cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 45   46   47   48   49 
REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Sahid, M.
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Authority to conduct criminal investigations of narcotic regulated under Law No. 35 of 2009 on narcotics, namely article 81 of the law. Dibeikan investigative authority to the national drug agencies and the police of the republic of Indonesia. With the division of the investigative authority of overlap and multiple interpretations of article 81 of Law No 35 of 2009 on narcotics. This paper aims to analyze the rules of authority narcotics investigation of criminal offenses. This paper is based on research using the normative approach to law (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The results showed that the regulation of narcotic crime investigation authority should be clarified and given limit, so in practice the rule of law is not a clash of authority between the national narcotics agency to police the republic of Indonesia. As well as law enforcement agencies in carrying out their duties effectively and goes in accordance with the criminal justice system. Key words: authority investigation, crime, narcotics Abstract Kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Pasal 81 Undang-Undang tersebut. Kewenangan penyidikan dibeikan kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya pembagian kewenangan penyidikan tersebut terjadi tumpang tindih dan multi tafsir terhadap Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan tentang kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika harus diperjelas dan diberi batasan, sehingga dalam praktek penegakan hukum tidak terjadi benturan kewenangan antara Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia. Serta lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan efektif dan sesuai dengan sistem peradilan pidana. Kata kunci: kewenangan penyidikan, tindak pidana, narkotika
AKIBAT HUKUM INSINKRONISASI PENGATURAN BIDANG PERTANAHAN DI KOTA BATAM Isdian Anggraeny
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.876 KB)

Abstract

Abstract Conflict over land in Batam occurred in some areas of Batam which initially not identified as forest land by forest SK.463/Menhut-II/2013, such as: Cape kitbag, Cape Gudap, Batuampar, Batam Center, and Batuaji. With the conflict over land that describes the land sector by setting asynchronization SK.463/Menhut-II/2013, which resulted in the status of management rights. Therefore, the authors conducted research related to the legal effect of setting asynchronization land sector with the publication of case studies SK.463/Menhut-II/2013 in the city of Batam. This study aims to describe and analyze the cause and effect of law asynchronization land sector settings with SK.463/Menhut-II/2013, as well as formulate legal solutions to these problems to achieve legal certainty the status of land in Batam. The method of this research using this type of juridical-empirical research with research sites in Batam. The analysis technique used is descriptive qualitative analysis Teknisk. Furthermore, the author obtained the result that the cause of the land sector by setting asynchronization SK.463/Menhut-II/2013. This is the dispute BP Batam authority and the Ministry of Forestry of the existence of the forest area in Batam which occurred in 1985 and eventually led to the publication of  SK.463/Menhut-II/2013. In fact the field, the legal consequences that arise are: Management Rights owned by BP Batam be no binding legal effect, the legal uncertainty arising Land Management Rights BP Batam which the certificate has been issued by the Land Office, and the banks are still hesitant to accept the security certificate land rights that are in the forest location. The existence SK.463/Menhut-II/2013 based on the principle of lex superior and inferior derogat legi principle Lex specialis legi generali derogat not appropriate as opposed to a special arrangement in the formation of Batam Industrial Region. Key words: asynchronization arrangement, management rights, land rights  Abstrak Konflik pertanahan di Kota Batam terjadi di beberapa wilayah Kota Batam yang pada awalnya bukan kawasan hutan diindentifikasi sebagai kawasan hutan oleh SK.463/Menhut-II/2013, seperti: Tanjung Uncang, Tanjung Gudap, Batuampar, Batam Center, dan Batuaji. Dengan adanya konflik pertanahan tersebut menggambarkan adanya insinkronisasi pengaturan bidang pertanahan dengan SK.463/Menhut-II/2013 yang berakibat pada status Hak Pengelolaan. Oleh karena itu, Penulis melakukan penelitian terkait akibat hukum insinkronisasi pengaturan bidang pertanahan dengan studi kasus penerbitan SK.463/Menhut-II/2013 di Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab dan akibat hukum insinkronisasi pengaturan bidang pertanahan dengan SK.463/Menhut-II/2013, serta merumuskan solusi hukum dari permasalahan tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum status tanah di Batam. Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan lokasi penelitian di Kota Batam. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknisk analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya, Penulis memperoleh hasil bahwa penyebab insinkronisasi pengaturan bidang pertanahan dengan SK.463/Menhut-II/2013 ini adalah adanya perselisihan kewenangan BP Batam dan Kementrian Kehutanan tentang keberadaan kawasan hutan di Batam yang terjadi pada tahun 1985 dan pada akhirnya berujung pada penerbitan SK.463/Menhut-II/2013. Secara fakta lapangan, akibat hukum yang timbul yaitu: Hak Pengelolaan yang dimiliki BP Batam menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, timbul ketidakpastian hukum Hak Pengelolaan Lahan BP Batam yang sertifikatnya telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, dan pihak perbankan masih ragu-ragu untuk menerima jaminan sertipikat hak atas tanah yang berada di lokasi kawasan hutan. Keberadaan SK.463/Menhut-II/2013 berdasarkan asas Lex superior derogat legi inferior dan asas Lex specialis derogat legi generali tidaklah tepat karena bertentangan dengan pengaturan khusus dalam pembentukan Daerah Industri Kota Batam. Kata kunci: insinkronisasi pengaturan, hak pengelolaan, hak  atas tanah
ANALISIS ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK PERWALIAMANATAN YANG DIBUAT BERDASARKAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP-412/BL/2010 Benny Krestian Heriawanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.401 KB)

Abstract

Abstract In the capital market, the existence of trustees and trustee agreements is a crucial matter for bond holders, and equitability between trustees and publicly traded entities, as well as the realization of the proportionality principle in trustee agreements, are important for the realization of the exchange of rights and obligations that fulfills the principles of justice and fairness. This study aims to understand the urgency and realization of the proportionality principle in trustee agreements as a legal protection instrument, using the method of normative legal research, through a statute approach. Based on the research and analysis, it was found that there were several proportionality principle urgencies in trustee agreements, which are to correct the enforcement of the freedom of contract principle which sometimes does not provide justice and legal protection for bond holders, to control the execution of rights and obligations of parties in the trustee agreement so that proportionality is realized and the principles of justice and fairness are fulfilled, and to function as a basis of interpretation to understand whether or not Regulation No. VI.C.4 is feasible to be carried out. It was also found that trustee agreements which were created using Regulation No. VI.C.4 as a basis do not fulfill the proportionality principle because it was not realized using the values of equitability as a basis. Key words: trustee agreement, proportionality principle, bond Abstrak Di pasar modal, keberadaan wali amanat dan kontrak perwaliamanatan merupakan hal yang krusial bagi pemegang obligasi, dan kesetaraan atas kedudukan wali amanat dan emiten serta terwujudnya asas proporsionalitas dalam kontrak perwaliamanatan merupakan hal yang penting untuk terwujudnya pertukaran hak dan kewajiban yang memenuhi prinsip justice dan fairness. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dan perwujudan asas proporsionalitas dalam kontrak perwaliamanatan sebagai instrumen perlindungan hukum, dengan menggunakan metode normatif legal research, melalui pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil kajian dan analisis dapat diketahui bahwa terdapat beberapa urgensi asas proporsionalitas dalam kontrak perwaliamanatan yaitu untuk mengkoreksi pemberlakuan asas kebebasan berkontrak yang terkadang tidak memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pemegang obligasi, untuk mengkontrol pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak perwaliamanatan agar terwujud proporsionalitas dan memenuhi prinsip justice dan fairness, berfungsi sebagai dasar interpretasi untuk mengetahui sejauh mana Peraturan Nomor VI.C.4  tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Diketahui pula bahwa kontrak perwaliamanatan yang dibuat berdasarkan Peraturan Nomor VI.C.4 tersebut tidak memenuhi asas proporsionalitas karena tidak diwujudkan berdasarkan nilai-nilai kesetaraan (equitability). Kata kunci: kontrak perwaliamanatan, asas proporsionalitas, obligasi
EFEKTIFITAS PASAL 101 PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NO 3/1997 DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI OLEH PPAT SEMENTARA Heru Joko Supeno
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.79 KB)

Abstract

Abstract Roler a subdistric head as Land. Deed Maker Temporary while enough weight responsibility and to care of problem will that to appear about.to make sale buy document. of  land in the job areas. The possition as head area and public instruct subdistric head is obliged understanding and resembling. sure invited that valid.Research methods used in this study using the method. of juridical Empirical with. the primary data sources and secondary data sources. Sources of primary data obtained from direct field research by interviewing. techniques to the respondents. and resource persons. Secondary datasources obtained from literature data by using primary legal materials and. sekunder. Data obtained in a qualitative analysis to answer the problemsof research.Based on the results of researchin, 3 (three) districts. that the practice of making the deed of the landin the. job areasthat which led to the ineffectiveness of Article 101 Regulation of the Minister of Agriculture No. 3 of 1997 are: a). Still the presence of some members of the community in the Durenan. district Tugu district, and Karangan District, who. are in the territory Trenggalek who do not understand the laws and regulations in the absence of. government of socialization b) Busyness some people who ultimately chose to ask for the help of the village secretary. c) The majority of residents in the District Durena monument in the district and sub-district who are in the territory Authorship Trenggalek are reluctant come to the District Office for facing subdistrict d) Personal camat himself because of his work so did not want to implement the provisions of Article 101 Regulation State Agrarian / Head of Agency National Land Number 3, 1997. Key words: effectiveness, regulation, government regulation implementing provisions Proses pendaftaran tanah didaerah yang. kekurangan PPAT tidak. lepas dari peranan Pejabat. Pembuat Akta Tanah Sementara. Peran seorang Camat sebagai PPAT Sementara cukup berat. tanggung jawabnya penanganan.dan pembinaan terhadap permasalahan yang akan timbul ke permukaan, tentang pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT Sementara yang tidak menghadirkan para pihak dalam pembuatan akta jual beli hak atas tanah. di wilayah kerjanya. Metode penelitian yang dipergunakan dalam jurnal. ini menggunakan metode yuridis. Empiris dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari penelitian langsung di lapangan. dengan teknik wawancara kepada responden dan. nara sumber. Sumber data sekunder diperoleh dari data kepustakaan. dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang. diperoleh di analisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dari. penelitian.Berdasarkan pada hasil penelitian. pada 3 (tiga) kecamatan bahwa yang menyebapkan tidak efektifnya pasal. 101 Peraturan Menteri Negara Agraria No 3 tahun 1997 adalah: a). Masih adanya. sebagian warga masyarakat di kecamatan Durenan Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Karangan, yang berada. diwilayah Kabupatan Trenggalek.yang tidak mengerti peraturan perundang-undangan karena tidak adanya.sosialisasi dari pemerintah b) Kesibukan sebagian.warga yang akhirnya memilih untuk meminta bantuan. sekertaris desa. c) Adanya sebagian warga di di kecamatan Durenan.Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Karangan yang berada diwilayah Kabupaten Trenggalek yang enggan. datang sendiri ke Kantor Kecamatan untuk. menghadap Camat  d) Pribadi camat sendiri karena kesibukannya sehingga tidak mau melaksanakan ketentuan. pasal  101 Peraturan Negara  Agraria/Kepala Badan. Pertanahan  Nasional  Nomor 3 Tahun  1997Abstrak Kata kunci: efektifitas, peraturan menteri, ketentuan pelaksana peraturan pemerintah
PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PENGATURAN BESARAN MINIMAL HONORARIUM NOTARIS DALAM UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS Yudhana Eko Prasetyo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.379 KB)

Abstract

Abstract Notary Public Job. The base to determine the honorarium of Notary Public to be charged for the client is accorded to economical and sociological values as explained in Article 36 of Act No. 2 of 2014 about Notary Public Job. The determination of minimal honorarium Notary public profession as the national officer is not given salary by the nation but they are provided with honorarium by the client as stated in Act No.2 of 2014 under amendment against Act No. 30 of 2004 about of a notary officer, however, does not have a reliable manual because every notary profession varies, thus causing unhealthy competition. Research type is normative juridical research or normative legal research, which is that it attempts to review the regulations that have been determined for a certain law problem. The urgency to determine minimal honorarium of notary based on notary job acts shall be considered because honorarium represents a part of notary profession. Honorarium always supports the performance of notary to deliver professional work. The determination of notary minimal honorarium standard will always help to keep the professionalism of notary in walking on their profession. The formulation of ideal honorarium for notary must be based on the regulation about notary job organization where the notary organization regulation of each region will determine the minimal tariff of notary service such that the notary will find justice to accept the notary service tariff. Organizational regulation will give sanction for any violations against the minimal tariff standard of notary service in each region. Key words: consideration, regulation, conformation, minimum determination for honorarium, notary Abstrak Profesi notaris sebagai pejabat negara dalam menjalankan jabatannya tidak digaji oleh Negara melainkan mendapatkan honorarium dari kliennya diatur didalam Undang-undang No 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.Dasar dari penetapan honorarium Notaris kepada klien berdasarkan nilai ekonomis dan sosiologis dalam Pasal 36 Undang- undang Jabatan Notaris.Dalam penetapan besaran minimal honorarium seorang Notaris belum memiliki sebuah pedoman, antara sesama profesi notaris tidak memiliki kesamaan dan cenderung ke persaingan yang tidak sehat. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif (Normatif Legal Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditetapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Urgensi penetapan besaran minimal honorarium notaris dalam undang-undang jabatan notaris, seharusnya segera diatur karena honorarium merupakan bagian dari profesi notaris.Honorarium menunjang kinerja notaris agar tetap bekerja secara profesional. Penentuan standart minimal honorarium notaris akan sangat membantu menjaga profesionalitas notaris dalam menjalankan profesinya. Sedangkan formulasi penetapan honorarium bagi notaris yang ideal yaitu Sebaiknya penetapan mengenai honorarium diatur dalam peraturan organisasi jabatan notaris, di mana berlakunya penetapan peraturan organisasi notaris tersebut pada tiap regional masing-masing ditetapkan berapa tarif minimal jasa notaris, sehingga terciptanya keadilan bagi notaris dalam menerima tarif jasa notaris. Kemudian dalam peraturan organisasi tersebut dibuatkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan penetapan standar tarif minimum jasa notaris yang berlaku di tiap-tiap regional. Kata kunci: pertimbangan, pembentukan pengaturan, besaran minimal, honorarium, notaris
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana dengan Motif Persembahan Upacara Adat oleh Suku Noaulu Maluku Tengah (Studi Terhadap Putusan Nomor 87/Pid.B/2005/PN.Msh dan Putusan Nomor 25/PID/2006/PT. MAL) Thaufik Amirullah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.441 KB)

Abstract

Abstract The position of customary law is the law of life and thrive in the community. However, if customary law is not contrary to the interests of national law it is considered to remain in effect, however, on the contrary if it is considered customary law contrary to positive law or national law, the provisions of the applicable law it is written. Persintuhan between customary law and national law in the context of law enforcement (law ​​enforcement) certainly become part of the discourse of academic study in the field of criminal law in Indonesia. The conflict between the two laws in the domain of formal legal action would have been triggered judicial settlement mechanisms which tend to use aspects of the litigation that has formal characteristics. Subject is deemed reasonable given that adheres to the principles of criminal law, "lex scripta" and "lex certa" in which the principle of "nulla poena nullum delictum sine praevia lege poenali" prohibits enforceability unwritten law because they would threaten the rule of law is promoted as the main base validity of the criminal law. As criminal cases investigated by researchers associated with the practice of premeditated murder committed by tribal motifs Noaulu the action was based on action for the benefit of the customary ceremonial offerings. Key words: consideration, judge, customary law, judgment Abstrak Tradisi memenggal kepala dan mengambil bagian tubuh manusia (potong kapala) merupakan bagian dari potret tindakan primitif yang dijalankan oleh suku Noaulu untuk persembahan adat. Tindakan tersebut di kenakan sanksi sesuai pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Tulisan ini bertujuan mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mati dalam perkara pembunuhan berencana dengan motif persembahan upacara adat (potong kapala) oleh Suku Noaulu Maluku Tengah. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaku telah memenuhi unsur pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP, hakim mengendepankan asas fiksi hukum, yang menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure). konsep tradisi memenggal kepala dilakukan berdasarkan restorative justice yang dimana penerapannya berupa penyuluhan hukum secara menyeluruh oleh pihak pemerintah pusat maupun daerah. Dalam konteks tersebut pemahaman untuk memberikan alternatif ritual adat mengayau yang memenggal kepala manusia agar secara komprehensif dapat digantikan dengan sarana yang lain semisal adanya upaya penggantian berupa hewan (sapi, kerbau,ataupun kuskus yaitu sejenis binatang hutan yang ada di wilayah pedalaman Suku Noaulu) dan/atau bahan pangan Kata kunci: pertimbangan, hakim, hukum adat, putusan
KEWENANGAN, KEWAJIBAN NOTARIS DAN CALON NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK Mokhamad Dafirul Fajar Rahman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.361 KB)

Abstract

Abstract The purpose of this study see Notary Regulation no longer able to regulate various issues that arise in the implementation of the powers and duties of a notary, as well as the enactment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary, so it needs to be refined with the Law No. 2 Year 2014 on Amendment of Law No. 2 Year 2014 concerning Notary, with the enactment of changes in the latest UUJN 2014, Act No. 30 of 2004 concerning Notary still be valid, limited to the articles that are not converted in Law No. 2 Year 2014 on Amendment of Law Number 30 Year 2004 on Notary. To answer the problem under study, the authors use the method of normative legal approach. Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, namely the notary authority is derived from Article 15 of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary and Article 1868 of the Civil Code. Meanwhile, prospective notary does not have any authority in making the deed. Responding to the things mentioned above, then the government should, revise the paragraph repeal the provisions of Article 16A (1) and paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary. Key words: status, notary, notary candidate, akta authentic Abstrak Tujuan dari penelitian ini melihat Peraturan Jabatan Notaris tidak lagi mampu mengatur berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan wewenang dan tugas Notaris, demikian pula dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dengannya perlu disempurnakan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. dengan berlakunya perubahan UUJN tahun 2014 yang terbaru, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetap dinyatakan berlaku, terbatas pada pasal-pasal yang tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan  Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan teori (teoritical approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu kewenangan notaris berasal dari Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUH Perdata. Sedangkan, calon Notaris tidak memiliki kewenangan apapun dalam membuat akta.Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka sebaiknya pemerintah, merevisi dengan mencabut ketentuan Pasal 16A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kata kunci: kewenangan, notaris, calon notaris, akta otentik
EFEKTIVITAS PASAL 16 AYAT 1 HURUF N UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS MENGENAI KEWAJIBAN NOTARIS MENERIMA CALON NOTARIS MAGANG GUNA MENINGKATKAN KOMPETENSI CALON NOTARIS (Studi di Kota Batu) Subhan Rolly Sahrial
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.364 KB)

Abstract

Abstract Internship as one of the requirements for notary candidates to be appointed as a notary has a crucial function, so therefore need to gain the attention of many people, especially in this case is a senior notary in order to educate and develop the ability of candidates Notary. This paper aims to examine and analyze the effectiveness of Article 16 Paragraph 1 Letter n Law on Notary in Batu, the Notary accept liability intern candidate notary notary in order to improve the competence of the candidate as well as to examine and analyze the sanctions provided by the Regional Supervisory Council to the Notary notary candidates who do not receive an internship, through legal methods of social research, conducted with the socio-juridical approach. Based on the survey results revealed that the article is not effective application in Batu, which is caused by several factors namely, the substance of the legal factors, legal and cultural structures, while the Regional Supervisory Council can impose sanctions on notary who refuses to accept an internship with reference to the provisions of Article 16, paragraph 11 Law on Notary. Key words: effective, internships, notary Abstrak   Magang sebagai salah satu syarat bagi calon notaris untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris memiliki fungsi yang krusial, sehingga karenanya perlu memperoleh perhatian banyak pihak khususnya dalam hal ini adalah Notaris senior dalam rangka mendidik dan mengembangkan kemampuan calon Notaris. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas Pasal 16 Ayat 1 Huruf n Undang-undang tentang Jabatan Notaris di Kota Batu, mengenai kewajiban Notaris menerima calon notaris magang guna meningkatkan kompetensi calon notaris serta untuk mengkaji dan menganalisis sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris yang tidak menerima calon notaris magang, melalui metode social legal research, yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pasal tersebut tidak efektif penerapannya di Kota Batu, yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni, faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya, sedangkan Majelis Pengawas Daerah dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang menolak menerima magang dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat 11 Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Kata kunci: efektif, magang, notaris
URGENSI PENGATURAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PIHAK PELAPOR ATAS TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Made Riyaldi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.159 KB)

Abstract

Abstract One mode of money laundering is often used of late is the buying and selling of land and or building/real estate. By langusng or indirectly this mode involves a notary and PPAT as officials make the authentic deed of sale and purchase of real estate subject. One of the factors that cause the mode of money laundering by using this lively real estate is not dikategorikannya the notary and PPAT as the rapporteur in the money laundering Act. Thus, it appears the problem about: How did the concept of notary and PPAT settings as the rapporteur over suspicious financial transactions related to money laundering criminal offence in law PPTPPU?". The purpose of this research is to find out, analyze and find the concept of Notary and PPAT settings as the rapporteur over suspicious financial transactions related to money-laundering a criminal offence. Research methods used in this research is a journal using the normative approach to statutory and conceptual approach. Furthermore, in processing are analyzed using the methods of interpretation extensively. Based on the results of the research, it can be inferred that the Notary and PPAT dikategorikannya not as the rapporteur is one of the factors supporting the rise of the datu practice money laundering through real estate. And the concept of Notary and PPAT settings as the rapporteur over suspicious financial transactions related to money laundering is a criminal offence by way of adding the categories of Non-Financial Businesses and Professions such as Notary and PPAT into article 17, paragraph (1) of Act No. 8 of 2010. Key words: notary, PPAT, reporting parties, suspicious transactions, money laundering Abstrak Salah satu modus pencucian uang yang sering digunakan akhir-akhir ini adalah jual beli tanah dan atau bangunan/ real estate. Secara langusng atau tidak langsung modus ini melibatkan Notaris dan PPAT sebagai pejabat yang membuatkan akta otentik perihal jual beli real estate. Salah satu faktor yang menyebabkan modus pencucian uang dengan menggunakan real estate ini marak adalah tidak dikategorikannya Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor dalam undang-undang pencucian uang. Dengan demikian, maka muncul permasalahan mengenai: Bagaimanakah konsep pengaturan notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang ke dalam UU PPTPPU?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis serta menemukan konsep pengaturan Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selain itu dalam pengolahandianalisis dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tidak dikategorikannya Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor merupakan salah datu faktor penunjang maraknya praktik pencucian uang melalui real estate. Serta konsep pengaturan Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang adalah dengan cara menambahkan kategori Non-Financial Businesses and Professionsseperti Notaris dan PPAT ke dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010. Kata kunci: notaris, PPAT, pihak pelapor, transaksi keuangan mencurigakan, tindak pidana pencucian uang
POSITIVE LEGISLATURE MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA Fitria Esfandiari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.695 KB)

Abstract

Abstract In a judicial review, Constitutional Court normatively perform merely only as a negative legislator which is only to invalidate or abolish the norms. Nowadays, the facts show that Constitutional Court in some cases not only invalidate the norm, but also has made verdicts that is forming a law. This study aimed, to identify and analyze more deeply whether the Constitutional Court has made ​​a positive function of legislature through its decisions. To analyze the various legal implications arising from the decision of the Constitutional Court which makes the new norm, and how to realize it. This is normative research with case approach, the conceptual approach and the statute approach. Decisions that can be categorized as positive legislature are Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, No. 102 / PUU-VII / 2009, and No. 110-111-112-113 / PUU-VII / 2009. Those Constitutional Court verdicts that contain positive legislature are considered as a part of progressive law enforcement. Those verdicts were made based on legal, philosophical, and sociological consideration which can not be separated from law interpretation. Law can not be seen only from its textual view, but we also have to live up the benefits from its contextual view. Key words: constitutional court, negative legislator, positive legislator  Abstrak Secara normatif kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang hanya sebatas sebagai negative legislator yaitu penghapus atau pembatal norma. Kenyataan yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam  beberapa perkara membuat putusan yang tidak hanya membatalkan norma, namun lebih merumuskan norma. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam apakah Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi membuat positive legislature melalui putusan-putusannya. Untuk menganalisa berbagai implikasi hukum yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat norma baru serta bagaimana mewujudkannya. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tiga pendekatan, yakni pendekatan kasus pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Putusan yang dapat dikategorikan bersifat positive legislature yaitu Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/. Putusan MK yang mengandung positive legislature tersebut sebagai bagian dari penegakan hukum progresif. Dibuatnya putusan yang bersifat mengatur tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum, filosofis dan sosiologis yang tidak terlepas dari penafsiran hukum. Hukum tidak hanya dilihat dari kacamata teks undang-undang belaka melainkan menghidupkan kemaslahatan dalam kontektualitasnya.   Kata kunci: mahkamah konstitusi, negative legislature, positive legislature

Page 47 of 563 | Total Record : 5629

 45   46   47   48   49 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue