cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 44   45   46   47   48 
AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PERTANAHAN MENURUT PASAL 42 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Eka Puji Setyarini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.699 KB)

Abstract

Abstract This journal aims to identify and analyze due to the transfer of land rights laws because of heredity that are not registered at the land office under Article 42 of Government Regulation No. 24 Th 1997 and a form of legal protection for the heirs of the transfer of rights in land as perwarisannya not registered with the land office. This type of research is a normative juridical studies (Normative Legal Research) by using the approach of legislation that are conceptual. Then assisted with legal materials that will be outlined, described, and analyzed in relation to one another. Transitional land rights because heredity is not registered in the land office legal consequences: - heir as holders of land rights are not guaranteed legal certainty. Transition heirs land rights because perwarisannya not registered at the land office, basically because of the legal protection of material rights and obligations of the heir to skip ahead to the heirs as holders of rights to land and to this day still control the land. However, a form of legal protection given to different heirs have the registration of transfers of land rights because perwarisannya. This is because the heirs as holders of land rights has gotten stronger legal protection in the form of a certificate as proof of rights letter. Key words:transfer of land rights, inheritance, registration of land rights Abstrak Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum peralihan hak atas tanah karena perwarisan yang tidak didaftarkan pada kantor pertanahan menurut Pasal 42 PeraturanPemerintah No 24 Th 1997 dan wujud perlindungan hukum bagi ahli waris yang peralihan hak atas tanah karena perwarisannya tidak didaftarkan pada kantor pertanahan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif (Normatif Legal Research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat konseptual. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang akan diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis keterkaitan satu sama lain.  Peralihan hak atas tanah karena perwarisan yang tidak didaftarkan pada kantor pertanahan berakibat hukum :- ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah tidak mendapat jaminan kepastian hukum. Ahli waris yang peralihan hak atas tanah karena perwarisannya tidak didaftarkan pada kantor pertanahan, pada dasarnya mendapat perlindungan hukum karena secara materiil hak dan kewajiban pewaris langsung beralih kepada ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah dan sampai saat ini masih menguasai tanahnya. Akan tetapi, wujud perlindungan hukum yang diberikan berbeda kepada ahli waris yang sudah mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena perwarisannya. Hal ini disebabkan karena ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah telah mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat berupa sertifikat sebagai surat tanda bukti hak. Kata kunci : peralihan hak atas tanah, perwarisan, pendaftaran hak atas tanah
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH BERDASARKAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN (Kajian Terhadap Putusan Nomor: 1860K/Pdt/2005) Utami, Ketut Dezy Ari
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This thesis behind this is the norm of any conflict between the sale and purchase agreement made ​​by the Plaintiff husband (deceased Suwadi) with Sri Lestari sealed with receipt in Decision No. 1860 K/Pdt/2005 with the principle of legal certainty. The problem studied in this thesis are: 1) Is the sale of land under the hand without the presence of witnesses can be justified by the law. 2) What are the forms of legal protection of land rights holders in the sale and purchase under the hand without the presence of witnesses. To answer the problem studied, the authors use the method of normative legal approach. Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, namely the purchase agreement sealed on top of the basic elements of the agreement have met or commonly referred to the "essentialia". The first is preventative protection of land registration. Second, legislation, legal protection represeif: First, do a lawsuit to district court, the Second, compensation sanctions. Key words: protection law, land rights, sale Abstrak   Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah jual beli tanah dibawah tangan tanpa dihadiri oleh saksi dapat dibenarkan oleh hukum dan bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam jual beli  dibawah tangan tanpa dihadiri oleh saksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu perjanjian jual beli bersegel di atas telah memenuhi unsur pokok perjanjian atau biasa disebut dengan unsur “essentialia”. Menyikapi hal-hal tersebut di atas,Perjanjan jual beli haruslah memperhatikan asas itikad baik dan juga asas-asas perjanjian lainnya yang harus menjadi dasar pijakan para pihak dalam membuat suatu perjanjian, sehingga tujuan akhir dari suatu perjanjian dapat tercapai. Kata kunci: perlindungan hukum, hak atas tanah, jual beli
ANALISIS AKTA PENOLAKAN HAK MEWARIS OLEH AHLI WARIS BEDA AGAMA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS Aulga Maya M.P.
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.619 KB)

Abstract

Abstract This research discusses the meaning of judicial and juridical implications of the legal status of the inheritance rights of a child who is born from the unregistered marriage according to KHI. The aim of this research is to determine the meaning of judicial and juridical implications of the legal status of the inheritance rights of a child who is born from the unregistered marriage according to KHI. The method used in this research is a normative study by using conceptual approach of legislation and then assisted with legal materials that will be outlined, described, and analyzed its relationship between one and another. A child can become an heir according to Islam is based on family lineage that come from the existence of a valid marriage according to the religion. According to KHI, the validity of a marriage not only has to fulfill the requirements of valid marriage but also has to fulfill the registration of the marriage. If not, it will cause a marriage that has no legal force, and it will impact to the inheritance relationship that is not going to have a legal force as well. The implication of the juridical status of the inheritance rights of children from an unregistered marriage is there is no protection of law and justice, due to a loss of status for the child's inheritance rights. Key words: inheritance rights, heir of  different religions, compilation of islamic law   Abstrak   Penelitian ini membahas Analisis akta penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat di hadapan notaris dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta dalam putusannya Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT untuk membuat akta penolakan hak waris oleh notaris. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui urgensi isi akta penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat di hadapan notaris menurut pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta dalam putusannya Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek), dan pendekatan konsep. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang sekunder yang menjelaskan substansi akta penolakan yang dibuat oleh Notaris. Penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat di hadapan notaris bagi kepentingan ahli waris yang beragama Islam adalah tidak ada urgensinya, karena pernyataan penolakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum dan dianggap akta tersebut tidak pernah ada. Kemudian dianalisis menggunakan metode Intepretasi sistematis. Hakim sebagai salah satu penegak hukum, harus benar-benar memperhatikan kepastian hukum dan keadilan atas akta berupa surat penyataan penolakan sebagai ahli waris.   Kata kunci: akta penolakan hak mewaris, ahli waris beda agama, notaris
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL DALAM PASAR MODAL INDONESIA OLEH PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL Utami Dini Suryanita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.105 KB)

Abstract

Abstract This research discusses about legal protection by organizer of investor protection funds for investors whose assets are lost in capital market in Indonesia. The objective of this research is that to acknowledge form of legal protection for investor by organizer of investor protection funds. Research method used in this research is Normative which are conceptual. Then, supported by legal materials that will be outlined, described, and analyzed the correlation between one another.  The existence of legal protection for investor is significant matter in subject of capital market, especially to attract investors to invest their funds in Indonesian capital market. This legal protection is given to investors who lost their funds in Indonesian capital market due to embezzlement committed by custodian. This legal protection is not necessarily accepted by all investors investing their funds in capital market, there are terms and conditions applied that investors must fulfill to have their lost assets compensated by the organizer of investor protection funds, moreover there is a limit of claim that organizer can provide towards claims applied by investors. This limit of claim seems unfair for investors. Key words: Investor, legal protection, capital market Abstrak Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemodal oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal terhadap pemodal yang kehilangan asetnya di pasar modal Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemodal oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat konseptual. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang akan diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis keterkaitan satu sama lain. Adanya perlindungan hukum terhadap pemodal merupakan suatu hal yang penting di bidang pasar modal, khususnya untuk menarik pihak pemodal guna menginvestasikan dananya di pasar modal Indonesia. Perlindungan hukum ini diberikan kepada pemodal yang kehilangan asetnya di pasar modal Indonesia yang disebabkan oleh tindak pidana (penggelapan) yang dilakukan oleh pihak Kustodian. Perlindungan hukum ini tidak serta merta akan diterima oleh seluruh pemodal yang menanamkan asetnya di pasar modal, terdapat syarat dan ketentuan yang harus pemodal lakukan dan penuhi agar asetnya yang hilang dapat diberikan ganti rugi oleh penyelenggara perlindungan pemodal, selain itu terdapat pula batasan maksimal klaim yang dapat diberikan oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal terhadap klaim yang diajukan oleh pemodal. Batsan maksimal inilah yang belum mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi pemodal. Kata kunci: pemodal, perlindungan hukum, pasar modal
KEDUDUKAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DILAKSANAKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Mira Nila Kusuma Dewi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.805 KB)

Abstract

Abstract A General Meeting of Shareholders(GMS) can be held via teleconference, video conference and other electronic media, based on article 77 paragraph (1) Law on Limited Company. The result of this meeting should then be made ​​in Indonesian language notarial deed in accordance with Article 21 paragraph (4) of the Law on Limited Company. Some of the participants could not attend the meeting physically at the meeting venue, thus it will require an electronic signature (e-signature). A deed which is signed electronically is equivalent with electronic data which position is recognized as valid as evidence based on Law of the ITE and the Law on Combating Corruption. However, this procedure of such deed is contrary to Article 16 paragraph (1) letter m Law number 2 of Year 2014 that the notarial deed shall be read by Notary before the parties and witnesses. This research purposes are: (1) To analyse the status of GSM deed executed through electronic media as an authentic document (2) To analyse whether the deed minutes of the GSM conducted via electronic media can be applied as legal evidence before court. Research method used in this research is normative research with statute approach, using systematic interpretation and principle of lex specialis derogate legi generali in processing step. It can be concluded that the status of GMS deed held by means of electronic media is authentic and can be used as legal evidence before court, based on principle of lex specialis derogate legi generali and extensive interpretation. Key words: deed, general meeting of shareholder, teleconference Abstrak   Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilaksanakan melalui teleconference, video conference dan sarana media elektronik lainnya berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Hasil dari RUPS ini kemudian harus dibuatkan akta notaris berbahasa Indonesia sesuai pasal  21 ayat (4) UU PT. Dalam hal ini beberapa peserta rapat tidak hadir secara langsung berhadapan dengan peserta lain dan Notaris maka diperlukan adanya tanda tangan elektronik (e-signature) bagi para peserta rapat yang tidak hadir secara fisik di tempat penyelenggaraan rapat. Akta yang dibubuhi tanda tangan elektronik dapat dipersamakan dengan data elektronik atau informasi elektronik yang kedudukannya diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU Pemberantasan Tipikor. Prosedur pelaksanaan pembuatan akta semacam ini bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m UU tentang Jabatan Notaris bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dan saksi. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisa kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik sebagai akta otentik, (2) Untuk menganalisa apakah akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik dapat dibuat sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan gunakan asas lex specialis derogate legi generali, dengan teknik analisis interpretasi sistematis. Kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik adalah sebagai akta otentik dan dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan karena dengan menggunakan asas lex specialis derogate lex generali dan interpretasi ekstensif.   Kata kunci: akta risalah, RUPS, teleconference
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJAMIN DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) DI PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Ady Artama Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.969 KB)

Abstract

Abstract The purpose of this paper is to study and analyze how the implementation and guarantor form of legal protection for the underwriting agreement (Borgtocht) at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Branch Jombang. The method used in the writing of this journal is juridical sociological research using socio-juridical approach to studying it from a legal standpoint while the sociological approach comes from the reality on the ground. Based on this research, that the execution of the underwriting agreement made ​​in front of a notary deed authentic. Deed notarized in the underwriting agreement and the content of the formulation is to be equated with a form which has been standardized by BNI Branch Jombang. So there is a standard form of the content and formulation of the underwriting agreement. In making the underwriting agreement, Bank BNI Branch Jombang requires borgtocht release privileges, among others, set forth in section 1820, 1831, 1849 of the Civil Code so that the insurer does not have a proper legal protection when bad credit and can not currently comprehensive legal protection and concrete. Besides BNI also has established procedures serangkaingan the underwriting agreement ranging from credit application to debt settlement if there are problems in the credit. Key words: legal protection, guarantor, agreement of personal gurantee (borgtocht) Abstrak   Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis  bagaimana pelaksanaan dan bentuk perlindungan hukum bagi penjamin pada perjanjian penanggungan (Borgtocht) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengkajinya dari segi hukum sedangkan pendekatan sosiologis berasal dari kenyataan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan perjanjian penanggungan dengan dibuatnya akta otentik didepan notaris. Akta notariil dalam perjanjian penanggungan tersebut isi dan rumusannya harus disamakan dengan formulir yang telah distandarisasi oleh Bank BNI Cabang Jombang. Jadi terdapat bentuk baku dari isi dan rumusan perjanjian penanggungan. Dalam pembuatan perjanjian penanggungan, Bank BNI Cabang Jombang mensyaratkan borgtocht melepaskan hak-hak istimewanya antara lain yang tertuang dalam pasal 1820, 1831, 1849 KUHPerdata sehingga pihak penanggung  tidak memiliki suatu perlindungan hukum yang layak pada saat kredit macet serta belum mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif dan konkret. Disamping itu Bank BNI juga telah menetapkan serangkaingan prosedur dalam perjanjian penanggungan mulai dari pengajuan kredit sampai dengan penyelesaian hutang  jika terjadi masalah dalam kredit. Kata kunci: perlindungan hukum, penjamin, perjanjian penanggungan (borgtocht)
KEBIJAKAN FORMULATIF DALAM PERUMUSAN SANKSI PIDANATERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA Gita Ayu Puspitasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.466 KB)

Abstract

Abstract In the case of children who commit the crime of repetition, the type of punishment which can be given to the child should aim to educate and for the welfare of the child. According to the type of crime should not be equated with child and adult offenders. Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2012 about Criminal Justice System For Children still having an ambiguity with the diversion. By using the method of normative research, statute approaches, and conceptual approach, this journal describes the ideas or concepts related to the future formulation of norms on children's repetition of criminal acts by which the Community Service Order.The concept of Community Service Order obtained from comparing with the International Regulations, and several countries in the world. The result is of research is about Community Service Order’s procedure include age, type of work, safety, working conditions and the environment, and payment system. Key words: policy, recidive, children  Abstrak Dalam perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, jenis pidana yang dijatuhkan kepada anak harus bertujuan untuk mendidik dan demi kesejahteraan anak. Jenis pidana harus sesuai bagi anak dan tidak disamakan dengan pelaku dewasa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana masih mengalami kekaburan hukumdengan adanya diversi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan, maka tulisan ini menguraikan tentang ide atau konsep ke depan terkait perumusan norma tentang pengulangan tindak pidana oleh anak yaitu dengan mengotimalkan pidana kerja sosial. Konsep pidana kerja sosial didapat dari membandingkan dengan ketentuan internasional serta beberapa negara di dunia. Hasil penelitian yang didapat adalah tentang tata cara pidana kerja sosial meliputi usia, waktu kerja, jenis pekerjaan, jaminan keselamatan, kondisi dan lingkungan kerja, dan sistem upah. Kata kunci: kebijakan, pengulangan tindak pidana, anak
URGENSI PENGATURANGREEN BANKING DALAM KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA Radyati, Ajeng
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.116 KB)

Abstract

Abstract Urgency Green Banking credit arrangements that provide legal certainty in Indonesia. This paper aims to assess the urgency of the credit arrangement green banking in the Indonesian banking law in order to provide legal certainty in Indonesia. This paper is based on research that uses a normative approach and the conceptual approach of the statute approach. The results showed that Bank Indonesia as bank supervisors need to issue rules that are forced to socialize on green banking arrangements in bank credit in Indonesia today. Circulars are still not enough because it does not have binding legal force but only an encouragement. Inadequate device legislation that specifically, firm, and clear set of environmental enforcement issues in banking. Legal certainty green banking arrangements in bank credit in Indonesia is now urgently needed, so that no more reason for the banking industry to not implement it, because it is protected by the Act which specifically regulate the setting of green banking in particular in bank credit in Indonesia this. Key words: urgency, green banking, legal certainty Abstrak Urgensi pengaturan kredit Green Banking yang memberikan kepastian hukum di Indonesia.Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengaturan kredit Green Bankingdalam hukum perbankan Indonesia sehingga dapat memberikanmemberikan kepastian hukum di Indonesia.Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach.Hasil penelitian menunjukan bahwa Bank Indonesia selaku bank pembina perlu mengeluarkan peraturan yang sifatnya memaksa dalam rangka mensosialisasikan mengenai pengaturan Green Bankingdalam kredit perbankan di Indonesia saat ini.Surat edaran saja dirasa belum cukup karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat melainkan hanya merupakan dorongan moril.Kurang memadainya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara khusus, tegas, dan jelas mengatur masalah penegakan hukum lingkungan di bidang perbankan.Kepastian hukum pengaturan Green Banking dalam kredit perbankan di Indonesia saat ini sudah sangat diperlukan, agar tidak adanya lagi alasan bagi industri perbankan untuk tidak melaksanakannya, karena sudah dilindungi oleh Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai mengenai pengaturan Green Banking khususnya dalam kredit perbankan di Indonesia saat ini. Kata kunci: urgensi, green banking, kepastian hukum
DASAR PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PELAKSANAAN PILEG DAN PILPRES TAHUN 2014 DAN 2019 Desinta Dwi Rapita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.514 KB)

Abstract

Abstract Legal consideration base of judge becomes a determinant or basis for a judgement. This research aims to describe and analize appropriateness of legal consideration base of judge in making Verdict of constitutional court Number 14/PUU-XI/2013 in connection to implementation of Legislative and Presidential Election in accordance with pure legal consideration based on possitive law or by legal consideration outside the possitive law.  Further, describe and analize legal implication appeared from Verdict of constitutional court Number 14/PUU-XI/2013 on implementation of Legislative and Presidential Election 2014 and 2019. This research is type of legal research using normative point of view.  Research approach used statue approach and conceptual approach. Type of legal material used is  primary legal material and sekondary legal material. Result of research  shows that legal consideration base of constitutional judge in  decision of constitutional court Number 14/PUU-XI/2013 in accordance with pure legal consideration based on possitive law and also based on legal consideration outside the positive law. Decision of constitutional court Number 14/PUU-XI/2013 has  legal implication on general election of 2014 and also general election of 2019. legal implication of the judement on implementation of general election in 2014 is that Legislative and Presidential Election is not held simultanously and according to the general election legislation, that is Law No. 42 of 2008 on Election of President and Vice President. While on general election of 2019 it will be held simultanously in accordance with the new legislation made by the legislator. Key word: decision of constitutional court, legal consideration base, simultanous general election Abstrak Dasar pertimbangan hukum oleh hakim menjadi penentu atau dasar sebuah putusan. Tujuan penelitian ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dan mengetahui implikasi hukum putusan MK No. 14/PUU-Xi/2013. Penelitian ini merupakan jenis penilitian hukum dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 sesuai dengan pertimbangan hukum murni berdasarkan hukum positif dan juga didasarkan pada pertimbangan hukum di luar hukum positif. Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013  terhadap pemilu tahun 2014 dan juga pemilu tahun 2019 ialah bahwa Pileg dan Pilpres tetap dilaksanakan tidak serentak dan sesuai dengan ketentuan undang-undang Pemilu, yaitu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pada Pemilu 2019 nanti Pemilu akan dilaksanakan serentak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baru atau hasil amandemen yang dibuat oleh legislator.   Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, dasar pertimbangan hukum, Pemilu serentak
JUAL BELI TANAH PERTANIAN YANG MENYEBABKAN BERLANGSUNGNYA PEMILIKAN TANAH KURANG DARI BATAS MINIMUM ( STUDI KASUS DI DESA PANDANSARI KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG) Eny Rufaidah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.688 KB)

Abstract

Abstract the purpose of Article 9, Paragraph (1) of Law No 56 of 1960 Prp in fact very difficult to implement, because the substance of the regulations that have been tidah effectively implemented at the moment, the legal structure of the Office of the National Land equivocal prevent breakdown Agricultural land transfer because the rules are not relevant to the development of society, and the legal culture of society that lack of compliance with the law because of several reasons that pushed economic issues, namely (for treatment, school fees, paying off debt, as well as other economic needs). To minimize the breakdown of Agricultural land transfer in violation of Article 9, Paragraph (1) of the National Land Office requires a statement of the applicant is known that the local village chief reason for the breakdown of Agricultural land transfer for the truly urgent economic needs and the only one to meet those needs is sold part of its Agricultural land transfer is another reason because they think the public is not able to work and would be better if sold in part and replaced with another needs more efficiently. Key words: agricultural land transfer transfer, sale and purchase Abstraksi Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengapa kantor pertanahan nasional melakukan pemindahan tanah pertanian yang berdasarkan Undang-undang No 56 Tahun 1960 Pasal 9 dilarang dan apakah implikasi terhadap eksistensi  tanah pertanian yang telah dipecah dan diterbitkan sertipikanya, Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian terhadap data hukum dideskripsikan dan dianalisis keterkaitan antara satu sama lain dari data hukum yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang No 56 Prp Tahun 1960 dalam kenyataanya sangat sulit dilaksanakan, karena secara substansi yaitu peraturan yang sudah tidah efektif implementasikan pada saat ini, struktur hukum yaitu Kantor Pertanahan Nasional yang kurang tegas mencegah pemindahan tanah pertanian karena peraturan tersebut tidak relevan dengan perkembangan masyarakat, serta budaya hukum masyarakat yang kurangnya kepatuhan terhadap hukum karena beberapa alasan yaitu terdesak masalah-masalah ekonomi, yaitu (untuk berobat, biaya sekolah, membayar hutang, serta kebutuhan ekonomi lainya). Untuk meminimalisir pemindahan tanah pertanian yang melanggar Pasal 9 Ayat (1) Kantor Pertanahan Nasional mewajibkan adanya Surat Pernyataan dari pemohon yang diketahui kepala desa setempat bahwa alasan pemindahan tanah pertanian tersebut benar-benar untuk kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak dan satu-satunya memenuhi kebutuhan tersebut adalah menjual sebagian tanah pertanian yang dimilikinya alasan lain adalah kerena masyarakat berpikir sudah tidak mampu menggarap dan akan lebih baik jika dijual sebagian dan digantikan dengan kebutuhan yang lain yang lebih efisien. Kata kunci: pemindahan  tanah pertanian, jual beli

Page 46 of 563 | Total Record : 5629

 44   45   46   47   48 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue