cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 436   437   438   439   440 
MASS DATA COLLECTION: PERLINDUNGAN DATA REKAM MEDIS OLEH BPJS KESEHATAN DITINJAU MELALUI ASAS LEGALITAS Jeremya Chandra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jeremya Chandra, Shinta Hadiyantina, Dewi CahyandariFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169, Malang e-mail: jeremyachandra@student.ub.ac.idjeremyachandra@gmail.com   ABSTRAK Data kesehatan adalah data sensitif yang berisi informasi kesehatan seseorang. Pengungkapan informasi kesehatan berkaitan langsung dengan kompetensi seseorang. Pemilik data yang datanya medisnya terbuka juga kemungkinan besar mendapatkan stigma dan diskriminasi dari lingkungan. Indonesia memiliki beberapa regulasi yang mengatur perlindungan data rekam medis, tetapi peraturan tersebut tidak secara komprehensif mengatur hak-hak subjek data. Indonesia memiliki asuransi kesehatan nasional yang dinamakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk beroperasi BPJS diberikan legitimasi untuk mengakses rekam medis, tetapi dasar legitimasi tersebut tidak meenyebutkan BPJS secara eksplisit. Istilah yang digunakan hanyalah “badan hukum”. Kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik yang memiliki kewenangan akses terhadap rekam medis juga mendatangkan beberapa permasalahan. Selain tidak ada aturan perlindungan data yang komprehensif. Data tersebut juga kemungkinan besar dapat dieksploitasi karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara negara dan individu. Penelitian ini melihat potensi penyalahgunaan data oleh negara dan memberikan alternatif penyelesaian masalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berfokus pada kepentingan individu dan menjamin hak-hak subjek data secara penuh. Kata kunci: Rekam Medis, BPJS, Perlindungan Data ABSTRACTHealth medical report is quite a sensitive piece of information regarding the health conditions of an individual. This information is directly related to the competence of an individual. The data owners whose medical record is accessible by certain parties may also be at risk of stigma and discrimination in their society. Indonesia has several regulations governing the protection of medical records, but these regulations do not comprehensively govern the rights of the subjects of the data. Indonesia has national health insurance known as BPJS that is authorized to access medical records but it does not clearly mention the authority given regarding the legitimation; it only refers to the term ‘legal entity’. The position of the BPJS as the public legal entity that holds the authority to access medical records also leads to several issues, and no comprehensive data protection is given. The data known is prone to exploitation due to overlapping authorities among individuals. This problem can be resolved through legislation, focusing mainly on individual interest and a comprehensive guarantee of the rights of the data subjects. Keywords: medical record, BPJS, data protection
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi Di Kota Malang) Kansa Nabila Quratuain
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kansa Nabila Quratuain, Ratih Dheviana Puru H., Syahrul SajidinFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT Haryono No. 169 Malange-mail: kansanabila14@gmail.com ABSTRAK Pekerja/buruh perempuan kerap kali berada di kondisi yang merugikan dirinya. Pekerjaan mereka yang di mulai pada malam hari ini mengakibatkan rentannya gangguan terhadap keamanan, keselamatan, dan kesehatan yang menimpa pekerja/buruh perempuan. Perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dimaksudkan untuk mengakomodir pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari agar mereka mendapatkan hak-haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis terkait implementasi perlindungan hukum pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap pekerja/buruh perempuan yang bekerja di tempat hiburan malam di Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang kemudian menggambarkan data data yang telah terkumpul dan kemudian diperoleh kesimpulan secara umum tentang keadaan sebenarnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa, Implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yang bekerja di tempat hiburan malam di Kota Malang, tidak sepenuhnya efektif dilaksanakan terhadap pekerja/buruh perempuan khususnya Lady Companion pada tempat hiburan karaoke di Kota Malang.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Hiburan Malam ABSTRACTFemale workers/labors often have a position that sets them as aggrieved individuals at work. The work that requires them to start working at night may put them at risk that causes problems to their security, safety, and even their health. The legal protection governed in Article 76 of Law Number 13 the Year 2003 is intended to give female workers working at night access to their rights. This research aims to find out, identify, and analyze the implementation of legal protection as outlined in Article 76 of Law Number 13 the Year 2003 relating to female workers/labors working at nightclubs in Malang city. This research was conducted based on a socio-legal approach and socio-juridical approach. The legal materials used were analyzed using descriptive and qualitative techniques that described all the collected data to draw a general conclusion about the real situation. The research result reveals that the legal protection given to these vulnerable women working as lady companions in Malang is not entirely effective.Keywords: legal protection, female workers, nightclubs
PENEGAKAN SANKSI HUKUM ADMINISTRATIF DALAM PENANGANAN PANDEMI VIRUS CORONA 2019 PADA PELAKU USAHA DI KOTA MALANG (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Malang) Laura Aurellya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laura Aurellya, Istislam, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: lauraaurellya@student.ub.ac.id  ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini, yang penulis bahas adalah mengenai penanganan pandemi virus corana 2019 dalam hal ini mengenai penegakan sanksi administrasi yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Malang. Penelitian ini dilatarbelakangi dari Kebijakan Lockdown, himbauan untuk melakukan Social Distancing, himbauan untuk melakukan Physical Distancing, pemakaian masker, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan adanya kewajiban dalam yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dalam hal ini penulis akan mengangkat 2 rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini, yakni mengenai: 1) Bagaimana Penegakan sanksi administrasi dalam penanganan pandemi covid 19 ini? dan; 2) Apa saja hambatan dan solusi dalam penerapan sanksi administratif pada pelaku usaha dan pengunjung yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini? Permasalahan tersebut penulis kaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data menggunakan data primer yang dilakukan Penulis dengan wawancara langsung dengan narasumber di Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Malang dan data sekunder yang dilakukan penulis mencari peraturan perundang-undangan dan teori para ahli. Teknik memperoleh data dilakukan oleh Penulis dengan cara wawancara, studi lapang, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yang dilakukan oleh penulis ini, dapat disimpulkan bahwa, dalam Penerapan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar dan pelanggar yang tidak memakai masker dan tidak melakukan physical distancing sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, dan penerapan sanksi pada pelanggar protokol kesehatan tidak memiliki unsur berlebihan yang merugikan pada pelanggar. Serta memiliki nilai efektif karena menghasilkan efek jera para pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kata kunci: Penerapan Pemberian Sanksi, Hukum Administrasi, Pelanggaran Pelaku Usaha ABSTRACTThis research discusses how Covid 19 is dealt with to enforce an administrative measure taken as a sanction by the Civil Service Police Unit of the Local Government of Malang city. This research departs from the lockdown policy in place, suggesting people perform social distancing, physical distancing, put on masks, and abide by Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Major Lockdown. Regarding the Government Regulation as mentioned above and Presidential Decree Number 7 of 2020 concerning Task Force of Acceleration of Corona Virus 2019 Handling, this research focuses on the two following problems: 1) how is administrative sanction regarding the handling of Covid 19 imposed?; and 2) what are the impeding factors in and the solutions to the imposition of administrative sanction among entrepreneurs and customers failing to abide by the health guidelines during the pandemic? The problems concerned were studied based on empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. The primary data were obtained from interviews with the representatives of the police unit of Malang city, while the secondary data were taken from legislation and expert theories. Field observation and library research were also carried out. The research concludes that the sanctions imposed on those not putting their masks on and not implementing physical distancing according to the policy in place will not inflict any serious impacts that harm violators, but they are effective to deter the violators so that they are not to repeat the same mistakes. Keywords: sanction imposition, administrative law, violation by entrepreneurs
EFEKTIVITAS KEWAJIBAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI JAWA TIMUR MEMPEKERJAKAN PENYANDANG DISABILITAS (Studi Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Malang) Varisa Damayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Varisa Damayanti, Budi Santoso, Syahrul SajidinFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malang,e-mail: varisadamayanti@student.ub.ac.id ABSTRAK Permasalahan terkait dengan kewajiban bagi Badan Usaha Milik Daerah mempekerjakan penyandang disabilitas telah diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yaitu pada pasal 25 ayat (3) dimana Badan Usaha Milik Daerah Wajib mempekerjakan penyandang disabilitas sebesar 2% dari total keseluruhan jumlah pekerja yang ada. Penelitian inibermaksud untuk mengetahui efektivitas kewajiban Badan Usaha Milik Daerah mempekerjakan penyandang disabilitas, beserta hambatan yang dialami, juga solusi untuk mengatasi hambatan yang ada. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian penulis yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang, Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang. Jenis dan Sumber data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Untuk pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dengan teknik analisis data deskripif kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pada kedua BUMD yang diteliti oleh penulis menunjukkan bahwa belum dilaksanakannya kewajiban untuk kuota khusus dan jalur perekrutan khusus untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sebesar 2% dari total keseluruhan pekerja. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor dimana belum dilaksanakannya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Pengawas Ketenagakerjaan Jawa Timur secara optimal, yang mana di dalamnya juga terdapat kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan, hal tersebut juga dikarenakan jumlah pengawas yang minim. Selain itu belum dilaksanakannya tugas dan kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kota Malang untuk memberikan laporan hasil kinerja sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Di sisi lain, Dinas Sosial nyatanya belum melakukan sinergi dalam bentuk kerjasama apapun dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Malang untuk dapat mengoptimalkan terwujudnya kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas.Kata Kunci: Efektivitas, Badan Usaha Milik Daerah, Penyandang Disabilitas ABSTRACTHiring people with disabilities by Regional-Owned Enterprises is regulated in Local Regulation of East Java Article 25 Paragraph (3), suggesting that the Regional-Owned Enterprises can employ people with disabilities not more than 2% of the total employees in the company. This research aims to find out the effectiveness of the responsibilities of the Regional-Owned Enterprises regarding the employment of the disabled, the hampering factors, and the solutions to the existing problems. With empirical-juridical methods and socio-juridical approaches, this research was conducted in the Labor Agency of Malang, Social, Woman Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Agency (DinsosP3AP2KB) of Malang city, Rural Bank of Tugu Artha Sejahtera, and a slaughterhouse in Malang city. The data were obtained from interviews, documentation, and library research. Samples were taken based on purposive sampling, where the data were analyzed descriptively and qualitatively. The research reveals that the regional-owned enterprise was found failing to comply with the regulation requiring the 2% of hired people with disabilities of the total employees in a company due to several factors, one of which is lack of control, training, and supervision by employment services. Moreover, there has not been any authority of the labor agency of Malang to submit the report of the performance as a reference of evaluation of the work performed. On the other hand, the social agency has not performed any cooperation with the labor agency in Malang city, causing the execution of the responsibility to employ people with disabilities to be less optimal.Keywords: effectiveness, regional-owned enterprises, people with disabilities
IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIADAAN INFORMASI DALAM PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI KOTA MALANG (Studi di Kota Malang) Lalu Muhammad Nuki Pratama Hadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lalu Muhammad Nuki Pratama Hadi, Yuliati, Shinta Puspitasari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: lalumuhammadnuki11@gmail.com  ABSTRAK Skripsi ini mengangkat permasalahan Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Atas Ketidaan Informasi Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Malang. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya larangan pasal tersebut yang juga menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud, tetapi dalam kenyataanya masih banyak pelaku usaha memperdagangkan pakaian impor bekas yang tercemar tanpa informasi yang benar. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengagkat rumusan masalah : (1) Bagaimana implementasi pasal 8 ayat 2 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai larangan perdagangan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar terhadap pelaku usaha di kota Malang? (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen terhadap praktik perdagangan pakaian impor dalam mewujudkan perlindungan kepada konsumen?. Kemudian penulis meggunakan metode yuridis empiris. Skripsi ini didasarkan pada teori Implementasi menurut George.C.Edward III (1980), dan dasar hukum Pasal 7 huruf (b) , 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor. Hasil yang di peroleh mengindikasi bahwa Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Atas Ketiadaan Informasi Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Malang masih belum terlaksana dengan baik. Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan Konsumen, Pakaian Impor Bekas ABSTRACT This research studies Article 8 Paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection over unjust information in used cloth sale in Malang city. This topic departs from the article proscribing any sale of damaged, flawed, used, or polluted clothes without giving information on the quality of the sold items to the buyers, contrary to the number of the sellers involved in the trading not providing the intended information. Thus, from this issue, this research investigates: (1) how are articles 8 and 2 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection implemented in the case studied? (2) what responsibility can the business people demonstrate in the case of imported item clothes regarding the protection given to buyers? This research employed empirical-juridical methods based on the theory of implementation introduced by George C. Edward III (1980) and the legal basis of Article 7 letter (b), 8 Paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning Proscribed Imported Goods. The research result indicates that Article 8 Paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection over the absence of the information in sale and purchase practices of used clothes has not been appropriately implemented in Malang. Keywords: implementation, consumer protection, imported used clothesABSTRACT This research studies Article 8 Paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection over unjust information in used cloth sale in Malang city. This topic departs from the article proscribing any sale of damaged, flawed, used, or polluted clothes without giving information on the quality of the sold items to the buyers, contrary to the number of the sellers involved in the trading not providing the intended information. Thus, from this issue, this research investigates: (1) how are articles 8 and 2 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection implemented in the case studied? (2) what responsibility can the business people demonstrate in the case of imported item clothes regarding the protection given to buyers? This research employed empirical-juridical methods based on the theory of implementation introduced by George C. Edward III (1980) and the legal basis of Article 7 letter (b), 8 Paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning Proscribed Imported Goods. The research result indicates that Article 8 Paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection over the absence of the information in sale and purchase practices of used clothes has not been appropriately implemented in Malang. Keywords: implementation, consumer protection, imported used clothes
STATUS HUKUM PENERBITAN OBLIGASI OLEH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA SEKAPUK DALAM PENDIRIAN LOKASI PARIWISATA SETIGI Aditia Prasetya Hadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aditia Prasetya Hadi, Reka Dewantara, Diah Pawestri MaharaniFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: adityaprasetya16@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan status hukum penerbitan obligasi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sekapuk Dalam Pendirian Lokasi Pariwisata Setigi dan menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif bagi masyarakat desa sebagai pembeli obligasi dalam hal terjadi gagal bayar oleh pemerintah desa sebagai penerbit. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, dalam melakukan penelitian penulis menggunakan studi kepustakaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan status hukum penerbitan obligasi dan bentuk perlindungan hukum preventif bagi masyarakat desa sebagai pembeli obligasi dalam hal terjadi gagal bayar oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penerbit. Dalam menerbitkan obligasi desa tersebut status hukumnya tidak bertentangan dan melanggar peraturan yang ada, akan tetapi peraturan yang lebih spesifik yang mengatur obligasi desa masih belum ada sehingga dalam penerapannya tunduk pada segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang obligasi, sedangkan untuk perlindungan hukum preventifnya negara sudah mengatur beberapa peraturan terkait perjanjian hutang atau obligasi ini diantaranya pasal 1365 KUHPerdata, beberapa pasal didalam Undang-Undang Pasar Modal, dan peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).Kata Kunci: Status Hukum, Obligasi, Obligasi Desa\ ABSTRACTThis research aims to describe the legal standing of the issuance of bonds by Villageowned Enterprises (henceforth referred to as BUMDes) of Sekapuk village regarding the establishment of the tourist destination of Setigi and to analyze the preventive legal protection of the rural people as the buyers of the bonds regarding default on the side of the village government as the issuer. This research employed normativejuridical methods. The research data were obtained from library research, including the legislation related to the legal standing and the preventive protection of the rural people as bond buyers just in case of default on the side of the BUMDes as the issuer. In terms of the issuance of bonds, the legal standing of the village does not contravene and violate existing rules. However, more specific regulatory provisions governing the village bonds are not available, and, thus, this case abides by any regulatory provisions that govern village bonds. Regarding the preventive legal protection, the state governs several matters related to debts and bonds as in Article 1365 of Civil Code, and some other Articles in Law concerning Capital Market and the Regulation of Financial Services Authority.Keywords: legal standing, bonds, village bonds
PENERAPAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT ATAS HAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TENAGA KEPERAWATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI KOTA MOJOKERTO) Ellys Lossus Urbaningrum
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ellys Lossus Urbaningrum, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, Syahrul SajidinFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169, Malange-mail: lossusellys@student.ub.ac.idABSTRAK Pada saat ini seluruh dunia tengah berjuang untuk mengatasi Pandemi Covid-19 tidak terkecuali Indonesia. Pandemi ini mempengaruhi beberapa aspek kehidupan dari aspek kesehatan masyarakat banyak dan faktor ekonomi negara menjadi rapuh. Tenaga keperawatan adalah pihak yang dituntut untuk berperan aktif dalam penanggulangan pandemi ini. Tenaga keperawatan dalam menjalankan tugasnya berada dibawah sebuah institusi kesehatan yang salah satunya adalah rumah sakit. Terdapat hubungan kerja yang terjadi antara tenaga keperawatan sebagai tenaga kerja dan rumah sakit sebagai pemberi kerja. Tenaga keperawatan sebagai tenaga kerja wajib untuk melaksanakan pekerjaan dan bertanggungjawab secara langsung kepada rumah sakit. Sedangkan rumah sakit sebagai pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan hak-hak yang selayaknya didapat oleh tenaga keperawatan sebagai tenaga kerja yang bekerja dibawah institusinya. Salah satu kewajiban yang harus diberikan rumah sakit kepada tenaga keperawatan adalah hak akan kesehatan dan keselamatan kerja. Karena tenaga keperawatan menjadi pihak yang paling rawan terkena dampak penularan virus Covid-19 dalam melakukan pekerjaannya. Hak akan keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dilaksanakan di rumah sakit telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis tentang penerapan tanggung jawab rumah sakit atas hak kesehatan dan keselamatan kerja terhadap tenaga keperawatan yang dilaksanakan di Kota Mojokerto khususnya di RSU dr. Wahidin Sudiro Husodo dan Rumah sakit Reksa Waluya. Alasan pemilihan kedua lokasi tersebut adalah karena setelah melakukan penelitian penulis menemukan bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 terdapat 18 tenaga keperawatan di RSU dr. Wahidin Sudiro Husodo dan 13 tenaga keperawatan yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Rumah Sakit Reksa Waluya dan angka tersebut masih terus naik. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa penerapan K3RS dikedua rumah sakit belum dilakukan dengan maksimal, dan juga penerapan antara satu rumah sakit dengan yang lain terdapat perbedaan.Kata Kunci: penerapan hukum, Covid-19, K3RS, rumah sakit, tenaga keperawatan ABSTRACTThe world is struggling to fight against the Covid-19. This pandemic has massively affected every aspect of life, including health and economic aspects that are getting vulnerable due to the pandemic. Health workers who work for hospitals are demanded to be active in fighting against the pandemic. Hospitals and health workers are bound to a relation, in which the health workers are required to perform their work accordingly and are responsible directly to the hospitals they work for. On the other hand, the hospitals assigning the job to the health workers should give the rights to the workers as most companies do to employees. Health and safety rights are among others that should be provided for health workers, recalling that they are closely exposed to the disease caused by the pandemic when they perform their job. These rights must be performed in hospitals as outlined in the Regulation of Health Minister Number 66 of 2016 concerning the Safety and Health of Workers in Hospitals. This research was conducted to find out, describe, and analyze the implementation of responsibilities hospitals must hold over health and safety rights to health workers in dr. Wahidin Sudiro Husodo General Hospital and Reksa Waluyo Hospital in Mojokerto city. This research topic departs from the findings revealing that there were 18 and 13 health workers in dr. Wahidin Sudiro Husodo Hospital and Reksa Waluya Hospital confirmed positive of Covid-19 respectively, and this figure is still counting. This issue took place due to the lack of implementation of K3RS in both hospitals and the different ways of implementation between the two hospitals.Keywords: implementation of law, Covid-19, K3RS, hospital, health worker
PENGATURAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT BAGI TENAGA KEPERAWATAN Ibnu Arianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ibnu Arianto, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, Syahrul SajidinFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: ariantoibnu@gmail.com ABSTRAK Ketentuan mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat sudah diatur di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tantang Cipta Karja. Masih dalam Pasal 77 ayat (3) dan (4) UU Cipta Karja, pengaturan waktu karja tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertantu. Untuk pangaturan mengenai waktu karja bagi saktor usaha atau pekerjaan tertentu harus diatur tersendiri oleh Peraturan Mentari Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jenis-jenis pakarjaan yang digolongkan ke dalam saktor usaha atau pekerjaan tertentu disebutkan di dalam penjelasan Pasal 77. Sampai saat ini, tidak ada pengaturan yang mangatur mengenai waktu karja dan waktu istirahat bagi Tanaga Kaparawatan. Pangaturan mengenai waktu kerja dan istirahat bagi Tanaga Keperawatan harus diatur, karena apabila tidak diatur mangenai waktu karja dan waktu istirahat, maka tidak ada kejelasan batas waktu karja dan istirahat bagi Tanaga Kaparawatan, sahingga dapat mambahayakan keselamatan Tanaga Kaparawatan dan pasien yang sadang diberikan pelayanan kesahatan.Kata Kunci: Waktu Karja, Waktu Istirahat, Tanaga Kaparawatan ABSTRACTWorking time is regulated in Article 77 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Article 77 paragraph (3) and (4) of Law concerning Job Creation asserts that this working time regulation does not apply to business sectors and particular jobs, where these sectors and jobs are separately governed in the Regulation and Decision of the Minister of Employment and Transmigration. Particular types of jobs categorized into those particular sectors are outlined in the article above. However, no regulatory provisions governing working time and recess for nurses, while this type of regulation for nurses is required for the sake of the safety of patients. Departing from this consideration, this study is intended to help create the concept to regulate the working time and recess for the nurses giving health services to the public.Keywords: Working Time, Rest Time, Nursing Staff
TINJAUAN YURIDIS PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERKAIT UNSUR MENYESATKAN PADA MEREK SEHAT TENTREM Reza Helmi Rakasiwi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reza Helmi Rakasiwi, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: rezarakasiwi97@gmail.com   ABSTRAK Rokok merupakan konsumsi kebiasaan bagi masyarakat dan seakan-akan menjadi suatu gaya hidup. Namun beberapa waktu lalu, terdapat produsen rokok yang memproduksi rokok sehat dan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sehingga hal tersebut perlu diteliti untuk mengetahui 2 permasalahan, yaitu bagaimana Tinjauan Yuridis Sertifikat Merek Rokok Sehat Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2016 Jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang Berdampak pada Persepsi Masyarakat terhadap Rokok Sehat? dan bagaimana pengaturan Tentang produsen rokok sehat yang memuat unsur menyesatkan Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 Jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan penelitian melalui peraturan perundang-undangan, konsep dan analitis. Sehingga penulis mendapatkan 2 pembahasan, yaitu Rokok Sehat Tentrem telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2016 terkait produsen rokok sehat yang memuat unsur menyesatkan. Kemudian, juga didapatkan bahwa berbagai pihak atau dinas kesehatan telah melakukan berbagai penelitian dan riset mengenai kandungan isi rokok bahwa tiap batang rokok memiliki bahaya bagi kesehatan, sehingga tidak ada rokok yang dapat menyebabkan kesehatan. Kesimpulan selanjutnya yaitu terdapat upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 77 UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa gugatan dapat dilakukan oleh seseorang yang merasa bahwa Merek tersebut telah bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.Kata Kunci: Rokok, Kesehatan, Merek ABSTRACTCigarettes are widely consumed by people and seem to be a part of people’s lifestyles. Surprisingly, a cigarette producer claims that it produces healthy cigarettes that have healing effects. Departing from this intriguing issue, this research investigates the juridical review of the certificate of the cigarette brand according to Article 24 of Government Regulation Number 109 of 2016 in conjunction with Article 20 of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications that affects people’s perspectives over healthy cigarettes. This research employed normative-juridical methods, statutory, concept, and analytical approaches. From these methods, this research reveals that Sehat Tentrem cigarette violates the provision of Article 24 of Government Regulation Number 109 of 2012 in conjunction with Article 20 of Law Number 2016, following the research on the substances of the cigarettes, finding out that the cigarette, like others, is harmful and no cigarettes are good for health as the manufacturer has claimed. Moreover, several measures taken to provide legal protection for consumers as outlined in Article 77 of Law concerning Brands and Geographical Indications imply that every person can file a lawsuit when he/she thinks that this brand contravenes the state ideology, legislation, morality, religion, and public order. Keywords: cigarette, health, brand
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) TANA PASER Ripka Ristia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ripka Ristia, Lutfi Effendi, Tunggul Anshari S.N. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ripkaristya@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Tana Paser. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan mengenai kurangnya kepatuhan masyarakat Tana Paser terkait kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, hal ini didasari oleh catatan Samsat Tana Paser bahwa periode Tahun 2018-2020 terdapat kenaikan serta penurunan yang cukup signifikan terkait jumlah kendaraan wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga, diperlukan adanya Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk mendapatkan data penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis empiris yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya. Bahan hukum Primer dan Sekunder yang diperoleh oleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif sebagai prosedur penelitian dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, maka penulis memperoleh jawaban terkait permasalahan yang ada bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, Samsat Tana Paser terus berupaya dengan melakukan berbagai solusi yang diberikan untuk meningkatkan Pendapatan dari Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Tana Paser. Kata kunci: Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Samsat Tana Paser ABSTRACTThis research investigates an issue in the optimization of motorized vehicle tax collection in O ne-Stop Administration Services (henceforth referred to as SAMSAT) of Tana Paser. This research topic departs from the lack of obedience of taxpayers in Tana Paser regarding tax payment according to the record in SAMSAT office of Tana Paser, reporting that within the period of 2018-2020 there was a significant decrease and increase in the number of vehicles for which the tax is paid by taxpayers. From this issue, it is considered necessary to optimize the revenue from the tax performed by SAMSAT. This research employed empirical-juridical methods aiming to gain knowledge about the law empirically by conducting a direct observation. Both primary and secondary data were obtained and analyzed based on the qualitative technique in data collection, followed by data interpretation. from the research results with the above method, this research reveals that the measure taken by SAMSAT to optimize the revenue from tax collected from motorized vehicles has been appropriately implemented despite several hampering factors. Thus, the SAMSAT of Tana Paser keeps striving to find solutions to help increase the revenue from the motorized vehicles in Tana Paser. Keywords: motorized vehicle tax collection, Samsat of Tana Paser

Page 438 of 563 | Total Record : 5629

 436   437   438   439   440 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue