjawab demi tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri secara tidak wajar dengan cara meniru merek terkenal. Kasus peniruan untuk barang tidak sejenis : SKYWOTH GROUP LTD dan Linawaty Hardjono. Tujuan penulisan: (1) Mengkaji perlindungan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. (2) Mengkaji dasar pembatalan merek dagang dan logo SKYWORTH atas nema Linawaty Hardjono padahal doketahui belum adanya Peraturan Pelaksana terkait persamaan merek yang tidak sejenis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematik hukum dan sejarah hukum. Hasil dan pembahasan : untuk barang dan/jasa tidak sejenis perlindungan merek terkenal tidak dapat diterapkan karena Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mensyaratkan adanya Peraturan Pemerintah. Dengan tidak adanya Peraturan Pemerintah ini menjadi penghalang untuk dapat diterapkannya perlindungan hukum merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sesuai dengan kriteria yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement. Kata kunci: merek, hukum, perlindungan  ABSTRACT The number of imitations of famous brands in Indonesia, in particular, is that Indonesia as a developing country cannot deny that its people value foreign goods more because they are seen as more convincing and more guaranteed og their quality, such public views are added to the consumptive nature of society, then Indonesia become fertile ground for irresponsible parties for the purpose of enriching themseleves unnaturally by imitating famous brands. Impersonation cases for dissimilar goods: SKYWORTH GROUP LTD and Linawaty Hardjono. The purpose of writing: (1) Assessing legal protection in the Putusan Mahkamah Agung Number 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. (2) Assessing the basis for the cancellation of the SKYWORTH trademark and logo on the name Linawaty Hardjono, even though it is documented that there is no Implementing Regulation regarding the equation of different brands. The research method used is juridical normative which focuses on the inventory of positive law, legal principles and doctrines, legal discovery, legal systematic and legal history. Result and discussion: for goods and/serices that are not the same type, protection of famous brands cannot be applied because Article 21 paragraph (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2016 requieres a Government Regulation. The absence of this Government Regulation becomes an obstacle to the application of legal protection for famous brands for goods and sevices of different kind according to the criteria stipulated in Article 16 paragraph (3) of the TRIPs Agreement. Keywords: trademark, law, protection  
PERTIMBANGAN KEMENTRIAN KESEHATAN INDONESIA DALAM MENETAPKAN JENIS NARKOTIKA YANG BARU (Studi Di Kementrian Kesehatan Republik Indonesia) Muflih .
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muflih, Dr. Abdul Madjid S.H.M.Hum., Dr. Setiawan Noerdajasakti S.H., M.H.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono No. 169 Malang Muflih1012@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pertimbangan-pertimbangan dan prosedur dalam menetapkan Jenis dan Golongan Narkotika yang baru di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang jenis dan golongan Narkotika yang terbagi menjadi 3 jenis yakni Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Dalam penggunaannya Narkotika Jenis I dilarang dalam penggunaan dan pemanfaatannya dalam hal medis, sedangkan Narkotika Golongan II dan III dapat digunakan dengan ijin yang ditetapkan. Dalam pelarangan pemanfaatan maupun penggunaan Narkotika I hanya diperbolehkan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, namun beberapa kali Narkotika yang termasuk dalam Golongan I dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat seperti Ganja, selain itu Kratom yang tengah di bidik menjadi Narkotika Golongan I meresahkan petani Kratom yang berpusat di Kalimantan, Kratom ini merupakan sumber penghidupan masyarakat disana yang mengekspor kratom tersebut ke negara-negara eropa maupun Amerika serikat. Selain itu kratom merupakan Jamu atau minuman kesehatan tradisional yang telah digunakan sejak dahulu. Polemik yang terjadi dalam penetapan Narkotika ini menjadi pro dan kontra dimasyarakat, ada yang mendukung untuk pelarangan dan ada yang mendukung untuk pemanfaatan dikarenakan manfaat kesehatan maupun dari segi ekonomi. Maka penelitian ini dirasa penting untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan filosofis maupun teknis dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dalam menetapkan jenis dan golongan Narkotika di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian Sosio Legal dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Kementrian Kesehatan dalam penetapan Jenis dan Golongan Narkotika di Indonesia.Kata Kunci: Narkotika, NPS, Kementrian Kesehatan, Penggolongan Narkotika. Abstract This research is aimed to study consideration and procedure in categorising a new type of narcotic in Indonesia. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotic regulates types and categories of narcotic into three: category I, II, and III. Narcotic in category I is banned in terms of its use in medicine. Narcotic in category II and III can be used only with permit. Narcotic in category I like cannabis is believed to have made a great contribution to the health of the people in the society. The Ministry of Health is targeting Kratom as the type of narcotic in category I, and this indication has posed a threat to the farmers cultivating Kratom in Kalimantan. Kratom has been the source of the livelihood of the locals in Kalimantan and it has been exported to European countries and the United States. Kratom is ingredient of herb or traditional drink that has long been used. Pros and cons over this issue have been around in the society. Although some people stand against its cultivation, some others stand for it believing that it can give positive contribution to both health and economic development. From this issue, this research is considered important to be conducted to find out some philosophical and technical consideration of the Ministry of Health to categorise the new type of the narcotic in Indonesia. This is a socio-legal research employing socio-juridical method that involved observation, interviews, and documentation to find out the consideration implemented.   Keywords: narcotic, NPS, Ministry of Health, categorisation of narcotic 
PERLINDUNGАN HUKUM BАGI GURU KORBАN KEKERАSАN MURID (Studi Di Dinаs Pendidikаn Surаbаyа, Jаwа Timur) Dicky Kharisma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dicky Kharisma., Agus Yulianto, S.H., M.H, Dewi Cаhyаndаri (Dr, S.H., M.H) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dickykharsm@gmail.comABSTRAK Penelitian ini membahas permasalahan hukum empiris yаng menаrik untuk di аnаlisis, yаkni Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi guru korban kekerasan murid di kota surabaya Perkembаngаn zаmаn yаng pesаt telаh mempengаruhi perilаku bаnyаk mаnusiа, guru hаrus berhаti – hаti dаlаm melаksаnаkаn tugаsnyа. Hаl tersebut kаrenа semаkin cаnggihnyа teknologi sertа perilаku siswа yаng selаlu melаpor kepаdа orаng tuаnyа tаnpа memberikаn penjelаsаn terlebih dаhulu. Di sekolаh, konflik аntаr guru dengаn siswа siswinyа sering mencuаt ke permukааn, yаng mаnа menggаmbаrkаn kitа tidаk memperoleh pengаlаmаn dаri setiаp konflik itu dаpаt diselesаikаn dengаn dаmаi. Efeknyа sаngаt jelаs ketikа hаl tersebut berimbаs kepаdа sikаp, perilаku dаn morаl siswа dаlаm kesehаriаnnyа seperti siswа аkhirnyа berаni melаwаn guru siswа melаkukаn аksi ugаl-ugаlаn di jаlаnаn, bаhkаn siswа seperti tidаk tаkut pаdа аpаpun dаlаm kesehаriаnnyа Sаlаh sаtu contohnyа аdаlаh kаsus siswа SD Negeri I Bаlongsаri, Surаbаyа, Jаwа Timur yаng mengаniаyа gurunyа. Berdаsаrkаn kаsus di аtаs, penulis tertаrik untuk meneliti lebih lаnjut mengenаi bаgаimаnа perаn pemerintаh dаlаm hаl ini kementriаn yаng menyelenggаrаkаn urusаn pemerintаhаn di bidаng pendidikаn аtаu pemerintаh dаerаh sesuаi kewenаngаnnyа dаlаm pelаkаsаnааn Pаsаl 2 Аyаt 3 Huruf (А) Perаturаn Menteri Pendidikаn Dаn Kebudаyааn Republik Indonesiа Nomor 10 Tаhun 2017 Tentаng Perlindungаn Bаgi Pendidik Dаn Tenаgа Kependidikаn terkаit perlindungаn hukum pendidik dаlаm hаl ini guru terhаdаp tindаkаn kekerаsаn yаng dilаkukаn oleh sаlаh sаtu siswа di SD Negeri I Bаlongsаri, Surаbаyа, Jаwа Timur Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Guru, Murid ABSTRACT This study discusses problems of the empirical law which is interesting for the analysis, i.e. To know how legal protection for teachers victims of violence students in the city of surabaya the Development of the times, which has been rapidly affect the behavior of many human beings, teachers must be careful in carrying out their duties. This is because increasingly sophisticated technology, as well as the behavior of students who always report to his parents without giving an explanation first. At school, conflicts between teachers with their students, often sticking to the surface, which describes the we do not earn experience from every conflict can be solved peacefully. The effect is very clear when it is impact to the attitudes, behavior and moral of the students in their daily life as students finally had the courage to fight the student teacher do the action reckless in the streets, even the students such as not scared of anything in daily life One example is the case of the students of SD Negeri I Balongsari, Surabaya, East Java, who persecuted the teacher. Based on the above cases, the authors are interested to investigate more about how the role of the government in this case ministry that organizes government affairs in the field of education or the regional government according to its authority in implementing Article 2, Paragraph 3, subparagraph (А) Regulation of the Minister of Education And Culture Republic of Indonesia Number 10 Year 2017 About Protection For Educators And Educational Personnel related to the protection of legal educators in this case the teacher against the acts of violence committed by one of the students in SD Negeri I Balongsari, Surabaya, East Java Keywords : Protection Law, Teacher, Student
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DALAM MELAKUKAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF BATIK KHAS SUMENEP GUNA MENCEGAH PEMANFAATAN TANPA HAK Ali Mansyur Firmansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ali Mansyur Firmansyah, Lutfi Effendi, Istislam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Harono No. 169 Malang e-mail: Mansyuralifirmansyah12@gmail.com   ABSTRAK Tujuan penelitian ini ialah mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap motif batik khas Sumenep guna mencegah pemanfaatan tanpa hak. Serta mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam melindungi motif batik khas Sumenep guna mencegah pemanfaatan tanpa hak. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian yuridis empiris. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui pendekatan ini penulis mendapatkan informasi bahwa perlindungan hukum terhadap motif batik khas Sumenep guna mencegah pemanfaatan tanpa hak dibagi menjadi 3 (tiga) macam faktor subtansi atau hukumnya, faktor struktur atau penagakan hukum dan faktor culture atau budaya hukum. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemanfaatan Tanpa Hak.   ABSTRACT The objectives of this study are understanding and analyzing the role, the obstacles, and the efforts of the government of Kabupaten Sumenep on the legal protection towards the pattern of Batik Sumenep in order to avert unauthorized use. The writer used empirical jurisdiction method. The writer gathered the information that the legal protection towards the pattern of Batik Sumenep in order to avert unauthorized use is divided into 3 (three) types, the factor of substance or law, the factor of structures or law enforcement, and the factor of culture or legal culture, by the means of Sociological jurisdiction approach. Keywords: Legal Protection, Unauthorized Use
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TENUN IKAT DAN PAHIKUNG KABUPATEN SUMBA TIMUR SEBAGAI PRODUK POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS (Studi di Kabupaten Sumba Timur) Samuel Agung Ratoe
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Samuel Agung Ratoe Oedjoe, AfifahKusumadara, S.H., LL. M., SJD., Diah Pawestri Maharani, S.H.,M.HFakultas Hukum, Universitas Brawijaya Sakerssamuel@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasaahan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Ikat Dan Pahikung Kabupaten Sumba Timur Sebagai Produk Potensi Indikasi Geografis. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi pada permasalahan yang terjadi pada tahun 2018 terjadi kasus penjiplakan Kain tenun Sumba Timur yang mendadak viral lebih dikarenakan tersiarnya kabar tak sedap oleh beberapa media di tanah air bahwa ada oknum di Troso Kabupaten Jepara (Jateng) dengan sepihak telah mengklaim bahwa motif-motif pada kain tenun Troso. Yang kemudian memang terlihat sangat mirip dengan motif pada kain tenun Sumba terlebih khusus kain tenun asal Sumba Timur adalah warisan budaya milik masyarakat Sumba Timur.Mendengar hal tersebut kemudian menimbulkan kegelisahan dan kemarahan masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Sumba secara luas. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya perlindungan Hukum terhadap Kain Tenun Ikat dan Pahikung Sumba Timur. Kain Tenun Ikat dan Pahikung Sumba Timur sangat berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Hukum Indikasi Geografis karena secara persyaratan sudah sangat memenuhi untuk mendapatkan Hak Indikasi Geografis, namun sampai sekarang Kain Tenun dan Pahikung Sumba Timur belum mendapatkan perlindungan Hukum dari Indikasi Geografis padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis sudah ada sejak tahun 2016 yang seharusnya Kain Tenun Ikat dan Pahikung Sumba Timur telah mendapatkan perlindungan Hukum sejak dini. Berdasarkan hal tersebut diatas, Rumusan masalah dalam karya tulis ini: (1). Apakah Kain Tenun Ikat dan Pahikung Kabupaten Sumba Timur dapat dilindungi dengan perlindungan hukum indikasi geografis? (2). Bagaimana bentuk hambatan dan upaya dalam perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Kain Tenun Ikat dan pahikung Kabupaten Sumba Timur ? Metode yang dguakan dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan deskriptif kualitatif. Jenis data primer dan sekunder yang diperoleh penulis yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis sosilogis yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan dan kemudian dianalisis berdasarkan keadaan yang sebenarnya terhadap masyarakat , literature, jurnal, skripsi yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Kain Tenun Ikat dan Pahikung Sumba Timur dapat dilindungi hukum Indikasi Geografis karena telah memenuhi syarat pendaftaran Indikasi Geografis seperti karakteristik dan kualitas yang memedakan Kain Tenun Ikat dan Pahikung Sumba Timur dengan kain tenun ikat dan songket pada daerah lainnya, lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia, batas wilayah yang dicakup Indikasi geografis, sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis dan Banyaknya hambatan yang dihadapi untuk melakukan perlindungan hukum Indikasi Geografis Terhadap Kain Tenun Ikat dan Pahikung Sumba Timur adalah salah satu penyebab dari terlambatnya perlindungan hukum Indikasi Geografis Terhadap Kain Tenun Ikat dan Pahikung Sumba Timur.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kain Tenun Ikat, Pahikung, Potensi Indikasi Geografis ABSTRACT In this thesis, the author raises the issue of legal protection of Ikat and Pahikung woven fabrics in East Sumba Regency as a Potential Product of Geographical Indications. The choice of the theme was based on the problems that occurred in 2018, a case of plagiarism of East Sumba woven fabrics suddenly went viral due to the spread of bad news by several media in the country that there were people in Troso, Jepara Regency (Central Java) who unilaterally claimed that the motive was - The motif on the Troso woven fabric. What then does look very similar to the motifs on the woven cloth of Sumba, especially the woven cloth from East Sumba, which is the cultural heritage of the people of East Sumba. Hearing this, then caused anxiety and anger in the people of East Nusa Tenggara, especially the people of Sumba at large. Based on this, it is necessary to have legal protection for Ikat and Pahikung fabrics in East Sumba. Ikat and Pahikung woven fabrics in East Sumba have the potential to obtain protection from the Geographical Indication Law because they meet the requirements for obtaining Geographical Indication Rights, but until now Woven Fabrics and Pahikung in East Sumba have not received legal protection from Geographical Indications even though Law Number 20 Years 2016 concerning Trademark Rights and Geographical Indications has existed since 2016, which should have received the protection of the law from an early age. Based on the foregoing, the formulation of the problem in this paper: (1). Can the Ikat and Pahikung woven fabrics of East Sumba Regency be protected by the protection of the geographical indication law? (2). What are the forms of obstacles and efforts in protecting the Geographical Indication of the Ikat and pahikung woven fabrics in East Sumba? The method used in this paper uses the juridical empirical research method with qualitative descriptive. The types of primary and secondary data obtained by the author will then be analyzed using juridical sosilogical analysis techniques, namely by looking at statutory regulations and then analyzed based on the actual conditions of society, literature, journals, theses which are used as references in solving legal problems that become objects study. From the results of the research with the above method, the authors obtained the answer to the existing problem that the Ikat and Pahikung woven fabrics in East Sumba can be protected by the Geographical Indication law because they meet the requirements for registration of Geographical Indications such as the characteristics and qualities that distinguish Ikat and Pahikung Fabrics in East Sumba from woven fabrics. Ikat and songket in other areas, geographic environment, natural factors, human factors, area boundaries covered Geographical indication, history and traditions related to the use of Geographical Indications and the number of obstacles faced in carrying out legal protection Geographical Indications of Ikat and Pahikung Sumba woven fabrics East is one of the causes of the delay in the protection of the Geographical Indication of the Ikat and Pahikung woven fabrics in East Sumba.Keywords: Legal Protection, Ikat Woven Fabric, Pahikung, Potential Geographical Indications
PENEROBOSAN DAN PENUTUPAN KONSULAT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS KONSULAT CHINA DI HOUSTON AMERIKA SERIKAT) Daniel Maradong
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Daniel Maradong   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL.MT.Haryono Nomor 169, Malang Email: danielpanjaitan1607@gmail.com ABSTRAK Melakukan hubungan internasional mutlak dibutuhkan oleh semua negara, terlebih di era globalisasi dimana ketergantungan suatu negara dengan negara lain semakin besar. Hukum Diplomatik dan Konsuler memiliki peranan dalam suatu hubungan internasional. Disamping hal tersebut terdapat beberapa prinsip yang menjadi pedoman pelaksana negara dalam menjalin relasi antara negara satu dengan yang lain. Dalam menjalankan berbagai fungsi yang dimilikipara pejabat diplomatik maupun konsuler mempunya kekebalan dan keistimewaan. Bab II Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler juga mengatur mengenai salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak kekebalan dan hak istimewa perwakilan konsuler suatu negara adalah berupa perlakuan tidak hormat yang dilakukan oleh negara penerima. Namun berbagai macam regulasi tidak serta merta menjaga keamaanan dan terciptanya kedaulatan yang sama antar negara, khususnya dalam konteks hubungan diplomatik dan konsuler. Belakangan ini terjadi tindakan penutupan dan penerobosan terhadap Gedung konsulat China yang ada di Houston, Amerika Serikat. Hal tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum Amerika Serikat. Berangkat dari hal tersebut diperlukannya suatu identifikasi dan menganalisa peran penting hukum internasional dalam hubungan diplomatik dan konsuler antar negara dalam rangka mencegah ancaman penerobosan terhadap Gedung konsulat serta perlunya diketahui penyelesaian kasus apa yang dapat dilakukan dalam pengambilalihan Gedung Konsulat China di Houston, Amerika Serikat. Kata Kunci : Konsuler, Penerobosan, Penutupan.   ABSTRACT International relations are absolutely a primary need for all states, and this need is getting more obvious and inevitable especially in this globalisation era. Both diplomatic and consular law play their role in international relations. Moreover, some principles are in place and these principles serve as guidelines to establish relations between states. Consular officials hold their immunity and prerogative rights to support them to perform tasks. Chapter II of Vienna Convention 1963 concerning Consular Relations also governs one of violations of immunity and prerogative rights held by consulate representatives of a country, such as dishonour shown by a receiving state. However, the existence of regulations will not immediately succeed in maintaining the security and the sovereignty between states, especially in diplomatic and consular scope. The closure of and trespass on China consulate Building in Houston, the United States were executed by the law enforcers of the US. Departing from this case, identification and analysis of the vital role of international law in diplomatic and consular relations between states need to be conducted to prevent such a conduct. Moreover, resolution to the dispute of such a case needs to be provided for this takeover taking place in China Consulate Building in the United States of America.   Keywords: consular, trespass, closure
PENERAPAN PASAL 4 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA Deka Brainard Valiano
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Deka Brainard Valiano, Shinta Hadiyantina, Lutfi EffendiFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail: dekabrainard@gmail.comABSTRAKPenelitian ini bertujuan agar mengetahui penerapan dari Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Meski sudah diatur jelas mengenai aturan dan juga sanksi bagi pengusaha wisata tirta yang melanggar, namun dalam kenyataannya masih terdapat pengusaha wisata tirta yang tidak memiliki izin usaha. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan factorfactor penghambat dari Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Socio legal. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum yang berlaku sudah cukup baik, namun factor penegak, factor masyarakat, dan factor budaya yang masih harus ditingkatkan, hal ini yang menyebabkan penerapan pasal ini kurang berjalan secara efektif. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah cukup baik dan sudah tepat dalam pelaksanaannya tetapi masih dapat ditingkatkan lagi.Kata Kunci: Penerapan Hukum, Wisata Tirta ABSTRACT This study aims to determine the application of Article 4 Verse 1 of Malang Regency Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning Amendments to Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning Tourism Business Registry Numbers. Even though it has been clearly regulated regarding the rules and sanctions for water tourism entrepreneurs who violate it, in reality there are still water tourism entrepreneurs who do not have a business license. So that the purpose of this study is to explain the inhibiting factors of Article 4 verse 1 of Malang Regency Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning amendment to Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning Tourism Business Registry Numbers. This approach is carried out using the Socio Legal approach. The results of this study conclude that conclude the appcable law is quite good, but the enforcing factor, the community factor, and the cultural factor still need to be improved, this is why the application of this article is not effective. The efforts made by the Investment Service and One Stop Integrated Service are quite good and have been properly implemented, but can still be improved.Key Words: Law Enforcement, Tirta Travel
KATEGORI GAMBAR MEME SEBAGAI DOKUMEN ELEKTRONIK BERMUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Kiky Angkasa Perdana Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang E-mail : kikyangkasa@gmail.com   Abstract This research is aimed at finding out and describing the meaning behind electronic documents laden with contempt and/or defamation as implied in Article 27 Paragraph (3) of Law concerning Electronic Information and Transactions (hereinafter UU ITE) and to investigate and describe how memes can be categorised as forms of offenses of contempt and/or defamation as governed in Article 27 Paragraph (3) of UU ITE. This research employed normative juridical method and statutory approach, bringing to some a conclusion implying that memes laden with contempt and/or defamation governed in Article 27 Paragraph (3) are also regulated in Article 310 of Criminal Code, or they could also refer to Article 311 of Criminal Code. Moreover, the interpretation of provision of Article 27 Paragraph (3) of UU ITE is inextricable from the provision of Article 310 and Article 311 of Criminal Code as genus delict. The research also reveals that memes can be categorised as documents laden with contempt and/or defamation as governed in Article 27 paragraph (3) of UU ITE as long as the memes meet the elements of contempt as intended in Article 310 of Criminal Code, and/or the elements of defamation as intended in Article 311 of Criminal code. Other considerations as the values of courtesy living among societies can also be categorised as electronic documents with contempt and/or defamation.   Keywords: memes, contempt, defamation Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan makna dokumen elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ada di dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana sebuah pemublikasian konten gambar meme dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Penulis memperoleh beberapa kesimpulan atas permasalahan yang ada sebagai berikut: 1) Bahwa makna dari ‘dokumen elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik’ yang ada di dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan sesuai dengan Pasal 310 KUHP, dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 311 KUHP. Hal tersebut mengingat penafsiran terhadap ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict. Kesimpulan nomor 2) Bahwa, gambar meme dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sepanjang gambar meme tersebut memenuhi unsur-unsur penghinaan yang ada dalam Pasal 310 KUHP, dan/atau memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 311 KUHP. Terdapat pertimbangan-pertimbangan seperti nilai-nilai kesopanan yang ada di masyarakat juga dapat digunakan sebagai ukuran objektif untuk menentukan apakah sebuah gambar meme dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.   Kata kunci: meme, penghinaan, pencemaran nama baik

Page 399 of 563 | Total Record : 5629

 397   398   399   400   401 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue