cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 445   446   447   448   449 
ANALISIS TENTANG MAKNA YANG TERKANDUNG DALAM PASAL 8 AYAT 2 UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR Rokhmad Enjang Rizkhiadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rokhmad Enjang Rizkhiadi, Yuliati, Shinta Puspitasari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: rokhmadenjangr@gmail.com  ABSTRAK Globalisasi menyumbang suatu peran penting dalam dunia ekspor dan impor. Dalam hal ini impor pakaian bekas maupun pakaian baru sangat berdampak langsung kepada perekonomian suatu negara. Produk pakaian bekas melalui impor menjadi suatu peringatan langsung untuk pelaku usaha pakaian dalam negeri, yang mana mereka harus siap bersaing dengan produk luar negeri yang memiliki harga murah dan memiliki merek dagang saing dunia. Langkah pemerintah untuk menanggulangi impor pakaian bekas adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri tentang larangan impor pakaian bekas dan apabila pakaian bekas atau barang bekas tersebut terlanjur masuk Indonesia maka langkah pemerintah untuk menanggulangi nya adalah dengan memberikan Undang – Undang tentang Perlindungan Konsumen terkait jual beli barang bekas yang mana aturan ini bertujuan membahas bagaimana bentuk atau syarat untuk pelaku usaha agar bisa menjual barang bekas yang layak jual dan aman untuk Kesehatan konsumen. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan jawaban terkait isi dari pasal 8 ayat 2 dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen mengenai bentuk atau syarat untuk pelaku usaha agar bisa menjual barang bekas, dikarenakan dalam pasal tersebut belum adanya penjelasan atau bentuk baku dari kata – kata dalam pasal itu yang berbunyi “Informasi secara lengkap, benar dan tidak membahayakan atau aman untuk Kesehatan konsumen”. Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan uraian setiap pasal dalam setiap Undang – Undang yang berkaitan langsung dengan “Informasi secara lengkap, benar dan tidak membahayakan atau aman untuk Kesehatan konsumen”. Dengan hasil dari penelitian ini pemerintah dapat memberikan pedoman terkait bentuk informasi yang jelas sebagai acuan pelaku usaha pakaian bekas dalam menjual produknya agar layak dan aman dikonsumsi oleh konsumen.Kata Kunci: Pakaian bekas impor, Perlindungan Konsumen ABSTRACT Globalization contributes an important role in the world of exports and imports. In this case, imports of used clothes and new clothes have a direct impact on the economy of a state. Used clothing products through imports are a direct warning for domestic clothing business actors, in which they must be ready to compete with foreign products that have low prices and have world-competitive trademarks. The government's step to tackle the import of used clothing is the issuance of Ministerial Regulation concerning the prohibition on the import of used clothing and if the used clothing or used goods have already entered Indonesia, the government's step to overcome it is to provide Law on Consumer Protection related to the sale and purchase of used goods which this rule aims to discuss the form or conditions for business actors to be able to sell used goods that are worthy of sale and safe for the health of consumers. Thus, this study aims to analyze and provide answers regarding the contents of Article 8 Paragraph 2 of Consumer Protection Law regarding the form or condition for business actors to be able to sell used goods, because in the article, there is no explanation or standard form of provision which reads "Information is complete, correct, and not harmful or safe for the health of consumers". The method that the author uses is a normative juridical research with a statutory approach. The results of this study indicate a description of each article in each Law that is directly related to "Information is complete, correct and not harmful or safe for the health of consumers". Based on the results of this study, the government can provide guidelines regarding clear forms of information as a reference for used clothing business actors in selling their products so it can be suitable and safe for consumers. Keywords: Imported used cothes, Consumer Protection 
KONSEKUENSI HUKUM PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN MENJADI PERSETUJUAN LINGKUNGAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA LAPANGAN KERJA DALAM ASPEK INDUSTRI TAMBANG BATUBARA(studi di PT TRUBAINDO COAL MINING kabupaten Kutai Barat ) Tommy Pirnando Haloho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tommy Pirnando Haloho, Indah Dwi Qurbani, Luthfi Effendi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169, Malang e-mail: tommyhaloho@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimana peran izin lingkungan setelah mengalami perubahan dalam Undang-Undang no 11 tahun 2020 mengenai cipta lapangan kerja menjadi persetujuan lingkungan, , izin lingkungan merupakan sebuah syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan Di dalam RUU Cipta Kerja atau lebih tenar dengan nama UU Omnibus Law diubah menjadi persetujuan lingkungan. Di dalam UU Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengerjaan artikel jurnal ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis (socio legal research). Pendekatan hukum sosiologis adalah mengindentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosialyang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Dalam prosesnya, baik kegiatan wajib amdal atau UKL-UPL yang disederhanakan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Omnibus Law atau lebih dikenal dengan UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberi jalan keluar bagi persoalan perizinan dan birokrasi yang berbelit dan saling tumpang tindih.Karena diharapkan dengan adanya penyederahaan perizinan, salah satunya adalah perizinan dalam hal lingkungan, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dianggap akan mempermudah alur perizinan sebuah Perusahaan Pertambangan untuk mendapatkan IUP atau Izin Usaha Produksi. Kata Kunci: Konsekuensi Hukum, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan pada undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta lapangan kerja, aspek industri tambang ABSTRACT This research discusses the role of an environmental permit following its amendment as in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation to environmental approval. An environmental permit is required to get a business permit and/or any permit intended to allow activities to take place. Environmental permit in Job Creation bill, commonly known as Omnibus Law, has been amended to environmental approval. Job Creation Law defines environmental approval as environmental worthiness or a statement declaring capacity to manage the environment. This research employed socio-legal methods to identify and conceptualize law as a real and functional social institution. However, environmental impact analysis and Environmental Management-Environmental Monitoring Measures (UKL-UPL) have been simplified. Law Number 11 of 2020 concerning Omnibus Law or Job Creation Law is expected to contribute solutions to issues related to permit issuance and complicated bureaucracy. This simplification in permit issuance in this case is also expected to ease the procedures required for coal mining companies to get the business permit. Keywords: legal consequence, amendment from environmental permit to environmental approval in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, coal mining industrial aspect 
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI DAN PINJAM PAKAI HABIS (Analisis Ketidaksesuaian Antara Title Hak Dengan Unsur Perjanjian Jual Beli Dan Pinjam Pakai Habis) Muhammad Iqbal Rosyidin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Iqbal Rosyidin, Rahmi Sulistyarini, Prawatya Ido Nurhayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: iqbalrasyidin28@gmail.com   ABSTRAK Pembuatan perjanjian hutang piutang sering kali pengikatannya tidak sesuai dengan kaidah umum perancangan  pembuatan kontrak yang mana untuk mengikat perjanjian hutang piutang menggunakan perjanjian pengikatan jual beli seperti pada Putusan Mahkamah Agunng Nomor 2848 K/Pdt/2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Dps. Yang mana dilakukan oleh H.Eddy dengan Dafi Kusmarputra, dan Ni Made Krisnawati dengan Johadi Akman. Hal tersebut tidak sesuai karna pada kepala kontrak perjanjian hutang piutang dengan perjanjian jual beli suatu hal yang berbeda, begitu pula dengan substansi dari perjanjian. Penelitian ini untuk menganalisis kualifikasi masing-masing perjanjian dan akibat hukumnya. Metode”penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif”dengan pendekatan perundang-undangan.  Hasilnya perjanjian yang terdapat kesalahan pada title hak dan berbeda kualifikasinya adalah tidak dapat dilaksanakan atau non-executable. Karena tidak sesuai antara kepala kontrak dengan substansi perjanjiannya serta bertentangan dengan kaidah umum perancangan pembuatan kontrak. Kata Kunci: Akibat Hukum, Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Pinjam Pakai, Ketidaksesuaian Title Hak, Unsur Perjanjian Jual Beli dan Pinjam Pakai Habis ABSTRACT The making process of loan agreement is often not in accordance with the general rules of contract drafting which is to bind a loan agreement, the parties should use a sale and purchase agreement based on the Supreme Court Decision Number 2848 K/Pdt/2017 and Denpasar District Court Decision Number 10/Pdt.G /2019/PN Dps. which was conducted by H. Eddy with Dafi Kusmarputra, and Ni Made Krisnawati with Johadi Akman. This is not appropriate because at the beginning of the loan agreement with the sale and purchase agreement, there is something different, as well as the substance of the agreement. This study aims to analyze the qualifications of each agreement and its legal consequences. The method of this article used normative legal research with statute approach. The result shows that an agreement containing errors in the title rights and has different qualifications is not enforceable or non-executable. This is because the agreement is incompatible between the beginning of the agreement and the substance of the agreement, as well as in contrary with general rules of contract drafting. Keywords: Legal Consequences, Sale and Purchase Agreement, Loan for Consumption Agreement, Incompatibility of Title Right, Elements of Sale and Purchase Agreement and Loan for Consumption Agreement 
BATAS KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR) Afifah Alif Gusti Rahma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Afifah Alif Gusti Rahma, Setiawan Noerdajasakti, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: afifahalif@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai Batas Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam Melakukan Penyidikan yang secara khusus dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur (BNNP Jawa Timur). Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dua instansi yang berwenang dalam melakukan penyidikan terkait tindak pidana narkotika. Kedua instansi tersebut menggunakan dasar hukum yang berbeda dalam menjalankan tugasnya. Namun di dalam dasar hukum yang digunakan tidak dijelaskan secara pasti mengenai batas kewenangan antar kedua instansi. Sehingga dikhawatirkan adanya tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya. Untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji, penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian yang didapat adalah penyidik BNNP Jatim mempunyai kewenangan yang lebih luas daripada penyidik kepolisian. Keterbatasan penyidik BNN yaitu terkait alkohol dan tembakau seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 Perpres No 23 Tahun 2010 tentang BNN. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik BNNP Jawa Timur mencakup faktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor ekonomi masyarakat. Namun, penyidik sudah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi kendala tersebut.Kata kunci: batas kewenangan, penyidik badan narkotika nasional provinsi Jawa Timur ABSTRACT This study raises an issue concerning the limitation of the authority of investigators of National Narcotics Agency in performing investigation, especially in the National Narcotics Agency of East Java Province (hereinafter referred to as “BNNP Jawa Timur”). This research was motivated by the existence of two agencies authorized to conduct investigations related to narcotics crimes. The two agencies use different legal bases in carrying out their duties. However, the legal basis used is not clearly explained regarding the limits of authority between the two agencies. Therefore, it is feared that there will be overlapping powers in its implementation. In order to solve the formulation of the problem studied, the author used an empirical legal method with a sociological juridical approach. The results of the study showed that the investigators of BNNP Jawa Timur had broader authority than police investigators. The limitations of National Narcotics Agency investigators are related to alcohol and tobacco as stated in Article 2 paragraph 2 of Presidential Decree No. 23 of 2010 concerning National Narcotics Agency. The obstacles faced by investigators of BNNP Jawa Timur include legal, community, and economic factors. However, investigators have made several efforts to overcome these obstacles. Keywords: limitation of authority, investigator, the National Narcotics Agency of East Java province
DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN No. 257 K/MIL/2016 dan No. 39-K/PM.III-15/AD/X/2011 DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH TNI Prasetyo Gunung Segoro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prasetyo Gunung Segoro, Bambang Sugiri, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: prasetyogunungs@gmail.com   ABSTRAK Disparitas putusan hakim mempunyai akibat yang sangat buruk, jika hal tersebut dikaitkan dengan perihal dalam pembinaan narapidana. Terpidana akan membandingkan antara pidana yang dijatuhan kepadanya dengan yang dijatuhkan pada orang lain. Terpidana tersebut akan merasa diperlakukan tidak adil oleh peraturan yagn berjalan di negara ini. “Dari sini akan terlihat suatu persoalan berat, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif karena fokus dalam penelitian skripsi ini adalah untuk menelaah dan melihat norma-norma atau aturan yang terkandung dalam Pasal 281 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana kesusilaan.Bahan hukum primer adalah pasal 281 ayat 1 KUHP dan Kasus No. 257 K/MIL/2016 dan Putusan No. 39-K/PM.III-15/AD/X/2011.Disparitas tidak hanya dapat terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga dapat terjadi pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga bisa dari putusan yang dikeluarkan oleh hakim, baik dari satu majelis hakim maupun majelis hakim yang lainnya berbeda untuk perkara yang sama. Disparitas pidana yang terjadi dalam perkara tindak pidana kesusilaan sebisa mungkin diminimalisir untuk mencegah bertumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis dalam diri masyarakat terhadap sistem hukum pidana yang berlaku dan berjalan di Indonesia, bisa jadi karena hal tersebut akan mennyebabkan munculnya kecemburuan sosial dan pandangan negative dari masyarakat kepada institusi peradilan kita, yang kemudian akan mewujudkan suatu bentuk ketidakpedulian masyarakat banyak terhadap sistem penegakan hukum yang berlaku dan berjalan di Indonesia. Kata Kunci: disparitas, putusan pengadilan ABSTRACT The disparity of judges’ decisions could lead to negative impacts, especially when they are related to correcting inmates. In this case, defendants are likely to compare the sentence they have to serve and that imposed on others. This likelihood will spark a feeling of injustice about the state. This also indicates the failure of achieving justice in a state of law and weakens the trust among the members of the public in the enforcement of criminal law. With normative juridical methods, this research aimed to investigate the norms or regulations outlined in Article 281 paragraph 1 of the Criminal Code concerning Criminal Decency. The primary data involved Article 281 paragraph 1 of Criminal Code and Case Number 257 K/MIL/2016 and Decision Number 39-K/PM.III-15/AD/X/2011. Disparity not only exists between two similar criminal offenses, but it could come to the seriousness of a criminal offense or the decisions delivered by judges between panels over similar cases. The disparity in a decency case should be reduced to avert any feeling of distrust in criminal law in Indonesia among people, or social gaps will arise and people will have their negative perspectives over judicial systems in the state. When it happens, people may start to disregard the system of law enforcement in Indonesia. Keywords: disparity, court decision 
AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN YANG DIBUAT DENGAN TANGGAL MUNDUR (BACK DATE) DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA Indah Diana Oktaviani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Indah Diana Oktaviani, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: indahdianaoktaa@gmail.com   ABSTRAK Perjanjian tanggal mundur atau back date merupakan perjanjian yang dibuat untuk mengakomodir perbuatan hukum yang telah lampau. Perjanjian back date tersebut pada dasarnya dibuat berdasarkan kesepakatan dari para pihak sehingga umumnya tidak menimbulkan kerugian kepada para pihak. Permasalahan muncul apabila perjanjian back date ini dibuat dalam bentuk akta otentik, hal ini dikarenakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa : “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” Berdasarkan latar belakang tersebut maka Penulis telah merumuskan suatu permasalahan hukum yaitu terkait akibat hukum dan kekuatan pembuktian dari perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (back date). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara back date baik dalam pentuk perjanjian lisan, akta bawah tangan, maupun akta otentik pada dasarnya telah memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga memiliki akibat hukum berupa mengikat para pihak atas hak dan kewajiban yang timbul atas dibuatnya perjanjian tersebut. Namun unsur back date tersebut berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian dari akta otentik karena menurut Pasal 84 UUJN apabila Notaris dalam membuat akta tidak mematuhi kewajibannya untuk menjamin kepastian tanggal sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN-P maka akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian seperti akta bawah tangan.Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Dengan Tanggal Mundur ABSTRACT Backdating contract is a contract made to cover legal actions occurring prior to the date of signature of the contract. Backdating contract is basically made based on the agreement of the parties so that it generally does not cause harm to the parties. The problems arise when backdating contract is made in the form of an authentic deed, this is because in Article 16 paragraph (1) letter m of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position stated that: “In performing his/her office, a Notary Public shall be obligated to: read out the deed before the appearer(s) in the presence of at least 2 (two) witnesses, or 4 (four) witnesses specifically for making a private will, and signed at the same by the appearer(s), witnesses, and Notary Public”. Based on this background, authors have formulated a legal issue related to the legal consequences and the strength of proof of the backdating contract. The results of this study indicate that a backdating contract, either in the forms of oral, private or authentic deeds, basically has fulfilled the provisions of valid legal contract as referred to in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Therefore, it has legal consequences in the form of binding the parties on rights and obligations arising from the contract. However, the back date element affects the evidentiary strength of the authentic deed because according to Article 84 of Notary Position Law, if the Notary in making the deed does not comply with his/her obligations to guarantee the certainty of the date as regulated in Article 15 of Notary Position Law, the deed made only has evidentiary power such as a private deed. Keywords: Agreement, Back Date Agreement 
TANGGUNGJAWAB HUKUM BAGI BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT HILANGNYA SEJUMLAH DAN TABUNGAN NASABAH MELALUI LAYANAN INTERNET BANKING Rizki Aulia Alrasyid Nasution
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rizki Aulia Alrasyid Nasution, Yuliati, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alrasyidnst@student.ub.ac.id ABSTRAK Jurnal ini mengangkat permasalahan terkait Tanggungjawab Hukum Bagi Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Akibat Hilangnya Sejumlah Dana Tabungan Nasabah Melalui Layanan Internet Banking yaitu kasus perselisihan atau sengketa antara Bank Cimb Niaga Cabang Gatot Subroto Medan dengan Nasabah Danny yang terdapat di dalam Putusan Nomor 1162K/Pdt.Sus- BPSK/2017. Tujuan daripada penulisan Jurnal ini untuk meganalisa Bagaimana Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah sebagai pengguna layanan internet banking serta melihat Bagaimana Tanggungjawab hukum bagi bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat hilangnya sejumlah dana tabungan melalui layanan internet banking. Penulisan Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dan dari penelitian ini, Penulis memperoleh jawaban bahwa Hubungan Hukum antara bank dan nasabah dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersepakat untuk mengikatkan dirinya. Hubungan hukum antara bank dan nasabah tidak terlepas dari prinsip kepercayaan, prinsip kehati- hatian dan prinsip kerahasiaan. Penuangan produk hukum dalam terhadap syarat- syarat perjanjian oleh pelaku usaha seringkali membawa dampak kerugian kepada nasabah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberadaan isi perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi atau pengalihan tanggungjawab oleh pelaku usaha yang menimbulkan kerugian secara pihak terhadap nasabahnya. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia melnyebutkan Setiap penyelenggara wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari tindakan tindakan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain; dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan/atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Konsumen. apabila hal ini dilakukan oleh pihak bank sebagai penyelenggara layanan tersebut. Maka, akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin.Kata Kunci: Hubungan hukum, Klausula Eksonerasi, Tanggungjawab Hukum ABSTRACT This research discusses an issue regarding bank’s liability over aggrieved bank clients following the loss of some amounts of savings through internet banking service in the dispute between bank CIMB Niaga branch office of Gatot Subroto Medan and Danny as the bank client, with the case outlined in Decision Number 1162K/Pdt.Sus-BPSK/2017. This research aims to analyze the legal connection between the bank and the client as the user  of internet banking service and to investigate the liability of the bank towards the client facing the loss. This research employed normative-juridical methods, statutory and case approaches. The research result revealed that the legal connection between the bank and its client is outlined in an agreement from which rights and obligations of each party arise. This connection is inextricable from trust, prudential, and confidentiality principles. However, the implementation of laws or regulations by business entities often leads to loss customers are forced to be responsible for. The Regulation of Bank Indonesia Number 22/20/PBI/2020 concerning Consumer Protection of Bank Indonesia asserts that every service provider is required to monitor its employee over any chance that allows them to unfairly benefit themselves or other parties and any possibility of misusing authority and/or infrastructure due to high official position, which could harm consumers. Administrative measures imposed as sanctions may involve a written warning, temporary closure of the part of or the whole business, and/or permit revocation. Keywords: Legal connection, exoneration clause, liability 
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERKAIT PENGGUNAAN FONT BERLISENSI PERSONAL USE SECARA KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Anggie Dwi Rahayu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggie Dwi Rahayu, Afifah Kusumandara, M. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: anggidwi61@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak cipta terkait penggunaan font berlisensi personal use secara komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta mengatur font sebagai bagian dari objek hak cipta program komputer melalui ketentuan Pasal 40 huruf s. Namun meski telah diatur dalam undang-undang pelanggaran terkait penggunaan font berlisensi personal use secara komersial masih marak terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh mudahnya akses pengunduhan font berlisensi personal use di situs web jasa pengunduhan font gratis. Penerapan lisensi pada font menghendaki agar penggunaan font dapat diperuntukkan sesuai dengan ketentuan lisensinya baik dalam konteks personal use maupun komersial dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pengguna kepada pencipta font agar tidak melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan cara studi kepustakaan untuk mengumpulkan informasi seputar perlindungan hak cipta terkait penggunaan font berlisensi personal use secara komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan perjanjian lisensi font. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi sistematis, gramatikal, dan teologis yang dilakukan dengan cara menafsirkan undang-undang sebagai suatu kesatuan sistem yang dikaitkan terhadap analisis fakta yang ada di dalam sebuah kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hak cipta terkait penggunaan font berlisensi personal use secara komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum berjalan dengan efektif karena kurangnya pengawasan dan pengetahuan pengguna terkait lisensi font.Kata Kunci: Font, Personal Use, Komersialisasi, Hak Cipta, Lisensi ABSTRACT This research aims to find out the protection of copyright regarding licensed fonts for personal and commercial use according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This protection regulates fonts as copyrighted objects in computer programs based on Article 40 letter s. However, commercial and personal use of licensed fonts still takes place since there is always easy access to downloading fonts on websites for free. The exercise of the license in fonts demands fonts to be used according to license regulatory provisions in the context of either personal use or commercial use by requesting consent from font creators. This approach is intended to not violate the moral and economic rights of creators. This research employed normative-juridical methods, statutory, and case approaches. Research data were obtained from library research to collect information on the protection of copyright regarding licensed fonts used for personal and commercial purposes according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and font license agreement. The data were further analyzed based on systematic, grammatical, and theological interpretations requiring the interpretation of related law as system unity connected to the analysis of facts of a case. This research has learned that the legal protection in the case studied has not been effective due to insufficient supervision and knowledge of licensed font users. Keywords: Font, Personal Use, Commercialization, Copyright, License 
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILA DALAM PENETAPAN TERSANGKAN YANG DI LAKUKAN OLEH PENYIDIK TERHAPAD PT VERITAMA PROPERTI Ilminabil Ahmad Farraz
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ilminabil Ahmad Farraz, Faizin Sulistio, Fines Fatimmah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: ilmioyek123@gmail.com   ABSTRAK Pelaksanaan dari peraturan yang mengatur tentang kewenangan praperadilan dicederai oleh salah satu hakim dalam Putusan  Nomor 17/PID.PRA/2019/PN.PST, dimana mencederai hak yang diberikan oleh hakim. Dimana hakim telah menguji tentang kebenaran alat bukti. Berdasarkan penjelasan tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yang pertama  mengenai alat bukti yang digunakan oleh penyidik telah memenuhi kecukupan minimal alat bukti dalam menetapkan PT Vitrama sebagai tersangka, dan yang kedua adalah mengenai pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan No 17/PID.PRA/2019/PN.PST telah mempertimbangkan kecukupan alat bukti dalam penetapan tersangka. Karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari penelitian penulis yaitu bahwa tindakan penyidik dalam proses perkara Praperadilan ini sebenarnya sudah dapat memenuhi syarat administrasi untuk melanjutkan kepada pengadilan negeri. Namun hal yang disayangkan, hakim telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sehingga putusannya tidak berdasar hukum yang berlaku. Kata Kunci: Hakim, Praperadilan, Alat Bukti ABSTRACT The pre-trial principle governing pre-trial authority was spoiled by a Judge’s decision in Court Decision Number 17/PID.PRA/2019/PN.PST, where the right given by the judge was spoiled, while the judge had tested the reliability of the evidence presented. Departing from the above issue, this research found out that the proof referred to by the enquirer met the minimum requirement of proof to decide that PT Vitrama was the defendant, and the judge had considered the adequacy of proof to designate the defendant in the pre-trial Decision as stated above. This research employed normative-juridical, statutory, and case approaches intended to study and analyze the problems investigated. The research results revealed that the measure taken by the enquirer met an administrative requirement to allow the case to take place at District  ourt, but the Judge acted ultra vires and, thus, the decision was not relevant to the current law. Keywords: judge, pre-trial, proof
ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PARTICIPATING INTEREST PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAI UPAYA PENGUATAN DAERAH DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM Fazri Kurniansyah Hasibuan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fazri Kurniansyah Hasibuan, Indah Dwi Qurbani, Muhammad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang e-mail: fazrihasibuan@student.ub.ac.id   ABSTRAK Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kandungan sumber daya alam yang melimpah, tidak heran jika sejak zaman dahulu Indonesia selalu menjadi salah satu tujuan bangsa asing untuk melakukan ekspansi perdagangan maupun tempat mereka untuk mencari bahan baku apapun jenisnya. Minyak dan gas bumi adalah salah satu diantara banyaknya potensi sumber daya alam Indonesia yang dimaksud dan tentunya masih ada hingga saat ini. Pada Penelitian ini penulis mengangkat terkait pengaturan participating interest di wilayah kerja minyak dan gas, yang mana pada dasarnya kebijakan ini diambil untuk mempermudah daerah untuk aktif ikut serta mengelola sumber daya alam minyak dan gas, akan tetapi keterbatasan modal dan pembatasan angka PI justru menjadi satu permasalahan baru untuk daerah yang ingin ikut serta berpartisipasi dalam mengelola migas di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan–bahan pustaka yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan bahwa dengan adanya batas maksimal PI ternyata menyadarkan kita bahwa masih banyak daerah yang tidak mampu memodali usaha minyak dan gas bumi baik secara kapital maupun sumber daya manusia padahal sumber daya alamnya besar. Disisi lain pemerintah daerah yang memiliki kemampuan lebih dan sangat mungkin untuk mengelola sebesar-besarnya sumber daya alam yang ada di wilayahnya ternyata harus menerima kenyataan bahwa Batasan 10% adalah final dan maksimal. Sehingga sudah saatnya dilakukan perubahan-perubahan mendasar terkait pengelolaan migas di Indonesia agar dapat bermanfaat seluas-luasnya untuk masyarakat umum. Kata Kunci: Sumber Daya Alam, Minyak dan Gas Bumi, Participating Interest,  Pemerintah Daerah. ABSTRACT With its abundance of natural resources, Indonesia has attracted other countries to expand trade and discover raw materials in the archipelago. Oil and gas are ones of a myriad of natural resources existing to date. Departing from the above description, this research aims to discuss the regulation regarding participating interest in oil and gas work areas, implying that this policy was made to allow local areas to manage oil and gas as natural resources. However, limited capital and the percentage of participating interest still present a new problem in the areas that intend to participate in the management of oil and gas. This research employed normative-juridical methods and a statutory approach. Primary, secondary, and tertiary data analyses involved the methods of reading, analyzing, note-taking, and summarizing relevant library resources. The research results have revealed that the maximum limit of participating interest indicates that some local areas are not capable of fully providing either capital or human resources in the oil and gas sectors despite the abundant natural resources. On the other hand, local governments have the potential to manage natural resources in their regions, but this potential is held up by a 10% maximum limit policy that is absolute and final. Thus, amendments regarding oil and gas management in Indonesia need to be taken into account for the merit of the entire members of the public. Keywords: Natural Resources, Oil and Gas, Participating Interest, Local Government. 

Page 447 of 563 | Total Record : 5629

 445   446   447   448   449 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue