cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 394   395   396   397   398 
KEDUDUKAN HUKUM KARYA CIPTAAN YANG DIHASILKAN OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Muhammad Rayhan Thariqi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Rayhan ThariqiFakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2020, AbstrakPada skripsi ini penulis menangkat permasalahan Kedudukan Hukum Karya Ciptaan Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence Dalam Perspektif Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Dimana kedudukan hukum Artificial Intelligence di indonesia sendiri masih belum jelas dan tidak ada pengaturannya dalam hak kekayaan intelektual. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini munculah industri 5.0 yang merupakan lanjutan dari industri 4.0, dimana pada industri 5.0 ini manusia berkolaborasi dengan artificial intelligence untuk membuat suatu kreasi. Dalam sejarah perubahan itu dinamakan revolusi industri. Karena AI dapat menciptakan sesuatu seperti layaknya manusia pasti akan muncul sebuah masalah dimana yang pada awalnya setiap perkerjaan dapat dilakukan oleh manusia tetapi sekarang dapat di lakukan oleh robot. Adapun contoh masalah yang dihadapi oleh seniman di Canada bernama Basanta dia di tuntut karena AI yang digunakan untuk menciptakan lukisan diduga mencontoh lukisan seorang pemilik galery bernama Chamandy. maka dalam penlitian ini berfokus pada subjek dan objek dalam hak kekayaan intelektual tepatnya dalam hak cipta. Hakcipta sendiri di atur dalam undan-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Lalu dalam penelitian ini digunakan juga teori-teori dari para ahli seperti Labour teori, reward theory, recover theory, incentive theory, risk theory,economic grouth theory, thevhechile theory,idea/expression dicthonomy. Dan juga dalam skripsini mengunakan perbandingan dengan udandang- di inggriss yaitu Copyright,Deisgn,And Patent 1988 dan juga undang-undang di Saudi Arabia Royal Decree No. M/11, 19 Jumada I 1410. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normative. Dan mengunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Dalam skripsi ini menggunakan Studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan. (Library Research). Penelusuran bahan internet dengan cara memperoleh data baik literatur maupun akses internet,artikel serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini lalu teknik analisis bahan hukum neggunakanpenafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. AbstractThe legal standing of Artificial Intelligence in Indonesia is uncertain and there has not been any regulation governing Artificial Intelligence in intellectual property rights. Vast development of technology has brought with it 5.0 technology, replacing 4.0, where people work in collaboration with artificial intelligence to produce a creation, or it is historically called as an industrial revolution. It is simply understood that artificial intelligence seems to have replaced the work usually performed by humans to some extent. An artist in Canada called Basanta was sued because he used AI that allegedly copied the painting of Chamandy who owns a gallery. This research is more focused on the subject and object of intellectual property rights especially regarding copyright. Copyright is governed in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. several theories including Labour theory, reward theory, recover theory, incentive theory, risk theory, economic growth theory, thevhechile theory, and idea/expression dichotomy were employed in this research. Laws in England including those concerning Copyright, Design, and Patent of 1988 and Laws in Saudi Arabia the Royal Decree No. M/11, 19 Jumada I 1410 were compared. This research was based on normative juridical method, statutory and comparative approach. All data was obtained based on library research and analysed. Some more sources from the Internet were also retrieved to be further interpreted by means of grammatical and systematic interpretation. 
PELAKSANAAN PASAL 45 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN. (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Kordinator Wilayah I Rakha Anggara Widya Dhana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rakha Anggara Widya Dhana, Lutfi Effendi, SH.M.Hum, Bahrul Ulum Annafi,SH,MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya rakhaanggara300997@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Pelaksanaan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, namun dalam praktiknya masih ada perusahaan yang mendaftarkan upah pekerjanya ke BPJS lebih rendah dari yang dibayarkan, tujuannya adalah untuk mengurangi setoran iuran dari perusahaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja milik pekerja, karena perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan serta perhitungan besarnya manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja itu didasari pada upah pekerja. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat dengan maksud  untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Korwil II Malang. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian belum berjalan dengan baik dan efektif karena terhambat oleh beberapa faktor. Kata Kunci : Pelaksanaan, Penyelenggaraan, Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian   Abstract This research is aimed to investigate the implementation of Article 45 Paragraph (2) of Government Regulation Number 44 of 2015 concerning Exercise in Work Accident Insurance and Death Security. It is common for companies to register their employees’ wages lower than what is paid. This is intended to reduce the amount paid by the companies for the insurance since the benefit from the insurance is calculated based on the wages received. This research was conducted based on empirical juridical method by analysing legal provisions in place and observing what actually takes place in the society to find out the needed facts. Issues were identified from the data obtained to set the resolution to the research problem. The research data was obtained from interviews with staff in Workforce and Transmigration Agency in the Province of East Java Regional Areal II Malang, analysed by means of qualitative-descriptive method. The analysis was presented in the form of structured, orderly, logical, and effective sentences. The research result concludes that the implementation of Article 45 Paragraph (2) of the Government Regulation Number 44 of 2015 has not been performed effectively due to several hampering factors. Keywords: implementation, Insurance of Work Accident and Death Security
KETERANGAN AHLI SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH HAKIM (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG) Michelle Miranda Tuwanakotta
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Michelle Miranda Tuwanakotta, Eny Harjati, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898; Fax: +62-341-566505 Email : michellemrnd@yahoo.com  Abstrak Pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwan. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dan tuntutan hukum atau meyakinkan pidananya. Oleh karena itu terdakwa atau penasehat hukum sedapat mungkin mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan terdakwa. Salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan Ahli. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) pasal 1 menerangkan “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan“. Dalam mencapai sebuah kebenaran yang diharapkan, hakim memerlukan dukungan berbagai pihak termasuk pula keterangan ahli. Dalam memberikan keterangannya, seorang ahli didasarkan pada keahlian khusus yang dimilikinya sehingga ketika seorang hakim tidak mengetahui akan suatu hal keterangan ahli diperlukan untuk memberikan gambaran pada hakim dalam membuat pertimbangan hukum terhadap Putusan Hakim. Di Pengadilan Negeri Kota Malang khususnya, banyak perkara yang menghadirkan ahli-ahli dari berbagai bidang. Majelis Hakim terkadang mengalami kesulitan dalam memutus perkara dalam suatu sidang, maka dibutuhkan alat bukti keterangan ahli yang dibawa oleh Penasehat Hukum dan Penuntut Umum yang bertujuan untuk membuat terang suatu perkara yang mana pasti akan memberatkan dan juga meringankan para pihak yang bersengketa. Contohnya, dalam kasus pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh Sugeng Santoso yang mana keterangan ahli dibutuhkan dalam upaya mencari kebenaran meteriil. Penulis kali ini akan membahas bagaimana keterangan ahli menjadi bahan pertimbang dalam pengambilan keputusan oleh hakim khususnya para hakim di Pengadilan Negeri Kota Malang. Kata Kunci : Keterangan Ahli, Pengambilan Keputusan, Hakim Abstract Proof is an absolute reference for judges to decide if a defendant is guilty according to indictment. From a different perspective, for a defendant or solicitor, proof is provided to ease the punishment or even to possibly release the defendant from all charges. Proof plays a significant role especially for the solicitor and defendant, and information from an expert is considered valid proof. Criminal Code Procedure Article 1 defines expert’s information is to be given by a person with a specific background or profession concerning the case to give some light to investigation. To achieve justice, judges require support from several parties like experts. An expert is made present when a judge does not understand particular terms related to a particular case or needs to make a particular matter clearer, and the involvement of an expert is to support the judgement passed by the judge. Several cases in the District Court of Malang have brought several experts in the court to allow judges to have some perspectives to consider before they make a decision, and the information from an expert could either ease or even aggravate the judgement delivered. The case of mutilation committed by Sugeng Santoso is an example of case that involved information from an expert. This research discusses how expert’s information can serve as a reference for the judge to pass a judgement in District Court of Malang. Keywords: expert’s information, judgement, judge
PENERAPAN SISTEM DUA JALUR (DOUBLE TRACK SYSTEM) DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN.Smg Dan Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN.Pmk) Muhammad Satrio Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Satrio Putra, Bambang Sugiri, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email: satrioputra10@gmail.com   Abstrak Narkotika merupakan suatu barang yang sangat berbahaya bagi setiap orang. Hal tersebut dikarenakan narkotika sendiri dapat membuat penggunanya mengalami ketergantungan yang mengakibatkan timbulnya berbagai gangguan pada tubuh si pengguna. Peraturan di Indonesia terkait narkotika mulai dari peredaran hingga penggunaannya sudah diatur didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun sudah terdapat aturan yang mengatur mengenai Narkotika hingga dampak buruk yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika, namun masih banyak orang yang menyalahgunakan narkotika sendiri. Dalam memberantas penyalahguna narkotika dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur aturan dengan ancaman hukuman bagi para penyalahguna narkotika. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sebuah system yang dikenal Sistem Dua Jalur (double track system) yang mana dalam undang – udang tersebut menerapkan ancaman sanksi pidana dan sanksi Tindakan secara bersamaan terhadap para penyalahguna narkotika. Tapi pada kenyataanya tidak setiap kasus yang menangani penyalahguna narkotika akan diterapkan kedua sanksi tersebut seperti yang terjadi pada putusan pengadilan yang dibahas pada penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah metode yuridis normative , dengan metode pendekatan hukum statute approach (pendekatan perundang – undangan. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah didapatkan akan dianalisis dengan interpretasi sistematis dan Penafsiran Gramatikal Kata Kunci: Narkotika, Sistem Dua Jalur (double track system), Putusan Pengadilan, Undang – undang No. 35 tahun 2009, Penyalahguna Narkotika   Abstract Narcotic is harmful substance for its users since it is addictive and can seriously damage the health of users. Although the distribution of narcotic and its use are governed in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotic, it does not stop the incidence of the drug abuse in general. The Law also regulates the punishment, including the double track system where both criminal sanction and sanction of conduct are imposed simultaneously, but not all cases of narcotic are treated with this system. This research was conducted based on normative juridical method and statutory approach. Primary and secondary data were analysed based on grammatical and systematic interpretation.   Keywords: narcotic, double track system, court decision, Law Number 35 of 2009, narcotic abuse
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN YANG MENSYARATKAN AGAMA Bunga Rashesa Wibiningrum
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bunga Rashesa Wibiningrum, Budi Santoso, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898; Fax: +62-341-566505 E-mai: bunga.rashesa@gmail.com Abstrak Alih-alih dianggap sebagai suatu pilihan kepada masyarakat berkaitan dengan konsep yang ingin digunakan dalam hal jual beli perumahan, hadirnya konsep perumahan Syariah justru belakangan tahun ini banyak memunculkan sebuah konflik ataupun permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat yang pada umumnya berkaitan dengan adanya jual beli perumahan yang mendiskriminasi. Sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah melarang hal-hal yang memberikan bentuk diskriminasi. Berdasarkan hal tersebut, pada akhirnya penulis menarik 2 (dua) rumusan masalah yang ada. Adapun kedua rumusan masalah tersebut yakni: 1) Apa Akibat Hukum Pengkhususan Agama Sebagai Persyaratan Dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan? Dan; 2) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Jual Beli Perumahan Yang Mensyaratkan Agama Sebagai Persyaratan Dalam Perjanjian Jual Beli? Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual approach), dan Pendekatan Kasus (Case approach). Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasannya akibat hukum yang timbul dari adanya pengkhususan agama dari pensyaratan dalam perjanjian jual beli yang dibuat diantara kedua belah pihak tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Kesimpulan selanjutnya, bentuk dari perlindungan hukum tersebut dapat dirumuskan secara preventif maupun represif.   Kata Kunci: Diskriminasi, Jual Beli, Perumahan.   Abstract Sharia-based house sales have triggered some conflict amidst society over discriminating requirement customers have to meet before buying a house, contravening the Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection banning all forms of discrimination. Based on this issue, this research studies the two following problems: 1) what is the legal consequence of allowing only people with a certain region in a transaction of a new house? And 2) what form of legal protection for consumers that are required to believe a certain region as requirement to buy a house? This research employed normative juridical method, statutory, conceptual, and case approaches. The research results indicate that house sale under such a discriminating requirement can be declared invalid from the outset, and the legal protection can take both preventive and repressive form. Keywords: discrimination, sale, house
TINDAK PIDANA SUAP PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KENANTEN KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO (Studi di Desa Kenanten Kecamatan Puri dan Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto) Bagas Putra Pamungkas
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagas Putra Pamungkas, Bambang Sugiri, Fines Fatimah   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : bepepe96@gmail.com   Abstrak Tindak Pidana Suap pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menyimpang dari norma dalam masyarakat dan perbuatan itu dilakukan dengan cara memberi hadiah kepada seseorang dengan tujuan untuk menggerakkan atau tidak menggerakkan seseorang pada saat pemilihan kepala desa.  Secara umum tindak pidana suap pada pemilihan diatur didalam pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara teknis perbuatan suap pada  pemilihan kepala desa diataur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Tapi, pada kenyataannya di dalam masyarakat masih sering ditemukan praktik  suap pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala desa, seperti halnya penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada tanggal 23 Oktober 2019. Oleh karena itu, didalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis sebab akibat dan menemukan upaya penanggulangan terjadinya suap pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Kenanten Kecamatan Puri Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian karya tulis ini adalah yuridis empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan kriminologi (sebab akibat). Data primer diperoleh dengan teknik wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data yang diperoleh oleh penulis kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Kata Kunci : Kriminologi, Tindak Pidana, Suap, Pemilihan, Kepala Desa     Abstract Bribery in village election is an unlawful conduct and violates the existing norm growing in societies and it is usually intended to drive people to do or not to do something. In general, bribery in village head election is governed in Article 149 of Criminal Code, and it is technically governed in the Regulation of Minister of Home Affairs Number 65 of 2017 concerning Amendment to the Regulation of Minister of Home Affairs Number 112 of 2014 concerning Village Head Election. Despite these regulations, bribery is still common in village head elections in societies. It was found that bribery took place in Village Head Election in Kenanten village, the District of Puri, the Regency of Mojokerto on 23 October 2019. Based on this issue, this research is aimed at analysing the cause and effect and finding out the measures taken to eradicate bribery in village head election in Kenanten village. With empirical juridical method, socio-juridical approach, and criminological approach (cause and effect), this research involved both primary and secondary data specifically obtained from interviews and documentation respectively, followed by data analysis based on descriptive qualitative technique. Keywords: criminology, criminal offense, bribery, election, village head
PERLINDUNGАN HUKUM BАGI DRIVER OJEK ONLINE АTАS PEMUTUSАN PERJАNJIАN SECАRА SEPIHАK (Kаjiаn Yuridis Perjаnjiаn Kemitrааn PT. Go-Jek) Krisnа Аdi Pаrаmа Аrthа
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Krisna Adi Parama Artha, RATIH DHEVIANA PURU HT, S.H., LL.M. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : Kparamaartha@gmail.com     Summary The termination of an online transport driver of Gojek company has led to a legal issue since it is decided unilaterally. It is not uncommon for online drivers to lose their jobs following unilateral termination by the company. This research is aimed at finding out and analysing the form of legal protection provided for online transport drivers working for GOJEK since this  issue is still unclear (obscure libel) either in terms of laws and regulations or in terms of their implementation. The rights of the drivers are violated by the company, where the termination is one of violating conduct. This is a normative research employing statutory and case approaches. The research results indicate that there is vagueness of norm in terms of the form of agreement between the two parties in the company, where the agreement is made unilaterally by Gojek.   Keywords : Legal Protection,  Online Transportation, Driver, Termination Contract,  Partnership.  Ringkasan Terkаit munculnyа lаyаnаn ojek online tersebut timbullаh jugа permаsаlаhаn hukum, permаsаlаhаn hukum tersebut terjаdi ketikа driver ojek online yаng di putus hubungаn kerjаnyа oleh аplikаtor secаrа sepihаk. Tidаk jаrаng driver kehilаngаn pekerjааnnyа kаrenа pemutusаn perjаnjiаn secаrа sepihаk oleh pihаk аplikаtor.  Penelitiаn ini bertujuаn untuk mengetаhui dаn mengаnаlisis bentuk perlindungаn hukum bаgi driver ojek online yаng diputus hubungаn hukumnyа oleh аplikаtor Go-Jek secаrа sepihаk yаng selаmа ini belum jelаs (obscur libel) bаik dаlаm perаturаn perundаng-undаngаn mаupun dаlаm pelаksаnааnyа. Kаrenа mаsih terdаpаt hаk-hаk driver ojek online yаng dilаnggаr oleh perusаhааn аplikаtor yаng dengаn secаrа sepihаk memutus hubungаn kerjа. Penelitiаn ini merupаkаn “penelitiаn” “normаtif”, dengаn menggunаkаnmetode pendekаtаnperundаng-undаngаn (“stаtute аpproаch”) dаn pendekаtаn studi kаsus (cаse study). Hаsil penelitiаn menunjukkаn permаsаlаhаn yаng terjаdi аdаlаh аdаnyа kekаburаn normа terkаit ketidаkjelаsаn bentuk perikаtаn perjаnjiаn pаdа Perjаnjiаn Kerjаsаmа Kemitrааn Go-Jek. Аdаpun permаsаlаhаn tersebut secаrа spesifik terkаit dengаn ketidаkjelаsаn pengаturаn tentаng perjаnjiаn yаng dibuаt secаrа sepihаk oleh pihаk аplikаtor Go-Jek  dengаn mitrа dаlаm perjаnjiаn ini.   Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ojek Online, Driver, Pemutusan Perjanjian, Kemitraan.
EFEKTIFITAS KEWAJIBAN PERSEROAN TERBATAS DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (Studi di PT BSI Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi ) Amalia Ramadhani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AMALIA RAMADHANI Dr. Budi Santoso S.H., LL.M, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169 Malang Email : amaliaramadhani42@gmail.com   Abstrak Perusahaan yang diberikan izin mengelola Sumber Daya Alam (SDA) pada umumnya memiliki suatu kewajiban terhadap masyarakat maupun lingkungan dimana perusahaan berada dan melaksanakan kegiatan usahanya. Kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan ini disebut dengan CorporateSocial Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya akan disebut dengan CSR.Setiap perusahaan yang berdiri dan berada di Indonesia .Tujuan penulis: (1) Mangkaji mengenai efektifitas kewajiban perseroan terbatas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT BSI Banyuwangi.(2) Mengkaji hambatan yuridis dan non yuridis dan upaya terhadap kewajiban perseroan terbatas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT BSI Banyuwangi.Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendektan penelitian Yuridis Sosiologis.Hasil dan pembahasan : Efektifitas Kewajiban Perseroan Terbatas Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Studi di PT BSI Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi  sudah berjalan efektif meski masih tidak begitu membuat semua masyarakat puas karena belum begitu merata dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai perseroan selaku subjek hukum. Kata Kunci : Efektivitas , PT BSI , Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan   Abstract The company with permit to manage natural resource generally holds responsibilities for the members of society and environment where the company is sited and runs its business activities, or these responsibilities are commonly known as Corporate Social Responsibility or CSR. This research is aimed at (1) studying the effectiveness of the responsibilities held by a limited liability company to perform its social and environmental responsibilities, in this case PT BSI Banyuwangi, (2) studying juridical and non-juridical impeding factors and measures regarding the social and environmental responsibilities of PT BSI Banyuwangi. This research employed empirical juridical method and socio-juridical approach. The research result has found out that PT BSI in Sumberagung, the Regency of Banyuwangi has performed its social and environmental responsibilities effectively although the positive effects have not been widely perceived by most people.   Keywords: effectiveness, PT BSI, social and environmental responsibilities
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP ANAK YANG TURUT SERTA TERKAIT KEJAHATAN TERORISME LINTAS BATAS NEGERA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Angga Catur Prabowo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Angga Catur Prabowo, Ikaningtyas, Yasniar RachmawatiFaculty of Law Universitas Brawijaya  Jl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail: caturangga86@gmail.comAbstractThis paper is aimed at raising human rights in children involved in an armed conflictsince the children involved are the victims of exploitation. Children are generallynot aware of what they are doing, as they are under control of others to do theiract or they are considered as manus ministra. This research employed normativejuridical method, statutory, and conceptual approaches to study and analyse theissue discussed. The research results indicate that the children concerned aretarget for exploitation from others. Thus, Indonesia holds the responsibility toprotect their rights according to current laws and regulations.Keywords: state’s responsibility, state’s obligation, human rights, children, youngsoldiers, terrorism (ISIS). Abstrak Penulisan ini bertujuan untuk mengangkat hak asasi anak yang terlibatdalam konflik bersenjata. Anak yang terlibat dalam suatu konflik senjatamerupakan korban eksploitasi. Anak dianggap sebagai manus ministra yangtidak mengerti kesalahan dari tindakannya dikarenakan ada paksaan dariorang-orang di sekitarnya. Karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridisnormatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis permasalahan yangdiangkat penulis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatanperundang-undangan (statute-approach) dan Pendekatan konseptul(conceptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah anak yangterlibat dalam kejahatan terorisme internasional merupakan korban eksploitasidari orang disekitarnya. Oleh karena itu, negara indonesia memiliki kewajibanuntuk melindungi hak asasi anak sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kata Kunci: Tanggungjawab negara, Kewajiban Negara, Hak Asasi Manusia,Anak, tentara anak, kejahatan Terorisme (ISIS)
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM REDD+ DI INDONESIA Hanan Pavita Ihsani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hanan Pavita Ihsani, Imam Koeswahyono, Setiawan WicaksonoFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangE-mail : hananpavita1998@gmail.comABSTRAKPerubahan iklim adalah salah satu dari berbagai permasalahan lingkungan hidup yang dirasakan oleh masyarakat internasional beberapa tahunterakhir. Mekanisme REDD+merupakan salah satu mekanisme mitigasiperubahan iklim yang melibatkan negara maju dan negara berkembang. Negaraberkembang, memperoleh berbagai bentuk dukungan pendanaan dan teknologiuntuk mengubah jalur pembangunan ekonominya menuju model pembangunanrendah karbon. Mekanisme pemberian kompensasi terhadap negara yangmenjaga kawasan hutan dengan meminimalkan pembukaan hutan danpenurunan fungsi hutan. Perizinan pelaksanaan REDD+ diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 tahun 2017 tentang TataCara Pelaksanaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest And Enhancement Of Forest Carbon Stocks. Namun, terdapat kekosongan hukumdalam perarturan tersebut yakni tidak mengatur persyaratan yang mewajibkanpelaku REDD+ terlebih dahulu melakukan konsultasi atau meminta persetujuandari masyarakat adat sebagai pengelola hutan adat. Penelitian ini merupakanjenis penelitian Yuridis Normatif degan pendekatan perundang-undangan,pendekatan konsep, dan pendekatan komparatif. Penelitian ini bertujuanmemberi saran bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat adat yanghutannya akan digunakan untuk pelaksanaan REDD+ berupa peraturan yangbersifat represif dan dapat digunakan sebagai payung hukum pelaksanaanREDD+ di kawasan hutan adat.Kata Kunci : REDD+, hutan adat, kekosongan hukum ABSTRAKClimate change has been a global issue in recent years. The mechanism of REDD+ is a mitigation approach of climate change that involves several developed and developing countries. Developing countries receive fund and support of technology in encouragement of changing the economic tendency into a low carbon development model. Compensation is given to forestry countries with the intention to reduce the opportunities of forest opening and to lower forest function. License issued for REDD+ is governed in the Regulation of Minister of Environment and Forestry Number 70 of 2017 concerning Procedure in reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks. However, this regulation does not govern requirement that requires the parties involved in REDD+ to consult with or to ask for approval of indigenous people in charge of managing indigenous forest. This is a normative juridical research employing statutory, conceptual, and comparative approach, aimed to contribute recommendations regarding legal protection for indigenous people whose forest is to accommodate REDD+. The legal protection may be given in the form of repressive action referred to as a protection for the running of REDD+ taking place in indigenous forest.Keywords: REDD+, indigenous forest, legal loopholes

Page 396 of 563 | Total Record : 5629

 394   395   396   397   398 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue