cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 399   400   401   402   403 
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NO. 55 TAHUN 2019 TENTANGPEMBEBASAN PAJAK DAERAH UNTUK RAKYAT JAWA TIMUR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Firli Meirinda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firli Meirinda, Dr.Tunggul Anshari, S.N,S.H,M.Hum., Anindita PurnamaNingtyas, S.H,M.HFakultas Hukum, Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No.169 MalangEmail: firlimeirinda17@gmail.comABSTRAK Pada skripsi ini, penulis membahas tentang pelaksanaan dari Peraturan GubernurNo. 55 tentang Pembebasan Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2019yang pada peraturan tersebut memberikan kebijakan  pembebasan pokok beabalik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya danpembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan balik namakendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridisempiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengkajidan menganalisa aspek hukum dengan memperhatikan kenytaan yang terjadi dilapangan. Hasil dari penelitian ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalampenyelenggaraan program Pembebasan Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa TimurTahun 2019 melalui Peraturan Gubernur No. 55 terimplementasi dengan baikefektif dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi JawaTimur. Tetapi masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi Pemprov Jatimantara lain sarana prasarana yang kurang memadai serta masih rendahnyakesadaran masyarakat dalam membayar pajak.Kata Kunci : Implementasi, Pendapatan Asli Daerah, PKB, BBNKB. ABSTRACT In this thesis, the author discusses the implementation of Governor Regulation Number 55 on the Exemption of Regional Taxes for the People of East Java in 2019 which in the regulation provides for the policy of exempting the principal transfer of motor vehicle transfer fees for second and so on and the administrative sanctions of motor vehicle tax and transfer of motorized vehicle names. This study uses an empirical juridical research method with a sociological juridical approach that is an approach that studies and analyzes the legal aspects by taking into account the reality that occurs in the field. The results of this study are the Government of East Java Province in organizing the Regional Tax Exemption program for the People of East Java in 2019 through Governor Regulation No. 55 well implemented effectively in an effort to increase Regional Revenue of East Java Province. But there are still obstacles faced by the East Java Provincial Government, including inadequate infrastructure facilities and the low awareness of the community in paying taxes.Keywords : Implementation, Local Revenue, Motorized Vehicle Tax, Fee For Transfer of Motorized Vehicle Name.
DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Kediri) Yolanda Fransisca Dewi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yolanda Fransisca Dewi, Nurini Aprilianda, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: yolandafd@student.ub.ac.id Abstract This research aims to learn and analyze the diversion towards children as perpetrators of criminal acts of theft by weighting through a study conducted in Public Prosecutor's Office of Kediri City. The method that was applied in this research namely empirical legal research using sociological juridical approach. Primary data was obtained through interviews. Secondary data is obtained from literature studies, documentation studies, and internet. Furthermore, the collected data was analysed using qualitative descriptive techniques. Criminal acts of theft by weighting is a crime that does not meet the requirement in implementing diversion. However, in practice, criminal acts of theft by weighting can be attempted for diversion by public prosecutors considering some matters and to protect the victims and perpetrators. Through diversion, it can raise responsibility towards children. Furthermore, this research also can understand the legal implications given by public prosecutors towards efforts of diversion in the case of criminal acts of theft by weighting according to the authority of public prosecutors in the prosecution stage. Keywords: Diversion, Children as Perpetrators, Theft Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan melakukan studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, studi dokumentasi, penelusuran situs internet. Kemudian, data yang sudah diperoleh untuk diolah dengan teknik deskriptif kualitatif. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi. Namun dalam praktiknya, ternyata tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat diupayakan diversi oleh Jaksa dengan adanya beberapa pertimbangan yang digunakan oleh Jaksa dan memperhatikan aspek pemenuhan perlindungan terhadap kedua belah pihak baik korban atau pelaku. Dengan adanya upaya diversi dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap anak pelaku serta penelitian ini juga dapat mengetahui implikasi yuridis yang diberikan jaksa terhadap upaya diversi tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan kewenangan jaksa dalam tahap penuntutan.   Kata Kunci: Diversi, Tindak Pidana, Pencurian
PENERAPAN PASAL 285 AYAT 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGGUNA KNALPOT RACING (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA) Ferdinand Joseph Paruhum Situmorang
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ferdinand Joseph Paruhum Situmorang, Abdul Madjid, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145 Email: ferdinandjs25@gmail.com   Abstrak Pada penelitian ini dilatar belakangi bahwasanya berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal pelaksanaannya oleh pihak Kepolisian Resor Malang Kota Bagian Satuan Lalu Lintas telah ditegakkan sebagaimana mestinya terhadap kendaraan khususnya sepeda motor yang menggunakan knalpot racing. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengambilan data berdasarkan hasil wawancara, angket (kuesioner), dan observasi di lapangan. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwasanya pihak Kepolisian Resor Malang Kota Bagian Satuan Lalu Lintas telah menerapkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan khususnya sepeda motor yang menggunakan knalpot racing. Kata Kunci: Penerapan, Kendaraan, Knalpot racing   Abstract This study is motivated based on Article 285 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In fact, Resort Police of Malang City in Police Traffic Unit has implemented the Law properly over vehicles, especially motorcycles that use racing exhaust. This research uses empirical legal method, the approach used is sociological juridical approach. Data retrieval techniques based on interviews, questionnaires, and observations in the field. The results of the study conducted by authors showed the Resort Police of Malang City in Police Traffic Unit has implemented Article 285 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation over vehicles, especially motorcycles that use racing exhaust. Keywords: Implementation, Vehicle, Racing Exhaust  
ANALISIS KEBIJAKAN TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH PENERBANGAN DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA Yusni Fitri Mardiana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yusni Fitri Mardiana, Sukarmi , Moch. Zairul AlamFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail : yusnifm@gmail.comABSTRAK Pengembalian demokrasi ekonomi sebagai dasar dari perekonomian nasional merupakan suatu hal yang penting. Demokrasi ekonomi mengandung beberapa poin penting yang terdiri atas prinsip-prinsip diantara lain kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penelitian ini berfokus pada konflik hukum antara pengaturan tarif batas atas dan tarif batas yang berkaitan dengan persaingan usaha yang sehat. Penulis melakukan pengkajian terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dari perspektif persaingan usaha yang sehat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menggunakan Daftar Periksa Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Competition Assessment toolkit milik Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (normative research) yang merupakan sebuah penelitian berupa inventarisasi peraturan perundangundangan yang berlakudan dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Perundangundangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dengan teknik penelusuran bahan hukum berupa studi kepustakaan dan dokumentasi, serta penelusuran internet. Bahan hukum yang didapatkan oleh penulis kemudian dianalisis dengan metode interpretasi sistematis.Kata kunci: tarif batas atas, tarif batas bawah, prinsip persaingan usaha yang sehat. ABSTRACT Adjusting economic democracy as a basis of national economy is an essential matter. Economic democracy has several important points consisting of togetherness, efficiency, justice, sustainability, environmentally sound concept, independence, harmony, improvement, and national economic unity. This research is focused on legal conflict between upper band limit and lower band limit of airfare in unfair business competition. This research also studied the Regulation of Minister of Transportation Number 20 of 2019 concerning Procedure and Formulation of Calculation of upper band airfare limit for economy class in Scheduled Domestic Commercial Flight based on the perspective of unfair business competition in Law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopoly Practices and Unfair Business Competition by means of List of Assessment of Competition Supervisory Agency and Competition Assessment Toolkit owned by Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). This is a normative research that obtained the inventory of current legislation and employed statutory and conceptual approach. The research data involved library research, documentation, and online sources from the Internet, all of which were analysed by means of systematic interpretation.Keywords: upper band airfare limit, lower band airfare limit, unfair business competition principle
“PENERAPAN PASAL 98 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERKAIT DENGAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR” (Studi di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kepolisian Daerah Jawa Timur) Ilham Dafa Gunero
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ilham Dafa Gunero, Dr. Yuliati, S.H.LLM, Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum.Fakultas Hukum, Universitas Brawijayagunerodafa@gmail.comABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang Penerapan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melalui penyidikan dan pengawasan pada sarana produksi obat tradisional maupun sarana distribusi obat tradisional terkait kepatuhan terhadap peraturan UndangUndang yang berlaku yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur, ketentuan yang telah dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.72.4473 tentang Prosedur Tetap Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan, dimana dalam pelaksanaannya masih terdapat ketimpangan. Hal ini terlihat dari masih terdapatnya kasus peredaran obat tradisional ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana pada jenis penelitian tersebut membahas permasalahan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta dan fenomena di lapangan. Melalui hubungan antar instansi dalam pelaksanaan penyidikan kasus peredaran obat tradisional ilegal maka dilakukan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur. Pada akhirnya kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam menangani peredaran obat tradisional ilegal belum efektif karena masih kurangnya koordinasi PPNS BPOM dengan Penyidik Polda Jatim. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut yaitu peningkatan koordinasi PPNS BPOM dan Penyidik Polda Jatim dan juga sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengetahui, memahami, dan bersikap positif terhadap aturan izin edar obat tradisional, serta berperilaku dengan cara membeli obat tradisional yang memiliki izin edar.Kata Kunci: Peredaran Obat Tradisional Ilegal, PPNS BPOM, UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009, , Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.72.4473, Yuridis Empiris, Obat Tradisional. ABSTRACTThis research is intended to explain the implementation of Article 98 of Law Number 36 of 2009 on Health through investigation and supervision on traditional medicine production facilities and traditional medicine distribution facilities related to compliance with the existing legislations conducted by the Civil Servants Investigators of the National Agency of Drug and Food, and East Java Regional Police Investigators which this implemented regulation is based on the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 6 of 2010 concerning Management of Investigation by Civil Servant Investigators and the Decree of the Head of the Agency of Drug and Food Control Number. This study uses an empirical juridical approach in which the type of research discusses issues based on the prevailing laws and regulations, then it was associated with facts and phenomena in the field. Through inter-agency relations in the investigation of cases of illegal distribution of traditional medicines, coordination is carried out between the Civil Servant Investigators of the Drug and Food Control Agency and the Investigators of East Java Regional Police. Finally, the conclusion of this study shows the implementation of Article 98 of Law Number 36 of 2009 on Health in handling the distribution of illegal traditional medicines has not been effective because of the lack of coordination between PPNS BPOM and East Java Police Investigators. Some efforts have been conducted to overcome these issues, namely improving coordination between PPNS BPOM and East Java Police Investigators and also socialization to the society concerning the importance of knowing, understanding, and having positive attitude towards the regulation of traditional medicine distribution permits, as well as buying traditional medicines that have a distribution permit.Keywords: Illegal Traditional Medicine Distribution, Law Number 36 of 2009, Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 6 of 2010, Civil Servant Investigators, Decree of the Head of the Agency of Drug and Food Control Number. HK.00.05.72.4473, Empirical Juridical Research, Traditional Medicine.
OPTIMALISASI KINERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KOTA KEDIRI GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK REKLAME DALAM RANGKA MEWUJUDKAN HARMONI KEDIRI THE SERVICE CITY (Studi di Kantor BPPKAD Kota Kediri) Rizqullah Faiz Novarel
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rizqullah Faiz Novarel, Lutfi Effendi,SH.M. Hum., Agus Yulianto, SH.MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya faiznovarel123@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Kediri melalui iklan media luar ruang yang dilakukan oleh BPPKAD, ketentuan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan SOP yang telah dijalankan berdasarkan pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame yang dimana dalam pelaksanaannya masih ada ketimpangan. Hal ini terlihat dengan adanya banyak iklan media luar ruang yang tidak teratur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dimana hukum di konsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil di kaitkan dengan variabel- variabel sosial yang lain, hal tersebut secara data primer diperoleh dari sumber informasi melalui wawancara, kemudian diikuti dengan data sekunder dari Kantor BPPKAD Kota Kediri tentang pendapatan asli, perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi semua ini diharapkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Melalui hubungan  antar instansi dalam pelaksanaan penertiban iklan media luar ruang maka dilakukan secara koordinasi dengan pemangku kepentingan yang lain yaitu Polisi, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Tata Ruang Kota Kediri. Pada akhirnya kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kinerja BPPKAD dalam menangani iklan media luar ruang dirasa belum maksimal karena masih banyaknya iklan media luar ruang yang tidak berizin. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut yaitu peningkatan sumber daya manusia dalam lingkup BPPKAD dan juga sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat pada aspek infrastruktur daerah.   Kata Kunci : Optimalisasi, Kinerja, Pendapatan Asli Daerah, BPPKAD, Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016, Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013, Yuridis Sosiologis, Iklan Media Luar Ruang.   ABSTRACT This research looks into the regional revenue in the regency of Kediri earned from out-of-home advertising by BPPKAD. Related measures have been taken according to SOP that is relevant to the Mayor’s Regulation of Kediri Number 58 of 2016 concerning status, structure of organization, tasks, and function and work scheme of the Financial and Asset Management and Revenue Agency (BPPKAD) and Mayor’s Regulation of Kediri Number 7 of 2013 concerning advertising that still indicates inappropriateness in the implementation. Out-of-home advertising seems to be out of line of the regulatory system. This research employed socio-juridical approach where law is conceptualized as a social institution that is factually connected to other social variables. The primary data of this case was obtained from interviews and the secondary data from the BPPKAD office of Kediri city regarding regional revenue, planning, implementation, and coordination for optimization. To supervise this type of advertising, coordination with stakeholders like police, department of transportation, Civil Service Police Unit, and Spatial Planning Agency of Kediri was established. The research results reveal that the BPPKAD has not optimally performed its tasks to tackle the related issues arising in this advertising system, and it is obvious that numbers of advertisements are displayed without permit. Thus, to hamper all these issues, it is essential that upgrading human resource be taken into account within the scope of BPPKAD. Moreover, the importance of regional tax to contribute to the welfare of the people in regional infrastructure aspect should also be introduced more to the members of the society. Keywords: optimization, performance, regional revenue, BPPKAD, Mayor’s Regulation of Kediri Number 58 of 2016, Mayor’s Regulation of Kediri Number 7 of 2013, Socio-juridical out-of-home advertising.
UPAYA PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM MELESTARIKAN BUDAYA BETAWI MENURUT PASAL 2 PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI Akhmad Miftahul Achyar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akhmad Miftahul Achyar, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : akhmadmiftahul17@gmail.com ABSTRAK Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya suatu permasalahan pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015. Di dalam pasal 2 ini memuat tujuan apa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Tetapi Peraturan penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan pelestarian kebudayaan Betawi hanya terdapat 3 peraturan. Urgensi penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait Pelestarian kebudayaan Betawi. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa dalam hambatan pemerintah DKI Jakarta dalam menjalankan peraturan daerah DKI Jakarta nomor 4 tahun 2015 yaitu, kurangnya peraturan pelaksana, kurangnya koordinasi, sosialisasi, kurangnya kesadaran masyarakat dan pejabat dinas akan melestarikan kebudayaan Betawi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, berhubungan dengan upaya pemerintah DKI Jakarta dalam menjalankan Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 4 tahun 2015, Pemerintah daerah DKI Jakarta akan terus membuat regulasi-regulasi baru yang mengatur hal-hal teknis dalam implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 4 tahun 2015, serta meningkatkan koordinasi Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang pelestarian kebudayaan Betawi dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang teknis implementasinya kepada semua stakeholder, lembaga / organisasi kebudayaan, dan masyarakat Jakarta melalui sosialisasi berjenjang, serta penyediaan ruang bagi para pelaku seni. Meningkatkan kolaborasi antar berbagai elemen baik dari pemerintah, stakeholder, organisasi kebudayaan, dan masyarakat Jakarta dalam pelaksanaan pengawasan pelestarian kebudayaan Betawi, serta melakukan inovasi baru untuk menunjang pelestarian kebudayaan Betawi. Kata Kunci: Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 4 tahun 2015, Peraturan Pelaksana, Pelestarian Kebudayaan Betawi Abstract The issue contained in this study is the existing problem in the implementation of Regional Regulation of DKI Jakarta Number 4 of 2015. In Article 2 covers the aims concerning the implementation regulation conducted by Government of DKI Jakarta. However, the delegated legislations on the implementation of Betawi cultural preservation activities only consists of 3 regulations. The urgency of this research is to provide legal certainty related to the preservation of Betawi culture. Based on this research, it was concluded that there are some obstacles faced by Government of DKI Jakarta in the implementation of Regional Regulation of DKI Jakarta Number 4 of 2015, namely: lack of implementing regulations, lack of coordination, socialization, lack of public awareness and limited government officials that will preserve Betawi culture. Based on the results of research conducted by the authors, in connection with the efforts of Government of DKI Jakarta in the implementation of Regional Regulation of DKI Jakarta Number 4 of 2015, the Regional Government of DKI Jakarta will continue to issue new regulations governing technical matters in the implementation of Regional Regulation of DKI Jakarta Number 4 of 2015, as well as improving coordination between Regional Regulation of DKI Jakarta on the preservation of Betawi culture and the Governor Regulation of DKI Jakarta on the technical implementation to all stakeholders, institutions / cultural organizations, and the people of Jakarta through tiered socialization, as well as the provision on providing space for art actors. Improving collaboration between various elements from the government, stakeholders, cultural organizations, and the people of Jakarta in the implementation of supervision of betawi cultural preservation, as well as making new innovations to support the preservation of Betawi culture.Abstract The issue contained in this study is the existing problem in the implementation of Regional Regulation of DKI Jakarta Number 4 of 2015. In Article 2 covers the aims concerning the implementation regulation conducted by Government of DKI Jakarta. However, the delegated legislations on the implementation of Betawi cultural preservation activities only consists of 3 regulations. The urgency of this research is to provide legal certainty related to the preservation of Betawi culture. Based on this research, it was concluded that there are some obstacles faced by Government of DKI Jakarta in the implementation of Regional Regulation of DKI Jakarta Number 4 of 2015, namely: lack of implementing regulations, lack of coordination, socialization, lack of public awareness and limited government officials that will preserve Betawi culture. Based on the results of research conducted by the authors, in connection with the efforts of Government of DKI Jakarta in the implementation of Regional Regulation of DKI Jakarta Number 4 of 2015, the Regional Government of DKI Jakarta will continue to issue new regulations governing technical matters in the implementation of Regional Regulation of DKI Jakarta Number 4 of 2015, as well as improving coordination between Regional Regulation of DKI Jakarta on the preservation of Betawi culture and the Governor Regulation of DKI Jakarta on the technical implementation to all stakeholders, institutions / cultural organizations, and the people of Jakarta through tiered socialization, as well as the provision on providing space for art actors. Improving collaboration between various elements from the government, stakeholders, cultural organizations, and the people of Jakarta in the implementation of supervision of betawi cultural preservation, as well as making new innovations to support the preservation of Betawi culture.
IMPLEMENTASI PASAL 3 ANGKA 11 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban) Ricky Fandhita Vembi Renanda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ricky Fandhita Vembi Renanda, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Galieh Damayanti, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email: rickyfandhita@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tuban pada masa pandemi Covid-19, Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri di Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tuban pada masa pandemi Covid-19, dan Untuk mengetahui upaya Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tuban dalam mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri di Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tuban pada masa pandemi Covid-19. Penyesuaian adaptasi sistem kerja baru pada masa Pandemi Covid-19 ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Jenis penelitian ini ialah metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa Implementasi Pasal 3 Angka 11 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban telah dilaksanakan sejak pelaksanaan peraturan tersebut diberlakukan, namun belum dilaksanakan secara optimal karena masih ada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin karena Pandemi Covid-19, pada pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat terjadinya disiplin yaitu faktor kesadaran pegawai negeri sipil, sarana, dan lingkungan kerja. Dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Memberlakukan kembali presensi finger print, dan Pengawasan Melekat. Kata Kunci: Implementasi, Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pandemi Covid-19 ABSTRACT This study aims to find out the implementation of Article 3 Number 11 of Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants at Legal Division and Division of Regional Secretariat Organization of Tuban Regency during the time of Covid-19 pandemic; to find out the obstacle factors in the implementation of Article 3 Number 11 of Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants at Legal Division and Division of Regional Secretariat Organization of Tuban Regency during the time of Covid-19 pandemic; and to understand the efforts from Legal Division and Division of Regional Secretariat Organization of Tuban Regency to overcome obstacle factors in the implementation of Article 3 Number 11 of Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants at Legal Division and Division of Regional Secretariat Organization of Tuban Regency during the time of Covid-19 pandemic. The adjustments on adaptation of new ways of getting work done during the time of Covid-19 pandemic are conducted to maintain the continuity of tasks and functions in the implementation of government management and public services. This type of research is an empirical legal method with a sociological juridical approach. Based on the results of this study, the implementation of Article 3 Number 11 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants at Legal Division and Division of Regional Secretariat Organization of Tuban Regency during the time of Covid-19 pandemic has been conducted since the implementation of the regulation was enacted. However, it was not implemented optimally because there are still civil servants who commit disciplinary violations because of the Covid-19 Pandemic. In its implementation, there are several factors inhibiting the discipline, namely the awareness of civil servants, facilities, and the environmental work factors. The efforts in overcoming these obstacles are Civil Servant Development, re-enacting fingerprint attendance system, and inherent supervision. Keywords: Implementation, Discipline of Civil Servants, Covid-19 Pandemic
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DESA WISATA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SLEMAN Aditya Novandita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aditya Novandita, Lutfi Effendi, Amelia Ayu ParamithaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. Mt Haryono No. 169, MalangEmail: anovan12@yahoo.comABSTRAK Penulisan ini mengangkat permasalahan terkait pengaturan mengenai bentukperlindungan hukum pariwisata desa wisata di Kabupaten Sleman, pemilihat temadilatarbelakangi oleh besarnya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman pada bidangpariwisata, khususnya pariwisata desa wisata. Namun besarnya potensi tersebut belumdidukung dengan sebuah bentuk perlindungan hukum yang dikhususkan dalam bidangpariwisata desa wisata, belum dibentuknya perlindungan hukum mengenai pariwisatadesa wisata tersebut mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum pada bidangpariwisata desa wisata. Pada dasarnya pemerintahan Kabupaten Sleman memiliki sebuahkewenangan berdasarkan asas otonomi daerah, oleh itu pemerintahan KabupatenSleman memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sebuah peraturan mengenaipariwisata desa wisata. Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian metodenormatif dengan pendekatan Statute-approach dan Conseptual-approach, jenis dan, dananalisis bahan hukum dengan menggunakan metode interpretasi hukum. Pengaturanmengenai pariwasata desa wisata sangat dibutuhkan dimana peraturan tersebut sebagailandasan dan bentuk perlindungan hukum bagi pemerintah dan pedoman untukmenjalankan arah yang ingin dicapai mengenai pariwisata, khususnya pariwata desawisata sehingga desa wisata dalam menjalankan bidang pariwisatanya dapat sesuaidengan konsep yang dibentuk sedari awal dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidaksesuai dengan konsep desa wisata yang telah didirikan. Terdapat hambatan dalam halproses pembuatan perlindungan hukum mengenai pariwisata desa wisataKata kunci : Pengaturan, Pemerintah Daerah, Pariwisata, Desa Wisata. AbstractThis paper raises an issue regarding a regulation on the form of legal protection of village tourism in Sleman Regency. The chosen topic was motivated by tremendous potentialsowned by Sleman Regency in the field of tourism, especially village tourism. However,those tremendous potentials have not been supported by a form of legal protection thatis specialized in the field of village tourism, there is no legal protection concerning villagetourism caused legal loopholes in the field of village tourism. Basically, the Governmentof Sleman Regency has an authority based on the principle of local autonomy, thereforethe Government of Sleman Regency has the authority to issue a regulation on villagetourism. The writing of journal uses a normative legal research with statute andconceptual approaches. Furthermore, type and analysis of legal materials using legalinterpretation. The regulation concerning village tourism is urgent, where the regulationas a basis and a form of legal protection for the government and guidelines to run thedirection to be achieved regarding tourism, especially village tourism, so the villagetourism can be implemented based on the concept formed from the beginning andprevent the changes that are not in accordance with the concept of village tourism thathas been established. There are some obstacles in the process of making legal protectionsregarding village tourismKeywords: Regulation, Local Government, Tourism, Village Tourism
BUDAYA HUKUM KOMUNITAS PEMAKAI AIR TELAGA BURET PADA EMPAT DESA KECAMATAN CAMPURDARAT KABUPATEN TULUNGAGUNG (PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM) Arrial Thoriq Setyo Rifano
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arrial Thoriq Setyo Rifano, Imam Koeswahyono, Indah Dwi QurbaniFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: arrialtsr@student.ub.ac.idAbstrakPenelitian ini mengangkat praktik pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh komunitas pemakai air Telaga Buret yang hidup di Desa Sawo, Gamping,Ngentrong, dan Gedangan, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.Pilihan tersebut dilatarbelakangi karena dalam memanfaatkan sumber daya alamdi wilayahnya, komunitas lokal menggunakan kearifan yang diwariskan secaraturun-temurun, yang saat ini banyak yang telah mengalami pergeseran. Metodepenelitian yang digunakan adalah metode sosio-legal yuridis antropologis denganmetode pendekatan ideologis dan pendekatan deskriptif. Untuk melindungiekosistem Telaga Buret terdapat hukum tidak tertulis yang hidup di tengahkomunitas tersebut berwujud pantangan dan walat yang menyertainya. Ketikaterjadi difusi kebudayaan yang menyebabkan hukum tidak tertulis tersebutmengalami krisis karena dipertanyakan keampuhannya, maka komunitas tersebutmemilih menggunakan hukum negara yang menjamin kepastian hukum danpenjatuhan sanksi bagi pelanggarnya. Petani dari empat desa terlibat dalamupacara adat Ulur-Ulur sebagai manifestasi dari aturan yang telah disepakati, yaituuntuk melaksanakan upacara adat Ulur-Ulur setiap tahunnya. Pembagian airmengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalammengadapi perebutan akses terhadap air komunitas tersebut memilihmenggunakan hukum tidak tertulis yang hidup di tengah komunitas, yaitu sanksisosial berupa gremengan, adu mulut, dan adu pukul.Kata kunci: budaya hukum, Telaga Buret, antropologi hukumAbstract This research observes the practice in water resource management performed bythe community to access lake water in Sawo, Gamping, Nentrong, and Gedanganvillage, the District of Campurdarat, the Regency of Tulungagung. To access thewater for daily use, the locals refer to local wisdom passed throughout generations,in which this legacy seems to have shifted. This research employed socio-legaljuridical and anthropological method, ideological and descriptive approach.Unwritten law living in the community has been the basis the locals have complywith to protect the ecosystem in the lake of Buret. The locals believe that walat(karma) may punish whoever violates the law. When this unwritten law along withits nature experiences a crisis since it is difficult to prove, the community maydecide to divert to the law of the state for legal protection and sanction imposedon violators. Farmers from the four villages are involved in a traditional ceremony Ulur-Ulur as a manifestation of the regulation that has been agreed upon, wherethis ceremony is held every year. Water distribution requires deliberation indecision-making. However, competition over access to the water has forced thelocals to refer to the unwritten law living in the community, where social sanctionsmay involve badmouthing, argument and physical attack.Keywords: legal culture, Buret Lake, legal anthropology 

Page 401 of 563 | Total Record : 5629

 399   400   401   402   403 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue