cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 437   438   439   440   441 
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG MASTERPLAN SMART CITY KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024 TERKAIT DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN SMART CITY DI KOTA MADIUN (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun) Salma Hanita Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salma Hanita Putri, Iwan Permadi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijayae-mail: hadiyantosalma@gmail.com   ABSTRAK Permasalahan yang terdapat dalam penelitian adalah adanya perbedaan antara aturan (das sollen) dalam hal ini adalah Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang Masterplan Smart City Kota Madiun Tahun 2019- 2024 dan kenyataan yang ada di lapangan (das sein). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh program pengembangan Smart City di Kota Madiun yang salah satunya dalam bentuk pembuatan Aplikasi online yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tidak dapat digunakan semaksimal mungkin atau bahkan tidak dapat diakses sama sekali oleh masyarakat karena kurangnya pengenalan dan sosialisasi Aplikasi online kepada masyakarat Kota Madiun. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang Masterplan Smart City Kota Madiun Tahun 2019-2024 dalam program pengembangan Smart City di Kota Madiun? (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang Masterplan Smart City Kota Madiun Tahun 2019-2024 dalam program pengembangan Smart City di Kota Madiun? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang dapat menggunakan dua teknik yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder dan penelitian terhadap kejadian nyata atau fakta-fakta di lapangan sebagai suatu data primer. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang Masterplan Smart City Kota Madiun Tahun 2019- 2024 dalam program pengembangan Smart City di Kota Madiun masih belum optimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya, dalam hal ini yang menjadi faktor pendukung meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana prasarana. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yakni faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kata Kunci: Implementasi, Smart City, Pelayanan Publik ABSTRACTThis research studies the differing issues between what is set forth in Mayor Regulation of Madiun Number 32 of 2020 concerning Smart City Masterplan in Madiun City 2019-2024 (das sollen) and what has taken place in real life (das sein). This topic departs from the development of Smart City in Madiun that involved the Communication and Informatics Agency developing an online application that lacks utilization and access by the locals. Departing from the above issue, this research investigates: (1) how are the regulation implemented in the development of the smart city in Madiun city? (2) what factors affect the implementation of the Mayor Regulation in the smart city development program? This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches that involve two research techniques studying legislation as the secondary data and factual events taking place in real life as the primary data. The research results reveal that the Mayor Regulation mentioned above has not been optimally implemented due to several factors such as law, law enforcers, infrastructure and facilities, the members of the public, and culture. Keywords: Implementation, Smart City, Public Services
KRIMINALISASI PERKOSAAN SUAMI TERHADAP ISTRI “MARITAL RAPE” DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Salsabil Afifah Fa’az
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salsabil Afifah Fa’az, Bambang Sugiri, Milda Istiqomah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: afifah1998salsabil@gmail.com  ABSTRAK Kriminalisasi terjadi pada rumah tangga salah satunya perkosaan suami terhadap istri “marital rape” karena dalam pernikahan dianggap istri punya suami sepenuhnya dan harus memenuhi kebutuhan suami termasuk berhubungan seksual, meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Akan tetapi dilain sisi, hal tersebut merupakan tindak pidana. Sehingga istri (korban) akan mendapatkan perlindungan untuk rehabilitasi. Tidak seorangpun termasuk suami boleh memaksakan kehendaknya pada orang lain, terutama istrinya. Karena setiap individu sama di mata hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yang bertujuan untuk memaknai isi kesesuaian atas ketentuan hukum yang berkaitan dengan ratiolegis terjadinya kriminalisasi perkosaan suami terhadap istri “marital rape’’ serta ruang lingkup pengaturan rancangan undang-undang dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Kata Kunci: Kriminalisasi, Marital Rape, Pembaharuan Hukum Pidana ABSTRACTMarital rape takes place in a married couple, in which a husband demands his biological need to have a sexual ntercourse nvolving coercion and sometimes violence against his wife. When this s the case, the wife positioned as the victim s usually urged to call for rehabilitation. Not a single person could coerce others to do something, especially to his wife. This follows the principle ‘everyone is equal before law’. Departing from this issue, this research employed normative-juridical methods and statutory approach aiming to give meaning to the relevance of the legal provisions as regards ratio legis of the marital rape and the scope of the bill regarding criminal law reform in Indonesia. Keywords: criminalization, marital rape, criminal law reform
URGENSI PENAMBAHAN KEJAHATAN ECOCIDE SEBAGAI WEWENANG INTERNATIONAL CRIMINAL COURT MELALUI AMANDEMEN STATUTA ROMA 1998 Septantia Dominicha Ponglabba
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Septantia Dominicha Ponglabba, Patricia Audrey Ruslijanto, Agis Ardhiansyah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: tiadominicha14@student.ub.ac.id ABSTRAK Kejahatan lingkungan yang menimbulkan kerusakan secara masif, meluas, dan berdampak untuk jangka waktu yang lama kepada manusia, atau yang dikenal juga dengan istilah ecocide memiliki karakter yang sama dengan kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi International Criminal Court (ICC). Meskipun telah banyak perjanjian lingkungan internasional, namun belum ada mekanisme peradilan yang mengikat untuk menangani kejahatan ecocide tersebut karena mayoritas perjanjian internasional yang bersifat law making treaties. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penambahan kejahatan ecocide sebagai wewenang ICC melalui amandemen Statuta Roma 1998, serta konsep pengaturan yang tepat dan konsekuensi hukum yang akan ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan terhadap 3 sumber hukum utama yaitu, Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, dan Statuta Roma 1998, yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analisis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kejahatan ecocide memiliki urgensi untuk segera dilakukan pengaturannya di bawah yurisdiksi ICC, karena adanya kesamaan karakteristik kejahatan ecocidedengan karakteristik kejahatan yang menjadi perhatian ICC. Pemilihan forum ICC dipilih karena sebagai pengadilan pidana internasional yang independen yang dapat mengadili orang perseorangan. Kata kunci: Kejahatan Ecocide, Amandemen Statuta Roma, International Criminal Court ABSTRACTEcocide is known as a crime triggering massive and extensive damage, posing prolonged impacts on human beings, where this crime has characteristics similar to other crimes under International Criminal Court (ICC) jurisdiction. Despite numerous treaties in an international scope, there has not been any binding judicial mechanism aiming to deal with ecocide since the majority of international treaties are categorized as law-making treaties. Therefore, this research aims to analyze the urgent necessity of registering ecocide as the authority of the ICC through the amendment to Rome statute 1998 and to find out the concept of proper regulations and the legal consequences raised. This is normative research employing conceptual and statutory approaches that refer to three legal bases: Stockholm Declaration 1972, Rio Declaration 1992, and Rome Statute 1998, all analyzed based on a descriptive analysis. The research result suggests that the ecocide should be immediately regulated under the jurisdiction of ICC due to the characteristics similar to the crimes watched by ICC, while the choice that falls to ICC is since the ICC is an independent international court that is eligible to handle an individual’s case. Keywords: ecocide as a crime, amendment to Rome Statute, International Criminal Court
Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Agdanida Salsabila Wira Trisya Kanha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agdanida Salsabila Wira Trisya Kanha, Bambang Sugiri, Milda Istiqomah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: agdanidasalsa@student.ub.ac.id ABSTRAK Perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture/NCB adalah konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di negara penganut sistem hukum common law, seperti Amerika Serikat. Tujuan penerapan asas ini yaitu agar upaya perampasan aset hasil tindak pidana, khususnya hasil korupsi telah secara maksimal dilakukan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Namun, penggunaan asas ini terhambat dikarenakan belum adanya kerangka regulasi yang menjadi dasar pijakan asas tersebut dan di antara para sarjana hukum pun masih terdapat pertentangan terkait efektivitas penggunaannya. Artikel ini menjelaskan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan dimasa mendatang dapat diatur dalam undang-undang perampasan aset dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan United Nations Convention Against Corruption, yang memungkinkan penerapan pembuktian terbalik oleh pelaku tindak pidana korupsi sejak tahap penyidikan demi terwujudnya prinsip follow the money dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, data sekunder menjadi data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas non-conviction based asset forfeiture/NCB dapat mengoptimalkan pemulihan aset dalam tindak pidana korupsi. Kata Kunci: non-conviction based asset forfeiture/NCB, perampasan aset, tindak pidana korupsi ABSTRACT The seizure of assets without sentencing, commonly termed as non-conviction-based asset forfeiture/NCB is the concept of returning money to the state, first developed in common law countries such as the US. This approach is intended to maximally confiscate assets gained from corruption crimes and to prevent any further problems in the future. However, the enforcement of this principle is often interrupted since there has not been any regulatory provision that serves as the stepping stone for this principle. Moreover, there have been some debates among legal scholars over its effectiveness. This article explains that the mechanism of non-conviction-based asset forfeiture could be governed in Law concerning Seizure of Asset under the mechanism equal to that in the provisions of the United Natiaons Convention Against Corruption which allows shifting burden of proof that the corruptor does from the start of the inquiry process to support follow-the-money principle in corruption eradication. This research employed normative-juridical methods with secondary data serving as the main research materials. The research result indicates that the implementation of non-conviction-based asset forfeiture/NCB could optimize the recovery of assets in corruption cases. Keywords: non-conviction-based asset forfeiture/NCB, seizure of asset, corruption
IMPLIKASI HUKUM PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS PASCA PENERAPAN ETLE (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) Studi Kasus Polres Kota Batu Angga Alim Prasetya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Angga Alim Prasetya, Prija Djatmika, Fachrizal Afandi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: anggaalim@student.ub.ac.id ABSTRACT This research studies measures taken by the government and police to tackle issues in traffic violations through the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (henceforth referred to as ETLE) in Batu city. ETLE is a breakthrough initiated by police to tackle traffic violation-related issues. ETLE is deemed to be effective and efficient in sanctioning drivers failing to comply with traffic regulations. This research is categorized as socio-legal research or field study, aiming to study current laws and to find out what takes place in society. empirical-juridical methods-based research investigates the implementation of in-action normative law in each occurrence in society. Maximum fines could be imposed to be in line with fast, practical, and affordable judicial principles which serve as the fundamental in investigating traffic violations following the implementation of ETLE. The results given by ETLE could also serve as evidence in compliance with Article 184 paragraph (1) of Criminal Code Procedure. This allows police to efficiently and effectively enforce ETLE that applies to current development. The evidence resulting from the implementation of ETLE could also serve as electronic evidence as in Article 272 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport ABSTRAK Upaya pemerintah dan aparat kepolisian dalam menanggulangi permasalahan tentang pelanggaran lalu lintas dengn cara menerapkan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) khususnya di Kota Batu. ETLE sebagai salah satu terobosan dari apparat kepolisian dalam menyikapi masalah yang timbul akibat pelanggaran lalu lintas, dimana cara kerja ETLE mengangap sangat efekti dan efisien dalam menindak para pengemudi yang tidak mematuhi peratura lalu lintas. Yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai permberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu. implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakatMelalui pemeriksaan perkara lalu lintas dengan memberikan denda maksimal terhadap para pelanggar lalu lintas sesuia dengan azas peradilan cepat, mudah, dan biaya ringan. Azas peradilan cepat, mudah dan biaya ringan sebagai dasar dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas pasca penerapan ETLE dengan sistem pemeriksaan secara efektif dan efisien. Hasil dari ETLE bisa dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 184 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).Sehingga kepolisian dalam penindakan ETLE ini implikasi hukumnya menjadi mudah, efektif, dan efisien karena hukum selalu bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Alat bukti ETLE bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti tersebut mengalami perluasan bahwa alat bukti ELE bisa dijadikan alat bukti elektronik pasal 272 UU No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
EFEKTIVITAS PASAL 23 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG (Studi kasus di BPBD kepanjen kabupaten Malang) Anna Brulita Tio Fani Salelenggu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anna Brulita Tio Fani Salelenggu, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJL. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fanisalelenggu@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Pasal 23 Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dengan studi Kasus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten malang Kepanjen. Pemerintah daerah Kabupaten Malang melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang penanggulangan bencana pemerintah bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana dimana kemudian dikatakan dalam Peraturan Daerah tersebut bahwa tugas dan fungsinya dilimpahkan kepada BPBD. Akan tetapi terjadi ketidaksinerginya antara peraturan BNBP dengan Peraturan Daerah Kabupaten malang Nomor 4 Tahun 2011 atau melalui kegiatan BPBD Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tersebut belum efektif, hal ini disebabkan tidak selarasnya peraturan tersebut apabila dibandingkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang peran serta lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kata Kunci: Efektivitas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Lembaga Usaha ABSTRACT This study aims to analyze the effectiveness of Article 23 of Regional Regulation No. 4 Year 2011 concerning Disaster Management in Malang Regency with a case study at the Regional Disaster Management Agency of Malang Regency (hereinafter referred to as “BPBD”), Kepanjen. The local government of Malang Regency through Regional Regulation No. 4 Year 2011 concerning disaster management, the government is responsible for disaster management where it is later stated in the Regional Regulation that the duties and functions are delegated to BPBD. However, there is a lack of synergy between regulations of BNBP and Regional Regulation of Malang Regency Number 4 Year 2011 or through the activities of BPBD of Malang Regency. This research used empirical legal research with a sociological juridical approach. From the results of this study, it can be seen that the Regional Regulation Number 4 Year 2011 has not been effective, this is due to the incompatibility of these regulations when compared to the Regulation of the Head of the National Disaster Management Agency Number 12 of 2014 concerning the role of business institutions in the implementation of disaster management. Keywords: Effectiveness, Regional Disaster Management Agency, Business Institution
IMPLEMENTASI PASAL 12 HURUF c UU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN TERHADAP PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR OLEH MASYARAKAT DIKABUPATEN SIJUNJUNG (Studi di UPTD KPHL Kabupaten Sijunjung) Astri Ivani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Astri Ivani, Lutfi Effendi, Daru Adianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: astriivani2@gmail.com ABSTRAK Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kabupaten Sijunjung . Penelitian ini terkait dengan Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kabupaten Sijunjung. Penulis menemukan adanya beberapa masalah terkait implementasi yang tidak sesuai dengan pasal 12 huruf c UU No 18 Tahun 2013 di Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis mengangkat rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana implementasi pasal 12 huruf c UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap penebangan hutan secara liar oleh masyarakat di Kabupaten Sijunjung? (2) Apa hambatan dalam implementasi pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap penebangan hutan secara liar oleh masyarakat di Kabupaten Sijunjung? (3) Bagaimana solusi yang dilakukan oleh UPTD KPHL Sijunjung dalam mengatasi maraknya penebangan hutan secara liar di Kabupaten Sijunjung? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis impelementasi pasal 12 huruf c tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan solusi yang dilakukan UPTD KPHL Kabupaten Sijunjung dalam mengatasi kegiatan penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder, serta teknik pengambilan data dengan wawancara, observasi langsung dan studi Pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat bahwa implementasi pasal 12 huruf c UU No 18 Tahun 2013 tidak efektif dikarenakan ditemui beberapan hambatan dalam implementasi pasal 12 huruf c UU No 18 Tahun 2013. Kata Kunci: Implementasi Pasal, Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, Penebangan liar ABSTRACT This research studies the issue regarding the implementation of prevention and eradication of forest destruction in the Regency of Sijunjung. The research has come to some research problems regarding the enforcement of Article 12 letter c of Law Number 18 of 2013 in the Regency of Sijunjung: (1) how is the implementation of Article 12 letter c of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction over illegal logging by the locals of the Regency of Sijunjung? (2) what are the impeding factors of the implementation of Article 12 letter c of Law Number 18 of 2013? (3) what solutions can be given by UPTD KPHL of Sijunjung to tackle the rise in illegal logging in the Regency of Sijunjung? This research aims to investigate and analyze the implementation of Article 12 letter c and the solutions given by UPTD KPHL of the Regency of Sijunjung to tackle illegal logging committed by the locals. This research employed empirical juridical methods and socio-juridical approaches requiring primary and secondary data sourced from interviews, direct observation, and library research. The research concludes that the implementation of Article 12 letter c of Law Number 18 of 2013 has been ineffective due to some hindrances. Keywords: implementation of article, prevention and eradication of forest destruction, illegal logging
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Aulidya Dardanella
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aulidya Dardanella, Milda Istiqomah, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dardanellaa@ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis diterapkannya sistem pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menganalisis perbandingan pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana gratifikasi berdasarkan hukum di negara Indonesia dan hukum di negara Singapura, dan menganalisis ada atau tidaknya resiko pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana gratifikasi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Adapun mengenai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisa dengan menggunakan 3 (tiga) metode penafsiran (interpretasi), yakni interpretasi autentik, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan dengan metode penelitian tersebut diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang penulis angkat yakni diperlukannya untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik yang memiliki sifat khusus, dikarenakan tindak pidana korupsi dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang luar biasa. Pembuktian terbalik inipun sejalan dengan yang diterapkan pada negara Singapura yang memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi di negaranya. Sehingga penerapan sistem pembuktian terbalik yang berlaku di Indonesia bukanlah merupakan pelanggaran terhadap HAM terdakwa dikarenakan terdakwa tetap mendapatkan kesempatan untuk membela dirinya. Kata kunci: Pembuktian terbalik, Gratifikasi, Hak Asasi Manusia ABSTRACT This research aims to analyze the ratio legis implemented in shifting burden of proof over gratuities as a crime according to law Number 20 of 2001 concerning Corruption, analyze the comparison between the regulatory provision concerning the shifting burden of proof over gratuities according to the legal system in Indonesia and that in Singapore, and analyze whether this shifting burden of proof risks human rights. This research employed normative-juridical methods, statutory, conceptual, and comparative approaches. The data consisted of primary, secondary, and tertiary materials analyzed using authentic, grammatical, and systematic interpretation. The research result indicates that the shifting burden of proof of specified nature is required recalling that corruption is committed in extraordinary ways. This system of proof is in line with what is enforced in Singapore with its commitment to eradicating corruption. Thus, the application of the proof system in Indonesia does not violate human rights since the defendant still has his/her right to defend himself/herself. Keywords: shifting burden of proof, gratuity, human rights
KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN TARIF MINIMUM ROYALTI HAK CIPTA ATAS LAGU DAN/ATAU MUSIK DALAM APLIKASI STREAMING MUSIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK Avianda Janenina Claudia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Avianda Janenina Claudia, Afifah Kusumadara, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: jeninavianda@gmail.com   ABSTRAK   Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum pengaturan tarif minimum royalti hak cipta atas lagu dan/atau musik dalam aplikasi streaming musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan komparasi ( comparative approach). Royalti merupakan imbalan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait atas penggunaan komersial karya ciptaan lagu dan/atau musik. Dalam Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, telah mengatur mengenai pemberian tarif royalti bagi 14 sektor layanan publik yang bersifat komersial, akan tetapi pemberian tarif minimum royalti bagi aplikasi streaming musik belum diatur lebih lanjut keadalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis mengenai kepastian hukum pemberian tarif minimum royalti pada aplikasi streaming musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.   Kata Kunci: Royalti, Aplikasi Streaming Musik     ABSTRACT This research aims to find out and analyze the legal certainty of regulating royalty minimum tariff of song and/or music copyrights on music streaming applications according to Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Song and/or Music Copyright Royalty Management. This research employed normative-juridical methods, statutory, and comparative approaches. The royalty is understood as a reward paid to the creator, copyright, and related right holder regarding commercial use of songs and/or music. The government regulation mentioned regulates royalty tariff given to fourteen commercial public service sectors, but minimum royalty tariff on streaming applications is not regulated in legislation. Departing from this issue, this research aims to analyze the legal certainty of minimum royalty tariff on music streaming applications according to Government Regulation Number 56 of 2021. Keywords: royalty, music streaming applications
ANALISIS PENGATURAN SYARAT-SYARAT POSISI DOMINAN BAGI PELAKU USAHA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SEBAGAI WUJUD KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSAINGAN USAHA Christine Mega Marpaung
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Christine Mega Marpaung, Sukarmi, M. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: christinemega11@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan syarat-syarat posisi dominan bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penulis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analisis (analytical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah mengatur terkait dengan syarat-syarat posisi dominan dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 25, namun dalam praktik dan kasus-kasus terdapat ketidakpastian hukum dalam memutus syarat posisi dominan. Seringkali putusan-putusan hanya berpacu pada 1 (satu) parameter saja dan tidak melihat parameter lainnya. Selain itu, tidak adanya kepastian mutlak tidaknya besaran pangsa pasar yang diatur dalam Pasal 25 untuk setiap pelaku usaha. Oleh karena itu, analisa pengaturan syarat posisi dominan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan hal yang sangat penting untuk dapat dianalisa agar baik dari Terlapor dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat tercapai kepastian hukum. Kata Kunci: Syarat-Syarat, Posisi Dominan, Kepastian Hukum ABSTRACT This research aims to analyze the requirements of dominant position for entrepreneurs according to Law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition based on normative-juridical methods, statutory, analytical, and case approaches. Law Number 5 of 1999 regulates these requirements, specifically in Article 1 point 4 and Article 25. However, some practices in real life reflect the absence of legal certainty in terms of decision over requirements of dominant position. Most decisions often refer to one parameter without comparing others. moreover, there has not been any absolute number of market shares regulated in Article 25 for entrepreneurs. Therefore, the analysis of regulating requirements of dominant position in law Number 5 of 1999 is considered essential to bring about legal certainty for both the reported party and Business Competition Supervisory Commission. Keywords: requirements, dominant position, legal certainty

Page 439 of 563 | Total Record : 5629

 437   438   439   440   441 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue