cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 434   435   436   437   438 
DASAR PENUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP ANAK TERDAKWA KURIR TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI JAMBI) Erlangga Aditya Wicaksana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Erlangga Aditya Wicaksana, Setiawan Noerdajasakti, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: erlangga9836@gmail.com  ABSTRAK Dalam penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai tindak pidana anak yang menjadi kurir Narkotika yang membahas mengenai dasar penuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa anak kurir narkotika. Pemilihan judul ini dilatar belakangi yang dimana Jaksa Penuntut umum memberikan tuntutan yang cukup tinggi terhadap anak terdakwa kurir tindak pidana narkotika. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan yang diangkat dalam skripsi ini  adalah sebagai berikut : (1) Apa dasar penuntutan yang melatar belakangib jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak terdakwa Kurir Tindak Pidana Narkotika (2) Apa kendala jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa anak kurir Tindak Pidana narkotika?. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengggunakan metode pendekatan Yuridis Sosioligis. Sumber data primer dan sekunder diperoleh dari penulis akan dianalisis dengan dilakukannya melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh secara langsung dari objeknya dengan cara melakukan studi lapangan dengan wawancara kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut.Kata Kunci: Anak, Narkotika, Tuntutan ABSTRACT This research studies the issue regarding a juvenile criminal offense, involving a child serving as a narcotic transporter. This research topic departs from a heavy charge filed by General Prosecutors against the child concerned. From the above issue, this research involves two research problems: (1) what is the basis of the charge filed by the general prosecutors against the child concerned? (2) what factors hamper the charge filed by the general prosecutors against the child? this research employed an empirical method and socio-juridical method. Primary and secondary data were obtained and analyzed. Library research involved direct observation and interviews with general prosecutors dealing with the case. Keywords: child, narcotic, charge
KEWENANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TERKAIT PENEGAKAN SANKSI DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG JABATAN Finuscia Sandra Pratiwi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Finuscia Sandra Pratiwi, Shinta Hadiyantina, Lutfi EffendiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJL. MT Haryono No 169, Malang,e-mail: fnusciasandra@gmail.com ABSTRAK Salah satu masalah yang dihadapi birokrasi di Indonesia adalah pelanggaran disiplin yang dilakukan Aparatur Sipil Negara yaitu Menyalahgunakan wewenang. Maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga seharusnya dengan adanya upaya pemerintah tesebut dapat membuat fenomena ini semakin berkuang, bukan makin bertambah. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dalam hal ini memiliki kewenangan dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara. sehingga, penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan langsung di Badan Kepeawaian Daerah Kabupaten Gresik dengan melakukan wawancara tentang Kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik terkait Penegakan Sanksi Disiplin Aparatur Sipil Negara Yang Menyalahgunakan Wewenang Jabatan.Kata Kunci: Kewenangan, Aparatur Sipil Negara, Menyalahgunakan wewenang ABSTRACT One of the issues faced by bureaucracy in Indonesia is the abuse of power by the state apparatus. To tackle this issue, Law Number 5 of 2014 concerning State Apparatus and Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servants is put in place to reduce this issue. The employment agency in the Regency of Gresik is authorized to prevent any potential violations by state apparatus. From this issue, this research employed empirical-juridical research methods. Interviews were conducted with the parties in the employment agency of the Regency of Gresik to find out about the authorities of the employment agency regarding sanctions imposed on civil apparatus that is found having abused the power.Keywords: authority, civil apparatus, power abuse
AKUISISI PT. BANK BUKOPIN TBK. (BBKP) OLEH KB KOOKMIN BANK BERDASARKAN PRIVATE PLACEMENT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT Intan Faradiba Ayrin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Intan Faradiba Ayrin, Sukarmi, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: intanfaradiba@student.ub.ac.id ABSTRAK Tujuan dari karya tulis ini adalah 1) Untuk mengkaji serta menganalisis apakah praktek akuisisi PT. Bank Bukopin Tbk. Oleh KB Kookmin Bank telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuisisi dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat 2) Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana dampak dari praktek akuisisi PT. Bank Bukopin Tbk. oleh KB Kookmin Bank terhadap praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan (statute approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti dan metode Pendekatan Kasus (Case Approach) merupakan Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Sumber hukum yang digunakan sebagai rujukan yaitu “Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan, dan Pengambilalihan Badan Usaha yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat,dll”. Dan hasil dari penelitian disimpulkan bahwa praktek akuisisi PT. Bank Bukpin Tbk. oleh KB Kookmin Bank setelah dinilai menggunakan 5 aspek penilaian KPPU, bukan termasuk kegiatan yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan terhadap persaingan usaha.Kata Kunci: Akuisisi, Bank, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ABSTRACTThis research aims to study and analyze (1) whether the practices of acquisition of PT. Bank Bukopin Tbk by KB Kookmin Bank complies with the acquisition principles as in Law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and (2) the impacts of this acquisition as regards the monopolistic practices and/or unfair business competition. This research employed normative-juridical methods, statutory and case approaches, where the former deals with the regulations and laws related to the issues studied, while the latter requires the analysis of the legal cases faced. The materials involved Law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Government Regulation Number 28 of 1999 concerning Merger, Consolidation, and Bank Acquisition, Government Regulation Number 57 of 2010 concerning Merger or Consolidation, and Acquisition of Legal Entity possibly leading to monopolistic practices and unfair business competition, and many more. The research results revealed that the acquisition referred to five aspects of assessment of Business Competition Supervisory Commission (KPPU), and this acquisition had no potential of sparking unfair business competition or monopolistic practices and no parties were negatively affected. Keywords: acquisition, bank, monopolistic practices and unfair business competition 
IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT (4) PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 03/PRT/M/2013 TENTANG KRITERIA PEMBUATAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS) DI SURABAYA Mohammad Rizqi Fahrian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohammad Rizqi Fahrian, Agus Yulianto, Amelia Ayu ParamithaFakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: rizqifahrian0@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang kriteria pembuatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Surabaya dan mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembuatan tempat penampungan sementara (TPS) sementara yang tidak sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Jenis penelitian ini ialah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai implementasi Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara penelitian langsung ke lokasi penelitian yaitu Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Surabaya dengan melakukan wawancara kepada petugas kebersihan, pengguna jalan dan pedagang sekitar. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan teori hukum sesuai objek penelitan dan berkenaan dengan pelaksaan hukum yang ada di masyarakat berkenaan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa implementasi Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tidak diimplementasikan secara keseluruhan di TPS Siwalankerto Surabaya seperti luas yang melebihi ketentuan, penempatan mengganggu estetika jalan dan lalu lintas sehingga menimbulkan dampak berupa kemacetan, ketidaknyamanan pengguna jalan serta bau sampah yang menyengat.Kata kunci: Implementasi, Peraturan Menteri Tempat Penampungan Sementara (TPS) ABSTRACTThis research aims to find out the implementation of Article 20 paragraph (4) of the Regulation of Minister of Public Work Number 03/PRT/M/2013 concerning criteria of the development of temporary dumping ground (henceforth referred to as TPS) in Surabaya and the impacts raised from this development not complying with the criteria set. This research was conducted based on empirical juridical methods, involving direct observation to get the data regarding the implementation of Article 20 Paragraph (4) of the Regulation of the Minister of Public Work as mentioned above. The direct observation took place in a temporary dumping ground in Surabaya, involving an interview with garbage collectors, road users, and street hawkers. The data analysis constitutes qualitative-descriptive methods, revealing the legislation regarding the legal theory that has a bearing on law enforcement in society. The research result concludes that Article 20 mentioned is not effectively implemented in the TPS of Siwalankerto Surabaya, where the width of the dumping ground space exceeds what is set in the regulatory provision, the location interrupts the road traffic, causing traffic congestion and discomfort of the road users, and the unpleasant smell also comes as a problem for the people around the site.Keywords: implementation, Minister Regulation regarding temporary dumping ground
ANALISIS TERHADAP MEKANISME PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN UNTUK PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 Muhammad Adjie Sentono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Adjie Sentono, Tunggul Anshari Setia Negara, Ria Casmi Arrsa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: adjisentono_@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diduga melakukan tidak pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014. Mekanisme tersebut mensyaratkan adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Presiden (izin Presiden) sebagaimana tertuang dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Mekanisme tersebut merupakan permasalahan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) serta terdapat ketidaklengkapan norma didalamnya. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum tata negara, asas hukum administrasi negara, serta sistem peradilan pidana terpadu. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Selain itu, teknik penelusuran bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Sedangkan, teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan metode SWOT. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dan dianalisis bahwa mekanisme sebagaimana tertuang dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 merupakan bentuk perluasan hak imunitas yang bertentangan dengan prinsip checks and balances, konsep izin dalam Hukum Administrasi Negara, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Selain itu, mekanisme tersebut juga berpotensi menghambat penyidikan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu.Kata Kunci: Pemanggilan, Permintaan Keterangan, Izin Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Tindak Pidana ABSTRACT This research aims to find out the mechanism of summoning and information provision prior to inquiries involving a member of the House of Representatives (DPR) allegedly committing a criminal offense following Constitutional Court Decision Number 76/PUU-XII/2014. This mechanism requires a written agreement issued by a President (Presidential Permit) as set forth in Article 245 paragraph (1) of Law Number 17 of 2014 concerning People Consultative Assembly (MPR), DPR, Regional Representatives (DPD), and Regional House of Representatives (DPRD), as amended to Law Number 13 of 2019 concerning the Third Amendment to Law Number 17 of 2014 concerning MPR, DPR, DPD, and DPRD (UU MD3). This mechanism is seen as a legal issue since it contravenes the 1945 Indonesian Constitution, and the norms inside it are incomplete. This research employed statutory and conceptual approaches and normative-juridical methods that observed legislation, the principles of constitutional law, the principles of administrative law, and an integrated criminal judicature system. Legal materials were obtained from library research. The data were further analyzed based on grammatical, systematic, and SWOT interpretations. The research concludes that the mechanism as discussed represents the extension of immunity right contravening the principles of check and balance, the permit concept of state administrative law, and general principles of good governance. Furthermore, the mechanism tends to hamper enquiries as part of an integrated criminal judicature system. Keywords: summoning, information provision, presidential permit, member of DPR, criminal offense 
PROSES PERSIDANGAN ONLINE MELALUI SARANA VIDEO CONFERENCE SEBAGAI BENTUK PEMERIKSAAN SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU Rachmad Yudha Ardhiansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rachmad Yudha Ardhiansyah, Prija Djatmika, Ardi FerdianFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169, Malange-mail: yudha391@gmail.com ABSTRAKDengan ketidakjelasan makna persidangan terbuka untuk umum dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP apabila dikaitkan dengan proses persidangan melalui video conference yang muncul sebagai dampak perkembangan teknologi komunikasi. Hal tersebut terlihat dalam pengaturan yang berbeda pada persidangan Habib Rizieq Shihab yang disiarkan penuh melalui media elektronik sedangkan persidangan I Gede Ari Astina alias JRX dan beberapa kasus lainnya mendapatkan pembatasan untuk disiarkan secara langsung. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah makna dari pemeriksaan terbuka untuk umum pada Pasal 153 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dapat diterapkan juga melalui media video conference? (2) Bagaimana batasan serta aturan yang tepat untuk proses persidangan melalui media video conference dalam sistem peradilan pidana terpadu? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis dengan melihat perundang-undangan, buku dan literatur hukum, jurnal, hasil penelitian dan hasil pemikiran para ahli serta dari artikel maupun contoh dokumentasi proses persidangan online melalui video conference yang digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta menjadi objek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu: (1) Pemeriksaan terbuka untuk umum dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dapat diartikan juga disiarkan langsung melalui video conference. (2) Pembatasan yang tepat untuk permasalahan siaran langsung proses persidangan melalui video conference meliputi tidak boleh berbuat gaduh selama persidangan, memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik, pembatasan siaran langsung pada tahap pembuktian, dan siaran langsung hanya pada kasus-kasus tertentu.Kata kunci: proses persidangan online, pemeriksaan sidang terbuka untuk umum, sistem peradilan pidana terpadu ABSTRACTThere is the ambiguity of the definition of open adjudication between that outlined in Article 153 paragraph (3) of Criminal Code Procedure and the practice of online adjudication on a video conference following technological development. This is reflected in the adjudication of Habib Rizieq Shihab that was widely broadcast on electronic media, contrary to the adjudication against I Gede Ari Astina aka JRX, and some other cases that were restricted. Departing from this ambiguity, this research studied several problems: (1) is the definition of open adjudication as intended in Article 153 paragraph (3) of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Code Procedure also applicable to the adjudication on a video conference? (2) what scopes and restrictions are involved in the process of adjudication on a video conference in an integrated system of criminal adjudication? To answer the above issues, this research employed normative-juridical methods, statutory, and conceptual approaches. The research data constituted primary and secondary materials analyzed with grammatical and systematic interpretations based on laws, books, legal literature, journals, previous research results, experts’ notions, articles, and video documentation of online conferences. The research result reveals that (1) open adjudication as intended in Article 153 paragraph (3) as mentioned above could also be defined as an adjudication held online on video conference and accessible for the public, while (2) the restrictions during the adjudication involve the prohibition of keeping the process quite without any interruption of unnecessary noise, attention to journalistic principles, closed section of evidence presentation, and live adjudication is held only for certain cases.Keywords: online adjudication, judicial investigation open for the public, integrated system of criminal adjudication
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KREDITUR ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI DEBITUR DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE Rini Puspa Dewi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rini Puspa Dewi, Yuliati, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT Haryono No.169 Malang e-mail: rinipuspa288@gmail.com   ABSTRAK Pada tulisan ini, penulis mengangkat permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana bagi kreditur atas penggunaan data pribadi debitur dalam transaksi pinjaman online. Dipilihnya tema ini oleh penulis dilatarbelakangi oleh munculnya permasalahan penggunaan data pribadi debitur pada pinjaman online tanpa adanya persetujuan dari pihak yang mempunyai data. berdasarkan latar belakang tersebut ,penulis mengangkat beberapa rumusan masalah yaitu Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi kreditur yang melakukan tindakan penjualan data pribadi debitur dalam transaksi pinjaman online dan Bagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam melindungi data pribadi debitur pada transaksi pinjaman online?. Selanjutnya, penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, dokumentasi, dan sumber internet dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis atau interpretasi logis. Dari hasil penelitian dengan metode yang digunakan di atas, penulis menemukan jawaban  atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu belum adanya pertanggungjawaban pidana untuk pelanggaran penggunaan data pribadi debitur di dalam pinjaman online karena belum ada aturan yang mengatur hal tersebut sebagai suatu tindak pidana sehingga sesuai dengan asas legalitas maka perbuatan ini belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan Peraturan otoritas jasa keuangan sudah memberikan beberapa perlindungan untuk menekan pelanggaran yang ada pada transaksi ini dengan cara memberikan sanksi administratif kepada perusahaan/ pihak penyelenggara yang melanggar begitu pula dengan beberapa peraturan lainnya yang juga memberikanperlindungan yang sama. Kata Kunci: Pinjaman Online, Data Pribadi, Pertanggung jawaban Pidana ABSTRACT This research topic departs from an issue arising regarding the use of debtors’ data in online loan transactions without the consent of data owners. From this problem, this research aims to study what criminal liability the creditors have in using the data of debtors in online loan transactions and how Regulation of Financial Services Authority Number 77/POJK.01/2016 concerning Information and Technology-based Loan Services protects the personal data of debtors in online loan transactions. With normative-juridical methods and statutory approach, this research involved the study of primary, secondary, and tertiary data obtained from library research, documentation, and some other sources online. The data were further analyzed based on systematic and logical interpretations. The research reveals that there is no criminal liability over the use of personal data of debtors in online loan transactions since there is no regulation confirming that this act is considered a criminal offense. Moreover, the Financial Services Authority also has taken some measures to reduce this violation by imposing some administrative sanctions on companies/service providers concerned and by enforcing other similar regulations to protect the parties concerned. Keywords: online loan, personal data, criminal liability
IMPLEMENTASI PASAL 15 PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTTIF (STUDI KASUS DI KOPI KENANGAN DAN KOPI LOJIK) Shafa Shabrina Kamila
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Shafa Shabrina Kamila, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: shabrinakml@yahoo.co.id   ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pentingnya pelaksanaan suatu pasal di masyarakat terkait dengan aturan di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah DKI Jakarta, bagaimana penerapan Pasal 15 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 51 Tahun 2020 di masyarakat dan pelaku usaha yang melaksanakan kegiatannya pada masa PSBB ini. Penerapan pasal tersebut diliat dari 5 aspek menurut Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto yaitu Faktor Hukum, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas Pendukung, Masyarakat, dan Kebudayaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Pasal 15 Pergub DKI Jakarta No 51 Tahun 2020 kurang berjalan dengan baik di masyarakat serta kurang meratanya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum dalam sistem kehidupan nyata. Kata Kunci: Pembatasan Sosial Berskala Besar, Implementasi, Penerapan, Pelaksanaan, Penegakan Hukum ABSTRACT This research aims to analyze the importance of the implementation of an article in society regarding lockdown in place in Jakarta, and how Article 15 of Governor Regulation of Jakarta Number 51 of 2020 is implemented in society, and how business people carry out their business activities during the lockdown. The implementation of the article is viewed from five aspects according to the theory of Law Enforcement introduced by Soearjono Soekanto, constituting law enforcer, infrastructure, facilities, the member of the public, and culture. The research results show that Article 15 of Governor Regulation of DKI Jakarta Number 51 of 2020 is not appropriately implemented in society, and the law has not been equally implemented in society. this research employed empirical-juridical research methods and socio-juridical approaches that identified and conceptualized the law in real life. Keywords: lockdown, implementation, law enforcement
PELAKSANAAN PASAL 10 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN (Studi di Museum Singhasari Malang) Wardhah Nur Fadhilah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wardhah Nur Fadhilah, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: wardhahnf@gmail.com   ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan yang dilatar belakangi oleh kebijakan Bupati Malang dengan tujuan perencanaan dan pengembangan terkait penyelenggaraan kepariwisataan yang secara teknis diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Pasal tersebut mengatur bentuk upaya pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Malang yang berisi sebagai berikut: 1) Perencanaan dan pengembangan terhadap pelaksanaan pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terpadu dengan sektor lain. 2) Perencanaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang sebagai lembaga pelaksana sudah menjalankan peraturan terkait namun masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Museum Singhasari? (2) Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Museum Singhasari dan bagaimanakah cara penanggulangannya? Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis. Data primer dan sekunder yang penulis analisis menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan, wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dan diintepretasikan dengan memberi kesimpulan sesuai dengan permasalahan. Berdasarkan penelitian kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan di Museum Singhasari Malang belum berjalan dengan baik dan optimal karena terhambat oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Penulis memperoleh jawaban bahwa pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan di Museum Singhasari mempunyai kendala yakni faktor internal pengelola, faktor geografis, faktor masyarakat sekitar, kurangnya promosi, tidak jelasnya konsep, dan faktor pendanaan.Kata Kunci: Implementasi, Penyelenggaraan Kepariwisataan, Pariwisata, Museum ABSTRACT This research departs from the policy set by the Regent of Malang regarding the planning and development in tourism, as technically governed in Article 10 of Local Regulation of the Regency of Malang Number 10 of 2013 concerning Tourism Management. This article governs the measures taken to develop tourism in the Regency of Malang, constituting: 1) planning and development of tourism integrated with other sectors. 2) the planning and development as intended in Paragraph (1) involve the planning of the development in industries constituting tourism, tourist destinations, marketing, and tourism organizations. The tourism and Cultural Agency of the Regency of Malang as an implementing unit has implemented the related regulatory provision although it is not yet optimal. Departing from the above background, this research investigates: (1) how is Article 10 of Local Regulation of the Regency of Malang Number 10 of 2013 concerning Tourism Management in Museum Singhasari implemented? (2) what factors impede the local government of the Regency of Malang in implementing Article 10 as mentioned, and what solutions can be given? This research employed empirical-juridical methods and a socio-juridical approach. Primary and secondary data were analyzed based on analysis technique and qualitative-descriptive methods by elaborating the data obtained from field observations, interviews, and library research, followed by the analysis and interpretation of the data by drawing a conclusion according to the issues studied. The research came to the conclusion implying that the tourism management in Singhasari Museum of Malang has not been appropriately and optimally implemented due to several internal or external factors, where the former factors involved geographical and social factors, coupled with the lack of promotion, unclear concepts, and funding. Keywords: implementation, tourism management, tourism, museum 
PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN (RECOGNITION AND ENFORCEMENT) EKSEKUSI HARTA PAILIT DALAM PUTUSAN KEPAILITAN TRANSNASIONAL PENGADILAN NIAGA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Zahra Sartika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zahra Sartika, Yuliati, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl MT Haryono 169 Malang e-mail: zsartika@student.ub.ac.id  ABSTRAK Era Globalisasi memudahkan bagi seorang pelaku usaha untuk bertransaksi dengan berbagai pelaku usaha lainnya yang berasal dari berbagai negara asing. Hal ini kemudian menjadi sebuah permasalahan ketika Perusahaan Asing tersebut tak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga kemudian dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia. Pada kenyataannya, eksekusi atas harta milik Debitor pailit yang berada di luar wilayah Indonesia akan menjadi rumit karena melibatkan Pengakuan dan Pelaksanaan dari Putusan Pengadilan negara asing di wilayah kedaulatan suatu negara, bukan hanya karena negara yang bersangkutan tidak mau mengakui kekuasaan eksekutif dan absolut lain selain dirinya, namun juga karena terdapat perbedaan hukum antara Indonesia dan negara yang bersangkutan. Skripsi ini akan menggunakan metode Yuridis-Normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Kata Kunci: Kepailitan Lintas Batas, Pengakuan dan Pelaksanaan, Yurisdiksi ABSTRACT Globalization is making it easier for a businessman to do a transaction with other businessmen from all over the world. This would later become a problem when the Foreign Company couldn’t fulfil their obligation to their investors, eventually leading for the said Foreign Company to be announced as insolvent by the Indonesian Court of Commerce. However, the execution of Debtor’s assets outside of Indonesia is complicated because it involves the Recognition and Enforcement of another country’s jurisprudence in another country’s sovereignty, not only because a country wouldn’t want to admit other absolute and exclusive authority other than their own, but also due to the legal gap that could possibly exist between Indonesia and another countries. This thesis will be written in the Juridical-Normative method, while using the statute approach and case approach method. Keywords: Cross Border Insolvency, Recognition and Enforcement, Jurisdiction  

Page 436 of 563 | Total Record : 5629

 434   435   436   437   438 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue