cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 46   47   48   49   50 
REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Rifai, Much. Anam
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Administration dispute resolution as well as regional head and deputy regional head election results today raise many legal issues. Some of these are the existence of State Administrative Court’s decisions that can not be executed, the decision’s dualism among judicial administrative courts which are conflicting each other and procedural law disharmony with regional head and deputy regional head election’s stages. These problems lead to legal uncertainty, confusion of the public, as well as the horizontal potential conflict. Therefore, legislation reconstruction needs to be conducted. Through the study of normative legal concluded, in the future there should be resetting elections’ stages of regional head and deputy regional head, preparation of special procedural law of State Administrative Court on elections of regional head and deputy regional head, granting authority to the Election Supervisory Board provinces and Supervisory Committee in district/city levels to resolve the administration dispute in which the decision is final binding except for administrative disputes that contains elements of the State Administrative disputes as well as setting up a new institution to resolve the dispute over the election results of regional head and deputy regional head as a result of a decision of the Constitutional Court No. 97/PUU-XI/2013. Key words: reconstruction, administration dispute and the results of the election of regional head and deputy head, regional head and deputy regional head election Abstract Penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (baca: Pemilukada) saat ini menimbulkan banyak permasalahan hukum. Beberapa di antaranya adanya putusan PTUN yang tidak bisa dieksekusi, dualisme putusan badan peradilan yang saling bertentangan serta disharmonisasi hukum acara PTUN dengan tahapan Pemilukada. Permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum,  kebingungan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Oleh sebab itu rekonstruksi peraturan perundang-undangan terkait mutlak dilakukan. Melalui penelitian hukum normatif disimpulkan, ke depan harus ada pengaturan ulang tahapan Pemilukada, penyusunan hukum acara khusus PTUN Pemilukada, pemberian wewenang kepada Bawaslu provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa administrasi yang putusannya bersifat final dan mengikat kecuali untuk sengketa administrasi yang mengandung unsur sengketa TUN serta menyiapkan kelembagaan baru untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilukada sebagai dampak adanya putusan MK No. 97/PUU-XI/2013.   Kata kunci: rekonstruksi, sengketa administrasi dan hasil pemilukada, pemilukada
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR: 104/G/2011/PTUN.SBY. Yo. PUTUSAN NOMOR: 10/B/2012/PT.TUN.SBY Irnawati SH
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.044 KB)

Abstract

Abstract The legal consideration applied by the judge in Surabaya State Administration Court Decision No. 104/G/2011PTUN.SBY Yo. Decision No. 104/B/2011PTUN.SBY uses a lower-standing regulation as a basis of consideration. As the judge used the lower-standing Decision of the Committee for Village Administration Appointment (Chief of Governance Affairs and Chief of Public Affairs) for Betet Village, Kepohbaru Sub-District, Bojonogero Regency, No. 01 of 2011 regarding the Rules and Regulations of the Village Administration Appointment to understand this appropriate or not with a higher-standing regulation, namely the Regulations of Betet Village. To understand are the implications that follow from a Court Decision toward Betet Village. This journal uses a normative legal research method with a conceptual approach, a statute approach, and a case approach. One of the results of this research shows that the judge in utilizing the Decision of the Committee for Village Administration Appointment as legal consideration cannot be called into question by potential or actual Village Administration (Chief of Governance Affairs and Chief of Public Affairs) candidates, the Village Deliberation Agency, the Betet Village Chief, or any other party. A second result is that the legal implications of the Surabaya State Administration Court Decision regarding the aforementioned Betet Village Regulations is not appropriate with the substantial form of justice and creates administrative chaos in the Betet Village Regulations, which are not able to be used as a guide and reference for the Betet Village Chief and other Administrators for conducting the operations of the Government of the Betet Village. Key words: legal consideration, state administration court decision, state administration decision, legal implications, substantial and procedural justice Abstrak Pertimbangan hukum Hakim yang dipergunakan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 104/G/2011/PTUN.SBY. Yo. PutusanNomor: 10/B/2012/PT.TUN.SBY menggunakan peraturan yang lebih rendah sebagai dasar pertimbangannya. Dengan Hakim menggunakan peraturan yang rendah yakni Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa (Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Urusan Umum) Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk mengetahui sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Desa Betet. Untuk mengetahui implikasi yang timbul dari adanya Putusan Pengadilan terhadap Peraturan Desa Betet. Jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Undang-undang, konsep dan kasus. Hasil ini menunjukkan bahwa Hakim dalam mempergunakan pertimbangan hukum Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa tidak bisa diganggu gugat oleh bakal calon maupun Calon Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum), Badan Permusyawaratan Desa, maupun Kepala Desa Betet atau pihak manapun. Implikasi hukum dari Putusan PTUN terhadap Peraturan Desa Betet tersebut tidak sesuai dengan bentuk keadilan substantif dan menimbulkan kekacauan administrasi pada Peraturan Desa Betet yang tidak dapat dijadikan pedoman serta acuan bagi Kepala Desa Betet bersama Perangkatnya untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa Betet.Kata kunci: pertimbangan hukum hakim, putusan pengadilan tata usaha negara, keputusan tata usaha negara, implikasi hukum, keadilan substansi dan prosedural
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 MENGENAI PEMBATALAN PASAL 268 AYAT (3) KUHA Dian Puspita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.553 KB)

Abstract

Abstract This journal is intended to explain and analyze the fundamentals or principles that underlie the urgency of the request reconsideration of a decision made only once, as well as to describe and analyze the legal implications of the Constitutional Court Decision No. 34 / PUU-XI / 2013 regarding the cancellation of article 268 paragraph (3). This journal is made with normative method, the approach to legislation, case-based approach, and the approach to the concept of comparative approaches. The results of this paper show the urgency request reconsideration of a decision can only be done one time is for the sake of legal certainty as the purpose of the law itself, with the hope when kepatian law has been reached then the certainty that there will be justice. Juridical implications of the Constitutional Court Decision No. 34 / PUU-XI / 2013 regarding the cancellation of Article 268 paragraph (3) Criminal Procedure Code is give rise to legal uncertainty because of the decision to cancel the article only in the absence of the proposed new arrangements so that the cancellation of the proposal review time can be interpreted only one reconsideration may be filed more than once, many times, or even without any restriction submission. This ruling on the one hand shows that substantive justice should not be hindered by procedural justice. Key words: constitutional court decision, revocation, reconsideration, legal implications Abstrak Jurnal ini ditujukan untuk menjelaskan dan menganalisis dasar-dasar atau asas-asas yang melandasi urgensi permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dilakukan satu kali saja, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai pembatalan pasal 268 ayat (3). Jurnal ini dibuat dengan metode normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep dan pendekatan komparatif. Hasil jurnal ini menunjukkan urgensi permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya bisa dilakukan satu kali adalah demi tegaknya kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum itu sendiri, dengan harapan ketika kepatian hukum sudah tercapai maka dalam kepastian itu akan ada keadilan. Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 mengenai pembatalan pasal 268 ayat (3) KUHAP adalah menimbulakan ketidakpastian hukum karena putusan tersebut hanya membatalkan pasal yang diajukan tersebut tanpa adanya pengaturan yang baru sehingga dengan dibatalkannya pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali bisa ditafsirkan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali, berkali kali atau bahkan tanpa ada batasan pengajuan. Putusan ini disatu sisi menunjukkan bahwa keadilan subtantif tidak boleh dihalangi oleh keadilan prosedural.   Kata kunci: putusan mahkamah konstitusi, pembatalan, peninjauan kembali, implikasi hukum
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSISTENSI ASAS DOMINUS LITIS DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALISME DAN PROPORSIONALISME JAKSA PENUNTUT UMUM Perbawa, Gede Putera
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In carrying out the functions, duties, and authority, the Attorney as government agencies that implement the state power in the prosecution must be able to realize the rule of law, the rule of law, justice and righteousness under the law and ignore the religious norms, decency, and morality, and must explore the value of -value humanitarian, legal, and public sense of justice. But in fact the implementation of prosecution by the Attorney authority problems often arise with other law enforcement agencies. This journal is done to solve and analyze problems: (1) How does the existence of Attorney as Prosecutor in the Criminal Justice System in Indonesia? (2) Does the principle of Dominus litis may realize professionalism and proposionalisme Prosecutor?. This journal normative research method, which analyzes the literature that the secondary data in the form of legal materials. In this paper will use a historical approach, regulatory approaches and conceptual approaches. Subsequently analyzed using the prescriptive method. Based on the results of the discussion, it can be concluded: (1) The existence of Attorney as Prosecutor in the Criminal Justice System in Indonesia has to be clear and limitedly, and embodied in the 1945 Constitution, the Criminal Procedure Code, Law No. 16 of 2004, on the Prosecutor of the Republic of Indonesia, as well as the implementation of technical regulations as outlined in the Attorney General of the Republic of Indonesia Regulation No. PER-067 / A / JA / 07/2007; No. PER-069 / A / JA / 07/2007; and No. PER-36 / A / JA / 09/2011; (2) The principle of Dominus litis may realize professionalism and proportionality public prosecutor, so that this principle will strengthen and solidify attorney as public prosecutor in conducting the prosecution of criminal cases going on, and just jaksalah proportionately and professionals can determine whether or not a criminal case to be resolved it happens. Key words: Dominus litis, Professionalism and Proporsionalisme, Public Prosecutor Abstrak Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan sering timbul permasalahan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Jurnal ini dilakukan untuk memecahkan dan menganalisis masalah : (1) Bagaimana eksistensi Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ? (2) Apakah asas dominus litis dapat mewujudkan profesionalisme dan proposionalisme Jaksa Penuntut Umum ?. Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif, yang menganalisis kepustakaan yaitu terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum. Dalam penulisan ini akan menggunakan pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode secara preskriptif. Berdasar hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan: (1) Eksistensi Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini telah bersifat jelas dan limitatif, dan tertuang di dalam UUD Tahun 1945, KUHAP, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta peraturan pelaksanaannya secara teknis yang dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-067/A/JA/07/2007; No. PER-069/A/JA/07/2007; dan No. PER-36/A/JA/09/2011; (2) Asas Dominus Litis dapat mewujudkan profesionalitas dan proposionalitas Jaksa Penuntut Umum,  sehingga asas ini akan menguatkan dan memantapkan Jaksa sebagai penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap perkara pidana yang terjadi, dan hanya jaksalah yang secara proporsional dan professional dapat menentukan untuk diselesaikan tidaknya perkara pidana yang terjadi tersebut. Kata kunci: dominus litis, profesionalisme dan proporsionalisme, jaksa penuntut umum
REFORMULASI SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KARTEL Hersen Monarchy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.856 KB)

Abstract

Abstract Criminal sanctions against perpetrators business of criminal acts  cartels contained in Article 48 paragraph (1) of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices it feels thats no longer effective to be applied at this time. This paper aims to find, analysis, and examine how the philosophical foundations of criminal setting replacement confinement of a criminal offense for cartel and analysis and examine how the reformulation of criminal sanctions against cartel criminal offenses in the future. This paper is based on research that uses the approach of the statute normative approach, conceptual approach, and the comparative approach. The results showed that the selection of criminal sanctions in the form of fines is expected to create a conducive business climate and keep the feeling of anxiety among foreign investors as if every step of business in Indonesia contain the threat of prison where the consequences of coercive imprisonment as efforts are still needed. Supposedly the criminal sanction of a fine replacement in the future reformulated into a supervisory or aggravate criminal sanctions and criminal use of leniency programs or with criminal surveillance. Key words: reformulation criminal acts, cartel Abstrak Sanksi pidana terhadap pelaku usaha tindak pidana kartel yang terdapat dalam pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dirasa sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan pada masa ini. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan, menganilis, dan mengkaji bagaimana landasan filosofis pengaturan pidana pengganti kurungan dalam tindak pidana kartel dan untuk menganilisis dan mengkaji bagaimana reformulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana kartel di masa mendatang. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan statute approach, conceptual approach, comparative approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan filosofis sanksi pidana dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 adalah sanksi pidana yang berupa pidana denda diharapkan akan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta menjauhkan perasaan was-was dikalangan investor asing yang seolah-olah setiap langkah bisnis di Indonesia mengandung konsekuensi ancaman penjara dimana sebagai upaya pemaksa pidana kurungan tetap diperlukan. Semestinya sanksi pidana kurungan pengganti denda di masa mendatang direformulasi menjadi memperberat sanksi pidana dan menggunakan program leniency atau dengan pidana pengawasan. Kata kunci : reformulasi sanksi pidana, tindak pidana kartel, kartel 
FORMALISASI SYARI’AH (Penormaan dan Karakteristik Prinsip Syari’ah dalam Hukum Nasional Indonesia) Bahrul Ulum Annafi'
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.632 KB)

Abstract

Abstract This journal is discussing about the existence of Islamic Law in the structure of the legislation in Indonesia. Based ona condition, the occurrence of along discussion on the question of the relationship of religion and state in Indonesia that do not visit the subsided since the independence era to the present. Indonesia as acountry, in the Constitution, never explicitly mentions the existence of provisions in Islamic Shari'a as a source of law, but in thei mplementation, there are some products made ​​law, to use as a source of Islamic Shari'a as source of substantive law. In the legal system of Indonesia, Pancasila is the source of all sources of substantive law made ​​by the State, the existence of the laws that existin Indonesia, existence imbued by values ​​of Pancasila. This research is a study of law, especially in the scope of statutory law. This legal research using Historical Approach, Statute Approach, then, conceptual approach, and Philosophical Approach. Overall the existing legal materials, then analyzed by prescriptive, so that can be found on legal purposes, the values ​​of fairness, validity rules, as well as concepts and legal norms. The theory used in this study is the theory of the Islamic Sharia, Law as a system Theory, Stufenbau Des Recht theory, The theory of sources of law, and Mulk Siyasi theory. The existence of these theories send a summary of the characteristics of Islamic Shari'ah, teosentris, who different from other legal sources. Key words : syari’ah, principle, characteristic, the source of law   Abstrak Jurnal ini membahas tentang keberadaan Syari’ah Islam dalam struktur perundang-undangan Indonesia. Didasarkan pada sebuah kondisi, terjadinya sebuah diskusi panjang mengenai persoalan hubungan agama dan negara di Indonesia yang ternyata tidak kunjung mereda semenjak jaman kemerdekaan hingga sekarang. Indonesia sebagai negara, dalam Undang-Undang Dasarnya, tidak pernah secara jelas menyebut keberadaan ketentuan-ketentuan dalam syari’ah Islam sebagai salah satu sumber hukum, namun dalam pelaksanaanya, terdapat beberapa produk hukum yang dibuat, dengan menggunakan syari’ah Islam sebagai sumber hukum Materiilnya. Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum materiil yang dibuat oleh Negara, keberadaan perundang-undangan yang ada di Indonesia pun, keberadaannya dijiwai oleh nilai Pancasila. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum, terutama dalam lingkup hukum perundang-undangan. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan Historis (Historical Approach), pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), selanjutnya, conceptual approach, dan Philosophical Approach. Keseluruhan bahan hukum yang ada, kemudian dianalisis secara preskriptif, sehingga dapat ditemukan tentang tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan, serta konsep dan norma hukum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Syari’ah Islam, Teori Hukum Sebagai Sistem, Teori Stufenbau Des Recht, Teori sumber hukum, dan Teori Mulk Siyasi. Keberadaan teori-teori ini menghantarkan kepada sebuah kesimpulan tentang karakteristik Syari’ah Islam yang teosentris, berbeda dari sumber hukum lain. Kata kunci: syari’ah, prinsip, karakteristik, sumber hukum
MAKNA “FASILITAS UMUM” DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT (Analisis Pasal 10 Huruf l Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum) Zora Febriena Dwithia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.518 KB)

Abstract

Abstract One of the form of development activityfor public interest in Statute Number 2 of 2012 is “public facility” development written on article 10 letter l. The meaning of the term“public facility” remains unclear, so that the researcher decides to study the meaning of “public facility” which already ruled during this time, and to analyze its meaning for the sake of law development in the future. The meaning of public facility has already ruled in many sources, for example, statute, implementing regulations, journal, study result, and so on. But there are still more confusions about what is the certain meaning of public facility. These confusions are caused by the different meaning of each sources. Therefore, researcher hopes that this study can give a suggestion to know what is the certain meaning of public facility, in definition and concept. This study employs juridical normative method. Statutory, analytical, and historical approach are also applied in the study. Based on the result of the study, it is concluded that the meaning of public facility is the supporting and complement infrastructure and tools used for providing services of the community based on their needs and the quality of worthy life. The next result shows that the clause of article 10 letter l in Statute Number 2 of 2012 hasn’t reflected the principle of legal certainty. Key words: public facility, land acquisition, public interest, legal certainty Abstrak Salah satu bentuk kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah pembangunan “fasilitas umum” yang terdapat dalam Pasal 10 huruf l. Istilah“fasilitas umum” ini masih belum jelas maknanya sehingga peneliti memutuskan untuk meneliti makna “fasilitas umum” yang telah ada selama ini dan kemudian menganalisis maknanya bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Upaya menganalis makna di sini semata-mata untuk mencapai tujuan hukum, karena makna sekaligus bentuk “fasilitas umum” sendiri telah banyak dipaparkan baik dalam peraturan pelaksanaan terkait maupun dalam jurnal maupun hasil penelitian lainnya, tetapi masih terdapat ketidakjelasan dari apa yang disebut sebagai “fasilitas umum”. Dikatakan tidak jelas karena antar peraturan perundang-undangan memberikan bentuk yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga dengan penelitian ini peneliti berharap dapat membantu untuk lebih mengkonkretkan makna “fasilitas umum” baik secara definitif maupun konseptual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan analitis, dan pendekatan sejarah. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa makna fasilitas Umum adalah prasarana dan sarana penunjang/pelengkap yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kualitas kehidupan yang layak. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 10 huruf l Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 belum memenuhi asas kepastian hukum. Kata kunci: fasilitas umum, pengadaan tanah, kepentingan umum, kepastian hukum
KEBIJAKAN FORMULASI MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS TIDAK MEMBERI PERTOLONGAN PERTAMA KEPADA PASIEN GAWAT DARURAT OLEH PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN Ayu Sa'idah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.166 KB)

Abstract

Abstract Health services in first aid for emergency department’s patients is a useful medical treatment to prevent disability and death, but now there are many cases of patient refusal, delay in medical treatment as a result of the withdrawal of the administrative process advances convoluted. The settlement of the case is not manifesting justice for the victims as well as of legal certainty. This paper aims to determine the settlement of the case where emergency patients did not given first aid by health care providers as well as formulation of penal policy through currently penal mediation as an alternative for resolving cases do not give first aid to emergency patients by health care providers in the future is done with this type of research normative / doctrinal approach and the approach of the statute, conceptual approach and comparative approach. The results of this study indicate that the settlement is not satisfactory and is considered unfair and needed formulation stage with penal mediation for settlement in the future. Key words: health emergency services, penal policy, penal mediation  Abstrak Pelayanan kesehatan dalam pertolongan pertama pada pasien gawat darurat merupakan penanganan medis yang bermanfaat untuk pencegahan kecacatan dan kematian, namun sekarang ini masih banyak terjadi kasus penolakan pasien, keterlambatan penanganan medis akibat dari penarikan uang muka dari proses administrasi yang berbelit-belit. Penyelesaian kasusnya puntidak mewujudkan keadilan serta kepastian hukum bagi korban. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kasus tidak memberi pertolongan pertama kepada pasien gawat darurat oleh penyelenggara pelayanan kesehatan saat ini serta kebijakan formulasi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian kasus tidak memberi pertolongan pertama kepada pasien gawat darurat oleh penyelenggara pelayanan kesehatan di masa datang yang dilakukan dengan jenis penelitian normatif/doktrinal dan pendekatan statute approach, conceptual approach dan comparative approach. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus masih tidak memuaskan dan dianggap tidak adil serta dibutuhkan kebijakan formulasi mediasi penal untuk penyelesaian di masa datang. Kata kunci: pelayanan kegawatdaruratan medis, politik hukum pidana, mediasi penal
DASAR KEBIJAKAN PENGENAAN NILAI PEROLEHAN OBYEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP) KARENA WARIS ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT (Analisa Pasal 100 Ayat 8 Peraturan DaerahKabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah) Widi Prastikaningtyas Dyah Wulyandari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.035 KB)

Abstract

Abstract The purpose of this research is that to analyse and to describe the ground for taking NPOPTKP (the value of the acquisition Tax Taxable Object)because due to inheritance  that has not been certified. The research method used is empirical legal researc using legal sociological approach. Material research gathered are described and analyzed its connection one and another. Research result shows that under the provisionsof Law No. 28of 2009Article2paragraph(2) letter kon Regional Taxesand Levies, BPHTB(Customs Acquisition of LandandBuilding) delegatedtoLocal GovernmentCity / County. BPHTB a source of original revenue of theregion. The magnitude of the gains owed BPHTB rights because the heir, regulated in article 100, paragraph (8) of the regulations of The number 8 in 2010 About the imposition of BPHTB because Waris and Grant Probate is a huge Value Gains Tax Object (NPOP)-NPOPTKP amounting to Rp 300,000,000 (three hundred million rupiah) which is then multiplied by 5%. However, NPOPTKP of RP.300.000.000,-(three hundred million rupiah) over inheritance BPHTB just imposed on land or buildings and has been certified while the land and buildings that are not yet registered on Land Agency Office has been certified or not NPOPTKP  upper inheritance BPHTB is Rp. 60.000.000,-(sixty million rupiah) this is very not in accordance with article 100, paragraph (8) of the regulations of The number 8 in 2010 are set about the imposition of basic, fares, and how to calculate the tax, so the big NPOPTKP over this inheritance nothing BPHTB basic law. Key words: basicpolicy, npoptkp, inheritancebphtb, on landthat has not beencertified Abstrak   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan memaparkan dasar kebijakan Pengenaan NPOPTKP (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak) karena waris atas tanah yang belum bersertipikat. Metode penelitian yang yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Sumber-sumber data yang dikumpulkan akan dideskripsikan dan dianalisis keterkaitan antara satu sama lain dari studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 2 ayat(2) huruf k tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB dilimpahkan ke Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten. Besarnya BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris, diatur dalam Pasal 100 Ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengenaan BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat adalah besar Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) -NPOPTKP (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak) sebesar  Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian dikalikan 5%. Namun NPOPTKP (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas BPHTB Waris hanya diberlakukan pada tanah dan atau bangunan yang telah bersertipikat sedangkan tanah dan bangunan yang belum didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan atau belum bersertipikat NPOPTKP (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak) atas BPHTB Waris adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) hal ini sangat tidak sesuai dengan Pasal 100 Ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak, sehingga pemungutan besar NPOPTKP (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak) atas BPHTB Waris ini tidak ada dasar hukumnya.   Kata kunci: dasar kebijakan, npoptkp, bphtb waris, atas tanah yang belum bersertipikat
PROSPEK PEMBACAAN DAN PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS MELALUI VIDEO CONFERENCE Erlinda Saktiani Karwelo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.083 KB)

Abstract

Abstract Purposes of this research are that: to study the guidelines for deed making nowadays and to study and analyse the prospect of drafting the guidelines of deed making. The method used in this thesis is a normative research using regulatory approach and the conceptual approach. Furthermore, the legal materials will be used to describe and analyze the relationship between each other of existing legal materials. Based on the research results, it can be concluded that the creation deed has not developed in accordance with the development of existing technologies, as well as the reading and signing of the deed deed through video conferencing can not be done due to in Article 16 paragraph 1 letter m Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 About Amendment Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 2004 About Notary jo Article 5 of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions states that the deed must be made in writing. Though video conferencing can be used to help the performance of the notary making it more effective and the results of the readings and a signatory to the notarial deed form of a notarial deed is still in print in other words remain as written. Key words: prospects, reading and signing, notary deed, video conference AbstrakTujuan dari penelitian ini untuk mengkaji pedoman pembuatan akta notaris selama ini dan untuk menganalisis prospek perumusan pedoman pembuatan akta notaris melalui video conference.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Selanjutnya terhadap bahan-bahan hukum akan digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis keterkaitan antara satu sama lain dari bahan hukum yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Pembuatan akta selama ini tidak berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, serta pembacaan akta dan penandatanganan akta melalui Video conference belum dapat dilakukan karena dalam pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris j.o. pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa akta harus dibuat dalam bentuk tertulis. Padahal Video Conference dapat digunakan untuk membantu kinerja notaris sehingga lebih efektif dan hasil dari pembacaan dan penandatangan akta notaris tetap berbentuk akta notaris yang di print out dengan kata lain tetap berbentuk tertulis.Kata kunci: prospek, pembacaan dan penandatanganan, akta notaris, video conference

Page 48 of 563 | Total Record : 5629

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue