Garuda - Garba Rujukan Digital

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMPUBLIKASIKAN IDENTITAS ANAK KORBAN TINDAK PIDANA Fariz Dyza Suryanegara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fariz Dyza Suryanegara, I Nyoman Nurjaya, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: farizdyza@yahoo.com ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait dengan sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku yang menyebarkan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak korban penyebaran identitas anak yang menjadi korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis yuridis normatif, pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus, serta teknik analisis intepretasi gramatikal dan intepretasi sistematis guna melakukan analisis bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku yang menyebarkan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana, serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban penyebaran identitas anak yang menjadi korban tindak pidana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku yang menyebarkan identitas dari anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam pasal 45 ayat (3) UU ITE yaitu : pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu dapat pula dikenakan Pasal 29 UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban penyebaran identitas anak yang menjadi korban tindak pidana adalah melakukan pelaporan atas tindakan penyebaran identitas anak, mengupayakan penyelesaian sengketa secara non-penal melalui jalur negosiasi ataupun mediasi, melakukan upaya penyelesaian sengketa di pengadilan, melakukan upaya hukum banding apabila putusan Hakim tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum luar biasa lain. Selain itu pihak korban tindak pidana yang identitasnya telah disebarkan dapat mengajukan pra peradilan baik oleh dirinya sendiri atau diwakili oleh penuntut umum dalam hal terjadinya penghentian penyidikan atau penuntutan dengan tujuan memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Anak Korban Tindak Pidana ABSTRACT This research studies the criminal sanction imposed on those who disclose and disseminate the identity of a child as a victim of a crime and legal remedies taken by the victim. This research employed normative-juridical methods, statutory, and case approaches. The data involved primary and secondary data which were further analyzed based on grammatical and systematic interpretations. The research aims to find out the criminal sanctions regarding the revelation and dissemination of the identity of the victim of a crime and the legal remedies that may be taken by the victim concerned. The research result reveals that this sanction is regulated in Article 45 paragraph (3) of Law concerning Electronic Information and Transactions (henceforth referred to as UU ITE) consisting of maximum four-year imprisonment and/or a fine as much as IDR 750,000,000. The person concerned is also punishable under Article 29 of UU ITE regarding the four-year imprisonment as the maximum period of incarceration and the maximum fine of IDR 750,000,000. The legal remedies may involve sending a report over the spread of the identity of the child as a victim of a crime, non-penal action that requires negotiation or mediation, litigation at court, appeal in case of being against the court decision, cassation, and other extraordinary legal remedies. Moreover, the victim whose identity has been disclosed could request for pre-trial on his/her own or through a general prosecutor as the representative of this case in terms of the discontinuation of the inquiry or lawsuit to find out whether this discontinuation is valid. Keywords: criminal sanction, a child as a victim of a crime.

ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP PERPRES NO. 21 TAHUN 2016 DAN PENGARUHNYA TERHADAP STABILITAS NASIONAL Farouq Habibullah El Hassan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Farouq Habibullah El Hassan, Herlin Wijayati, Tunggul Anshari Setia NegaraFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malange-mail: farouqelhassan@gmail.com ABSTRAK Arus Globalisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah, tak terkecuali Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. Melalui aturan itu, Warga Negara Asing dapat melakukan kunjungan tanpa visa sebagai pengecualian terhadap warga negara asing dari negara-negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Statute approach dan Case approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kekaburan hukum pada pengaturan terkait asas resiprositas dan asas manfaat. Perlu adanya tindakan preventif dan represif secara komprehensif, guna menyikapi adanya kemungkinan terganggunya stabilitas nasional. Oleh karena itu, urgensi diperlukannya penegasan pemaknaan terhadap asas resiprositas dan asas manfaat dalam kebijakan bebas visa kunjungan sehingga memiliki batasan-batasan terhadap negara-negara yang tercantum di dalam peraturan dan pengaktualisasian asas-asas tersebut demi tercapainya tujuan yang diharapkan ABSTRACT Globalization has significantly affected government policies, and Presidential Regulation Number 21 of 2016 concerning Visa-Free Visits is one of the affected. This regulation allows foreigners from certain countries to enter Indonesia with no visa required. This research employed normative-juridical methods, statutory, and case approaches. The research results indicate that there is the vagueness of norm in reciprocity and benefit principles. Preventive and repressive actions taken comprehensively are required to protect national stability. Thus, it is essential to review and assert the definition of reciprocity and benefit principles regarding visa-free visits by foreigners from certain countries to give clear scopes of the countries listed in the regulation concerned and for the actualization of those principles to reach objectives as expected

PERAN APARAT KELURAHAN DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASYARAKAT MISKIN DI ERA PANDEMI COVID 19 DIKELURAHAN LEMBEYAN KULON (Studi Kasus Di Kantor Kelurahan Lembeyan Kulon Magetan) Karina Hardiana Wahyu Farananda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Karina Hardiana Wahyu Farananda, Lutfi Efendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: karina98@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Peran Aparat Kelurahan Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pada Masyarakat Miskin Di Era Pandemi 19 Dikelurahan Lembeyan Kulon. Pemerintah Indonesia memiliki big data yang terintegrasi dan bersifat up to date secara nasional ke dalam panel DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang mana secara keterbukaan akses tidak dibatasi bagi seluruh lapisan masyarakat bawah karena sifaatnya telah dilakukan secara preventif oleh pemerintah melalui upaya sosialisasi sehingga masyrakat terlebih dahulu dapat menyerap pembaruan informasi. Basis pemberian bantuan kepada masyarakat sebenarnya memiliki prinsip konstan, mengalir, dan fleksibel karena perlu untuk sinkron dengan kondisi finansial negara. Dasar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat luas bukan hanya menjadi persoalan moralitas semata, dan harus disertai Peran Aparat yang adil dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai Peran Aparat Kelurahan Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pada Masyarakat Miskin Di Era Pandemi 19 Dikelurahan Lembeyan Kulon. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada Lurah Sekertaris Lurah dan Kasi Sosial Kelurahan lembeyan Kulon. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif merupakan uraian dalm bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa Peran Aparat Kelurahan Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pada Masyarakat Miskin Di Era Pandemi 19 Dikelurahan Lembeyan Kulon dimana peran aparat Peran mereka sangat terlihat ketika melakukan handle terhadap persoalan bansos, dari mulai verifikasi pendataan hingga memastikan ketepatan penyaluran. Kata Kunci: Peran Aparat, Bantuan Sosial Tunai, Orang miskin ABSTRACT This research aims to find out the role of the sub-district office apparatus in distributing cash aid to the poor amidst Covid-19 in the Sub-District of Lembeyan Kulon. What lies behind this cash aid distribution should cover more than morality grounds, but this distribution should be performed justly by the apparatus concerned. This cash aid distribution is supported by the presence of integrated and up to date big data in the national network in DTKS panel or social welfare integrated data whose access is not limited for poor people since it is performed based on preventive action by the government through socialization so that the members of the public could be the first to access the information. This cash aid is given based on constant, flowing, and flexible principles since this distribution needs to adjust to the financial condition of the state. This research was conducted based on an empirical method and socio-juridical approaches that involved direct observation to get related research data. The data were obtained from field observation that required interviews with the head and the secretary of the sub-district office and the Head of Social Section of the sub-district office of Lembeyan Kulon. The analyses of the data referred to descriptive-qualitative methods where structured, orderly, logical, and effective sentences were presented. The research views that the role of the apparatus of the sub-district office of Lembeyan Kulon in distributing the cash aid to the poor is obvious, especially when handling the social fund-related issues, starting from verifying data and ensuring the consistency of the distribution. Keywords: the role of apparatus, cash aid, the poor

Moch. Hafiedz Pambudi Moch. Hafiedz Pambudi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Moch. Hafiedz Pambudi, Lutfi Effendi, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169, Malang e-mail: mochhafiedz@student.ub.ac.id ABSTRAK Permasalahan yang diangkat ialah pengawasan terhadap tenaga kerja anak yang dinilai tidak maksimal dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak yang bekerja, karena pegawai pengawas ketenagakerjaan yang sedikit mengakibatkan perlindungan hak-hak anak menjadi terabaikan karena pemerintah Provinsi Kalimantan-Utara kurang mendukung dalam sarana dan prasarana untuk program pengawasan tenaga kerja anak yang mengakibatkan beberapa kendala-hambatan yang dialami oleh Disnaker dan Transmigran Prov Kalimantan-Utara, sehingga pengawasan pada pekerja anak ini dinilai kurang maksimal. Dari latar belakang tersebut, selanjutnya dikemukakan rumusan masalah yaitu,(1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan pada tenaga kerja anak agar mewujudkan perlindungan atas berbagai hak anak di wiayah Kaltara, dan(2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara saat melakukan pengawasan tenaga kerja anak untuk melindungi hak-hak anak yang bekerja beserta solusinya. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris yaitu penelitian hukum melalui studi lapangan, dalam pendekatan yuridis sosiolois yaitu dengan melihat kenyataan hukum didalam masyarakat dan juga menggunakan analisis data deskriptif kualtatif. Proses pelaksanaan pengawasan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan-Utara masih kurang berjalan baik, ditinjau dari berbagai permasalahan selama pelaksanaan pengawasan tenaga kerja. Permasalahannya antara lain: kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara, pengusaha yang menyembunyikan data pekerja anak,tenaga pengawas yang sedikit, kurangnya dana untuk memantau pekerja anak, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan tenaga kerja anak. Untuk menyederhanakan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Kaltara, pemprov dan Disnaker Kaltara perlu: mengkoordinasikan berbagai pihak-pihak yang berwenang di Kaltara dan melaksanakan sumber daya pengawasan pekerja anak. Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi, Pengawasan, Perlindungan Hak-Hak Anak, Tenaga kerja anak ABSTRACT This research delves into the supervision over children as young labor since this supervision is deemed not optimal in realizing children’s rights to work. Moreover, the lack of human resources involved in the supervision has made the children’s rights neglected since the provincial government of North Kalimantan is less supportive of the facilities and infrastructure required in the supervision. This issue certainly adds to existing impeding factors faced by the Labor and Transmigration Department of the province concerned, leading to a lack of supervision. Departing from this issue, this research investigates (1) how is the supervision over children as young labor performed to realize the protection of the children’s rights in the province of North Kalimantan? And (2) what are the impeding factors faced by the Labor and Transmigration Department in the Province of North Kalimantan during the supervision and what solutions can be given to this issue? This research employed empirical-juridical methods that involved a field study and socio-juridical approaches that see what takes place in real life. The research data were analyzed based on descriptive-qualitative methods. The research has found out that the supervision is not yet performed optimally recalling that impeding issues arise during the supervision. These issues involve the geographical condition of North Kalimantan province, the concealment of the data on children, lack of human resources responsible for the supervision, insufficient funds required to monitor young workers, and lack of facilities and infrastructure. Thus, it is essential to work in coordination with other authorized parties in the province and to execute the resources responsible for the supervision over the children involved as young workers. Keywords: labor, provincial government, supervision, protection of children’s rights, children as young labor

HAMBATAN PELAKSANAAN HASIL MEDIASI ANTARA PENGEMBANG PERUMAHAN DAN KONSUMEN Shindy Nabila Salsabila
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Shindy Nabila Salsabila, Rachmi Sulistyarini, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: shindynabilas@gmail.com ABSTRAK Dalam penulisan penelitian ini, penulis membahas mengenai hambatan pelaksanaan hasil mediasi antara pengembang perumahan dan konsumen yang difasilitasi oleh Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY). Kasus tersebut ditangani oleh LO DIY sejak awal tahun 2019 dan dimediasi, kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Mediasi tidak terlaksana dan dengan kata lain mediasi gagal. Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (UU APS) telah memberikan ketentuan bahwa pelaksanaan mediasi paling lama 30 hari, dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat. Pada hasil penelitian ditentukan bahwa terdapat 2 faktor utama penghambat, yakni hambatan formil dan materil. Hambatan formil disebabkan tidak adanya dasar hukum yang menyatakan bahwa LO DIY demi hukum tunduk pada UU APS dalam pelaksanaan mediasi. Sedangkan faktor materil disebabkan oleh ketiadaan dana pengembang, posisi dominan konsumen dalam tawar menawar, ketidakpahaman para pihak yang bersengketa mengenai kaidah-kaidah hukum, serta keterbatasan peran mediator. Kata Kunci: Mediasi, Konsumen, Pengembang, Perumahan ABSTRACT This research studies the hindrance to the implementation of the result of mediation between a housing developer and consumers facilitated by the Ombudsman of the Special Region of Yogyakarta. This case has been handled by the ombudsman since early 2019, while the agreement outlined in the memorandum of understanding fails to be implemented. Article 6 paragraph (6) and Article 6 Paragraph (7) of Law Number 30 of 1999 concerning Dispute Resolution Arbitration and Alternative (UU APS) has set a provision implying that mediation is implemented within 30 days, and this provision is outlined in a written agreement which is binding and final to all parties who are required to enforce this provision with good faith. This mediation is to be registered to a local District Court. However, there are two impeding factors such as procedural and substantive matters. The procedural matters are related to the absence of the basis of the law that states that the ombudsman complies with UU APS regarding the mediation. On the other hand, substantive factors are triggered by insufficient funds owned by the developer, the dominant bargaining position possessed by a consumer, and lack of understanding of the parties involved in the dispute regarding the legal principles and limited role of mediators. Keywords: Mediation, Consumer, Developer, Housin

ANALISIS PERTIMBANGAN KOMISIONER KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENENTUKAN SANKSI PADA PUTUSAN ATAS PELAKU USAHA ASING Tasya Melia Valetiningtyas Makmun
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tasya Melia Valetiningtyas Makmun, Hanif Nur Widhiyanti, M. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: tasyaappleid3@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menentukan hukuman pada putusan atas pelaku usaha asing serta ntuk mengetahui, membandingkan dan menganalisa model pengaturan sanksi pada putusan persaingan usaha atas pelaku usaha asing antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan komparasi ( comparative approach). Pelaku Usaha Asing adalah setiap warga negara asing perseorangan maupun badan usaha asing, baik yang berbentuk bahan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 belum mengandung yurisdiksi ekstrateritorial. Namun Komisi Pengawas Persaingan Usaha bisa menentukan sanksi bagi pelaku usaha asing sehingga hal ini menimbulkan suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, perlu diketahui cara komisioner Komisi Penngawas Persaingan Usaha dalam menentukan sanksi bagi pelaku usaha asing serta denga melihat dari pengaturan-pengaturan persaingan usaha di negara-negara ASEAN. Kata Kunci: Sanksi, Pelaku Usaha Asing ABSTRACT This research aims to find out the consideration made by a commissioner of the Business Competition Supervisory Commission (henceforth referred to as KPPU) to decide a sentence based on the decision regarding a foreign business person and to compare the models of sanction regulations in the decisions of business competition that takes a foreign business person in Indonesia and ASEAN. This research employed normative-juridical methods, statutory, case, and comparative approaches. The term ‘foreign business person’ refers to a foreigner, either an individual or a foreign business entity that runs his/her/its business within the Republic of Indonesia, either independently or jointly under a business agreement. However, Law Number 5 of 1999 does not regulate extraterritorial jurisdiction, but KPPU could decide a sanction for a foreign business person. This, however, may spark a legal problem. Therefore, it is essential to find out how the commissioner of KPPU decides a sanction for a foreign business person by studying regulations governing business competition in ASEAN. Keywords: sanction, foreign business person

PENERAPAN MEDIASI PENAL DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS ( Studi di Polres Tulungagung ) Admin Student Journal; Christofer Ronaldo Hardiansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Christofer Ronaldo Hardiansyah, Abdul Madjid, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: aldotoper@gmail.com ABSTRACT Pada skripsi ini, penulis mengangkat tema mengenai Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di kabupaten Tulunggagung. Mediasi penal memiliki arti yaitu penyelesaian sengketa dengan menengahi. Prinsip mediasi penal yaitu dengan mempertemukan antara pihak pelaku dan korban. Restorative justice adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : (1) Apakah semua kasus kecelakaan lalu lintas dikabupaten Tulungagung dapat dilakukan mediasi penal dengan pendekatan restorative justice ? (2) Apakah dari kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang dimediasi penal masih ada yang belanjut ke pengadilan ? dan mengapa masih ada yang belanjut ke pengadilan? Metode penelitian skripsi ini ialah yuridis empiris, yaitu menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum secara nyata dimasyarakat dengan mengumpulkan data melalui observasi lapangan dan wawancara kepada Petugas Unit Laka Lantas Polres Tulungagungyang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling dan ditunjang pula dengan beberapa data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Polres Tulungagung dalam kurun waktu tahun 2016-2020, adalah dengan menerapkan penyelesaian restorative justice (keadilan restorative) yaitu mempertemukan antar pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat. Dalam penerapannya, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal dengan pendekatan restorative justice hanya dapat dilakukan untuk korban kecelakaan luka ringan dan yang mengakibatkan kerugian materil saja. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas khususnya yang menimbulkan korban meninggal dunia dan luka berat merupakan delik biasa sehingga harus tetap diproses meskipun sudah terjadi perdamaian. Upaya perdamaian dengan restorative justice hanya dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk meringankan penjatuhan pidana kepada pelaku. ABSTRACT This research was conducted in the Sub-Regional Police Department of Tulungagung, investigating penal mediation that is understood as dispute settlement involving mediation. The penal mediation requires a face-to-face meeting of both a perpetrator and a victim. Restorative justice is a series of trial processes aiming to restore the loss that the victim has to take. Departing from the above issue, this research investigates (1) could all road accidents in the Regency of Tulungagung be settled with penal mediation through restorative justice? (2) are all road accidents settled with penal mediation still brought further to court? This research employed empirical-juridical methods, analyzing how the law works in society and collecting data through field observation and interviews with the road accident unit of the Sub-Regional Police Department of Tulungagung by using the purposive sampling technique supported with primary and secondary data. The research results conclude that road accident settlement taking place in the police department of Tulungagung from 2016-2020 required the implementation of restorative justice that needs face-to-face meeting between the perpetrator, victim, and family with the presence of the local police. However, this penal mediation applies only to accidents causing minor injuries and material loss, while accidents that take the life of a person should go to trial process despite reconciliation. Restorative justice as a reconciliation process could only serve as the basis of the judge’s consideration to alleviate the sentence imposed

ANALISIS PRINSIP ORIGINALITAS PADA KARYA VIDEO KLIP YANG DIDUGA MENIRU KARYA MILIK ORANG LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Amrinadhif Akbar Rosyada
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Amrinadhif Akbar Rosyada, Afifah Kusumadara, Diah Pawestri Maharani. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: amrinadhif@gmail.com ABSTRAK Ada beberapa kasus plagiarisme video klip di Indonesia, salah satunya adalah video klip penyanyi dangdut Via Vallen yang berjudul “Kasih Dengarkanlah Aku” yang dianggap plagiat video klip solois wanita asal Korea Selatan bernama IU yang berjudul “Above the Time”. Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa kasus seperti Young Lex yang melakukan plagiarisme terhadap video klip EXO. Sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan dua rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana batasan karya video klip yang dianggap melanggar prinsip-prinsip originalitas ketika karya tersebut diduga meniru karya milik orang lain menurut prinsip originalitas dalam Hak Cipta? 2. Apakah pengaturan prinsip originalitas karya video klip di Amerika Serikat dapat diterapkan di Indonesia untuk melindungi atau memperbaharui UU Hak Cipta Indonesia. Jenis metode penelitian yuridis normatif. Sehingga penulis mendapatkan hasil bahwa batasan plagiarisme karya sinematografi di Amerika Serikat menurut Copyright Law of The United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code ini menggunakan pendekatan terhadap 4 hal, yaitu mengenai tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan tersebut bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan; sifat dari karya hak cipta; jumlah dan substansi bagian yang digunakan sehubungan dengan karya hak cipta secara keseluruhan; dan pengaruh penggunaan terhadap pasar potensial atau nilai dari karya hak cipta. Sehingga dari adanya ketentuan mengenai penggunaan wajar tersebut dapat diketahui bahwa tingkat plagiarisme diukur melalui jumlah dan substansi bagian yang digunakan secara keseluruhan serta tujuan dari penggunaan karya tersebut. Dari peraturan tersebut, negara Indonesia seharusnya perlu menggunakan ketentuan tersebut untuk diberlakukan, karena ketentuan tersebut terasa lebih efektif dari apa yang diatur di Indonesia. Kata Kunci: Video Klip, Plagiarisme, Hak Cipta ABSTRACT There have been several cases of plagiarism of video clips in Indonesia, and a video clip showing Via Vallen, a dangdut singer with the song title “Kasih Dengarkanlah Aku” is deemed to have plagiarized the clip of a soloist, IU, from South Korea with the song title “Above the Time”. For more cases, Young Lex is one of many plagiarizing the video clip of EXO. Departing from this issue, this research aims to investigate the following problems: 1. What makes a video clip considered violating originality principles in copyright? 2. Can the regulatory provisions concerning originality principles in the US be applied in Indonesia to protect and revise the Law concerning Copyright in Indonesia. This research employed normative-juridical methods, revealing that the scopes of plagiarism of cinematography in the US, according to Copyright Law of the United States and Related Laws contained in Title 17 of the United States Code, refer to approaches to four matters, constituting the objectives and the characteristics of the use, including whether this use is commercial or for the sake of education; the nature of copyright, the quantity and substance of the part used regarding the copyright creation as a whole; and the influence of the use on potential market or the values of the copyrighted work concerned. From this regulation, Indonesia needs to refer to this provision for further application since this provision is deemed to be more effective than what has been applied in Indonesia. Keywords: Video Clip, Plagiarism, Copyright

URGENSI PENGATURAN TENTANG UNMANNED UNDERWATER VEHICLE (UUV) BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL Aldo Yonatan Octavian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Aldo Yonatan Octavian, Dhiana Puspitawati, Agis Ardhiansyah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: aldoyontan1011@gmail.com ABSTRAK Sudah beberapa kali Indonesia menemukan UUV milik negara asing yang memasuki wilayah laut Indonesia. Dengan ditemukannya UUV milik negara asing sangat membahayakan jika terus menerus terjadi, karena negara asing dapat menggunakan UUV sebagai teknologi untuk kepentingan militer seperti memata – matai dan untuk penelitian tanpa izin dari Negara Indonesia. Hal tersebut menjadi kebutuhan Negara tentang pentingnya aturan mengenai aturan pengoperasian UUV karena berkaitan dengan kedaulatan Negara. Sehingga menurut penulis, perlu dilakukan pembaharuan terhadap UUV ini. Sehingga untuk menjawab urgensi pengaturan tersebut, penulis memiliki 2 rumusan masalah, yaitu Bagaimana status UUV berdasarkan hukum laut internasional? dan Apa urgensi pengaturan tentang UUV berdasarkan perspektif hukum laut internasional?. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Dari hasil analisa, penulis mendapatkan hasil bahwa Perjanjian Internasional yang mengatur legalitas penggunaan UUV secara internasional seperti UNCLOS belum mampu untuk mengatur terkait penggunaan UUV di wilayah laut secara tegas. Didalam UNCLOS sendiri hanya menerangkan definisi “warships” dan kapal selam. Kedua jenis kapal ini jika dilihat dari definisi dan hal teknisnya, UUV tidak dapat dikatagorikan kedua jenis kapal ini maupun salah satunya. Kata Kunci: urgensi, kedudukan hukum, unmanned underwater vehicles ABSTRACT Indonesia has often spotted UUVs of other countries entering Indonesian territory. This is jeopardizing since this situation may allow foreign countries to use these UUVs as technology in the military for spying or conducting research without the consent of Indonesia. This likelihood should encourage the state to set regulations that govern the operation of UUVs since this matter is related to the sovereignty of the state. Thus, it is essential to revise the matter concerning UUVs. Departing from this issue, this research is investigating two research problems regarding the status of UUVs according to the international law of the sea and the urgency of regulating UUVs from the perspective of international law of the sea. This research employed normative-juridical methods and a statutory approach. The research result has learned that an international convention like UNCLOS cannot regulate the legality of the use of UUVs in the sea territory within an international scope. UNCLOS only highlights the definition of “warships” and submarines, where these two types of vessels exclude UUVs. Keywords: urgency, legal standing, unmanned underwater vehicles

ANALISIS PRINSIP ORIGINALITAS PADA KARYA VIDEO KLIP YANG DIDUGA MENIRU KARYA MILIK ORANG LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Amrinadhif Akbar Rosyada
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Amrinadhif Akbar Rosyada, Afifah Kusumadara, Diah Pawestri Maharani. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: amrinadhif@gmail.com ABSTRAK Ada beberapa kasus plagiarisme video klip di Indonesia, salah satunya adalah video klip penyanyi dangdut Via Vallen yang berjudul “Kasih Dengarkanlah Aku” yang dianggap plagiat video klip solois wanita asal Korea Selatan bernama IU yang berjudul “Above the Time”. Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa kasus seperti Young Lex yang melakukan plagiarisme terhadap video klip EXO. Sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan dua rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana batasan karya video klip yang dianggap melanggar prinsip-prinsip originalitas ketika karya tersebut diduga meniru karya milik orang lain menurut prinsip originalitas dalam Hak Cipta? 2. Apakah pengaturan prinsip originalitas karya video klip di Amerika Serikat dapat diterapkan di Indonesia untuk melindungi atau memperbaharui UU Hak Cipta Indonesia. Jenis metode penelitian yuridis normatif. Sehingga penulis mendapatkan hasil bahwa batasan plagiarisme karya sinematografi di Amerika Serikat menurut Copyright Law of The United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code ini menggunakan pendekatan terhadap 4 hal, yaitu mengenai tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan tersebut bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan; sifat dari karya hak cipta; jumlah dan substansi bagian yang digunakan sehubungan dengan karya hak cipta secara keseluruhan; dan pengaruh penggunaan terhadap pasar potensial atau nilai dari karya hak cipta. Sehingga dari adanya ketentuan mengenai penggunaan wajar tersebut dapat diketahui bahwa tingkat plagiarisme diukur melalui jumlah dan substansi bagian yang digunakan secara keseluruhan serta tujuan dari penggunaan karya tersebut. Dari peraturan tersebut, negara Indonesia seharusnya perlu menggunakan ketentuan tersebut untuk diberlakukan, karena ketentuan tersebut terasa lebih efektif dari apa yang diatur di Indonesia. Kata Kunci: Video Klip, Plagiarisme, Hak Cipta ABSTRACT There have been several cases of plagiarism of video clips in Indonesia, and a video clip showing Via Vallen, a dangdut singer with the song title “Kasih Dengarkanlah Aku” is deemed to have plagiarized the clip of a soloist, IU, from South Korea with the song title “Above the Time”. For more cases, Young Lex is one of many plagiarizing the video clip of EXO. Departing from this issue, this research aims to investigate the following problems: 1. What makes a video clip considered violating originality principles in copyright? 2. Can the regulatory provisions concerning originality principles in the US be applied in Indonesia to protect and revise the Law concerning Copyright in Indonesia. This research employed normative-juridical methods, revealing that the scopes of plagiarism of cinematography in the US, according to Copyright Law of the United States and Related Laws contained in Title 17 of the United States Code, refer to approaches to four matters, constituting the objectives and the characteristics of the use, including whether this use is commercial or for the sake of education; the nature of copyright, the quantity and substance of the part used regarding the copyright creation as a whole; and the influence of the use on potential market or the values of the copyrighted work concerned. From this regulation, Indonesia needs to refer to this provision for further application since this provision is deemed to be more effective than what has been applied in Indonesia. Keywords: Video Clip, Plagiarism, Copyright

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA