cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 458   459   460   461   462 
PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi di Polrestabes Bandung) Putri Lestari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putri Lestari, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: putrilestari19@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan penerapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia namun dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, masih didapati adanya pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai peraturan yang berlaku karena adanya beberapa hambatan, salah satunya adalah tidak diaturnya wakt pasti jam kerja bagi anggota Polri yang bekerja dilapangan. Jadi untuk pelaksanaannya disesuaikan oleh kepala divisi unit masing-masing. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada anggota Polrestabes Kota Bandung. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif merupakan uraian dalm bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penerapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polrestabe Bandung masih didapati adanya ketidaksesuaian dengan peraturannya karena terhambat oleh beberapa faktor hambatan. Kata Kunci: Pelaksanaan, Penerapan Peraturan Presiden, Tunjangan Kinerja, Anggota Polri ABSTRACT This research aims to investigate the implementation of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 103 of 2018 concerning Allowance for Employees’ Performance within The Scope of Indonesian National Police, where some implementations are found not congruent with the current laws in place due to several impeding factors such as the situation where the outside-office hours are not regulated. Thus, the implementation adjusts to each Head of the department unit. This study is empirical research employing socio-juridical approaches that involved direct observations to obtain data regarding the implementation of the Presidential Regulation mentioned above. The data were obtained from interviews with the police department officers in Bandung, and they were further analyzed using descriptive-qualitative methods by presenting them in structured, coherent, logical, and effective sentences. This research reveals that several factors impede the implementation of the Presidential Regulation of Indonesia Number 103 of 2018. Keywords: implementation, presidential regulation, performance allowance, officers of Indonesian National Police
KONSTRUKSI HUKUM TRANSAKSI “MYSTERY BOX” DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN Rayhan Rizky Fitrianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rayhan Rizky Fitrianto, Rachmi Sulistyarini, Amelia Sri Kusuma Dewi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169, Malang e-mail: rayhan.riv@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menemukan bentuk konstruksi hukum transaksi “Mystery Box” yang ditinjau dari hukum perjanjian. Dalam melakukan transaksi Mystery Box, para pihak tentunya telah sepakat dengan adanya suatu perjanjian yang merupakan transaksi. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode yuridis normatif Kemudian dalam ini, perlu di klasifikasikan berdasarkan karaktersitik transaksi kotak misteri terkait unsur apa yang sekiranya sesuai dengan pelaksanaan transaksi tersebut. Setelah penulis melakukan penelitian terhadap setiap unsur yang ada pada hukum perjanjian sebagaimana yang diatur pada buku ke III dari Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, bahwa walaupun sistem atau teknis dari transaksi kotak misteri ini memiliki sifat yang tidak pasti sebagaimana pengertian dan unsurnya dijelaskan pada makna dari perjanjian untung untungan dalam hal perjudian atau pertaruhan, namun pada penerapannya hanya sebatas permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian kejadian yang belum pasti hasilnya. Maka transaksi dari kotak misteri ini tidak termasuk atau bukan merupakan perjanjian untung-untungan, mengingat walaupun sifatnya yang belum pasti, tetapi terdapat suatu unsur yang berupa terjadinya suatu kesepakatan untuk melakukan transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen. Unsur yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah terpenuhinya unsur dari perjanjian jual beli sesuai dengan pasal 1457 KUHPerdata, yaitu terdapatnya penyerahan sesuatu kebendaan yang disampaikan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan prestasi, dan konsumen yang melakukan pembayaran sejumlah harga yang telah disepakati demi terlaksananya transaksi kotak misteri tersebut sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para pihak. Ketika terdapat kepastian mengenai konstruksi hukum dalam transaksi kotak misteri tersebut maka, dalam hal ini konsumen dapat memahami terkait perlindungan hukum, pertanggung jawaban hukum, serta akibat hukum dari transaksi kotak misteri. Kata Kunci: Konstruksi Hukum, Mystery Box, Hukum Perjanjian ABSTRACT This research aims to investigate the legal construction of “mystery box” transactions seen from the perspective of contract law based on normative-juridical methods. This transaction should involve the agreement of the parties concerned. This research also classified the characteristics of the transaction to figure out what aspects or elements that fit this transaction. Following the analysis of each aspect as governed in Book III of the Civil Code, this research has found out that although the transaction system in the mystery box refers to uncertainty and its aspects are detailed in the definition of speculating agreement as in gambling activities, this gambling is not more than just a game with no certain values ones can earn. Thus, the transaction in the mystery box has the elements that ensure this is a speculating agreement because an agreement takes place between a consumer and owner despite the uncertainty and the chance of speculation. These elements or aspects ensure that there is an agreement under which a transaction takes place as in Article 1457 of Civil Law, marked by the transfer of a tangible object performed by the business owner and the payment of a cost by the consumer as agreed upon to allow the transaction to take place as agreed by the two parties. When there is a certainty of the legal construction in the transaction of the mystery box, the consumer should understand the legal protection, liability, and legal consequences caused by the mystery box transaction. Keywords: legal construction, mystery box, contract law
PELAKSANAAN PEMBAYARAN ONGKOS PEMAKAMAN JENAZAH BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG NOMOR 188.451/1133/35.73.307/2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMAKAMAN JENAZAH TERKONFIRMASI/PROBABLE/SUSPEK COVID-19 (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG) Sri Mayangsari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sri Mayangsari, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Hanafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mayangsari@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan Pembayaran Ongkos Penggalian dan/atau Pengurukan Makam Jenazah COVID-19 di Kota Malang. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh fakta adanya penundaan atau keterlambatan pembayaran ongkos kepada petugas penggali dan/atau penguruk makam jenazah COVID-19 pada Bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2021 yang mana berdasarkan Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 115 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penggunaan Belanja Tidak Terduga pembiayaan atas ongkos tersebut dibebankan kepada APBD Belanja Tidak terduga (BTT). Secara implementatif pembayaran ongkos tersebut berpedoman pada KEP-DLH No: 188.451/1133/35.73.307/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemakaman Jenazah Terkonfirmasi atau Probable atau Suspek COVID-19. BTT pada dasarnya diajukan dan dicairkan sebelum pelaksanaan kegiatan, akan tetapi ternyata ada penundaan pembayaran ongkos kepada petugas penggali dan/atau penguruk makam jenazah COVID-19 sehingga menimbulkan kekhawatiran dana tersebut digelapkan oleh pihak terkait. Berdasarkan tema tersebut, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan pembayaran ongkos penggalian dan/atau pengurukan makam jenazah COVID-19 di Kota Malang berdasarkan Keputusan Dinas Lingkungan Hidup No: 188.451/1133/35.73.307/2020 tentang Penetapan SOP Pemakaman Jenazah Terkonfirmasi/Probable/Suspek COVID-19?; dan (2) Faktor apa sajakah yang memengaruhi pembayaran ongkos penggalian dan/atau pengurukan makam jenazah korban COVID-19 di Kota Malang? Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal (socio-legal research) yang bersifat empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik wawancara dari penentuan sampel dengan teknik purposive sampling dan studi dokumen sebagai objek yang diteliti untuk dianalisis. ­ Kata Kunci: Pelaksanaan Pembayaran Ongkos, Petugas Penggalian dan/atau Pengurukan Makam Jenazah COVID-19 ABSTRACT This research studies the charges imposed on a gravedigging service for bodies infected with COVID-19 in Malang. This research topic departs from an issue where the payment for such a service was delayed in May, June, July, and August 2021, while this cost was covered by the Regional Budget for Unexpected Expenses according to the Mayor Regulation of Malang Number 115 of 2019 concerning the Mechanism of Unexpected Expenses (henceforth referred to as BTT). In application, these charges refer to the Decree of the Head of Environmental Agency of Malang Number 188.451/113/35.73.307/2020 concerning the Application of Standard Operating Procedure of Burial Service for Confirmed or Probable or Suspect Cases of COVID-19 bodies. The BTT should principally be cashed before the burial takes place, but the money for this service seems to have been delayed to the hands of gravediggers, leading to a likelihood that this money may be embezzled by particular parties. With this issue, this research investigates: how are the charges imposed on the burial service for COVID-19 bodies in Malang city according to the Decree of the Head of Environmental Agency as stated above? And (2) what factors influence the payment of the cost of burial service? This is a socio-legal study with empirical and socio-juridical approaches. The primary and secondary data were obtained from interviews by sorting out samples based on purposive sampling and documentation study. Keywords: the payment of the cost, gravediggers for COVID-19 bodies
MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA (KAJIAN YURIDIS PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA) Achmad Aldy Hifdillah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Achmad Aldy Hifdillah, Ngesti Dwi Prasetya, Ibnu Sam Widodo. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: achmada817@gmail.com ABSTRAK Permasalahan masa jabatan Kepala Desa yang berbeda dengan masa jabatan kepala daerah maupun kepala negara bahkan cenderung lebih lama sebagai penyelenggarah pemerintahan yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Desa. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji dan menganalisi landasan masa jabatan Kepala Desa dalam ketatanegaraan Indonesia. Metode Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Norma-norma yang diatur dalam UU Desa harus dikembalikan kepada konstitusi. Pengaturan masa jabatan Kepala Desa sebagai jabatan administratif penyelenggaraan pemerintahan desa harus berpedoman pada konstitusi, yakni UUD 1945.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PRIVATE PLACEMENT SAAT EMITEN DALAM MASA SUSPENSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL Melati Pertiwi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melati Pertiwi, Sihabuddin, M. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: pertiwimelati.widodo@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan praktek private placement yang dilakukan oleh Emiten ketika Emiten sedang disuspensi oleh Bursa, dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap Investor atas praktek private placement yang dilakukan oleh Emiten pada masa suspensi tersebut. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Private placement atau penempatan secara privat adalah penambahan modal yang dilakukan oleh emiten dengan cara menambah jumlah saham beredar dengan menjual saham baru tersebut kepada pihak tertentu tanpa menjual ke pemegang saham sebelumnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), suspensi adalah pelaksanaan penundaan atau penangguhan sesuatu untuk sementara. Suspensi yang dimaksud adalah penghentian perdagangan efek untuk sementara, yang dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Private placement dan suspensi masing-masing memiliki konsekuensi tersendiri. Namun menjadi sebuah permasalahan ketika private placement dan suspensi saham tersebut dilaksanakan di waktu yang bersamaan, dikarenakan dampak antara private placement yang dilakukan pada masa suspensi dengan private placement yang dilakukan pada masa non suspensi memiliki dampak yang berbeda terhadap Investor sehingga timbul pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap para investornya. Setelah dianalisis ternyata masih ditemukan ketidak lengkapan dalam masing-masing peraturan private placement dan suspensi saham sehingga menimbulkan ketidak adilan bagi pemegang saham khususnya para pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana analisis pengaturan praktek private placement yang dilakukan pada masa suspensi ditinjau mulai dari penyebab suspensi, tujuan private placement pada masa suspensi saham, hingga dampak yang ditimbulkan dari private placement yang dilakukan oleh Emiten pada masa suspensi saham. Kata Kunci: emiten, investor, private placement, suspensi ABSTRACT This research aims to analyze the regulation of private placement practice performed by an issuer when the issuer is suspended by the Exchange and to investigate the legal protection for investors over private placement performed by the issuer during the suspension. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. Private placement refers to the addition of capital performed by an issuer by adding the amount of the shares circulated by selling new shares to a certain party without selling them to the previous shareholders. Suspension is defined as a delay due to certain reasons. Private placement and suspension have different consequences. The problem arises when these two take place simultaneously because they may show different influences on investors, raising the question regarding the legal protection for its investors. The analysis has found that there is incompleteness in each of them, and this situation has sparked injustice for shareholders, especially the minority shareholders. Thus, it is important to investigate the regulation of private placement amidst the suspension from the point of what causes the suspension, the objective of the private placement amidst share suspension, to the impacts caused by the private placement performed by an issuer during the share suspension. Keywords: issuer, investor, private placement, suspension
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INVESTOR TERHADAP LIKUIDASI ATAS PEMBUBARAN PRODUK REKSA DANA YANG DILAKUKAN OLEH OJK DITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL (Studi kasus PT Minna Padi Aset Manajemen) Muhammad Adimaz Yudhistira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Adimaz Yudhistira, Sihabuddin, M. Zairul Alam Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: adimaz.yudhistira79@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana akibat hukum dari likuidasi reksa atas pembubaran produk reksa dana yang dilakukan oleh OJK kepada suatu perusahaan dan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi investor yang produk investasi reksa dana nya dalam suatu perusahaan tersebut di likuidasi oleh OJK ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1995. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Reksa dana merupakan salah satu produk investasi dimana investasi tersebut akan dikelola melalui portofolio efek “secara tepat oleh manajer investasi yang sudah ahli dan kemudian keuntungan tersebut didistribusikan Kembali kepada investor. Investasi melalui reksa dana tetap memiliki kelebihan dan kekurangan “yang perlu dipertimbangkan oleh para investor. Salah satu kelebihan dari investasi reksa dana yaitu memiliki sifat mudah untuk dicairkan, oleh sebab itu para investor yang ingin berinvestasi dalam jangka pendek akan menjadikan reksa dana sebagai salah satu opsi terdepan untuk mereka berinvestasi. Disisi lain, investasi melalui reksa dana ini pun memiliki kekurangan serta resiko, yaitu para investor kurang memiliki peranan untuk mengelola aset yang diinvestasikan, sehingga apabila terjadi resiko kerugian pada perusahaan” atau manajer investasi pengelola investasi, maka investor turut “menanggung resiko baik resiko investasi maupun resiko yang disebabkan oleh Manajer Investasi yang melakukan perbuatan bertentangan dengan Undang-Undang. Sepanjang tahun 2019-2021, OJK mencatat cukup banyak laporan dari “masyarakat mengenai pelanggaran yang dilakukan perusahaan dan/atau produk investasi yang ditawarkan tidak dalam pengawasan OJK. Salah satunya adalah kasus PT Minna Padi Aset Manajemen yang kemudian disingkat PT MPAM. Dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan PT adalah (fixed return). Hal tersebut tentu bertentangan dengan dari UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan beberapa POJK. Akibat hukum dari pelanggaran tersebut adalah likuidasi dari produk reksa dana yang dibubarkan berdasar pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 yang tertulis bahwa jangka waktu likuidasi aset reksa dana maksimal 7 hari bursa setelah pembubaran terhadap produk reksa dana tersebut dilakukan. Hal inilah yang perlu dikaji kembali oleh penulis mengingat terdapat kekosongan hukum terhadap perlindungan investor apabila proses likuidasi reksa dana gagal ataupun nominal yang kembali kepada investor tidak senilai sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang yaitu senilai NAB ketika pembubaran. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana Pertanggungjawaban hukum PT Minna Padi Aset Manajemen selaku Manajer Investasi apabila produk reksa dana nya dibubarkan oleh OJK akibat adanya perjanjian Fixed Return dan bagaimana perlindungan hukum bagi investor apabila telah dilakukannya likuidasi pada produk reksa dana yang telah dibubarkan oleh OJK ditinjau dari UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kata Kunci: Reksa Dana, Manajer Investasi, Investor, Likuidasi , Pasar Modal ABSTRACT The case of PT Minna Padi Aset Manajemen (henceforth referred to as MPAM) represents investment risk in a mutual fund where an investment manager failed to abide by Law number 8 of 1995 concerning Capital Market and several points in the Regulation of Financial Services Authority (henceforth referred to POJK) by doing a fixed return. This contravention has led to the liquidation of the mutual fund product dismissed according to POJK Number 23/POJK.04/2016 stating that the liquidation of mutual fund asset takes no more than 7 days of exchange after the mutual fund product is dismissed. A legal loophole regarding the legal protection of investors takes place if the mutual fund liquidation fails or if the amount returned to investors does not correspond to the net asset value stated in the law during the dismissal. Therefore, it is essential to be aware of the liability of PT MPAM as the investment manager when its mutual fund is dismissed by Financial Services Authority due to a fixed return agreement and what is the legal protection given to investors following the liquidation of mutual fund product dismissed by the authority seen from the perspective of Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market. Keywords: mutual fund, investment manager, investor, liquidation, capital market
PERTANGGUNGJAWABAN NIGERIA DALAM KASUS PENEMBAKAN DEMONSTRAN #ENDSARS DI NIGERIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Reynaldi Ahmad Taufiqurrahman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reynaldi Ahmad Taufiqurrahman, Hikmatul Ula, Fransiska Ayulistya Susanto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Kota Malang e-mail: reynaldiahmad1116@gmail.com ABSTRAK HAM merupakan hak yang diperoleh bukan karena pemberian melalui hukum positif suatu negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Diantara beberapa HAM, terdapat hak yang digolongkan sebagai non-derogable right, yaitu hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apa pun. Penelitian ini akan menganalisis terkait pertanggungjawaban Nigeria atas peristiwa penembakan demonstran #EndSARS yang terjadi pada akhir 2020 di Lagos, dimana dalam peristiwa tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap HAM yang membuat timbulnya pertanggungjawaban Nigeria sebagai negara yang tunduk pada berbagai macam intrumen HAM internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini bersifat yuridis-normatif dengan harapan nantinya dapat dijadikan bahan rujukan terkait pertanggungjawaban negara dalam pelanggaran HAM Internasional. Keywords: HAM Internasional, Use of Force and Firearms, Pertanggungjawaban Negara ABSTRACT Human Rights are obtained not because they are simply given by positive law, but they are rather earned from the dignity attached to every human being. The fulfillment of non-derogable rights cannot be delayed by the state under any circumstances. This research aims to analyze the liability of Nigeria over the shooting of demonstrators #EndSARS happening in late 2020 in Lagos, where human rights were violated, and this chaos led Nigeria to the condition where it has to comply with all instruments of international human rights. This research employed normative-juridical methods and is expected to serve as a reference regarding the liability of a state in the violation of international human rights. Keywords: international human rights, use of force and firearms, state’s liability
IMPLEMENTASI PASAL 14 HURUF (A) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2014-2025 DALAM HAL MENJADIKAN LUMPUR SIDOARJO SEBAGAI WISATA UNGGULAN DAERAH (Studi Kasus Di Badan Perenc Slamet Muji Rahayu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Slamet Muji Rahayu, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mujirahayu824@gmail.com ABSTRAK Lumpur Sidoarjo dijadikan tempat wisata, tapi mekanisme pengelolahannya belum ada. Sementara dalam Pasal 30 Huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menghendaki agar dibuat rencana pengembangannya dan ditetapkan dalam rencana induk pengembangan pariwisata daerah agar tercipta kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana implementasi Pasal 14 huruf (a) Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan Daerah Tahun 2014-2025 dalam pengembangan potensi wisata Lumpur Sidoarjo? (2) Mengapa Lumpur Sidoarjo belum masuk ke dalam Pasal 14 Huruf (a) Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan Daerah Tahun 2014-2025 (3) Apa upaya Bapedda Sidoarjo dalam mengimplementasikan Pasal 14 huruf (a) Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan Daerah Tahun 2014-2025 dalam pengembangannya menjadikan Lumpur Sidoarjo sebagai wisata unggulan? Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa Bapedda Sidoarjo mengalami kendala. Kendala berasal dari faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum terhambat kerena masih pada tahap dilakukan penelitian. Sehingga rancangan program pengembangan pariwisata Lumpur Sidoarjo belum ditetapkan dan belum diimplementasikan secara optimal. Kata Kunci: Implementasi, Pariwisata Lumpur Sidoarjo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sidoarjo ABSTRACT Amidst the development of Mud-flooded Sidoarjo (henceforth referred to as Lumpur Sidoarjo) into a tourist destination, there is no mechanism of its management yet, contrary to Article 14 Letter (a) of Regional Regulation of the Regency of Sidoarjo Number 6 of 2014 concerning Master Plan of Regional Tourism Development 2014-2025 requiring the consideration of the development plan and its entry to the tourism development master plan for the sake of legal certainty for all. Departing from the above issue, this research aims to investigate: (1) how is Article 14 letter (a) of Regional Regulation of the Regency of Sidoarjo Number 6 of 2014 concerning the Master Plan of Regional Tourism Development 2014-2025 implemented in the development of Lumpur Sidoarjo as a tourist destination? (2) why is Lumpur Sidoarjo not governed in the Regional Regulation of Sidoarjo Number 6 of 2014? (3) what measures are to be taken by the Regional Development Plan Agency of Sidoarjo to implement Article 14 Letter (a) of the Regional Regulation of Sidoarjo Number 6 of 2014 in terms of the development of Lumpur Sidoarjo as an excellent tourist destination? This research reveals that the regional development plan in Sidoarjo is facing some impeding issues resulting from law enforcers, infrastructure, and facilities supporting the law enforcers, recalling that this is still in a research phase. Thus, the plan set to develop Lumpur Sidoarjo as a tourist destination is not yet settled and optimally implemented. Keywords: implementation, Lumpur Sidoarjo tourism, Regional Development Plan Agency of Sidoarjo
ANALISIS YURIDIS TIDAK DILAKSANKANNYA EKSEKUSI PERAMPASAN BARANG UNTUK NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 162K/PID/2005) Izzur Rodhy Haris
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Izzur Rodhy Haris, Prija Djatmika, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No169 Malang e-mail: izzurharis@gmail.com ABSTRAK Dalam hal ini penulis memili tujuan dari penelitian tersebut yaitu memperoleh kejelasan dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terhambatnya pelaksanaan putusan perampasan barang untuk negara dalam perkara tindak pidana korupsi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Menemukan Alternatif Penyelesaian Dalam Mengatasi Pelaksanaan Putasan Perampasan Barang Untuk Negara Dari Hambatan Yang Ada, Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian adalah yuridis normatif, dengan Penelitian Hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum, dalam skripsi ini berkaitan dengan hambatan atau tidak dapat dilakukannya eksekusi perampasan barang untuk negara dalam perkara tindak pidana korupsi atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 162K/PID /2005 tanggal 14 Oktober 2005 Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,Putusan hakim Pengadilan Negeri Kediri ini tidak dapat dieksekusi (Non-Executable) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (3) KUHP yang mensyaratkan bahwa hanya atas barang-barang yang telah disita saja yang dapat dirampas untuk negara. Apabila tetap dilaksanakannya eksekusi perampasan barang untuk negara tersebut maka pihak Kejaksaan Negri Kota Kediri dapat digugat sebagai melakukan perbuatyn melanggar Pasal 1365 KUHPerdata Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad). ABSTRACT This research investigates the factors impeding the execution of state asset seizure in a corruption case under a court verdict that has permanent legal force and finds a solution to the execution of the seizure. This research employed normative-juridical methods to find out what impedes the seizure under the Supreme Court Decision Number 162K/PID/2005 on the 14th of October 2005 with its permanent legal force. This decision is non-executable because it does not meet the provision in Article 39 Paragraph (3) of the Criminal Code implying that only confiscated asse
PENGATURAN STANDAR PEMERIKSAAN PENYANDANG DISABILITAS PADA PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lintang Rachmi Andrianti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lintang Rachmi Andrianti, Istislam, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: lintangrachmi@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan standar pemeriksaan bagi penyandang disabilitas pada proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisan Republik Indonesia (Polri) yang mengakomodasi hambatan penyandang disabilitas serta pengaturan standar pemeriksaan bagi penyandang disabilitas yang ideal berbasis perlindungan hukum pada proses penyelidikan dan penyidikan di Polri. Adanya standar pemeriksaan merupakan kewajiban lembaga penegak hukum termasuk Polri dalam menyediakan akomodasi yang layak sesuai amanat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Di mana akomodasi yang layak terdiri atas akomodasi pelayanan yang salah satunya meliputi penyediaan standar pemeriksaan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual melalui pandangan ahli. Analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis perspektif mengenai standar pemeriksaan yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa diperlukan pengaturan secara khusus mengenai Standar Pemeriksaan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengakomodasi hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas meliputi kualifikasi penyidik, fasilitas bangunan gedung, pelayanan serta prosedur pemeriksaan yang dalam pembuatan dan pengembangannya perlu melibatkan peran serta organisasi penyandang disabilitas. Kata Kunci: Standar Pemeriksaan, Hambatan Penyandang Disabilitas, dan Perlindungan Hukum ABSTRACT This research describes and analyzes the regulations governing the standards of investigating people with disabilities in the process of inquiry and investigation in the Indonesian National Police that accommodates disabled people and ideal standards of investigation for the disabled based on legal protection in the processes. These standards are the responsibility of law enforcers, including the Indonesian National Police in terms of the provision of decent standards according to the mandate mentioned in Article 36 of Law Number 8 of 2016 concerning People with Disabilities in conjunction with Article 2 of Government Regulation Number 29 of 2020 concerning Decent Accommodation for People with Disabilities in a judicial process. Decent accommodation involves setting up the standards of investigation. This research employed normative juridical methods, a statutory approach through the synchronization and harmonization of laws, and a conceptual approach that takes into account the experts’ notions. The legal materials were analyzed based on a perspective method concerning decent investigating standards according to the laws applied. The research results reveal that specific regulations are required to set up the investigating standards, such as SOP that accommodates the obstacles and the needs of disabled people. The SOP deals with the qualification of inquirers, building facilities, services, and the procedures of investigation that also require the role and organization of people with disabilities. Keywords: investigating standards, obstacles for people with disabilities, legal protection

Page 460 of 563 | Total Record : 5629

 458   459   460   461   462 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue