cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 457   458   459   460   461 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA M-BANKING YANG DIRUGIKAN AKIBAT TINDAKAN SIM-SWAP Wilda Shafira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wilda Shafira, Siti Hamidah, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya J1. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: wilda_shafira@student.ub.ac.id ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atau pengguna provider sebagai korban pencurian data melalui Teknik SIM- SWAP sehingga mengakibatkan hilangnya uang nasabah. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif. Bahan hukum sebagai bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap korban dalam tindakan SIM-SWAP yang dilakukan oleh perbankan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Bentuk perlindungan konsumen atau nasabah secara preventif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bentuk perlindungan preventif yang didasarkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangam Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Adapun bentuk perlindungan represif yang diberikan oleh pihak perbankan yaitu berdasarkan peraturan perundangundangan. Bentuk perlindungan represif berdasarkan perjanjian yaitu adanya upaya yang dilakukan oleh bank untuk mendukung klausula perjanjian yang telah dilakukan maka untuk memberikan perlindungan kepada nasabah juga sedang merancang sistem yang memberikan peringatan akan pergantian nomor kartu nasabah untuk menghindari kejahatan yang melibatkan kartu SIM (Subscriber Identification Module) alias SIM swap. Adapun yang terakhir yaitu perlindungan represif berdasar kasus yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, M-Banking dan Sim-Swap ABSTRACT This research aims to find out the legal protection for bank clients or service users whose data was stolen via SIM-SWAP, leading to the disappearance of their money. This research employed normative-juridical methods, requiring primary, secondary, and tertiary data. Data processing was performed to systematize written legal data. The research results reveal that the legal protection for the victims in the case of SIM- SWAP performed by banks is principally divided into two: preventive and repressive actions, where the former refers to the Regulation of Financial Services Authority Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Sector, while the repressive action is given by the bank concerned under an agreement regarding the measures taken by the bank to support the clause on the agreement that has been executed. Thus, the protection planned for bank clients will require a system designed to give a warning to the clients regarding the change of SIM (Subscriber Identification Module) card or also known as SIM swap. The repressive action involves the issuance of the Regulation of Financial Services Authority Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Sector. Keywords: legal protection, M-banking, SIM-SWAP
TINJAUAN YURIDIS ORANG DALAM DENGAN PENDEKATAN KETERKAITAN INFORMASI DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG DALAM PASAR MODAL INDONESIA (STUDI KASUS PT. PGN DAN PUTUSAN MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE MR LOH AH LAY) Yohana Geraldine Malau
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yohana Geraldine Malau, Sihabudin, Moch Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: yohanagrl@student.ub.ac.id ABSTRAK Penulis meneliti permasalahan yang terdapat pada Hukum Pasar Modal di Indonesia dengan melakukan Tinjauan Yuridis Orang Dalam dengan Pendekatan Wajib Dipercaya dan Pendekatan Keterkaitan Informasi yang digunakan untuk menangani praktik Perdagangan Orang Dalam. Latarbelakang permasalahan ini dikarenakan sampai saat ini Indonesia masih menggunakan Pendekatan Wajib Dipercaya untuk mengkategorikan pelaku praktik Perdagangan Orang Dalam. Beban pembuktikan pada pendekatan Pendekatan ini ialah adanya keterkaitan antara pelaku dengan orang dalam pada emiten atau pada perusahaan publik; Bahwa pelaku ialah orang dalam atau pelaku mengetahui adanya informasi material yang sifatnya non publik dari orang dalam. Beban pembuktian tersebut mempersulit penelusuran jika terdapat transaksi Perdagangan Orang Dalam yang tidak dilakukan orang dalam, melainkan pihak luar dari emiten ataupun perusahaan publik yang bersangkutan. Mengangkat permasalahan di atas, Penulis mengangkat dua rumusan masalah, antara lain ialah: (1) Bagaimana analisis Pendekatan Keterkaitan Informasi dan Pendekatan Wajib Dipercaya terhadap ketentuan pelaku pada perdagangan orang dalam sebagaimana diatur pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal? (2) Bagaimana analisis pada kasus PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN) dan Putusan Monetary Authority Of Singapore (MAS) atas nama terdakwa Loh Ah Lay Rihard dikaitkan dengan Pendekatan Wajib Dipercaya dan Pendekatan Keterkaitan Informasi? Metode penelitian yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, pendekatan futuristik serta pendekatan kasus. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif dalam menganalisis bahan hukum yang menunjang penelitian ini dengan cara memaknai aturan hukum dari undang-undang, peraturan-peraturan, dan pendapat ahli hukum. Hasil penelitian terhadap permasalahan hukum ialah bahwa Pendekatan Wajib Dipercaya sebagaimana diatur dalam pasal 95-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tidak lengkap karena tidak dapat menjangkau pelaku secondary tippee dan tidak menjangkau tippee yang perolehan informasi materialnya melalui cara yang tidak melawan hukum. Sementara Negara Singapura memakai Pendekatan Keterkaitan Informasi yang beban pembuktian ada pada kepemilikan informasi material yang non publik itu. Penulis menyarankan agar Undang-Undang Pasar Modal Indonesia memperluas ruang lingkup pelaku perdagangan orang dalam dengan menggunakan Pendekatan Keterkaitan Informasi. Kata kunci: perdagangan orang dalam, hukum pasar modal ABSTRACT This research studies an issue of capital market law in Indonesia by conducting a judicial review on insiders according to trustable and information relatedness approaches in handling insider trading. This research departed from the issue where a trustable approach is still employed in Indonesia to categorize the actors involved in insider trading. The burden of proof of these approaches reveals there is a connection between actors and insiders within an issuer or public company; it involves insiders or the persons concerned obtaining non-public inside information from an insider. This burden of proof hampers the investigation in finding out whether the transaction of insider trading is done by an external party from an issuer or a public company concerned. Departing from the above issue, this research delves into two problems regarding the analysis of information relatedness and trustable approaches to the conditions regarding the actors involved in insider trading as regulated by Article 95 of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1995 concerning Capital Market and the analysis of the case between PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN) and the Decision of Monetary Authority of Singapore (MAS) with Loh Ah Lay Rihard as the defendant linked to trustable and information relatedness approaches. This research employed normative-Juridical methods, comparative, futuristic, and case approaches. The data were analyzed in a descriptive method, where the regulatory provisions of the law, regulations, and experts’ thoughts were defined. The research reveals that the trustable approach as regulated by Article 95 of Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market is incomplete since it does not reach the person of secondary tippee and tippee in which the inside information is obtained in a way that does not contravene the law. On the other hand, Singapore uses an information relatedness approach with the burden of proof that lies in the ownership of the non-public inside information. This research suggests that the Law concerning Capital Market in Indonesia widens the scope of insider trading by employing the information relatedness approach. Keywords: insider trading, capital market law
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGAR LARANGAN PENYELENGGARA RUMAH KOS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI PASAL 17 HURUF A NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Kota Kediri) Laila Mustofia Fatimatuzzahro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laila Mustofia Fatimatuzzahro, Mohammad Dahlan, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang e-mail: lailamustofia@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penegakan sanksi administrasi terhadap larangan penyelenggara rumah kos di Kota Kediri. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah karena di Kota Kediri masih banyak ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara rumah kos terkait menerima penghuni rumah kos yang berbeda jenis kelamin selain suami istri yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Pasal 17 Huruf a Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosio-legal dengan pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan di Kota Kediri. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa penegakan sanksi administrasi terhadap larangan penyelenggara rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Pasal 17 Huruf a Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Kediri telah dilaksankan, hal ini dibuktikan dengan adanya data-data pelanggaran telah dilakukan oleh penyelenggara rumah kos. Namun berdasarkan hasil analisis, penegakan sanksinya belum dilaksanakan secara maksimal karena beberapa faktor yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, dan faktor masyarakat. Kata Kunci: Penegakan hukum, sanksi administrasi, rumah kos ABSTRACT This research studies the administrative sanctions regarding the violations of boarding house management rules in Kediri city. Several boarding houses are found to provide mix-room facilities for guests not as spouses, violating the Regional Regulation of Kediri City Article 17 Letter a Number 1 of 2016 concerning Public Order and Security in Society. This research employed socio-legal methods and the data collection was based on library research and field observation. The research reveals that the imposition of administrative sanctions regarding the violations of boarding house management rules as in Regional Regulation of Kediri City Article 17 Letter a Number 1 of 2016 has been implemented by the members of the Civil Service Police Unit. The data on the violations were obtained, but the enforcement of the sanctions has not been optimally executed due to factors such as law, law enforcers, and the members of the public. Keywords: law enforcement, administrative sanction, boarding house
PENERAPAN PASAL 69 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMENUHAN HAK REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN JARINGAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Indah Fitria Kusuma Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indah Fitria Kusuma Putri, Ismail Navianto, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: indahfitria120@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 69 Huruf B Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Jaringan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Kota Jakarta. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dimana dalam kurun 5 tahun terdapat 139 Anak yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial di BRSAMPK Handayani. Pada kenyataannya ternyata tidak hanya orang dewasa yang bisa menjadi terorisme tetapi juga anak anak, yang sebagian besar merupakan arahan sejak kecil dari orang tuanya untuk menjadi bagian dari teroris ini, selain itu tindak pidana terorisme ini memakan korban yang tidak sedikit, termasuk salah satunya korbannya adalah anak yang tidak bersalah. Mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan juga pada Pasal 69B bahwa ada perlindungan khusus bagi anak korban jaringan teorisme, yang terdapat dalam pasalnya berbunyi: Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme dilakukan melalui upaya : Edukasi pendidikan, ideologi, dan nasionalisme Konseling bahaya terorisme Rehabilitasi sosial Dan pendampingan sosial. Dilihat dari PermenPPPA No.7 Tahun 2019, Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme Yang dimaksud dengan Anak Korban Jaringan Terorisme ialah Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak Saksi. Dari hasil penelitian dengan metode diatas penulis mendapat hasil bahwa Anak Sebagai Korban Jaringan Terorisme tetap diproses sebagaimana yang telah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tetapi dalam tahap proses awalnya adalah dengan rujukan dari Densus 88 dengan syarat rujukan usia dari 0-18 tahun, sehat fisik dan mental serta bersedia mengikuti rehabilitasi. Dalam hambatan yang dialami yaitu faktor hukumnya sendiri, di mana tidak ada perbedaan dalam pemberian rehabilitasi terhadap anak korban jaringan terorisme ini dan tidak meratanya pemberian rehabilitasi terhadap Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari Pelaku dan Anak Saksi yang dimana yang direhabilitasi hanya Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku saja juga hambatan seperti pemberian waktu rehabilitasi yang sedikit yaitu minimal 1 bulan sampai dengan 6 bulan bagi yang anak yang terpapar terorisme dan waktu 1 bulan sampai dengan maksimal 3 bulan bagi anak yang terdampak terorisme. Kata Kunci: Penerapan Pasal, Anak, Anak Korban Jaringan Terorisme, Rehabilitasi Sosial ABSTRACT This research was conducted to investigate the implementation of Article 69 Letter B of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection to fulfill the Rehabilitation Right of the Child as Victim of Terrorism in Social Rehabilitation Agency for Children needing Special Protection (BRSAMPK) in Handayani in Jakarta. The research employed empirical-juridical methods, reporting that there were 139 children given social rehabilitation in BRSAMPK in Handayani within five years. Not only restricted to adults but children are prone to becoming terrorists; some children were brainwashed and encouraged to participate in terrorism by their parents. Terrorism has been reported to have taken a significant number of victims, including innocent children. Child Protection Law Number 35 of 2014, regarding the special protection for children involved in terrorism networks, mentions in Article 69B: The special protection for children involved in terrorism networks takes into account the following measures: Education, ideology, and nationalism Counseling on the danger of terrorism Social rehabilitation Social aid According to PermenPPPA Number 7 of 2019, the child as the victim of terrorism refers to the child as a victim, the child as a terrorist, the child of a terrorist, and the child of a witness, while only children as terrorists and children of a terrorist are rehabilitated. Moreover, the rehabilitation takes at least a month up to six months for children exposed to terrorism and one month up to 3 months for children affected by terrorism. Keywords: article implementation, child as a victim of terrorism networks, social rehabilitation
INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 97/PUU-XI/2013 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 55/PUU-XVII/2019 Muhammad Aliefuddin Sayyaf
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Aliefuddin Sayyaf, Riana Susmayanti, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: nidufeila@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permohonan perkara pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU/XVII/2019 yang antar kedua putusan tersebut mengalami Inkonsistensi berkaitan dengan kedudukan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota apakah masuk dalam pemilu atau pemerintah daerah dan untuk mengetahui apakah ratio decidendi hakim pada kedua putusan tersebut menyebabkan terjadinya inkonsistensi. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU/XVII/2019. Metode penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara studi studi pustaka. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis menggunakan metode komparatif dan juga metode argumentatif Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui permohonan perkara yang diajukan oleh para pemohon baik dalam putusan nomor 97/PUU-XI/2013 maupun dalam putusan nomor 55/PUU-XVII/2019 pokok permohonan kedua putusan tersebut berbeda, namun substansi dari permohonan perkara tersebut saling berkesinambungan sehingga jika dilihat ratio decidendi hakim dalam memberikan putusan pada kedua putusan tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya inkonsistensi putusan nomor 97/PUU-XI/2013 dengan putusan nomor 55/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan kedudukan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Karena metode penafsiran konstitusi yang digunakan oleh hakim antara kedua putusan tersebut berbeda, hakim dalam memberikan putusan nomor 97/PUU-XI/2013 menggunakan metode originalis tekstualis, sedangkan hakim dalam memberikan putusan nomor 55/PUU-XVII/2019 menggunakan metode originalis historical. Namun kedua putusan tersebut hakim sama-sama melihat terlebih dahulu dimana kedudukan dari pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Kata Kunci: Inkonsistensi, Putusan, Mahkamah Konstitusi ABSTRACT This research aims to find out the petition as in Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XI/2013 and Decision Number 55/PUU/XVII/2019 that were inconsistent regarding whether governors, regents, and mayors should be elected in general elections or village head elections and to find out whether the ratio decidendi of the judges in two court decisions caused the inconsistency. This research employed normative-juridical methods by analyzing both court decisions. The data were obtained from library research and were analyzed based on comparative and argumentative methods. The research reveals that the petition filed by the petitioner as in either the Decision Number 97/PUU-XVI/2013 and Decision Number 55/PUU-XVII/2019 indicates that these two decisions were inconsistent but not for the substance of the two. The ratio decidendi indicates that the verdicts imposed by the judges caused this inconsistency between the two decisions. Regarding the election of governors, regents, and mayors, these inconsistent decisions are due to the different interpreting methods employed by the judges in the two decisions, where Decision Number 97/PUU-XI/2013 referred to original textualist, while Decision Number 55/PUU-XVII/2019 refers to the historical original method. However, the judges first learned the position of the election of governors, regents, and mayors as set forth in the 1945 Indonesian C
URGENSI PENGATURAN PERDAGANGAN PENGARUH DI INDONESIA (Studi Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014) Muhammad Khoirul Anam
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Khoirul Anam, Bambang Sugiri, Milda Istiqomah Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: thisisanam6@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana konsep perdagangan pengaruh di dalam konvensi internasional maupun negara lain dan mengetahui apakah pasal-pasal di dalam UU Korupsi bisa diterapkan terhadap perdagangan pengaruh (studi putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014). Luthfi Hasan Ishaaq sebagai Anggota DPR-RI dan Presiden PKS membantu Maria Elizabeth Liman mendapatkan surat rekomendasi persetujuan peningkatan kapasitas impor daging sapi di Kementerian Pertanian dengan mempertemukannya dengan Suswono (Menteri Pertanian) yang juga merupakan Kader PKS. Luthfi Hasan Ishaaq melalui Ahmad Fathanah menerima komitmen fee sebanyak 1M dari Maria Elizabeth Liman atas bantuannya mendapatkan surat rekomendasi peningkatan kapasitas impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Perbuatan Luthfi Hasan Ishaaq tersebut dijerat dengan pasal suap akan tetapi ada indikasi bahwa perbuatan itu adalah perdagangan pengaruh. Ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan undang-undang yang dilakukan untuk mendapatkan konsep tentang perdagangan pengaruh di dalam konvensi internasional maupun negara lain dan kesimpulan mengenai apakah pasal-pasal di dalam UU Korupsi bisa diterapkan terhadap perdagangan pengaruh. Pengambilan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan, wawancara, maupun studi dokumentasi terhadap bahan hukum yang ada di pusat dokumentasi dan informasi hukum. Teknik analisis data penelitian ini dilakukan dengan langkah inventarisasi, identifikasi, sistematisasi, dan kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang logis, koheren, sistematis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa konsep perdagangan pengaruh dalam konvensi internasional maupun negara lain berbeda-beda tergantung pada legislator dan ketentuan hukum lain yang terlebih dahulu sudah berlaku dan pasal-pasal di dalam UU Korupsi tidak bisa diterapkan terhadap perdagangan pengaruh. Kata kunci: Urgensi Pengaturan, Perdagangan Pengaruh, Korupsi, Studi Putusan ABSTRACT This research aims to find out how the concepts of trading in influence in international conventions or other countries work and whether the articles in Corruption law in Indonesia can apply to trading in influence in Indonesia. Luthfi Hasan Ishaaq as a member of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) and the President of PKS assisted Maria Elizabeth Lima to get a recommendation letter of approval to increase beef import capacity in the Ministry of Agriculture by setting a meeting between her and the Minister of Agriculture who also serves as the cadre of PKS. Through Ahmad Fathanah, Luthfi Hasan Ishaaq received 1 billion rupiahs from Maria Elizabeth for the recommendation letter. This conduct was punishable by law concerning bribery while it can also indicate that this is a part of trading in influence. This research is categorized as normative-juridical methods with conceptual and statutory approaches to find out the concepts of trading in influence in international conventions or other countries and to find out whether articles in corruption law fit the cases of trading in influence. The data was collected from library research, interviews, and documents in the documentation and legal information center. The data were inventoried, identified, systematized, and analyzed based on qualitative and descriptive methods that present the research in logical, coherent, systematic, and effective ways. The research reveals tha
PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGAWASAN REFOCUSING ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN NGANJUK Anggi Mayarana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggi Mayarana, Moh. Fadli, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawaijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: anggimayarana@student.ub.ac.id ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran DPRD Kabupaten Nganjuk dalam Perencanaan dan Pengawasan refocusing anggaran belanja daerah pada masa pandemi COVID-19, dan untuk mengetahui hambatan dan solusi terhadap pelaksanaan peran DPRD Kabupaten Nganjuk dalam perencanaan dan pengawasan refocusing anggaran belanja daerah pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio legal, yaitu penelitian hukum dengan cara studi lapangan, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu melihat kenyataan hukum yang ada di masyarakat, dan menggunakan teknis analisis data yuridis kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di Kantor DPRD Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran DPRD dalam Perencanaan dan Pengawasan refocusing anggaran belanja daerah pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk dapat dikatakan tidak sesuai dengan norma SKB Mendagri dan Menkeu. Pada tahap perencanaan, pemberitahuan yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Nganjuk tidak disertai dengan lampiran-lampiran draft penyesuaian anggaran. Pada tahap pengawasan, seharusnya dilakukan pada proses penyesuaian APBD, namun implementasinya proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk adalah pengawasan terhadap pelaksanaan hasil penyesuaian APBD. Adapun hambatan pelaksanaan peran DPRD yaitu 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tidak melengkapi pemberitahuan refocusing anggaran dengan lampiran-lampiran draft refocusing anggaran; 2) Kurangnya komunikasi; 3) Pengetahuan anggota DPRD terhadap refocusing anggaran; 4) Belum adanya mekanisme pengawasan refocusing anggaran yang sistematis oleh DPRD Kabupaten Nganjuk. Oleh karenanya, dalam mengatasi hambatan tersebut DPRD Kabupaten Nganjuk dapat: 1) Meminta Keterangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk terkait lampiran-lampiran rincian refocusing dan realokasi anggaran; dan 2) Menyusun mekanisme pengawasan refocusing dan realokasi anggaran dengan sistematis. Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perencanaan, Pengawasan, Refocusing, Anggaran ABSTRACT This research aims to investigate the role of the Regional House of Representatives (DPRD) of the Regency of Nganjuk in the planning of and supervision over regional budget refocusing during the Covid-19 pandemic and the impeding factors and solutions in performing the role. With socio-legal methods, this research involved a field study and socio-juridical methods to learn what facts take place in society. All the data were further analyzed based on juridical-qualitative techniques. The research took place in the DPRD office in the Regency of Nganjuk, revealing that this role in budget refocusing is not relevant to what is outlined in the Joint Decree of the Home Affairs Minister and Finance Minister. At the planning stage, the notification sent to the DPRD does not come with the draft of the budget adjustment. The supervision process should involve the adjustment process of the Regional Budget (APBD), but the implementation involved the supervision over the execution of the results of the adjustment to the APBD. The impeding factors include the following conditions: 1) the regional government of Nganjuk Regency does not complete the refocusing of the budget with the budget draft needed; 2) there is a lack of communication; 3) there is a lack of knowledge among the members of the DPRD about the budget refocusing; 4) there is no systematic supervisory mechanism for this budget refocusing by the DPRD of the Regency of Nganjuk. Thus, to tackle all these issues, the DPRD of the Regency of Nganjuk can: 1) request inquiries regarding the attachments of the budget refocusing and reallocation; and 2) draft the mechanism of the supervision over the refocusing and reallocation of the budget systematically. Keywords: Regional House of Representatives, planning, supervision, refocusing, budget.
KEPASTIAN HUKUM PENGGOLONGAN KEJAHATAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI TINDAK PIDANA TERORISME Monnachu Wemonicha Lovina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Monnachu Wemonicha Lovina, Bambang Sugiri, Ardi Ferdian. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT Haryono No. 169, Malang e-mail: monnachuwl@ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan mengenai kepastian hukum penggolongan kejahatan perusakan lingkungan hidup sebagai “tindak pidana terorisme” berdasarkan ketetapan Pasal 10 Undang-Undang Terorisme. Pasal tersebut memberikan peluang pemidanaan terhadap kejahatan perusakan lingkungan hidup, namun hingga saat ini masih belum terdapat kejelasan tentang kepastian hukumnya. Dalam penelitian ini penulis mengangkat dua permasalahan hukum, yaitu: (1) “ Apakah kejahatan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme berdasarkan ketetapan Pasal 10 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?”; dan (2) “Apakah penggolongan kejahatan perusakan lingkungan hidup sebagai tindak pidana terorisme akan mempengaruhi efektivitas pencegahan dan penanggulangan kejahatan perusakan lingkungan hidup?”. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa kejahatan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai “tindak pidana terorisme” berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Terorisme atau dengan istilah lain yakni terorisme lingkungan. Penggolongan tersebut didasarkan kepada 5 (lima) alasan utama, di antaranya ialah berdasarkan fakta bahwa kejahatan perusakan lingkungan hidup dapat disetarakan dengan kejahatan luar biasa dan “tindak pidana terorisme” tidak harus bermuatan unsur politik. Penggolongan tersebut juga akan menjadikan upaya preventif dan represif atas kejahatan perusakan lingkungan hidup semakin efektif karena akan berpengaruh pada pelibatan BNPT dan APH terkait lainnya seperti PPNS KLHK yang menjadikan upaya penanganan kejahatan semakin terfokus. Penggolongan tersebut akan semakin menjamin kepastian perlindungan hukum dan keadilan, baik bagi masyarakat ataupun bagi lingkungan hidup. Kata Kunci: Penggolongan, Kejahatan, Lingkungan Hidup, Terorisme Lingkungan ABSTRACT This research aims to identify and analyze the legal certainty in the categorization of environmental destruction as an act of terrorism according to Article 10 of Law concerning Terrorism. This article serves as the basis for criminalizing the act of environmental destruction but without any clear legal certainty. This research studies: (1) can environmental destruction be categorized as an act of terrorism? And (2) will this categorization affect the efficacy of prevention of environmental destruction? With normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches, this research reveals that environmental destruction can be deemed to be an act of environmental terrorism according to Article 10 of Law concerning Terrorism. This crime, based on one of the five main reasons, is categorized as an extraordinary crime and it should not involve any political tendency to be categorized as an act of terrorism. This categorization should make preventive and repressive measures regarding this destruction more effective since it will involve BNPT and other related APH such as PPNS KLHK that make criminal handling more focused. This categorization will guarantee the certainty of legal protection and justice for both the members of the public and the environment. Keywords: categorization, crime, environment, environmental terrorism
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ADANYA APLIKASI PENINGKAT PESANAN BAGI PEMEGANG HAK CIPTA APLIKASI GOJEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Nabila Sofia Nanda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nabila Sofia Nanda, Afifah Kusumadara, Moch. Zairul AlamFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: nabsofnanda@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Pemegang Hak Cipta Aplikasi Gojek atas adanya aplikasi peningkat pesanan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dianalisis secara deskriptif, dimana penulis mengacu pada UU No. 28 Tahun 2014 untuk menjabarkan mengenai bagaimana Pemegang Hak Cipta Aplikasi Gojek mendapat perlindungan hukum serta upaya yang dapat dilakukan atas adanya aplikasi peningkat pesanan. Dari hasil penelitian, Aplikasi Gojek termasuk ke dalam jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta sesuai dengan Pasal 40 angka 1 huruf (s) UUHC dan mendapatkan hak eksklusif berupa hak moral dan juga hak ekonomi sesuai dengan yang tertera pada Pasal 4-9 UUHC. Keberadaan aplikasi peningkat pesanan jelas telah melanggar hak eksklusif pencipta dan terhadap pelanggarnya dapat dikenakan sanksi perdata maupun sanksi pidana. Sedangkan pada Pasal 52 UUHC yang mengatur mengenai sarana kontrol teknologi, dimana dalam pasal ini melarang tindakan “merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi” sarana kontrol teknologi yang berfungsi untuk melindungi ciptaan. Secara umum, modifikasi pada aplikasi Gojek pada implementasinya akan mengakibatkan perubahan dan atau penambahan yang tidak ditujukan untuk “merusak, memusnahkan, menghilangkan, ataupun membuat tidak berfungsi” jalannya aplikasi, sehingga pengaturan pada Pasal 52 UUHC atas adanya modifikasi dirasa kurang tegas dan dapat menimbulkan multi tafsir. Atas adanya tindakan modifikasi tersebut pihak yang melakukan modifikasi dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana, sedangkan untuk pihak Gojek dapat melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Kata Kunci: Perlindungan hukum, hak cipta, modifikasi, aplikasi ABSTRACT This research aims to study the legal protection and legal measures for the copyright holder of the Gojek application following the increasing number of uses of service according to Law Number 28 of 2014. This research employed normative-juridical methods and a statutory approach. The legal data were analyzed descriptively, referring to Law Number 28 of 2014 to elaborate on how the copyright holder of the Gojek app is protected and what measures are taken regarding the application that is intended to grow the use of service. The research results report that the Gojek application is categorized as a creation whose copyright is protected according to Article 40 point 1 letter (s) of Copyright Law and it has the exclusive rights including moral and economic rights according to what is stipulated in Article 4-9 of Copyright Law. The application aiming to grow the request numbers violates the exclusive rights of the creator and there are sanctions imposed in the purview of civil and criminal law. On the other hand, Article 52 of Copyright Law highlights the infrastructure to control technology, banning damaging, eliminating, and destroying acts and an act that ceases the function of the technology control infrastructure that functions to protect creation. Generally, the modification on the Gojek application in its implementation will cause changes or addition that are not intended to do the negative act mentioned. This is parallel to the case of Article 52 of Copyright Law which is deemed lenient and m
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DALAM E-SPORTS BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Patricia Pieter
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Patricia Pieter, Afifah Kusumadara, M. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 116 Malang e-mail: patriciapieter@student.ub.ac.id ABSTRAK Pesatnya perkembangan industri e-sports di Indonesia serta potensinya untuk semakin berkembang di masa depan mendorong adanya urgensi untuk meningkatkan perlindungan hak cipta terkait karya dan konten bermuatan e-sports. Meskipun permainan video dalam e-sports terdiri dari sejumlah aset kreatif terpisah yang masing - masing dilindungi oleh Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun rupanya pengaturan dalam undang - undang tersebut belum cukup memadai ketika berkaitan dengan kegiatan pembuatan dan penyebarluasan konten e-sports. Secara spesifik, terkait hak cipta penyiaran konten (broadcasting) e-sports, karya hasil modifikasi permainan yang digunakan dalam e-sports, dan karya user-generated content dalam permainan e-sports. Oleh karenanya diperlukan analisis lebih dalam terkait perlindungan hukum hak cipta dalam e-sports yang diberikan oleh undang - undang hak cipta yang saat ini berlaku. Selanjutnya, penulis menganalisis dan membandingkan dengan pengaturan terkait perlindungan hukum hak cipta dalam e-sports menurut hukum Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat dengan tujuan mencari referensi dari negara yang tergolong terdepan dalam perlindungan hak cipta dan industri e-sports guna melengkapi kekurangan dari undang - undang hak cipta Indonesia. Adapun dalam pengumpulan bahan hukum penulis melakukan studi kepustakaan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Hak Cipta, E-Sports, Undang - Undang Hak Cipta ABSTRACT The vast development in e-sports industries in Indonesia and the potential that come with it urges the improvement of protection of copyright for e-sports-laden creation and contents. Although video games on e-sports consist of several separate creative assets, each of which is protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, this law is not fully accommodating when it comes to the content creation and the distribution in e-sports specifically, regarding the copyright of e-sports broadcasting, modified e-sports game results, and user-generated content in e-sports. Thus, an in-depth analysis of the legal protection of copyright in e-sports according to copyright law is required. Furthermore, this research also analyzed the comparison between the legal protection of copyright in e-sports according to the law of the People’s Republic of China and that of the law in the US for more references of how this case is regulated in more developed countries to fill the loopholes in the Law concerning copyright in Indonesia. The legal materials were obtained by conducting library research. Keywords: legal protection of copyright, e-sports, copyright law

Page 459 of 563 | Total Record : 5629

 457   458   459   460   461 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue