cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 396   397   398   399   400 
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN TANDA TANGAN TIDAK TERSERTIFIKASI DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA KEABSAHAAN SUATU PERJANJIAN Zevirsyah Edgartama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zevirsyah Edgartama   Fakultas Hukum Unversitas Brawijaya Jl. MT. Haryono Nomor 169, Malang Email: zevirsyahegan@gmail.com   ABSTRAK Seiring dengan perkembang jaman yang di dorong dengan adanya perkembangan teknologi dan laju pertumbuhan yang sangat cepat tanpa melihat batasan, kini banyak cara yang di gunakan bagi pelaku pelaksana perjanjian untuk melakukan sebuah perjanjian. Dengan bermunculnya teknologi ini sangat memudahkan untuk melakukan sebuah perjanjian dimana saja  karna zaman sekarang melakukan perjanjian tidak perlu untuk saling bertemu dan membahas isi dalam perjanjian itu, cukup dengan pembuatan dokumen elektronik yang nantinya sudah tercantum isi dalam perjanjian tersebut sehingga pihak lain nya hanya perlu menerima memlalui media elektronik dan dapat menyepakati perjanjian tersebut dengan menggunakan media tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik pun menjadi sangat populer berkat perkembangan zaman ini. Tanda tangan elektronik sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Namun dalam pelakasanannya baik Undang-Undang ITE dan Peraturan Pelaksananya belum secara tegas mengatur tentang akibat yang terjadi penggunaan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi dalam sebuah perjanjian. Hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan terkait keabasahan suatu perjanjian yang menggunakan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi dalam sebuah perjanjian tersebut.     Abstract Along with ever-changing technology and vast growth of population that know no limit, varied methods develop in agreement making. The existence of technology seems to have eased agreement making literally everywhere since this no longer requires physical meeting of parties involved, but it can even be made electronically that requires the parties to agree upon a case by putting their electronic signatures on an electronic document. With this rising trend, electronic signature is getting popular. Electronic signature is divided into two types: verified signature and unverified signature. However, in terms of the implementation, both Law concerning Electronic Information and Transactions and the implementing regulation have not clearly governed the issues possibly arising due to unverified signature in an agreement. As a result, the validity of unverified signature on an agreement is questioned. Keywords: Digital Signature, Electronic Document, ITE Law, Agreement
IMPLEMENTASI PASAL 33 HURUF (a) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 138 TAHUN 2017 TERKAIT PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI ANTAR SEKTOR PELAYANAN PUBLIK DALAM SISTEM KEDIRI SINGLE WINDOW FOR INVESTMENT (Studi di Dina Rinalvin Achmad Wiryawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rinalvin Achmad Wiryawan, Istislam, Amelia Ayu Paramitha. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rinalvinachmad@gmail.com , rinalvinachmad@ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 33 huruf a Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Penelitian yang difokuskan pada penyederhanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu antar sektor pemerintahan yang ditujukan pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kediri yang disebut Kediri Single Window for Investment (KSWI). Sistem KSWI dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri dan delegasikan kepada Dinas Penanaman Modal -Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris, dengan fokus pada penelitian tentang bagaimana Pemerintah Kota Kediri melaksanakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 33 huruf a Nomor 138 Tahun 2017, terhadap sistem KSWI. Dalam penerapannya terdapat permasalahan seperti ego sektoral serta permasalahan harmonisasi dan sinkronisasi antar sektor pemerintahan yang membuat regulasi ini sulit untuk diterapkan.   Kata kunci: Implementasi, Penyederhanaan Prosedur, Integrasi, Pelayanan Publik, Kediri Single Window for Investment.   Abstract Bureaucracy in public services like the procedure required in permit issuance and non-permit-related matters still remains a problem for most people. Public services in Indonesia have been in a spotlight but not in a good way since the services tend to be lengthy and complicated. Moreover, sectorial ego and the absence of synchronisation of permit issuance services among government sectors also contribute some problems, leading further to another issue in the simplification of public service procedure. This research is aimed at finding out how the local government of Kediri implements the Regulation of Minister of Home Affairs Article 33 Letter a Number 138 of 2017 concerning One-stop Services through Capital Investment and One-stop Service Agency in a Region (DPM-PTSP) in Kediri city. This research is focused more on the simplification of procedure required in permit issuance and non-permit-related matter among government sectors performed in the system of Kediri Single Window for Investment.   Keywords: implementation, simplification of procedure, permit and non-permit, integration, public services, Kediri Single Window for Investment.
EFEKTIVITAS PASAL 33 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM TERKAIT KEBIJAKAN STATUS PULAU SEMPU SEBAGAI CAGAR ALAM ( Studi Kasus di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur ) Wildan Isnovananda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wildan Isnovananda, Lutfi Efendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang 65145 e-mail : wisnovananda@gmail.com   ABSTRAK Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat atas penerapan norma dalam masyarakat. Lokasi penelitian bertempat di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dengan metode wawancara dan observasi serta data sekunder, dengan melakukan studi pustaka dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban, bahwa Efektivitas Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dalam kebijakan status Cagar Alam Pulau Sempu sebagian sudah berjalan sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Namun dalam kenyataannya yang terjadi adalah masih banyaknya orang yang berwisata ke Cagar Alam Pulau Sempu, dengan demikian hal ini jelas bersifat ilegal karena berjalan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan yang dialami oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat efektivitasnya Peraturan Pemerintah tersebut, misalnya kurangnya jumlah penjaga yang ada di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, kurang sadarnya masyarakat atas aturan yang telah ada. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi yang hambatan-hambatan tersebut, yaitu dengan memberikan sosialisasi akan arti dari Cagar Alam yang menjadi kawasan yang dilindungi, menambah jumlah petugas yang berjaga di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, menegakkan hukum secara lebih tegas, serta berkordinasi dengan semua pihak yang ada di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu dengan baik. Kata Kunci: Yuridis Sosiologi, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Pulau Sempu, Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, Cagar Alam Pulau Sempu.   ABSTRACT The method of approach used in this study is sociological juridical, which is a research approach that seeks to examine the legal principles that apply in society over the application of norms in society. The research location is at the East Java Natural Resources Conservation Center. Types and sources of data consist of primary data using interview and observation methods as well as secondary data, by conducting library research and documentation. Based on the results of the study the author obtained an answer, that the Effectiveness of Article 33 Government Regulation Number 28 Year 2011 Regarding the Management of the Nature Reserve and Nature Conservation Areas in the policy status of the Sempu Island Nature Reserve has partly been carried out in accordance with that stated in the Government Regulation. But in reality what happens is that there are still many people who travel to Sempu Island Nature Reserve, thus this is clearly illegal because it does not comply with existing rules. In its implementation, there are several obstacles experienced by the East Java Natural Resources Conservation Center. There are several factors that hinder the effectiveness of the Government Regulation, for example the lack of guards in the Sempu Island Nature Reserve area, the community's lack of awareness of existing rules. Efforts are made to overcome these obstacles, namely by providing socialization of the meaning of the Nature Reserve which is a protected area, increasing the number of officers on guard in the Sempu Island Nature Reserve area, enforcing the law more firmly, and coordinating with all parties involved is in the Sempu Island Nature Reserve area Keywords: Sociological juridical; East Java Natural Resources Conservation Center; The Effectiveness of Article 33 Government Regulation Number 28 Year 2011; Sempu Island Nature Reserve.
IMPLEMENTASI PROGRAM BINA LINGKUNGAN DALAM PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER-02/MBU/7/2017 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Pada Bank Sampah Sembada Desa Hanisa Ulfa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

HANISA ULFA Dr. Budi Santoso S.H., LL.M, Syahrul Sajidin S.H., M.HFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169 MalangEmail : hanisaulfa.mmm@gmail.comabstrak Dalam Skripsi ini penulis meneliti tentang Implementasi Program Bina Lingkungan Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-02/Mbu/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, pada Bank Sampah Sembada binaan PT. Pegadaian (persero) dalam Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa (1) “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri BUMN (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri”. Melalui program “The Gade and Gold” PT. Pegadaian (persero) memiliki mitra binaan yang tersebar diseluruh indonesia, Bank sampah sembada merupakan salah satu mitra yang dibina oleh pegadaian melalui program bina lingkungan. Dalam pasal 9 ayat (3) huruf g. Menyebutkan bahwa Dana Program BL disalurkan dalam bentuk : (g) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan; dan dalam pasal 9 ayat (4) menyebutkan bahwa ; Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, diambil dari alokasi dana Program BL, maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) yang diperhitungkan dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. Bawasannya tujuan pendirian Bank sampah yang menjadi mitra binaan PT. Pegadaian (Persero) ialah untuk meningkatkan kebersihan lingkungan serta kesejahteraan hidup masyarakat, serta mengurangi dampak sampah pada lingkungan sekitar, sekaligus meningkatkan sumber penghidupan. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah secara sembarangan diharapkan akan meningkat. Sehingga program Sampah Menjadi Emas yang merupakan program dari PT. Pegadaian (Persero) bersama Pemerintah Desa Ngebrak serta Dinas Lingkungan Kabupaten Kediri diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal serta berjalan dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah: 1) Bagaimana implementasi program bina lingkungan pada bank sampah sembada desa ngebrak kabupaten kediri binaan PT. Pegadaian (persero) dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-02/MBU/7/2017 tentang program kemitraan dan bina lingkungan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat? (2) Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi program bina lingkungan pada bank sampah sembada desa ngebrak kabupaten kediri binaan PT. Pegadaian (persero) dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-02/MBU/7/2017 tentang program kemitraan dan bina lingkungan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses implementasi program bina lingkungan pada bank sampah sembada desa ngebrak kabupaten kediri binaan PT. Pegadaian (persero) dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-02/MBU/7/2017 tentang program kemitraan dan bina lingkungan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendektan penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dan mengkaji ketentuan hukum yang terdapat dimasyarakat. Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti ialah menggunakan data primer yang berupa wawancara langsung menggunakan metode observasi dan data sekunder melalui kajian buku dan internet. Dari metode penelitian diatas penulis memperoleh jawaban yaitu pelaksanaan Implementasi Program Bina Lingkungan Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-02/Mbu/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, pada Bank Sampah Sembada binaan PT. Pegadaian (persero) telah berjalan efektif sesuai dengan konsep model implementasi yang terdiri dari 4 variable yakni a. Komunikasi, b. Sumber Daya (Resource), c. Disposisi (Dispostion), d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure). Meski masih ada beberapa kendala dilapangan baik secara tekstual maupun kontekstual.Kata Kunci : Implementasi, PT. Pegadaian (persero), The Gade and Gold, Bank Sampah abstrakImplementation Of Environmental Development Programs In The Regulation Of The Minister Of State-Owned Enterprises Number: Per-02 / Mbu / 7/2017 Concerning Community Partnership And Development Programs For Efforts To Improve Welfare Economic Community Economy “(1) "State-Owned Enterprises can set aside a portion of their net income for the purpose of developing small businesses / cooperatives and community development, which are further stipulated in the Ministerial Regulation concerning State-Owned Enterprises. (2) Further provisions regarding allowances and use of profits as referred to in paragraph (1) shall be regulated by Ministerial Decree " Through the program "The Gade and Gold" PT. Pegadaian (Persero) has fostered partners spread throughout Indonesia, the garbage bank Sembada is one of the partners fostered by the pawnshop through the community development program. In Article 9 paragraph (3) letter g. Mention that the BL Program Funds are distributed in the form of: (g) Community social assistance in the context of poverty alleviation; and in article 9 paragraph (4) states that; The funds as referred to in paragraph (3) letter h, are taken from the BL Program fund allocation, a maximum of 20% (twenty percent) calculated from the Partnership Program funds channeled in the current year. The vision is the purpose of establishing a waste bank which is a fostered partner of PT. Pegadaian (Persero) is to improve environmental cleanliness and the welfare of people's lives, and reduce the impact of waste on the surrounding environment, while increasing livelihoods. It is hoped that the awareness of the public not to litter. So that the Trash to Gold program which is a program from PT. Pegadaian (Persero) together with the Ngebrak Village Government and the Environmental Agency of Kediri Regency are expected to achieve maximum results and run well. Based on that, this paper raises the problem formulation: (1) How is the implementation of the environmental development program in the garbage bank in Ngebrak village of Kediri regency guided by PT. Pegadaian (persero) in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-02/MBU/7/2017 regarding partnership programs and community development in an effort to improve the economic welfare of the community (2) What are the supporting and inhibiting factors in the process of the environmental development program in the garbage bank in Ngebrak village of Kediri regency guided by PT. Pegadaian (persero) in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-02/ MBU/7/2017 regarding partnership programs and community development in an effort to improve the economic welfare of the community (3) How are the efforts being made to overcome obstacles environmental development program in the garbage bank in Ngebrak village of Kediri regency guided by PT. Pegadaian (persero) in the Regulation of the Minister of StateOwned Enterprises Number: PER-02/MBU/7/2017 regarding partnership programs and community development in an effort to improve the economic welfare of the community To answer these questions the author uses the type of Empirical Juridical research with the approach of Sociological Juridical research. This research was conducted by going directly into the field and reviewing the legal provisions contained in the community. The legal material used by researchers is to use primary data in the form of direct interviews using observation methods and secondary data through book and internet studies. From the research method above, the author obtained an answer, namely the implementation of the Community Development Program in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: Per-02 / Mbu / 7/2017 concerning the Partnership and Community Development Program As an Effort to Improve Community Economic Welfare, at PT Sampah Sembada under the guidance of PT. Pegadaian (Persero) has run effectively in accordance with the concept of the implementation model consisting of 4 variables, namely a. Communication, b. Resources, c. Disposition (Dispostion), d. Bureaucratic Structure (Bureaucratic Structure). Although there are still some obstacles in the field both textually and contextually.Keywords : Implementation, PT. Pegadaian (persero), The Gade and Gold, garbage bank
PEMBERSIHAN SAMPAH RUANG ANGKASA OLEH NEGARA NON PELUNCUR BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA Hafizh Aditya Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hafizh Aditya, Adi Kusumaningrum, Dony Aditya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl  MT  Haryono 169 Malang Nomor Telefon: 085287902425  ABSTRACT World Advancement in technology make outer space exploration become more accesable. Many of the space exploration make object in space become more crowded each day. Many of these space object is no longer functional and become space debris. These space debris itself come from the tools and object from space operation. These space debris also threaten and cause damage both in Earth or other space object. Because this problem, some country began developing a technology to clean these space debris. Some of these space debris don’t have clear ownership. This article will tell what is the law status of the space debris with unclear ownership and can other country clean those space debris with unclear ownership according to current outer space law. This research will use Norm Jurisdiction with three approach. Statute Approach, Conceptual Approach, and Comparative Approach. From this research, with current space law, space debris with unclear ownership still retain its law status and jurisdiction according to Article 8 of Outer Space Treaty, and other non launching party don’t have the right to clean it, because the only thing they can do with space debris with unclear ownership is investigate and identified the space debris according to article 6 of Registration Convention Keyword: Space Debris, non launching state, space debris cleaning, space debris with unclear ownership ABSTRAK Perkembangan tehnologi dunia yang semakin pesat di bidang tehnologi penjelajahan ruang angkasa membuat aktifitas manusia di ruang angkasa semakin ramai. Hal ini menyebabkan keberadaan benda-benda di ruang angkasa semakin banyak. Banyak dari benda angkasa yang ada di ruang angkasa tersebut sudah tidak lagi berfungsi dan berubah menjadi sampah angkasa. Sampah angkasa ini terdiri dari berbagai jenis barang-barang hasil sisa operasi. Keberadaan sampah angkasa ini dapat mengancam dan menimbulkan kerugian di bumi atau kepada benda angkasa lainnya. Untuk mengatasi banyaknya sampah angkasa yang ada di orbit bumi saat ini, maka negara-negara berlomba-lomba untuk mengembangkan tehnologi untuk membersihkan sampah angkasa di ruang angkasa. Sampah angkasa ini sendiri tidak semuanya jelas siapakah pemiliknya. Tulisan ini akan membahas bagaimana status hukum sampah ruang angkasa yang tidak diketahui kepemilikannya dan dapatkah negara non peluncur membersihkan sampah angkasa berdasarkan hukum ruang angkasa yang ada pada saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Statute Approach, Conceptual Approach, dan Comparative Approach. Dari penelitian, diketahui bahwa sampah angkasa yang tidak diketahui kepemilikannya tetap memiliki status hukum dan yurisdiksinya sesuai pasal 8 Outer Space Trearty, dan negara lain tidak memiliki kewenangan untuk membersihkan sampah angkasa yang tidak diketahui kepemilikannya, karena negara non peluncur hanya boleh melakukan investigasi dan mengidentifikasi semampu negaranya atau dengan bantuan negara lain sesuai Registration Convention pasal 6. Kata Kunci: pembersihan sampah angkasa, sampah angkasa, negara non peluncur
PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PASAL 35 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo) Alif Mahfira Ramadhan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alif Mahfira Ramadhan , Lutfi Effendi, SH,M. Hum, Bahrul Ulum,SH,MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: alif.mahfira28@gmail.com   ABSTRAK Rekrutmen merupakan salah satu kegiatan pengadaan PNS serta merupakan fungsi manajemen PNS yang strategis. Melalui rekrutmen yang obyektif, transparan, dan akuntabel diharapkan dapat diperoleh sumberdaya manusia (PNS) yang berkualitas yang mampu melaksanakan tugas secara profesional. Rekrutmen CPNS harus memiliki tujuan sebagai proses penjaringan para calon penyelenggara negara yang memiliki integritas dan kualitas yang unggul, melalui proses rekrutmen transparan dan akuntabel. Penelitian ini membahas permasalahan hukum empiris yаng menаrik untuk di аnаlisis, yаkni Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sanksi Administrasi bagi Calon CPNS yang mengudurkan diri dari seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Situbondo tetapi justru terdapat orang yang tetap masih dapat mengikuti seleksi CPNS pemerintah pusat kementerian lembaga di luar Situbondo hal tersebut sangat kontradiktif pada pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwasannya setiap orang yang telah mengikuti seleksi CPNS dan setelah masuk pada tahap percobaan akan dikenakan sanksi tidak mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu, justru terdapat orang yang tetap masih dapat mengikuti seleksi CPNS pemerintah pusat kementerian lembaga di luar Situbondo. Berdаsаrkаn kаsus di аtаs, penulis tertаrik untuk meneliti lebih lаnjut mengenаi bаgаimаnа perаn pemerintаh dаlаm hаl ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo menyelenggаrаkаn urusаn pemerintаhаn di bidаng mengelola manajemen kepegawaian di daerah, termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan tahapan pengadaan PNS   Kata Kunci : Sanksi Administrasi, Calon Pegawai Negeri Sipil.   ABSTRACT Recruitment is one of the civil servant procurement activities and is a strategic civil servant management function. Through objective, transparent, and accountable recruitment, it is hoped that quality human resources (PNS) can be obtained who are able to carry out their duties professionally. The recruitment of CPNS must have the objective of screening candidates for state administrators who have superior integrity and quality, through a transparent and accountable recruitment process. This study discusses empirical legal issues that are interesting to analyze, namely to find out how the application of Administrative Sanctions for Candidates for CPNS who resign themselves from the CPNS selection for the Situbondo Regency Government, but in fact there are people who can still participate in the CPNS selection of the central government of ministries outside Situbondo. This is very contradictory in article 35 of Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Civil Servant Management states that everyone who has participated in the CPNS selection and after entering the trial stage will be subject to sanctions for not participating in the PNS procurement selection for a certain period of time, there are people who remain Still able to participate in the selection of CPNS central government ministries outside Situbondo. Based on the above cases, the author is interested in further researching how the role of the government in this page is the Human Resources and Development Agency. Human Resources Situbondo District organizes governmental affairs in the field of managing personnel management in the regions, including in this case the implementation of the civil servant procurement stages.   Keywords : Administrative Sanctions, Candidates for Civil Servant
REKAMAN GAMBAR ATAU SUARA YANG DIAMBIL SECARA DIAM-DIAM SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK Adhiyaksa Panji Alfalah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adhiyaksa Panji Alfalah, Dr. Prija Djatmika S.H., M.S, Alfons Zakaria S.H., LL.M Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang Email: panji.alfalah21@yahoo.com Abstrak Dengan berkembangnya teknologi alat bukti telah berkembang pula dalam bentuk digital seprti rekaman gambar atau suara. Tetapi rekaman gambar atau suara yang diambil diam-diam oleh pihak ketiga termasuk intersepsi yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Tetapi masih ada kekosongan hukum jika rekaman suara tersebut diambil oleh pihak yang terlibat langsung. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) apakah alat bukti dalam bentuk rekaman gambar atau suara yang diambil secara diam–diam dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk? (2) apa kriteria agar alat bukti dalam bentuk rekaman gambar atau suara yang diambil secara dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk?. Rekaman gambar atau suara yang diambil secara diam–diam dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk Rekaman gambar atau suara yang diambil secara diam–diam termasuk alat bukti elektronik, digunakan sebagai alat bukti petunjuk direkam pihak yang terlibat langsung dan didukung dengan alat bukti lain serta memenuhi kriteria yang ada unsur- unsur dalam pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dihadirkan dalam persidangan dalam keadaan otentik dan hanya digunakan jika batas minimum pembuktian belum terpenuhi atau hakim belum yakin Kata kunci: alat bukti Elektronik, alat bukti petunjuk, rekaman diam-diam Abstract Evidence develops along with the development of technology. Digital recording of both image and voice is an example representing this development. Image or voice recording taken secretly by the third party, including interception, is deemed to be an unlawful conduct, and there seems to be a legal loophole when this recording is taken by the party directly involved in the case. This research is mainly focused on analysing the legal loophole based on the following research problems: (1) can image or voice recording taken secretly be presented as the proof for clue? What criteria are involved to validate image or voice recording taken secretly as proof for clue? The results of analysis indicate that image and voice recording taken secretly can be presented as proof since it is categorised as electronic evidence and meets the requirement of proof for clue. The recording, however, must be taken by the party who is directly involved, and it must come with other pieces of evidence. Keyword: electronic evidence, indication evidence, secretly taken recording
KONSEPTUALISASI PENGATURAN MENGENAI KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGGUGAT LEGAL STANDING TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA Elsa Yolanda Febiola
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elsa Yolanda Febiola, Sihabudin.,S.H.,M.H, Shanti Riskawati., S.H.,Mkn.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 MalangEmail : Febiola615@gmail.comAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui konseptualisasi kewenangan OJK dalam Undangundang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 30 Ayat 1 Huruf b yang berbunyi Mengajukan gugatan; 1.untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau 2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.” Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dengan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, kemudian memaparkannya secara detail dan memberikan konklusi mengenai hukum terhadap penelitian normatif tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa OJK memiliki kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. OJK sebagai lembaga pemerintah yang bersifat independen yang melakukan tindakan-tindakan perlindungan konsumen dengan dasar hukum setingkat Undang-undang jelas menunjukkan kedudukan hukum nya. Karena OJK sebagai pihak yang mewakili konsumen dan sebagai otoritas yang melakukan gugatan, baik berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan maupun berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UUPK mensyaratkan kerugian dalam jumlah besar yang dapat mengajukan gugatan legal standing.Kata Kunci : Konseptualisasi, Kewenangan Legal Standing Otoritas Jasa Keuangan, Pelaku Jasa Keuangan, Perlindungan KonsumenAbstractThis research is aimed to find out the conceptualisation of the power held byFinancial Services Authority as governed in Law Number 21 of 2011 concerningFinancial Services Authority Article 30 Paragraph 1 Letter b stating“Filing a lawsuit: 1. To claim back the asset owned by the party disadvantaged byopposite party under the condition that the asset is either under the control of theopposite party or under another hand not in good faith; and/or 2 to requestcompensation from the opposite party to be paid to a consumer and/or to FinancialServices Authority over violation of the legislation in financial services sector.” Thisresearch was conducted based on normative juridical method, statutory, and analyticalapproach to analyse the research problems according to the norm and legal principlesthat are in place. The results of analysis were further elaborated and a conclusion wasobtained. The research result has found out that Financial Services Authority holds alegal standing to file a lawsuit in a court of law. Financial Services Authority is anindependent government institution giving protection to its consumers according tolegal principles equal to Law because this authority stands on behalf of its consumersand serves as the party filing the lawsuit according to Law Number 21 of 2011concerning Financial Services Authority or Law Number 8 of 1999 concerningConsumer Protection, where the latter suggests that the case should involve a hugeloss to allow lawsuit over legal standing.Keywords: conceptualisation, the power of legal standing held by Financial ServicesAuthority, Financial Services actors, consumer protection
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 7 HURUF K PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO.2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG) Andhana Harris Hidayatullah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andhana Harris Hidayatullah1*, Lutfi Effendi,S.H.,M.hum1, Agus Yulianto,S.H.,M.H2 Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang, 65145 *Penulis Korespondensi, Email : andhanaharris258@gmail.com   ABSTRAK Skripsi ini mengangkat tentang permasalahan hukum Penegakan Hukum Terhadap pasal 33 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang No.2 tahun 2012 Tentang ketertiban umum dan lingkungan hidup ( Studi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang ). Pemilihan permasalahan hukum ini dilatar belakangi oleh banyaknya tindak melawan Peraturan Daerah kota malang yang merusak fasilitas pemerintah daerah Kota Malang yang dapat mencemari lingkungan Hidup. Pasal 33 Ayat 2 peraturan daerah kota malang no.2 tahun 2012 menjelaskan bahwa Setiap dan/atau badan dilarang: mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah , bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya , dan pagar. Untuk mengetahui efektif apa tidaknya permasalahan ini dapat dianalisis berdasarkan teori evektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung lima faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kata Kunci : efektivitas hukum , masyarakat, penegakan hukum   ABSTRACT This bachelor’s thesis raises a legal issue on the Law Enforcement over Article 33 Paragraph (2) of Regional Regulation of Malang City Number 2 Year 2012 concerning Public Order and the Living Environment (A Study at Civil Service Police Unit Office of Malang City). The choice of legal issues is motivated by many actions against Regional Regulation of Malang City which damage the facilities of Local Government of Malang City which can pollute the environment. Article 33 Paragraph 2 of Regional Regulation of Malang City Number 2 Year 2012 states that every person and / or legal entity is prohibited to: streak repeatedly or drawing on the walls of government buildings, buildings owned by other people, private companies, places of worship, markets, roads and fences. To find out whether this problem is effective or not, it can be analyzed based on the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto, which states that the effectiveness and success of law enforcement depends on the five legal factors namely: law enforcement, infrastructure and facilities, community, and cultural factors.   Keywords: effectiveness of law, society, law enforcement
PELAKSANAAN PASAL 10 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENGENAI JAMINAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN LANSIA TERLANTAR (Studi Dinas Sosial Kota Palangkaraya) Faridh Kurniawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faridh Kurniawan, Istislam, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898; Fax: +62-341-566505 E-mai: faridhkrnwn@gmail.com Abstrak Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dari adanya permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya yang terdapat di Kota Palangkaraya terkait dengan pemberian jaminan sosial bagi lansia terlantar yang ada di Kota Palangkaraya oleh Dinas Sosial Kota Palangkaraya. Di dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin melihat, mengkaji serta menganalisis apakah ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, khususnya dalam hal pemberian jaminan sosial bagi lansia terlantar telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palangkaraya. Sebagaimana kita ketahui, ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwasannya wujud dari pemberian jaminan sosial bagi lansia terlantar dapat dilakukan dengan pemberian asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasannya Pelaksanaan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PP PKS) bagi lanjut usia terlantar di Kota Palangkaraya telah dilaksanakan dan diwujudkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangkaraya dengan berbagai macam cara dan dilaksanakan dengan memperhatikan organisasi, interpretasi, dan aplikasi yang ada. Sementara itu, Faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Palangkaraya dalam pemenuhan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar di Kota Palangkaraya dibagi menjadi 2 (dua) faktor yang ada, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Kata Kunci: Jaminan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Lanjut Usia Terlantar. AbstractThis research studies the issue growing in the society over the arrangement of social security for the welfare of abandoned elderly in Palangkaraya city. This research analyses whether the provision of Article 10 paragraph (2) of Government Regulation Number 39 of 2012 concerning Social Welfare, specifically regarding the arrangement of social security for the abandoned elderly is implemented by Social Agency in Palangkaraya. Article 10 paragraph (2) of the government regulation suggests that the social security can be given by providing insurance that supports the welfare of the elderly or by distributing sustainable and direct assistance. This research employed empirical juridical method and socio-juridical approach. The research results indicate that the regulation above has been implemented in many ways with assistance of organisations, interpretation, and available application. The impeding factors in the implementation consist of both internal and external factors.   Keywords: social security, social welfare, abandoned elderly

Page 398 of 563 | Total Record : 5629

 396   397   398   399   400 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue