cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 443   444   445   446   447 
TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Ivan Chandra Wijaya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, November 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ivan Chandra Wijaya, Masruchin Ruba’i, Setiawan Noerdajasakti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ivan@student.ub.ac.id  ABSTRAK Artikel ini membahas permasalahan Tindakan Kebiri Kimia dalam Perspektif Hukum Islam. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya kekerasan seksual pada anak dan adanya aturan baru khususnya mengenai tindakan kebiri kimia menjadi pertentangan atau kontradiktif antara suatu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, rumusan masalah pada riset ini ialah : (1) Bagaimana pengaturan sanksi kebiri kimiawi dalam hukum di Indonesia? (2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sanksi kebiri kimia? Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang ada adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun teknik analisis yang dilakukan; bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut dipaparkan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.Kata Kunci: Kebiri Kimia, Hukum Islam ABSTRACT This topic of this article departs from the rising incidence of sexual violence against children and a new regulation concerning chemical castration that sparks controversy between norms. From the issue above, this research aims to investigate (1) how is chemical castration delivered as a sanction according to the perspective of law in Indonesia? (2) How does Islamic Law view chemical castration as a sanction? This research employed statutory and conceptual approaches, while the research data involved primary, secondary, and tertiary materials, which were qualitatively analyzed; all the data were discussed based on existing theoretical fundamentals. Moreover, the research results were described in detail to provide vivid and directed descriptions to give solutions to the problems studied. Keywords: Chemical Castration, Isamic law 
KESESUAIAN PENGATURAN BESARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN PRINSIP ASURANSI SOSIAL DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (Kajian yuridis Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang j Yusuf Rendy Rahmawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, November 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yusuf Rendy Rahmawan, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: yusufrendyrahmawan@gmail.com   ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Kesesuaian Pengaturan Besaran Iuran Jaminan Kesehatan pada  Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dengan Prinsip Asuransi Sosial Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan. besaran iuran dalam Pepres ini cukup meberatkan peserta. Jika dilihat ratio legis dari Perpres Nomor 64 Tahun 2020 ialah adanya defisit dalam BPJS Kesehatan yang di sebabkan karena adanya fraud dan ketidaktaatan peserta dalam membayar iuran sehingga perlu adanya perbaikan pengelolaan program jaminan sosial. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: apakah pengaturan besaran iuran jaminan kesehatan pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sudah sesuai dengan prinsip asuransi sosial dalam sistem jaminan sosial nasional? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendeketan konseptual. Dari hasil analisis atas pemasalahan yang ada, bahwa ada ketidaksesuaian pengaturan besaran iuran jaminan kesehatan pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dengan Prinsip Asuransi Sosial diantaranya: 1. Kegotongroyongan pada besaran iuran bagi peserta PBI dan PBPU/BP, 2. Iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan pada besaran iuran bagi peserta PBPU/BP. Fakir miskin dan orang tidak mampu itu tidaklah selamanya dipelihara oleh negara mereka haruslah diberdayakan hingga mampu mandiri. Serta adanya kenaikan besaran iuran cukup membebankan peserta jaminan kesehatan yang seharusnya ditentukan secara proporsional sesuai kemampuan peserta. konsep dalam menentukan besaran iuran dapat diterapkan klasifikasi kelas bagi PBPU dengan rata-rata pengeluaran perbulan berdasarkan klasifikasi kelas masyarakat yang nantinya ditentukan 2% dari pengeluaran tersebut. Kata Kunci: Kesesuaian, Besaran Iuran Jaminan Kesehatan, Asuransi Sosial ABSTRACT This research studies the regulation of the appropriate amount of levy paid for health insurance as outlined in Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance with the Principle of Social Insurance within the system of National Social Security. This issue departs from the effectuation of Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance, where the amount designated in the Presidential Regulation seems to be a burden for members. In terms of the ratio legis reflected in the regulation, there is a deficit in the health funds provided due to fraud and lack of knowledge of the members regarding the levy payment. Thus, improvement in the management of the social security program is required. From the above issue, this research investigates whether the regulation concerning the amount of levy paid in health security as outlined in Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance is relevant to the principle of social insurance within national social security. This research employed normative-juridical methods, statutory, and conceptual approaches. The research has found out that there is an irrelevance in terms of the amount of levy between the Presidential Regulation as mentioned above and the principle of social insurance, involving: 1. The amount of the levy paid for PBI and PBPU/BP members, 2. The percentage of income/wage in the amount of levy for PBPU/BP members. The poor and the needy should not be the responsibility of the state for goods, and, thus, they should be empowered for their independence. The rise in the amount of levy has also come as a burden for the members, while it should be proportionally designated according to the economic conditions of the members. The concept based on which the levy is designated can involve class classification for the PBPU by looking at the average expenses according to the social classes, from which 2% is deducted. Keywords: appropriateness, amount of levy of health insurance, social insurance 
IMPLEMENTASI PASAL 10 HURUF E PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI Muhamad Najmi Mufthi Ali
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhamad Najmi Mufthi Ali, Shinta Hadiyantina, Haru Permadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: najmimufthi@gmail.com  ABSTRAK Wajib bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan, membina, serta melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi berbagai kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat di suatu daerah. Pemberlakuan pembelajaran Bahasa dan Sastra Betawi sebagai kurikulum pada jenjang pendidikan dasar di Jakarta, merupakan wujud nyata pelestarian salah satu budaya Betawi yang paling mendasar. Fungsi dan tujuan dari adanya pembelajaran bahasa daerah Jakarta yaitu sebagai pengenalan, membina, serta mengembangkan untuk memberikan segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mengarah pada penggunaan bahasa daerah yang semestinya sebagai wujud pelestarian bahasa dan sastra daerah masyarakat Jakarta khususnya Masyarakat Betawi pada tataran pendidikan dasar. Penelitian skripsi ini dibuat untuk mengetahui Efektifitas Pasal 10 huruf E Peraturan Daerah Khusus Ibukota Provinsi Jakarta 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Hasil dari penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Pasal 10 huruf E Peraturan Daerah Khusus Ibukota Provinsi Jakarta 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi dapat dikatakan sudah tidak efektif karena implementasi dari pasal tersebut tidak terlaksana di lapangan sebagaimana mestinya. Kata kunci: Implementasi, Bahasa Betawi, Pembelajaran Bahasa Daerah ABSTRACT Regional Government has obligation to carry out activities aiming to develop, foster, and protect local languages ​​and literature so they can continue to fulfill their various positions and functions in social life of their community. The implementation of learning Betawi Language and Literature as a curriculum at the basic education level in Jakarta is a manifestation of the preservation of one of the most basic Betawi cultures. The function and purpose of learning the Jakarta local language namely for introducing, fostering, and developing in order to provide all knowledge, skills, and attitudes that lead to the proper use of local languages ​​as a form of preserving the local language and literature of the Jakarta community, especially the Betawi community at the level of basic education. This thesis research is written to determine the effectiveness of Article 10 letter e of Regional Regulation of the Province of Jakarta Capital Special Region Number 4 of 2015 concerning Preservation of Betawi Culture. The results of this study conclude that the implementation of Article 10 letter e of Regional Regulation of the Province of Jakarta Capital Special Region Number 4 of 2015 concerning Preservation of Betawi Culture seems that it has been ineffective because the implementation of the article was not carried out in the field as it should be. Keywords: Implementation, Betawi Language, Local Language Learning 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN/ATAU PENGANCAMAN TERHADAP PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.) Farradiba Hidayat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Farradiba Hidayat, Bambang Sugiri, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169 Malang e-mail: frrdbhdyt@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penulis karya tulis ini membahas tentang Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Terhadap Presiden di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi karena maraknya pemerasan dan/atau pengancaman di Media Sosial atas Presiden Indonesia. Terutama batasan perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman di Media Sosial. Karena dalam putusan Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst., Terdakwa hanya menyatakan kekecewaan terhadap hasil dari Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Negara Indonesia. Hal ini menyalahi dasar hukum Pidana yang dimana unsur-unsur dasar didalam Pasal 27 ayat 4 belum terpenuhi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Terhadap Presiden di Media Sosial harus mempertimbangkan dengan Pengaturan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga pemerintah perlu membuat peraturan yang lebih khusus mengenai batasan Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Terhadap Presiden di Media Sosial.Kata Kunci: Pemerasan atau Pengancaman, Terhadap Presiden, Media Sosial ABSTRACT This research focuses on blackmail and/or threats that may be committed against a president on social media (a study on Court Decision Number 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.), recalling that blackmailing and/or threats seem to be an alarming and growing trend on social media. What is set forth in the court decision as mentioned above should not be categorized as blackmail or threat since the defendant intended to express his/her disappointment over the counting results of general elections for president and vice president in Indonesia. This certainly violates the basic criminal law and fails to meet the fundamental elements in Article 27 paragraph 4 of Law concerning Electronic Information and Transactions. With normative-juridical methods, this research found out that blackmail charges should take into account Criminal Code, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. That is, the government needs to set a more specific regulation concerning the purview that limits blackmail and/or threats against a president on social media. Keywords: blackmail or threat, against the president, social media 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK IMPOR YANG DIJUAL SECARA ONLINE Gebry Alan Biyaa Santoso
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gebry Alan Biyaa Santoso, Yuliati, Prawatya Ido N. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: gebryalanbiyaa270899@gmail.com ABSTRAK Penulis mengangkati permasalahan isu hukum tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara online. Adapun alasan yang menjadi latar belakang penulis untuk mengambil tema tersebut ialah perkembangan teknologi dan informasi mempermudah masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi dan wawasan mengenai produk dan barang kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya jual beli online memberikan kemudahan bagi pengusaha dan penjual untuk memamerkan produk- produk kosmetik dengan berbagai merek, baik yang berasal dari luar negeri maupun produk kosmetik produksi dalam negeri. Lemahnya posisi konsumen seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari konsumen. Berdasarkan hal tersebut maka, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara online? (2) Bagaimana pertanggung jawaban hukum dari pelaku usaha dalam perdaran kosmetik impor yang dijual secara online? Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dengan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Analisa interpretasi, dengan cara menggunakan metode yuridis dalam membahas persoalan hukum. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut. Kedudukan konsumen yang lemah apabila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan menjaga serta meningkatkan hak dari konsumen dan mencegah timbulnya kerugian yang dialami oleh konsumen dan hal tersebut menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha. Hal ini ditinjau dari Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha telah di analisis dengan mengedepankan pertanggungjawaban oleh pelaku usaha dalam kegiatan peredaran produk kosmetik yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan termuat dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen yaitu pemberian ganti rugi sesuai dengan kerugian, kerusakan, ataupun pencemaran yang merugikan konsumen kosmetik, serta upaya preventif dan represif yang perlu dilakukan dengan dasar hukum dari ke- empat undang-undang yang telah disebutkan diatas. Kata Kunci: Perlindungan hukum, konsumen, kosmetik impor, online ABSTRACT This research investigates the legal issue regarding consumer protection over imported cosmetic products sold online. This research topic departs from the development of technology and information, allowing people to gain information and knowledge on the products and their daily needs. Online access has given an opportunity to entrepreneurs, easing them to display and sell their cosmetic products of different brands in a domestic scope. However, the fragile position of consumers seems to give a chance for irresponsible parties to take advantage of them. Departing from this issue, this research aims to find out: (1) what is the legal protection of consumers over imported cosmetic products sold online? (2) how is the liability of entrepreneurs given regarding imported cosmetic products sold online? This research employed a statutory approach involving primary data taken from the provisions of legislation, secondary, and tertiary data. All the data were interpreted based on a juridical method. The research results reveal that consumers are placed in a weak position, while Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection implies that the rights of the consumers should be guaranteed and no losses should be encouraged for consumers, which is the responsibility of the sellers or entrepreneurs. This line is also supported by Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 19 of 2016 concerning the Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Conduct proscribed by entrepreneurs was analyzed by bringing liability of the entrepreneurs to the fore in the case of the distribution of cosmetic products irrelevant to the provisions outlined in Article 19 Paragraph 1 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, asserting that redress should compensate the losses, damage, or defamation involved in the cosmetic product selling. Moreover, preventive and repressive protection are to be taken into account according to all the four laws mentioned. Keywords: Legal protection, consumers, imported cosmetics, online 
TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN TIKTOK TERHADAP KEBOCORAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI KONSUMEN Muhammad Naufal Abdullah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Naufal Abdullah, Budi Santoso, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: mnaufalabdullah@gmail.com  ABSTRAK Salah satu kerugian yang dialami oleh konsumen dalam menyetujui perjanjian klausul eksonerasi mengenai ganti rugi terhadap penggunaan Aplikasi TikTok tersebut dapat diketahui pada kasus kebocoran data konsumen yang dialami oleh Aplikasi TikTok. Pada tahun 2020, terdapat kasus sebanyak 235 juta data pengguna dari Aplikasi Instagram, YouTube dan TikTok bocor di internet. Sehingga perlu diteliti mengenai tanggungjawab yang dapat dilakukan oleh Perusahaan TikTok beserta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengguna Aplikasi TikTok. Untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, kasus dan doktrin hukum. Sehingga mendapatkan hasil penelitian bahwa tanggungjawab yang harus dilakukan oleh Perusahaan TikTok dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembatalan perjanjian yang memuat klausul eksonerasi dan pemberitahuan kepada pengguna Aplikasi bahwa telah terjadi kebocoran data serta wajib menyelesaikan kasus yang telah terjadi. Kemudian, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pengguna Aplikasi TikTok adalah upaya non litigasi yang berupa meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan TikTok untuk segera menyelesaikan kasus dan upaya litigasi berupa pengajuan gugatan kepada pengadilan dengan tuntutan sanksi pidana, administratif maupun perdata. Kata Kunci: Tanggung jawab, Data Pribadi, Perlindungan KonsumenABSTRACT One of the losses experienced by consumers in agreeing to the exoneration clause agreement regarding compensation for the use of the TikTok Application can be seen in the case of consumer data leakage experienced by the TikTok Application. In 2020, there were cases of as many as 235 million user data from the Instagram, YouTube and TikTok applications being leaked on the internet. So it is necessary to examine the responsibilities that can be carried out by the TikTok Company and the legal remedies that can be taken by TikTok Application users. To get the results of the research, the author uses a normative juridical research method by reviewing legislation, cases and legal doctrine. So as to get the results of the research that the responsibilities that must be carried out by the TikTok Company can be divided into two, namely the cancellation of the agreement which contains an exoneration clause and notification to application users that a data leak has occurred and is required to resolve cases that have occurred. Then, legal remedies that can be taken by TikTok Application Users are non-litigation efforts in the form of asking the TikTok company to be responsible for immediately resolving cases and litigation efforts in the form of filing a lawsuit to the court with criminal, administrative and civil sanctions. Keywords: Responsibility, Personal Data, Consumer Protection 
AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN PERJANJIAN PERKAWINAN Brahmantyo Agung Wicaksono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Brahmantyo Agung Wicaksono, Ratih Dheviana Puru H., Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: brahmantyo96@gmail.com   ABSTRAK Sahnya sebuah perjanjian perkawinan sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat jika perjanjian perkawinan tersebut disahkan dan dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam KUHPer menjadi tidak berlaku lagi dan ditegaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan. Walaupun begitu, masih ada proses memintakan penetapan pengadilan negeri bagi suami istri terhadap perjanjian perkawinannya yang ingin dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan dengan alasan terlambat dicatatkan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari penetapan pengadilan negeri dalam menetapkan permohonan perjanjian perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Akibat hukum dari penetapan pengadilan negeri terhadap permohonan penetapan perjanjian perkawinan tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan tidak adanya peraturan perundang- undangan yang mengatur akan penetapan pengadilan tersebut dan seharusnya sudah jelas akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan hanya dilakukan oleh pegawai pencatat atau notaris didukung dengan surat edaran kementerian dibawahnya. Kata Kunci: akibat hukum, penetapan pengadilan negeri, pencatatan perjanjian perkawinan ABSTRACT A marriage agreement will be legally binding as long as it is validated and registered by the marriage registrar according to the regulatory provision in Article 29 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Following the effectuation of this law, any legal provisions concerning marriage in Civil Code are no longer in place since this issue is now set forth in Article 66 of Law concerning Marriage. However, it still gives a chance for a married couple to register their marriage to district court due to registration delay. This research aimed to analyze the legal consequence of the district court decision over marriage agreement requests. With normative-juridical methods, statutory, case, and conceptual approaches, this research has learned that the decision delivered by the district court following the request is deemed to be void ab initio since there are no regulatory provisions of the legislation regulating the district court decision of this case. Moreover, the legal consequence of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XII/2015 has been made clear, asserting that validity and registration of marriage agreement can only be done by a registrar or a notary supported by a circular letter of lower ministry. Keywords: legal consequence, district court decision, registration of marriage agreement 
ANALISIS PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN ASING YANG BERSIFAT KONSTITUTIF TERKAIT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA Aelredius Bhai
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aelredius Bhai, Afifah Kusumadara, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aelrediusbhai@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing yang bersifat konstitutif terkait perceraian, di Indonesia. Berdasarkan doktrin seharusnya pasangan yang telah mendapatkan putusan perceraian di hadapan pengadilan asing, putusannya dapat langsung diakui. Namun dalam praktiknya, pasangan tersebut mengajukan kembali gugatan percerainnya di hadapan Pengadilan Indonesia. Hal ini tidak lain sebagai akibat tidak diterapkannya doktrin terkait pengenaan Pasal 436 Rv dan pertentangan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Maka dari itu tujuan lain dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan yang tepat sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing terkait perceraian, di Indonesia. Adapun jenis penelitan yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Sedangkan, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun, teknik analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan interpretasi antisipatif dan interpretasi sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa putusan perceraian dari pengadilan asing sebagai putusan konstitutif tidak dapat langsung diakui sebagaimana dikemukakan dalam doktrin. Keadaan ini sebagai akibat dari pertentangan peraturan perundangan-undangan yang ada, yang mengakibatkan adanya putusan berbeda dalam praktik di pengadilan. Selain itu, diketemukan kondisi dimana ketentuan yang mengharuskan perceraian harus dilakukan di hadapan Pengadilan Indonesia sudah tidak relevan. Karena ketentuan tersebut tidak dapat menjawab keadaan-keadaan tertentu yang terjadi dalam suatu perkawinan. Maka dari itu diperlukan suatu pengaturan baru maupun pembaharuan dari pengaturan yang lama. Kata Kunci: Pengakuan, Pelaksanaan, Putusan Perceraian, Putusan Pengadilan Asing, Hukum Perdata Internasional ABSTRACT This research aims to find out the recognition and implementation of a constitutive foreign court judgement in Indonesia. Spouses were found re-filing a divorce petition in the court of Indonesia despite the foreign court judgement declaring they were divorced, leaving the earlier foreign court judgement unrecognized. This conflict is due to the implementation of Article 436 Rv and conflicting regulations between Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 7 of 1989 concerning Religious Court, and Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. This research aims to find out the proper regulatory provisions regarding the recognition and implementation of a foreign court judgement regarding divorce in Indonesia. This research employed normative-juridical methods that involved library research and statutory, case, and conceptual approaches. The research data were analyzed based on anticipative and sociological interpretations. The research result has revealed that the constitutive foreign court judgement over divorce cannot be immediately recognized as in line with what is outlined in the doctrine. This situation results from the conflicting views of the existing regulatory provisions, leading to different court judgements. Moreover, the condition that requires a divorce to take place before the court of Indonesia is deemed no longer relevant because this provision can no longer give responses to particular circumstances in marriage. As a consequence, a new regulation or reformed regulation is required. Keywords: recognition, implementation, divorce judgement, foreign court judgement, private international law 
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 41 AYAT (1) UU NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PELAKU USAHA PENYEDIA BAHAN BAKAR MINYAK DIGITAL ELEKTRIK Imam Hari Bhakti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Imam Hari Bhakti, Luttfi Effendi, Indah Dwi Qurbani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: Daengimamhari@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas permasalahan hukum empiris yаng menаrik untuk di аnаlisis, yаkni Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas penerapan pada Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Dapartemen terkait yaitu BPH ( Badan Pengatur Hilir ) Migas memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Saat ini banyaknya pelaku usaha Penyedia Bahan Bakar Minyak Digital Elektrik (pertamini) di jakarta yang menjamur tanpa surat izin. Berdаsаrkаn kаsus di аtаs, penulis tertаrik untuk meneliti lebih lаnjut mengenаi bаgаimаnа peran pemerintah khususnya BPH ( Badan Pengatur Hilir ) dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kata Kunci: Efektivitas, Penerapan, Pertamini, Pengawasan, Minyak dan Gas ABSTRACT This study discusses empirical legal issues that are interesting to analyze, namely to find out how the effectiveness of the implementation of Article 41 paragraph (1) of Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas, the relevant Ministry, namely BPH (Upstream Regulatory Agency) Oil and Gas has the responsibility of supervising On the implementation of Oil and Gas business activities. Currently, there are many business actors providing Digital Electric Fuel Oil (Pertamini) in Jakarta, which are mushrooming without a permit. Based on the case above, the author is interested in researching further about the role of the government, especially the BPH (Downstream Regulatory Agency) in supervising the implementation of Oil and Gas Downstream business activities. Keywords: Effectiveness, Implementation, Pertamini, Supervision, Oil and Gas 
ANALISIS FRASA “WAJIB MEMELIHARA MENURUT KEMAMPUANNYA” PADA RUMUSAN PASAL 46 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT ALIMENTASI Wildan Kautsar Ridho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wildan Kautsar Ridho, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169 Malang e-mail: wilidankr@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kekaburan hukum dalam ketentuan pasal perihal Alimentasi. Hak Alimentasi merupakan perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menghendaki. Sudah semestinya undang-undang dapat memberikan pedoman dan memberikan payung hukum mengenai Hak Alimentasi yang dimiliki oleh orang tua. Tetapi peneliti menemukan, pada Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0163/Pdt.G/2013/PA.Lwk., dalam dasar pertimbangan Majelis Hakim, Hakim menimbang bahwa perlakuan tergugat sebagai anak, yang mengusir penggugat sebagai orang tua mereka, merupakan pelanggaran Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi Hakim tidak menyertakannya pada amar putusan demi menghindari putusan batal demi hukum. Berawal dari putusan ini, peneliti tertarik menganalisis sampai mana batasan alimentasi yang terdapat pada Pasal 46 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pasal tersebut dapat berperan sesuai dengan norma hukum positif dan dapat digunakan sebagai amar putusan pengadilan pada perkara Hak Alimentasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan hukum. Kemudian melaksanakan analisis bahan hukum yang ditemukan melalui interpretasi gramatikal, interpretasi teleologis, serta interpretasi sistematis untuk menentukan makna dari frasa wajib memelihara di pasal yang bersangkutan. Selanjutnya peneliti beranjak untuk menemukan batasan Alimentasi terkait dengan Hak Alimentasi orang tua. Arti dari frasa wajib memelihara dalam Pasal 46 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara gramatikal, merupakan Kewajiban Alimentasi anak terhadap orang tua yang berupa pemberdayaan, perawatan, serta pemberian penghidupan yang layak guna mengangkat kesejahteraan orang tua. Peneliti menemukan bahwa batasan frasa wajib memelihara menurut kemampuannya memiliki kaitan dengan Alimentasi, yang mencangkup kesejahteraan pribadi dan harta orang tua. Kesejahteraan pribadi dalam hal ini ialah tempat tinggal yang layak agar tidak terlantar, sarana dan prasarana keagamaan untuk mengangkat ketaqwaan dan mental spiritual, perawatan serta pengobatan agar kondisi fisik, mental, dan sosial dapat berfungsi dengan wajar, serta perlindungan sosial yang terdiri atas serangkaian proses pemenuhan kebutuhan orang tua. Sedangkan harta dalam hal ini meliputi bantuan sosial dengan tujuan mengangkat kemandirian sosial, dan keikutsertaan dalam menyelesaikan hutang piutang orang tua, walau orang tua telah meninggal dunia.Kata kunci: Kekaburan hukum, Hak Alimentasi, anak, orang tua, kesejahteraan, kesejahteraan pribadi, harta ABSTRACT This research departs from the vagueness of law regarding the Article regulating aliment. The right to aliment arises from ties pursuant to the law concerned. The law should provide guidelines and serve as legal protection over the right to aliment held by parents. This research has found out that the judge delivered Decision of Religious Court of Luwuk Number 0163/Pdt.G/2013/PA.Lwk declaring that the child as the defendant chasing away his parents violated Article 46 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. However, the judge did not attach an indictment to avert any chance of void ab initio. Departing from this decision, this research aimed to analyze to what extent the scope of an aliment is as in Article 46 Paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage to see whether this Article can be enforced according to positive law and can serve as an indictment over the case of the right to aliment. This research employed juridical and normative methods, statutory, conceptual, and comparative approaches. All the legal materials were analyzed based on grammatical, teleological, and systematic interpretations to investigate the phrase “required to maintain” in the Article concerned. This research investigates the purview of the right to aliment of parents. The phrase “required to maintain” as intended in Article 46 Paragraph (2) of Law Number 1 of 1947 concerning marriage is grammatically defined as a responsibility of aliment involving empowerment, care, the provision of a living standard held by a child towards his/her parents that the child has to perform to guarantee parents’ welfare. The phrase is related to aliment, constituting personal welfare and parents’ assets. Personal welfare is related to a decent living place, infrastructure and facilities for religious activities supporting spirituality, and medical care to assure physical and mental health and acceptable social life. Social guarantee also constitutes the process of fulfilling the rights of the parents. The assets mentioned above involve social aid aiming to raise social independence and the role in paying off the parents’ debt regardless of the death of the parents. Keywords: vagueness of law, right to aliment, child, parents, welfare, personal welfare, assets 

Page 445 of 563 | Total Record : 5629

 443   444   445   446   447 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue