cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 456   457   458   459   460 
TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PIDANA DAN HAM Rahma Dian Sekar Pramesthi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rahma Dian Sekar Pramesthi, Milda Istiqomah, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang e-mail: rahmadiansekarp@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Tujuan Pidana dan HAM merupakan isu hukum yang dibahasa penulis. Alasan utama dipilihnya masalah tersebut adalah adanya pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia dalam Putusan Nomor 69/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Mjk yang dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan terhadap beberapa anak di Mojokerto. Dalam hal ini timbul permasalah mengenai perbedaan pandangan yang mana melihat pidana tambahan tersebut dari sisi tujuan pidana dan HAM. Oleh karena itu banyak pihak yang menganggap bahwa tindakan kebiri kimia merupakan bentuk pidana yang absolut dan melanggar HAM. Sehingga penulis bertujuan menganalisis kebiri ini dalam perspektif tujuan pidana dan HAM. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendeketan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara menentukan makna suatu aturan hukum yang dihubungkan dengan peraturan-perundangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, kemudian dianalisis secara sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah disebutkan diatas bahwa tindakan kebiri kimia sesuai atau sejalan dengan teori gabungan, yang mana merupakan pembalasan dan penjeraan serta merupakan bentuk penolakan bagi terulangnya tindak kekerasan seksual anak. Tindakan kebiri kimia juga tidak semata-mata melanggar HAM dikarenakan pidana tersebut merupakan perwujudan dari pembatasan hak asasi manusia yang pelaksanaannya memperhatikan syarat-syarat sah yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu pembatasan hak asasi ini dianggap sah demi melindungi keaman serta ketertiban umum. Kata Kunci: tindakan kebiri kimia, kekerasan seksual terhadap anak, hak asasi manusia ABSTRACT This research topic departs from chemical castration as additional sentencing as in Decision Number 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk over rape against children taking place in Mojokerto. A problem regarding dissenting opinions about this additional sentencing from the perspective of criminal and human rights objectives arose following the case. Many parties see chemical castration as absolute punishment violating human rights. With this issue, this research aims to investigate: (1) the perspective of the criminal objectives in the imposition of chemical castration on a sex offender against children and (2) the perspective of human rights regarding the imposition of chemical castration on the sex offender raping children. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were obtained and analyzed by using a systematic interpretation that determines the meaning of a regulation connected further to the laws related to the legal problem studied. The research concludes that chemical castration complies with integrated theories, where it is intended to impose deterring effects and to reduce any likelihood of repeated offense against children. This cannot be deemed violating human rights recalling that it is only intended to restrict the human rights according to valid conditions set forth in the law. Thus, chemical castration is deemed legally accepted for the sake of safety and social order. Keywords: chemical castration, sexual violence against children, human rights
OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN PADA PERDA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG APBD TAHUN 2021 DALAM BIDANG PENDIDIKAN KOTA MALANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 Reihania Arta
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reihania Arta, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: reihaniaarta022@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum yaitu Optimalisasi Fungsi Pengawasan Pada Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang APBD Tahun 2021 Dalam Bidang Pendidikan Kota Malang Pada Masa Pandemi Covid-19. Pemilihan masalah hukum ini dilatar belakangi oleh karena dengan merebaknya covid 19 menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (APBD) di sektor pendidikan pada tingkat sekolah dasar mengalami penurunan dikarenakan adanya pengalihan untuk pembangunan sarana prasarana yang mendukung Covid 19 seperti wastafel, thermogan, disinfektan dan juga masker. Dan juga pada masa pandemi ini, DPRD mengalami sedikit kendala dalam menjalankan fungsi pengawasanya. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana mekanisme DPRD Kota Malang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021 di sektor Pendidikan pada masa pandemi covid-19? (2) Bagaimana implementasi pelaksanaan anggaran pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Malang pada masa pandemi covid19? (3) Apa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengoptimalisasikan anggaran dalam bidang pendidikan di kota Malang pada masa pandemi covid19? Skripsi ini ditulis menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Data primer penelitian ini diambil dari wawancara dengan Ibu Indria Setyaningrum, SE., MSi sebagai kepala sub bagian perencanaan dan ibu Budi Astuty, S.Sos., M.S.I. sebagai kepala sub bagian keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan lain sebagainya yang relevan sebagai data pelengkap sumber data primer. Kemudian data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthony Allot, bahwa hukum akan efektif dan berhasil tujuаn keberаdааn dаn penerаpаnnyа dаpаt mencegаh perbuаtаn-perbuаtаn yаng tidаk diinginkаn serta menggunakan hukum untuk dаpаt menghilаngkаn kekаcаuаn yang akan timbul kemudian. Kemudian setelah dianalisis berdasarkan teori tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang belum berjalan dengan maksimal. Kata Kunci: Pengawasan, APBD, Pendidikan ABSTRACT This research topic departs from the spread of Covid-19 reducing the amount of the regional budget spent on primary education since this cost was diverted to the development of infrastructure and facilities to support the health guidelines of the pandemic such as the procurement of washbasin, thermoguns, disinfectant, and masks. In addition, the DPRD has experienced several issues hampering the functions of supervision. From the above condition, this research investigates 1) what is the mechanism of the DPRD in Malang city in running the functions of supervision regarding the implementation of the regional budget for the budget year 2021 in the sector of education during Covid-19? (2) how is the budgeting for education sourced from the regional budget of Malang city implemented during Covid-19? (3) what are the hampering and supporting factors in budget optimization for education in Malang city during Covid-19? This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. The primary data were taken from interviews with Mrs. Indria Setyaningrum, SE., MSi serving as the Chief of Planning Sub-Division, and Mrs. Budi Astuty, s.Sos., MSi as the chief of Finance Sub-Division of Education and Culture Agency in Malang city. The secondary data involved legislation and books relevant to this research topic. All the data were analyzed based on descriptive-qualitative methods. According to the theory of the effectiveness of law by Anthony Allot, the law is effective and well-implemented if its existence and enforcement can ward off offenses and chaos. With this theory, the analysis results have found that the supervisory functions performed by the DPRD of Malang city are not yet optimal. Keywords: supervision, regional budget, education
URGENSI PENGATURAN PERUSAHAAN PENGAMBILALIHAN TUJUAN KHUSUS (SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANIES) TERKAIT DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PASAL 1 ANGKA 25 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1995 Rifat Syahrofi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rifat Syahrofi, Sihabudin, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: rifzyah29@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kekosongan hukum pengaturan penawaran umum melalui mekanisme Special Purpose Acquisition Companies dalam Peraturan Pasar Modal Indonesia yang mana saat ini penawaran umum diatur melalui undang-undang no 8 tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 41 /POJK.04/2020 tentang penawaran umum secara elektronik, berdasarkan hal tersebut Skripsi ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu : (1) Apa urgensi pengaturan Special Purpose Acquisition Companies dalam konteks penawaran umum saham dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/ POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan / Atau Sukuk Secara Elektronik? Dan (2) Bagaimana keterkaitan prinsip keterbukaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan Special Purpose Acquisition Companies untuk menjamin perlindungan terhadap investor dalam penawaran umum saham?. Dalam Penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analitis (analytical apprroach), dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan interpretasi sistematis Dan interpretasi gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban dan hasil dari permasalahan yang ada bahwa terdapat nya kekosongan hukum mengenai mekanisme Special Purpose Acquisition Companies di Indonesia dan perlu nya pengaturan secara khusus mengenai mekanisme tersebut. Kata kunci: Urgensi, SPACs, Penawaran umum , investor ABSTRACT This research studies the legal loophole in regulatory provisions regarding public offering through the mechanism of special purpose acquisition companies as in the Capital Market Regulation of Indonesia. Currently, a public offering is governed by Law Number 8 of 1995 and the Regulation of Financial Services Authority (POJK) Number 41/POJK.04/2020 concerning Electronic Public offering. Departing from this condition, this research investigates: (1) What urges the issuance of the regulation concerning special purpose acquisition companies in the context of the public offering of shares in POJK Number 41/POJK.04/2020 concerning Equity Share Public offering, Debt Security, and/or electronic sukuk? And (2) how is the principle of openness according to Article 1 point 25 of Law Number 8 of 1995 concerning Capital market related to Special Purpose Acquisition Companies in guaranteeing protection of investors in the public offering? This research employed normative-juridical methods, statutory, analytical, and comparative approaches. Primary and secondary data were analyzed by using systematic and grammatical interpretations. The research concludes that there is a legal loophole in the mechanism of special purpose acquisition companies in Indonesia, and a special regulation regulating this mechanism is required. Keywords: urgency, SPACs, public offering, investor
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 3 UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA (Studi Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY) Rifki Makarim Mohammad As
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rifki Makarim Mohammad As, Prija Djatmika, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang e-mail: rifkimakarim1301@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini memuat mengenai studi kasus tindak pidana Korupsi Putusan 131/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY oleh anggota DPRD Kota Surabaya. Pokok permasalahan terkait penggunaan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/1987 sebagai dasar pertimbangan hakim pada penerapan Pasal 2 (1) dan Pasal 3 UU PTPK sebagaimana dakwaan penuntut umum. Dalam hal ini, penggunaan dasar aturan dalam pertimbangan Majelis Hakim sangat penting lantaran hal ini akan mensugesti bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa. Tujuan dari pembahasan ini ialah untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan penggunaan Pasal 3 serta pemenuhan tujuan hukum didalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan statute approach. Adapun Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum utama; sekunder, dan; tersier; dengan teknik penelusuran studi kepustakaan dan metode interpretasi sistematis dalam analisisnya. Melalui penelitian ini didapati hasil yaitu penggunaan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/1987 sebagai dasar pertimbangan hakim telah tidak relevan dikarenakan telah ada SEMA No. 3 Tahun 2018 yang memberikan pedoman penggunaan kedua Pasal tersebut dengan Dasar Nilai Kerugian Negara. Kemudian dari perspektif tujuan hukum didapati bahwa Majelis Hakim lebih mengedepankan aspek keadilan dari pada aspek kemanfaatan atau kepastian Hukum. Aspek keadilan dapat terlihat dengan bentuk dan beban pertanggungjawaban terhadap diri terdakwa yang berdasarkan dengan legalitas peraturan perundang – undangan, keilmuan serta hal lainnya yang ada dipersidangan. Sementara pada aspek kemanfaatan dan kepastian tidak dapat terwujud dengan optimal karena dalam pertimbangan hukum tidak menggunakan dasar hukum yang relevan atau terbaru serta beban dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang seharusnya lebih dapat optimal khususnya dalam hal upaya pemulihan asset kerugian negara sebagaimana yang menjadi program nasional. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 UU PTPK, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/1987, Tujuan Hukum ABSTRACT This research studies Decision Number 131/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY regarding corruption as a crime committed by the members of DPRD of Surabaya city. This problem is related to the jurisprudence of the Supreme Court Number 813K/Pid/1987 as the basic consideration made by the judge regarding the implementation of Article 2 (1) and Article 3 of Law concerning Corruption Eradication in an indictment issued by the general prosecutors. The basic regulation on which the consideration of the judge is based is deemed essential since it affects the decision taken regarding the liability of the defendant. This research aims to investigate the relevance of the reference to Article 3 and the fulfillment of the legal objectives therein. With juridical-normative methods and a statutory approach, this research employed primary, secondary, and tertiary data obtained from library research, and these data were further analyzed based on systematic interpretation. The research reveals that referring to the jurisprudence of Supreme Court Number 813/Pid/1987 as the basic consideration taken by the judge is deemed no longer relevant due to the issuance of Circular Letter of Supreme court Number 3 of 2018 that sets the guidelines of using the two articles concerning the basic values of the state’s loss. From the perspective of legal objectives, the panel of judges prioritized the aspect of justice over the benefit or legal certainty. Justice aspect is more reflected in the form and the weight of liability held by the defendant according to the legality of the legislation, science, and other matters at court, while the benefit and legal certainty cannot be optimally brought about because the consideration referred to the irrelevant or old legal basis. The weight and form of the liability should be optimal in terms of the recovery of assets regarding the state’s loss that should be in line with the national program. Keywords: corruption, Article 3 of Law concerning Corruption Eradication, jurisprudence of Supreme Court Number 813K/Pid/1987, legal objectives
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN TERKAIT KLAUSULA BAKU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (STUDI KASUS DI KOTA MALANG) Riska Resita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riska Resita, Yuliati, Djumikasih Fakultas Hukum,Universitas Brawijaya Jl. MT.Haryono No.169 Malang, 65145 e-mail: riskaresita@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa adanya perlindungan hukum terhadap hak konsumen mengenai penerapan klausula baku dalam transaksi jual beli online dan Mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan klausula baku dalam transaksi jual beli online oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang. Terdapat ketentuan yang mengatur penerapan klausula baku dalam UUPK dan PP PMSE. Namun ketentuan ini tidak secara spesifik mengatur mengenai ketentuan klausula baku digital, khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen selaku lex specialis. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang terus memberlakukan ketentuan klausula baku digital yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi konsumen online khususnya pengguna aktif dalam perdagangan online di Kota Malang. Adapun jenis penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknis wawancara dan teknik kuisioner. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dengan penulis mendapatkan jawaban bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang dan Lembaga Perlindungan Konsumen di wilayah Kota Malang tidak memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen yang dirugikan oleh penggunaan klausula baku dalam transaksi jual beli online, Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum dapat mengatasi permasalahan ini dan belum terdapat ketentuan peraturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online. Selain itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang sebagaimana dalam melakukan implementasi Pasal 52 huruf a UUPK juga belum terdapat tindakan dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap klausula baku. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Klausula Baku, Transaksi Jual Beli Online ABSTRACT This research investigates the legal protection of consumers’ rights regarding the implementation of the standard clause concerning online transactions and the implementation of supervision over the enforcement of the standard clause governing online transactions by the Consumer Dispute Resolution Agency in Malang city. There are some provisions governing the enforcement of the standard clause as intended in Consumer Protection Law (UUPK) and Government Regulation concerning Electronic System-based Trade (PP PMSE), but these provisions do not specifically regulate the digital standard clause as lex specialis in Consumer Protection Law. This seems as if it allowed entrepreneurs to adhere to the provision of the digital standard clause proscribed by Article 18, and this condition has sparked a problem for online consumers, especially those actively involved in online trade in Malang city. This research employed empirical-juridical methods with socio-juridical approaches. The research data were obtained from interviews and questionnaires. Both primary and secondary data were analyzed using descriptive analysis. The research results conclude that Consumer Dispute Resolution Agency in Malang and Consumer Protection Agency do not give any effective protection to the aggrieved consumers for what is caused by standard clause users in online transactions. Consumer Protection Law has not resolved this problem and there are no regulatory provisions specifically governing consumer protection in online transactions. Moreover, no direct supervision is given by the dispute resolution agency as intended in Article 52 letter a of UUPK. Keywords: Legal Protection, Standard Clause, Online Transactions
TINJAUAN YURIDIS MATERI STAND UP COMEDY SEBAGAI CIPTAAN YANG DILINDUNGI BERDASARKAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNITED STATES COPYRIGHT LAW OF 1976 TITTLE 17 OF THE UNITED STATES CODE (17 U.S.C) Sabila Nur Azkiyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sabila Nur Azkiyah, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sabilanura@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang Tinjauan Yuridis Materi Stand Up Comedy Sebagai Ciptaan yang Dilindungi Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan United States Copyright Law Of 1976 Tittle 17 Of The United States Code (17 U.S.C). Kualifikasi Materi Stand Up Comedy sebagai objek karya cipta masih menuai permasalahan karena hanya dianggap sebagai suatu ide atau gagasan sehingga tidak dapat dilindungi Hak Cipta. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta dalam pasal 40 juga belum memberikan perlindungan hukum terhadap Stand Up Comedy yang jelas sehingga menimbulkan pelanggaran atas penggunaan materi Stand Up Comedy secara tanpa izin yang menimbulkan kerugian baik secara moral maupun ekonomi terhadap komika sebagai pencipta dan pelaku pertunjukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis materi Stand Up Comedy untuk dapat dilindungi sebagai Ciptaan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan United States Copyright Law of 1976 dan perlindungan hukum terhadap komika terkait Hak Pelaku Pertunjukan atas penggunaan materi Stand Up Comedy oleh pihak lain tanpa izin. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan teknik penelusuran bahan hukum melalui metode kepustakaan sistematis yang didapatkan dari perpustakaan-perpustakaan pada instansi yang terkait dan juga penelusuran melalui internet. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diperoleh jawaban atas permasalahan bahwa materi Stand Up Comedy dapat diklasifikasikan sebagai ciptaan. Namun, perlindungan yang diberikan kepada materi Stand Up Comedy tidak dapat diberikan sepenuhnya karena adanya batasan Prinsip scene a faire, yang mengungkapkan bahwa perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada fakta-fakta atau adegan-adegan standard yang mendasar dalam suatu tindakan tertentu dalam karya seni. Perlindungan hukum terhadap materi Stand Up Comedy diberikan setelah materi tersebut ditampilkan dalam pertunjukan Stand Up Comedy yang menjadi satu kesatuan sehingga termasuk dalam jenis karya cipta drama. Selain itu, dalam mengatasi terjadinya pelanggaran atas materi komedi maka dapat diupayakan perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Kata Kunci: Materi Stand Up Comedy, Ciptaan, Hak Cipta ABSTRACT This research studies the juridical review of stand-up comedy material as a creation protected according to Article 40 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and United States Copyright Law of 1976 Tittle 17 of the United States Code (17 U.S.C). The qualification of this material serving as an object of creation still faces a problem since this form of creation is deemed not more than just an idea that cannot be protected by copyright. Moreover, Article 40 of the Law concerning Copyright does not give any legal protection to stand-up comedy, and this loophole sparks violations of stand-up comedy material use without consent, and it causes losses on both moral and economic scopes, which puts comedians as creators and performers in aggrieved position. This research aims to analyze the material of stand-up comedy to be protected as a creation according to Article 40 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and United States of Copyright Law of 1976 and legal protection given to comedians concerning the rights of the performers over the use of stand-up comedy material by another party without consent. This research employed normative-juridical methods, statutory, case, and comparative approaches. The legal data consisted of primary, secondary, and tertiary data obtained from systematic library research and the Internet. The research concludes that the stand-up comedy material can be categorized as creation but legal protection cannot be fully guaranteed due to the principle of scene a faire, indicating that copyright cannot apply to facts or standard performances showing particular acts in the artwork. Legal protection can be given for stand-up comedy after the performance takes place, and this condition makes stand-up comedy a drama performance. Moreover, preventive and repressive action can be implemented in case of infringement of the comedy material. Keywords: stand-up comedy material, creation, copyright
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA OLEH KAPAL SELAM ‘NARCO-SUBMARINE’ DI PERAIRAN SPANYOL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Safiera Rachmatrinita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Safiera Rachmatrinita, Nurdin, Rika Kurniaty Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang. e-mail: safierart@student.ub.ac.id ABSTRAK Jurnal ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus kapal selam yang disalahgunakan untuk melakukan penyelundupan narkotika, yang kemudian disebut ‘narco-submarine’. Kapal tersebut merupakan kapal pertama yang tertangkap di perairan Eropa serta membawa lebih dari tiga ton narkotika jenis kokain. Selain itu, narco-submarine tersebut diketahui bukan berasal dari Spanyol, sehingga menurut Hukum Laut Internasional narco-submarine juga mengganggu keamanan maritim laut teritorial Spanyol. Dikendalikan oleh suatu kelompok kriminal terorganisasi, hingga tahun 2021 diketahui narco-submarine ini terus mengalami perkembangan. Berdasarkan penelitian, menurut UNTOC diatur bahwa kartel narkotika yang terlibat adalah pihak yang perlu bertanggungjawab. Selain melaksanakan penyelundupan narkotika, pengoperasian narco-submarine juga melakukan pelanggaran keamanan maritim dengan melakukan praktik abandonment dan/atau dumping di perairan Spanyol. Bentuk dari pertanggungjawaban terhadap tindakan-tindakan tersebut merupakan pertanggungjawaban pidana, dengan pengenaannya yang diatur sesuai dengan peraturan nasional Spanyol sebagaimana berdasarkan peraturan internasional, UNCLOS 1982 dan Drug Convention 1988. Dari analisis aturan-aturan terkait terhadap kasus narco-submarine tersebut, peran pemerintah, pihak berwajib serta penegak hukum penting untuk menumpas penyelundupan narkotika melalui sarana narco-submarine ini. Hal tersebut bertujuan tidak lain untuk mencegah narco-submarine untuk terus beroperasi dan terus berkembang. Selain itu, agar penggunaan kapal selam tidak disalahgunakan, serta dapat meningkatkan keamanan maritim. Kata kunci: Internasional, Narco-submarine, Penyelundupan Narkotika ABSTRACT This research departs from the case of narcotic smuggling in a submarine (henceforth referred to as narco-submarine). This is the first submarine in European waters bringing over three tons of cocaine. This submarine was detected to have come from Spain and it interrupted the maritime security within the territorial waters of Spain. Navigated by an organized criminal group, up to 2021, narco-submarine has developed. According to UNTOC, the narcotic cartel involved in the case seems to be the one that is responsible for this case. In addition to this narcotic smuggling, narco-submarine navigation also violated maritime security by committing abandonment and/or dumping in the waters of Spain. All these criminal acts require liability where the legal case is governed under the national regulations of Spain as in line with International laws such as UNCLOS 1982 and Drug Convention 1988. In this case, the role of governments and law enforcers need to deal with this narcotic smuggling via narco-submarine to stop the operation of narco-submarine and reinforce the maritime security. Keywords: international, narco-submarine, narcotic smuggling
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM HAL TERJADINYA PENYALAHGUNAAN DATA OLEH PERUSAHAAN PATUNGAN (JOINT VENTURE) Santi Werdiningsih
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Santi Werdiningsih, Sihabudin, Shanti Riskawati Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: santi.werdiningsih3003@gmail.com ABSTRAK Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terdapat beberapa peraturan mengenai perlindungan nasabah, yaitu pengaturan mengenai penyediaan informasi, Rahasia bank dan jaminan dengan Lembaga jaminan. Penyalahgunaan data oleh perusahaan patungan berkaitan erat dengan pengaturan mengenai rahasia bank. Dalam aturan rahasia bank sendiri terdapat pihak yang wajib menjaga kerahasiaan yaitu bank dan pihak terafiliasi, serta beberapa hal yang dikecualikan dalam rahasia bank. Namun dalam aturan mengenai rahasia bank tersebut masih terdapat kekurangan, yaitu dalam hal bank tersebut membuat perusahaan joint venture berupa perusahaan asuransi yang memasarkan produk melalui telemarketing kepada nasabah bank, sehingga nasabah tersebut menjadi nasabah bank sekaligus pemegang polis asuransi belum diatur. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap nasabah pemegang polis asuransi, maka penulis memberikan alternative melalui dua cara yaitu perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, dengan metode pendekatan perundang-undangan serta menggunakan Teknik analisis sistematis, gramatikal dan teologis. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai perlindungan hukum nasabah terhadap data-datanya sudah ada dalam UU Perbankan, namun pengaturannya tidak lengkap. Ketidaklengkapannya terletak dalam Pasal 40 UU Perbankan dimana pihak yang wajib merahasiakan data hanya bank dan pihak terafiliasi, artinya tidak termasuk perusahaan joint venture. Maka, perlu adanya pengkajian dengan cara reformulasi terhadap aturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Perbankan. Kemudian terhadap DPR dengan Presiden sebagai pembentuk Undang-Undang agar memperhatikan masalah perlindungan tersebut. Terakhir, terhadap OJK lebih memperketata pengawasan terhadap aturan yang sudah ada sebelumnya. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Joint Venture, Telemarketing, Pihak Terafiliasi, Reformulasi ABSTRACT This research studies Law Number 10 of 1998 concerning Amendment to Law Number 7 of 1992 concerning Banking regarding provisions governing the protection of clients, information provision, bank confidentiality, and security under a fiduciary body. Data misuse by the joint venture is closely related to regulations concerning bank confidentiality. These regulations involve banks and affiliated companies as parties required to keep bank confidentiality. However, in terms of the joint venture like an insurance company established by a bank and the activities organized such as telemarketing to bank clients, the regulations regarding the bank confidentiality still bear legal loopholes because the position of a bank client as an insurance policyholder is not regulated therein. The legal protections may involve both preventive and repressive actions. This research employed normative-juridical methods and statutory approaches. The data were analyzed based on systematic, grammatical, and theological techniques. The research results reveal that the regulatory provisions concerning the legal protection of the clients’ data are outlined in Banking Law, but they are incomplete, especially in Article 40 of Banking Law implying that a bank and affiliated companies, not the joint venture, are the only parties required to keep the data confidentiality. Thus, reformulation of existing legislative provisions in the banking law is required. The DPR and the president as the lawmaker should also pay close attention to the protection given, while Financial Services Authority should make the supervision stricter towards the existing regulations. Keywords: legal protection, joint venture, telemarketing, affiliated parties, reformulation
TANGGUNG JAWAB HUKUM DABUS (DEVICE FOR THE AUTONOMOUS BOOTSTRAPPING OF UNIFIED SENTIENCE) TERHADAP PRODUK INVENSI YANG DIHASILKANNYA MENURUT HUKUM PATEN DI AMERIKA SERIKAT, INGGRIS, AUSTRALIA, DAN INDONESIA Trifena Yediya Tessalonika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Trifena Yediya Tessalonika, Yenny Eta Widyanti, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169 Malang e-mail: trifenayediya@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) sebagai subjek hukum serta untuk menganalisis tanggung jawab hukum DABUS terhadap produk invensi yang dihasilkannya menurut hukum paten di Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Indonesia. DABUS merupakan suatu kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang telah mampu menghasilkan 2 (dua) invensi yakni fractal container dan neural flame. Penemuan DABUS didaftarkan di berbagai lembaga paten di Eropa dan Asia akan tetapi mendapat penolakan karena nama DABUS dicantumkan sebagai inventor. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi paradigma tradisional tentang paten terkait AI sebagai subjek hukum yang mana bukan manusia tetapi komputer yang harus memenuhi persyaratan sebagai penemu. Namun, pengaturan mengenai AI sebagai subjek hukum belum ada sehingga menimbulkan permasalahan ketika suatu AI mendaftarkan invensinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa DABUS tidak diakui sebagai subjek hukum karena tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Hukum Paten di Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Indonesia. Hukum Paten di berbagai negara tersebut hanya mengakomodasi orang (natural person) sebagai subjek hukum, sedangkan DABUS merupakan kecerdasan buatan sehingga tidak termasuk sebagai subjek hukum. Oleh karena DABUS bukan termasuk subjek hukum maka DABUS tidak memiliki tanggung jawab hukum atas produk invensi yang dihasilkannya. Apabila terjadi kerugian dan pelanggaran maka tanggung jawab hukum yang paling memungkinkan ada pada pemilik DABUS. Kata Kunci: Subjek Hukum, Tanggung Jawab Hukum, DABUS, Kecerdasan Buatan ABSTRACT This research aims to find out and analyze the position of Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience (henceforth referred to as DABUS) as a legal subject and the liability of DABUS for invented products produced in compliance with the patent law enforced in the US, England, Australia, and Indonesia. DABUS is artificial intelligence (AI) capable of generating two inventions such as fractal container and neural flame. The invention of DABUS has been registered to several patent organizations in Europe and Asia but it was turned down simply because the name DABUS was registered as an inventor. This case has sparked a new challenge to the traditional paradigm in the patent because in this case AI, not a human being, serves as a legal subject, while this subject has to satisfy the requirement that inventors have to deal with. Moreover, the regulatory provisions concerning AI serving as the legal subject are absent, leading to an issue over the registration of AI. This research employed normative-juridical methods, statutory, case, comparative, and conceptual approaches. The data were obtained from library research, followed by data analyses based on grammatical and systematic interpretations. The research has revealed that DABUS is not recognized as a legal subject since it fails to meet the requirement intended in patent law in the US, England, Australia, and Indonesia. The patent only recognizes natural persons eligible to be legal subjects, contrary to the fact that DABUS is another form of AI that cannot be deemed a legal subject. Thus, DABUS is not a legal subject or it does not bear any liability for the invented products yielded. In case of any cases that require liability, it should come from the owner of DABUS. Keywords: legal subject, liability, DABUS, artificial intelligence
ANALISIS YURIDIS BATASAN RUANG LINGKUP TERHADAP PENDAFTARAN MEREK YANG MEMILIKI ITIKAD TIDAK BAIK Veronika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Veronika, Moch.Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: veronikaonly14@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis batasan ruang lingkup terhadap pendaftaran merek yang memiliki itikad tidak baik. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan. Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur mengenai pemohon yang beritikad tidak baik pada pendaftaran merek. Namun dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan apakah perbuatan seseorang akan dianggap sebagai perbuatan menyalin atau meniru merek milik orang lain jika memiliki kesamaan yang terdiri dari satu unsur saja atau jika terdiri dari beberapa unsur, selain itu apakah itikad tidak baik pada pendaftaran merek hanya terbatas pada perbuatan menyalin atau meniru merek milik orang lain, mengingat adanya kemungkinan faktor lain yang menyebabkan pendaftaran merek tersebut dikatakan sebagai pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis batasan ruang lingkup terhadap pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Kata Kunci: Merek, Itikad Tidak Baik ABSTRACT This research aims to investigate and analyze the scope of mark registration with good faith, using normative-juridical methods, statutory, case, and comparative approaches. Mark is a distinguishing feature of a product or service in a trade. Article 21 Paragraph (3) of Law Number 20 of 2016 concerning mark and Geographical Indications regulates proposals with good faith in mark registration, but this article does not regulate the matter regarding whether the resembling of only one characteristic or more than one characteristic in a product or service can be categorized as copying or imitating a product and whether good faith in mark registration is only restricted to the act of copying or imitating a product, recalling there is another factor categorizing mark registration into the act of good faith. Thus, it is important to analyze the scope of mark registration with good faith. Keywords: mark, good faith

Page 458 of 563 | Total Record : 5629

 456   457   458   459   460 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue