cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 435   436   437   438   439 
PERADILAN IN ABSENSIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Danika Habeahan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Danika Habeahan, Bambang Sugiri, Mufatikhatul FarikhahFakultas Hukum Universitas Brawijayae-mail: danikahabeahan0206@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peradilan In Absensia Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Peradilan In Absensia diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi : “Dalam hal terdakwa dipanggil secara sah dan tidak hadir dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa”. Jika kita telusuri kembali Kitab Undang-Undang Huukum Acara Pidana yang merupakan acuan dalam pemeriksaan perkara pidana, Peradilan In Absensia merupakan suatu hal yang tidak dikehendaki karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seorang terdakwa merupakan seorang manusia yang harus tetap dihargai hak-haknya sehingga seharusnya dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan yang mengatasnamakan penegakan hukum. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap terdakwa yang diwujudkan dalam Pasal 50- 68 Kitab Undang0Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa terdawa juga dilindungi dalam bentuk bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi serta terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dari kedua Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa Kehadiran terdakwa dalam persidangan didasarkan pada hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri, mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda dan kehormatannya. Maka jika dilihat dari sisi hak asasi manusia, peradilan in absensia memiliki potensi penyimpangan karena kesempatan untuk melakukan pembelaan bagi terdakwa dikesampingkan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian Hukum Normatif. Metode Pendekatan yang digunakan penulis adalah Pendekatan PerundangUndangan dan Pendekatan Konseptual. Sumber Bahan Hukum yang digunakan yaitu Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang terkait dengan Peradilan In Absensia dan Tindak Pidana Korupsi. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum penulis menggunakan Studi Kepustakaan. Teknik Analisis Bahan Hukum penulis menggunakan Interpretasi Gramatikal dan Interpretasi Sistematis. Peradilan in absensia memiliki peran penting dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Extra ordinary crime) maka pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pun perlu didahulukan (Constante Justitie), hal ini bertujuan untuk penyelamatan keuangan negara. Penyelamatan keuangan negara bertujuan untuk memulihkan uang negara yang telah diambil oleh pelaku dan juga menegakkan supremasi hukum dimana tidak ada satu orang pun kebal terhadap hukum. Peradilan In Absensia dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa merupakan suatu bentuk pelanggaran karena terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan, asas praduga tak bersalah tidak diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana sehingga terlebih dahulu memberikan stigma negatif terhadap terdakwa dan juga hak untuk mendapatkan bantuan hukum penasehat hukum dikesampingkan. Dan terhadap permasalah tersebut berdasarkan pasal 29 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan Asas Derogasi memberikan pembatasan Hak Asasi Manusia individu diperbolehkan dengan syarat untuk melindungi hak asasi manusia yang lebih luas. Dan bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada terdakwa yaitu perlindungan pada saat proses pemeriksaan dengan cara tetap memberikan pemberitahuan ke pihak keluarga mengenai hari sidang dan agenda sidang dan bentuk perlindungan yang dilakukan kepada terdakwa setelah putusan yaitu pemberitahuan pengumuman putusan melalui situs web pengadilan.Kata Kunci: Peradilan In Absensia, Tindak Pidana Korupsi, Hak Asasi Manusia. ABSTRACT This research departs from in absentia adjudication seen from the perspective of human rights. This kind of adjudication is potentially aberrant since it overlooks the plea requested by the defendant. With normative juridical methods, statutory, and conceptual approaches, this research obtained primary and secondary materials from library research. The data was analyzed deductively, from general to specific matter. The analysis also involves both grammatical and systematic interpretation. In the investigation process of corruption cases, in absentia adjudication plays an essential role since corruption is categorized as an extraordinary crime. Thus, corruption cases are a priority (Constante Justitie). This is intended to save the state finance, aiming to recover the financial loss and to enforce legal control indicating that no one has immunity against the law. In in absentia adjudication dealing with corruption cases, from the perspective of human rights, the defendant’s rights are violated recalling that he/she is not given any chance for a plea. Moreover, a presumption of innocence is also overlooked, giving stigma against the defendant. In this position, legal aid is not also taken into account. Concerning the Declaration of Human Rights in Article 29 highlighting the restrictions of human rights for an individual, the restrictions can be given as long as they are set reasonably, in which these restrictions may be intended to give wider protection of human rights of other parties. The protection that can be given to the defendant is the one given during the investigation process without overlooking the information on the adjudication schedule and agenda and the type of protection given to the defendant that has to be passed to the defendant’s family members online on a website after the verdict is delivered.Keywords: in absentia adjudication, corruption, human rights
PENGAWASAN PERIZINAN USAHA PEDAGANG ECERAN OBAT DI PASAR PRAMUKA JAKARTA Rosa Devintha Hasan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rosa Devintha Hasan, Shinta Hadiyantina, Dewi CahyandariFakultas Hukum Universitas Brawijayae-mail rosadevinthasan@student.ub.ac.id ABSTRAKPenulisan Hukum ini membahas tentang Adanya permasalahan perizinan di perdagangan obat-obatan di Pasar Pramuka Jakarta. Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana pengawasan perizinan usaha Pedagang Eceran Obat di Pasar Pramuka Jakarta? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan perizinan Usaha Pedagang Eceran Obat di Pasar Pramuka? Proses penelitian penulis menggunakan metode penelitian Empiris menggunakan teknik pengumpulan data dengan Wawancara dan Dokumentasi.Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, maka penulis memperoleh Kesimpulan terkait jawaban dari judul skripsi diatas yaitu, pengawasan terhadap perizinan para Pedagang Eceran Obat dan Apotek Rakyat di Pasar Pramuka tidak berjalan dengan baik Sampai dengan dilakukannya Penelitian ini, aktivitas pedagang obat di pasar pramuka masih berlangsung dengan tidak menggunakan ijin apotek ataupun ijin toko obat, karena sejak ijin Apotek Rakyat di cabut maka dapat dikatakan perdagangan tersebut sudah illegal. terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan izin usaha, antara lain Tidak Adanya Koordinasi Antara Suku Dinas Kesehatan, PTSP dengan Pengurus PD. Pasar Pramuka, Sarana dan Prasarana Pasar Pramuka Sudah Tidak Memadai, Solidaritas Para Pedagang Obat Masih Kuat, Pedagang Obat Mengadakan Perlawanan Dengan Melakukan Upaya Hukum.Kata Kunci: Pedagang, Pengawasan, ijin, Pasar PramukaABSTRACTThis research discusses an issue regarding a business permit for drug retailers in Pramuka market in Jakarta. The research problems involved how is control over business permit for drug retailers held in Pramuka market Jakarta? And what factors affect the control? This research employed an empirical method with the research data obtained from interviews and documentation.This research concludes that the control over the business permit for drug retailers and pharmacies is not appropriately conducted since the drug sales without a proper business permit in the market were still found running. This is also relating to the situation where the permit for pharmacy was repealed, making the drug retailers run their businesses illegally without any permit. This absence of permit is also caused by other factors such as lack of coordination among health offices, PTSP, and people in charge of PD. Pramuka market, infrastructure, and services are no longer accommodating, the solidarity among sellers is quite strong, and several sellers are standing against the rule by taking litigation.Keywords: Traders, Supervision, permits, Scout Market
KENDALA PENDAFTARAN TERHADAP HASIL KEKAYAAN ALAM KOPI ROBUSTA DAMPIT KABUPATEN MALANG SEBAGAI PRODUK POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS (Studi di Dampit Kabupaten Malang Jawa Timur) Rachmad Zidane Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rachmad Zidane Pratama, Yuliati, Diah Pawestri MaharaniFakultas Hukum, Universitas Brawijayae-mail: rzidanepratama@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat isu terkait kendala pendaftaran indikasi geografis pada Kopi Robusta Dampit, karena sampai saat ini Pendaftaran dari indikasi geografis dari Kopi Robusta Dampit pun masih belum juga terselesaikan. Lambatnya gerakan pemerintah Kabupaten Malang dalam mendaftarkan Kopi Robusta Dampit sebagai indikasi geografis. Selain itu, penulis juga membahas kendala-kendala apa saja yang mengakibatkan lamanya pendaftaran Kopi Robusta Dampi sebagai indikasi geografis, sehingga dapat menemukan solusi bagi pemerintah. Selain itu, mengetahui dan menganalisis mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses pendaftarannya atau perlindungan terhadap Kopi Robusta Dampit. Rumusan Masalah pada skripsi ini adalah: (1) Apa kendala yang dihadapi oleh Masyarakat Dampit Kabupaten Malang dalam mendaftarkan produk Kopi Robusta Dampit sebagai produk yang dilindungi perlindungan indikasi geografis? (2)Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan Kab. Malang dalam memberikan perlindungan indikasi geografis terhadap produk Kopi Robusta Dampit? enelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil setelah penulis melakukan penelitian yaitu, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ialah biaya administrasi yang mahal, tidak adanya kerjasama antara DTPHP dengan Pemerintah Daerah, stakeholder, akademis melalui Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM), lembaga ahlinya dan biro hukum dalam hal pengembangan SDM. Selain itu, kurangnya pengetahuan para petani tentang apa keuntungan setelah didaftarkannya Kopi Robusta Dampit sebagai Indikasi Geografis. Jauhnya jarak pendaftaran dan lamanya proses pendaftaran menyebabkan para petani mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan Kopi Robusta Dampit sebagai Indikasi geografis.Kata Kunci: Kendala Pendaftaran, Indikasi Geografis, Kopi Robusta
ANALISA YURIDIS PENERAPAN UNPAID LEAVE SEBAGAI LANGKAH PENCEGAHAN TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN HUKUM PERBURUHAN DI INDONESIA Salma Ariana Taruna
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salma Ariana Taruna, Abdul Rachmad Budiono, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: salmaarianaa@gmail.com   ABSTRAK Pandemi Covid-19 yang melanda dunia memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dunia, tak terkecuali negara Indonesia. Dalam keterpurukan dunia usaha, semua orang harus berusaha untuk bertahan dan mempertahankan mata pencahariannya. Semua pihak yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan terus mengupayakan dengan segala cara agar hubungan ketenagakerjaan tetap dapat dipertahankan dan agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja, yang kemudian akan meningkatkan jumlah pengangguran dan otomatis menambah sederet masalah lain yang akan mengikuti. Salah satu upaya yang coba dilakukan pengusaha adalah dengan menerapkan unpaid leave atau cuti tidak dibayar sebagai salah satu langkah pencegahan pemutusan hubungan kerja. Penerapan cuti tidak dibayar ini bergantung kepada asas “No Work No Pay” yang diwariskan dari KUHPerdata pasal 1602b dan kemudian dilestarikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu pada Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi “Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan” dan Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2021  tentang Pengupahan“yang menyatakan “Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaannya”. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah asas yang termuat dalam pasal ini cukup menjadi dasar hukum yang dapat digunakan dan diakui oleh hukum perburuhan di Indonesia untuk menerapkan unpaid leave atau cuti tidak dibayar sebagai Langkah pencegahan terhadap pemutusan hubungan kerja. Kata Kunci: Unpaid Leave, Hubungan Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja ABSTRACT Covid-19 has affected global economies, including Indonesia’s. During the difficult time faced by global businesses, all humans are competing to secure their livelihoods, and those working in companies are struggling to avoid layoffs that are likely to raise the unemployment rate and other problems. Unpaid leave is one of the methods companies have applied to reduce the likelihood of layoffs. This no work no pay principle, referring to Civil Code Article 1602b and outlined in Article 93 paragraph (1) of Law concerning Employment stating that unpaid leave is applied when a worker takes the day off and/or does not perform any work. However, a question was raised, regarding whether the principle outlined in the article can serve as the legal basis that fits the labor law in Indonesia in terms of enforcing the principle of unpaid leave as to reduce the likelihood of layoffs. Keywords: Unpaid Leave, Work Relations, Layoff 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ON-LINE DI SHOPEE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) Tsamara Ganis Maghfira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tsamara Ganis Maghfira, Yuliati, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: tsamaramaghfira@student.ub.ac.id ABSTRAK Penulisan hukum ini membahas mengenai Perlindungan hukum bagi pelaku usaha terkait dengan transaksi jual beli secara on-line dengan menggunakan sistem Cash On Delivery. Berdasarkan hal tersebut diatas , karya tulis ini mengangkut rumusan masalah: (1) Bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen pada jual beli Online Shop melalui sistem Cash On Delivery (COD) di situs belanja Online SHOPEE ? (2) Bagaimana pertanggung jawaban hukum dan penyelesaian sengketa terhadap kerugian yang di alami pelaku usaha dengan adanya sistem Cash On Delivery (COD) di situs belanja Online SHOPEE ?. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analisis. Penulis melakukan studi kepustakaan dalam menelaah permasalahan hukum yang ada. Jenis bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis lebih lanjut yang di wujudkan dalam kalimat yang tersturktur. Kata Kunci: Perjanjian, E-Commerce, Bayar di tempat ABSTRACTThis research discusses the legal protection of business people regarding sale and purchasetransactions online based on cash on delivery (COD) system. This research studies: (1) how are rights and obligations of the business people and consumers involved in online sale and purchase on COD on Shopee implemented? (2) how are the liability and dispute resolution implemented regarding the loss faced by the business people with the implementation of the COD on online shopping sites like Shopee? This legal research employed normative method, statutory, and analytical approaches. This research also obtained data from library research to help analyze the existing legal problems. The research data involved both primary and secondary materials, followed by data analysis for presentation in the form of description in structured sentences. The discussion result reveals that the issue is considered a breach of contract, as one party fails to meet the responsibility as outlined in Article 1243 of the Civil Code. The business people that face loss caused by the consumers violating the agreement could file for redress. Keywords: Agreement; E-Commerce; Cash On Delivery 
PERTIMBANGAN PENEMPATAN NARAPIDANA TRANSGENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN (Analisis Yuridis Pertimbangan Penempatan Narapidana Transgender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) Astika Zavira Nurjanah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Astika Zavira Nurjanah, Prija Djatmika, Faizin Sulistio Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono no. 169 Malang e-mail: astikazavira@gmail.com   ABSTRAK Penempatan narapidana digolongkan menjadi beberapa golongan yang salah satunya adalah dengan penggolongan jenis kelamin, dimana di dunia ini hanya terdapat dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan seiring perkembangan jaman, semakin banyak manusia yang merubah jenis kelaminnya yang biasa disebut dengan transgender. Sama halnya dengan narapidana lainnya, penggolongan penempatan narapidana transgender tetap berdasarkan jenis kelamin yang tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini dapat menimbulkan ketidak adilan bagi narapidana transgender karena dapat mengancam keamanannya contohnya adalah mendapat kekerasan dan pelecehan seksual dari narapidana lainnya. Maka pembedaan penempatan narapidana transgender sangatlah penting. Dengan adanya pembedaan penempatan tersebut, maka dapat menghidari terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual di dalam Lembaga pemasyarakatan oleh narapidana lainnya terhadap narapidana transgender. Kata Kunci: Penempatan, Narapidana, Transgender ABSTRACT Placing inmates in the department of corrections is based on gender which is often confused by the presence of transgender between the two common types of gender. However, the placement of a transgendered inmate is based on sex as recorded in the Population and Civil Registry Agency. This situation may spark injustice to the person concerned since he/she may be sexually harassed or assaulted by other inmates when placement is not appropriately given. Thus, proper placement of transgendered inmates should be taken into account to avert any likelihood of sexual violence from other inmates. Keywords: placement, inmate, transgender 
ANALISIS PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM MENENTUKAN TERJADINYA PELANGGARAN JUAL RUGI (PREDATORY PRICING) BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA Aufa Sabila Bawi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aufa Sabila Bawi, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang e-mail: aufasabila@student.ub.ac.id   ABSTRAK Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai penyalahgunaan posisi dominan dalam menentukan pelanggaran jual rugi (predatory pricing).  Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyalahgunaan posisi dominan dalam terjadinya pelanggaran jual rugi (predatory pricing) ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999. Pemilihan topik ini dilatarbelakangi dengan jual rugi (predatory pricing) oleh pelaku usaha yang dapat menetapkan harga yang sangat rendah terhadap barang dan/atau jasa nya. Adapun jual rugi (predatory pricing) ini dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan.   Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimanakah analisis penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha dalam pembuktian pelanggaran jual rugi (predatory pricing) berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia? Dan (2) bagaimana analisis perbandingan mengenai aturan jual rugi (predatory pricing) di Indonesia dengan di Uni Eropa? Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis dan teknik interpretasi perbandingan hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada bahwa penyalahgunaan posisi dominan merupakan hal yang penting dalam pembuktian terjadinya pelanggaran jual rugi (predatory pricing) karena apabila dilakukan oleh pelaku usaha biasa maka tidak akan menimbulkan akibat negatif yang signifikan terhadap persaingan usaha. Maka dari itu, perlu dipertimbangkannya Pasal i20 iUU iNo. i5 iTahun 1999 termasuk dalam BAB IV di bawah penyalahgunaan posisi dominan karena pelakuiusaha idominan telah menyalahgunakan posisi dominannya dalam kegiatan jual irugi (predatory ipricing). Kata kunci: Penyalahgunaan Posisi Dominan, Jual Rugi, Persaingan Usaha ABSTRACT This research investigates an issue regarding the misuse of the dominant position to decide the violation over predatory pricing, describes, and analyzes the misuse as mentioned above from the perspective of Law Number 5 the Year 1999. This topic departs from the case of predatory pricing done by an entrepreneur that a very low price for goods and/services. However, this predatory pricing is done by a businessman with a dominant position. From the above issue, this research studies the following two problems: (1) how is the misuse of the dominant position by an entrepreneur analyzed based on business competition law in Indonesia? And (2) how is the comparison between the predatory pricing in Indonesia and that in Europe analyzed? This research employed statutory and comparative approaches. Primary and secondary data were obtained using systematic interpretation and interpretation of comparative law. The research result reveals that the misuse of the dominant position is considered essential in proving whether or not predatory pricing takes place since it will not cause any significant issue affecting business competition when it is done by an entrepreneur. Therefore, the necessity to consider Article 20 of Law Number 5 of 1999, CHAPTER IV concerning the misuse of the dominant position departs from the misuse of the dominant position in predatory pricing.   Keywords: misuse of dominant position, predatory pricing, business competition 
ANALISIS YURIDIS MENGENAI BATASAN TINDAKAN PENYIKSAAN MENURUT ARTICLE 3 THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS Cutselviani Cutselviani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cutselviani, Herman Suryokumoro, Hikmatul UlaFakultas Hukum, Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: cutselvianii@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan tindakan penyiksaan menurut Article 3 European Convention on Human Rights jika dilihat dari Case of Devyatkin v. Rusia (Application no. 40384/06) dan Case of Daşlik v. Turkey (Application no. 38305/07). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan Penelitian Hukum Kepustakaan. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang mengkaji pokok permasalahan berdasarkan kaidah hukum dan norma hukum yang ada di dalam hukum positif. Penelitian ini akan mengkaji tentang batasan tindakan penyiksaan menurut Article 3 The European Convention On Human Rights, yang dimana arti kata penyiksaan dalam Article 3 The European Convention on Human Rights tidak memiliki kejelasan mengenai sampai mana batasan penyiksaan. Implikasi dari ketidakjelasan batasan penyiksaan dalam Article 3 European Convention on Human Rights adalah adanya disparitas (perbedaan) putusan Hakim Eropa dalam memutus perkara terkait dengan dugaan penyiksaan. Hal ini dapat dilihat dalam Case of Devyatkin v. Rusia (Application no. 40384/06) dan Case of Daşlik v. Turkey (Application no. 38305/07), yang dimana hasil putusan kedua kasus tersebut berbeda.Kata kunci: Penyiksaan, Article 3, ECHR, Batasan ABSTRACTThis research aims to find out the scope of torture according to Article 3 of the European Convention on Human Rights through the case of Devyatkin v. Russia (Application No. 40384/06) and the case of Daslik v. Turkey (Application no. 38305/07). With normative juridical methods that involved sources from a library as secondary data to find out the main problems according to the legal principles and norms in positive law, this research investigates the scope of torture according to Article 3 of the European Convention on Human Rights. The term torture defined in the article does not show any clarity in terms of its extent. This lack of clarity lies in the disparity of the decisions taken by the European judges regarding the torture, which is reflected in the case of Devyatkin v. Russia (application no. 40384/06) and the case of Daslik v. Turkey (Application o. 38305/07).Keywords: torture, Article 3, ECHR, scope
EFEKTIVITAS PASAL 7 UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI KOPI DI KABUPATEN MALANG (STUDI KASUS DI PETANI KOPI GUNUNG KAWI KECAMATAN KROMENGAN) Dheka Yusuf Arfanda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dheka Yusuf Arfanda., Lutfie Effendi., Amalia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: yusufdheka@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan Efektivitas Pasal 7 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan petetani Kopi Di Kabupaten Malang studi kasus di petani kopi Gunung Kawi Kecamatan Kromengan. Yang apakah efektif atau tidaknya Undang – Undang tersebut diterapkan. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Efektivitas Pasal 7 Undang – Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di daerah Gunung kawi Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang belum efektif dilaksanakan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari data yang diperoleh dari lapangan yang mana dari Pelaku Usaha di bidang Kopi belum mengetahui tentang adanya peraturan Undang – Undang tersebut, Petani Kopi di Jambuwer Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang juga masih mempunyai hambatan dan tidak mengetahui tentang adanya peraturan tersebut, serta Dinas Pertanian Kabupaten Malang sendiri masih mempunyai hambatan dalam mensejahterakan dan memberdayakan petani kopi. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhinya, dalam hal ini yang menjadi faktor pendukung ialah Faktor Hukum, Faktor Sarana, Faktor Masyarakat. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yakni Faktor Budaya dan faktor Penegak Hukum. Kata Kunci: Efektivitas, Pasal 7 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013, Pemberdayaan, Kesejahteraan Petani Kopi ABSTRACTThis research aims to find out, analyze, and describe the effectiveness of Article 7 of Law Number 19 of 2013 concerning the Empowerment and Welfare of coffee farmers in the Regency of Malang through a case study conducted in Kawi Mountain of the District of Kromengan. With empirical juridical methods and a socio-juridical approach, this research has found out that the article as mentioned above has not been effectively implemented since most farmers in the location have not been aware of the regulatory provision. Moreover, the Agriculture Agency in the Regency of Malang is facing obstacles in providing welfare and empowerment to the coffee farmers. Several factors such as law, infrastructure, and society are deemed contributing to the effectiveness of the implementation, while some other hampering factors involve culture and law enforcers. Keywords: effectiveness, Article 7 of Law Number 19 Year 2013, empowerment, welfare of coffee farmers 
KENDALA PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA KENDARAAN VESPA ROSOK (STUDI KASUS POLRES KABUPATEN KEDIRI) Fatwa Azis Wicaksono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fatwa Azis Wicaksono, Setiawan Noerdajasakti, Solehuddin Faculty of Law Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: Fatwaazis98@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai kendala yang dihadapi dalam penerapan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada kendaraan vespa rosok. Metode ini menggunakan metode penelitian pendekatan Yuridis Sosiologi yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan hukum didalam kehidupan bermasyarakat. Partisipan dalam penelitian melibatkan 2 anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kabupaten Kediri di Kantor Satlantas Polres Kabupaten Kediri. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penindakan yang dilakukan oleh Satlantas Kabupaten Kediri telah sesuai dengan prosedur Undang-Undan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang maksimal dalam penindakan karena dalam penindakan masih kurang meluas di daerah terluar dari Kabupaten Kediri. Sehingga permasalahan terkait vespa rosok masih belum bisa diselesaikan.Kata Kunci: Penerapan peraturan Lalu lintas dan angkutan jalan, satuan lalu lintas,  vespa rosok ABSTRACTThe traffic unit, or locally referred to as Satlantas, plays a specific role in organizing order and educating people as road users in a Sub-regional Police Department. Their role is deemed indispensable in minimizing the potential of traffic violations that can lead to road accidents resulting from factors such as drivers, riders, their precaution in riding and driving, or other factors such as environment/road. This matter is governed in Law Number 22 the Year 2009 concerning Traffic and Road Transport, especially in Article 285 Paragraph (1). This article regulates technical requirements and roadworthiness in road transports running on the road. Trashy Vespas in Kediri city are considered contravening the rules outlined in the law, and they are often seen on the road. Law enforcers of the traffic unit in the Regency of Kediri have a responsibility to settle the issue. The implementation of the law as mentioned is not optimally implemented to settle the existing issue due to the lack of introduction of the regulatory provisions to the members of the public. The introduction is not given every year, and the last introduction was given only in 2019, involving only one representative from each community. A lack of representatives has made this introduction ineffective. Implementation of fine is not enforced accordingly, and this leniency seems to allow trashy Vespas to keep operating on the road. As a consequence, this problem has persisted for more than 15 years. This research aims to investigate, describe, and analyze legal enforcement according to the regulations in the implementation of law enforcement of Article 285 Paragraph (1) of Law concerning Traffic and Road Transports regarding trashy Vespas operating on the road in the Regency of Kediri. This research employed empirical-juridical methods and was conducted in the Traffic Unit Office in the Regency of Kediri. The research results have revealed the law enforcement in the case stated has not been optimally implemented. Keywords: law enforcement, traffic unit, Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road transport, trashy Vespas as transports 

Page 437 of 563 | Total Record : 5629

 435   436   437   438   439 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue