cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 6 (2014)" : 30 Documents clear
Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Diana Hariyanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Implementation of Community Empowerment Through Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM). Health development program previously known for its characteristic to  subsidized people with money and materials. That’s why the goverment create a programme called Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) which adapted from CLTS approach with people empowerment as its principle and also have 5 pilars of achievement. The first Pilar of the programme is “Stop buang air besar sembarangan (SBS)”. This research goals is to describes and analyzes the implementation of this programme and also its factors in both support and obstacle it, with qualitative  approach as the research methods. The results of this research shows the triggering methods which is used in this programme are able to give the community to participate in their health development especially sanitation. But, there are certain concerns like limited man power, fund and also budget  allocation from the subsidize programme in STBM. Keyword : program, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, community empowerment Abstrak : Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Program pembangunan kesehatan di Indonesia sebelumnya dikenal dengan karakteristiknya yaitu mensubsidi masyarakat dengan dana dan bantuan bahan material. Karena itulah pemerintah membuat suatu program pembangunan kesehatan yang dinamakan Sanitasi Berbasis Total Masyarakat (STBM) yang diadaptasi dari pendekatan CLTS dengan pemberdayaan masyarakat sebagai prinsip utamanya dan 5 pilar pencapaian menuju sanitasi total. Pilar pertama dari program ini adalah “Stop buang air besar sembarangan (SBS)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mendukung  maupun menghambat program STBM, dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa metode pemicuan yang digunakan dalam program ini mampu memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kesehatan mereka khususnya pada bidang sanitasi. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain terbatasnya jumlah sumber daya manusia. Kata Kunci : program, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, pemberdayaan masyarakat
Strategi Pengembangan Kampung Wisata Kungkuk Berbasis Pendekatan Balanced Scorecard (Studi pada Kepengelolaan Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu) Ainindyra Padmasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Tourism Village is an alternative tourism destination being developed by Batu City, one of which is the Kungkuk Tourism Village (KWK). KWK formed and managed directly by the village government, named manageability KWK. As an organization under the auspices of the Punten Village Government, KWK manageability required to organize and manage KWK to achieve the organizational objectives welfare of rural communities through economic empowerment. But since the beginning formed in 2007 until today, KWK not provide a significant increase in visitors. This is due to KWK not have a strategic tourism management, so it takes a strategic management for the achievement of organizational goals by using the approach Balanced Scorecard (BSC). This study aims to analyze and describe the development strategy of Kungkuk Tourism Village based Balanced Scorecard approach. This study used a qualitative descriptive study. The strategy of BSC focused into four perspectives. From four perspectives, KWK demanded to be noticed not only a financial perspective but also the perspective of costumer associated with the operations and processes within the organization. Keywords: Strategy, Tourism Village, Balanced ScorecardAbstrak: Desa Wisata merupakan suatu alternatif destinasi pariwisata yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Batu, salah satunya adalah Kampung Wisata Kungkuk (KWK). KWK dibentuk dan dikelola langsung oleh masyarakat desa setempat, bernama Kepengelolaan KWK. Sebagai suatu organisasi dibawah naungan Pemerintah Desa Punten, Kepengelolaan KWK dituntut untuk dapat mengatur dan mengelola KWK hingga mencapai tujuan organisasi yakni kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.  Namun sejak awal terbentuk pada tahun 2007 hingga saat ini, KWK belum memberikan peningkatan pengunjung yang signifikan. Hal ini disebabkan KWK belum memiliki manajemen pengelolaan pariwisata yang strategis, sehingga dibutuhkan suatu manajemen strategis untuk pencapaian tujuan organisasi yakni dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mendeskripsikan strategi pengembangan Kampung Wisata Kungkuk berbasis pendekatan BSC. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Strategi menggunakan BSC difokuskan ke dalam empat perspektif. Dari keempat perspektif tersebut, KWK dituntut untuk bisa memperhatikan tidak hanya perspektif finansial tetapi juga perspektif yang berhubungan dengan wisatawan serta proses operasi didalam organisasi.   Kata Kunci: Strategi, Desa Wisata, Balanced Scorecard
Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Perdagangan (Studi Pada Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo) Andarta Oktavian
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: The Capacity Building of Traditional Markets as Regional Revenue Boost in Trade Sector (Study in the Department of Market Sidoarjo). According to Law No. 32 Year 2004 on Regional Government, the local government has real authority in managing all aspects of the system independently both in the development, administration, and financial aspects of the area. However, the financial aspects of the problem, many local governments still rely with the balance of funds from the center. This problem occurs because of the low local revenue (LR) that can be taken by the local government. Therefore Sidoarjo regency seeks to increase revenue through trade areas where traditional market as one of the trade center in Sidoarjo. Office Market in Sidoarjo district in this case has the duty and the position on the problems in the management of traditional markets in Sidoarjo. Thus, in addressing these issues need to figure out how efforts to increase local revenue (LR) in order to support regional development, as well as find out the factors supporting and inhibiting factors in the increase in revenue (LR). Keywords: The Capacity Building, Regional Revenue, Traditional Market   Abstrak: , Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Perdagangan (Studi Pada Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo). Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang nyata dalam mengurusi segala aspek secara mandiri baik dalam sistem pembangunan, pemerintahan, dan aspek finansial daerah. Akan tetapi dalam masalah aspek finansial, pemerintah daerah masih banyak bergantung dengan adanya dana perimbangan dari pusat. Permasalahan ini terjadi karena masih rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa diambil oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu Kabupaten Sidoarjo berupaya meningkatkan Pendapatan Asli daerah melalui sektor perdagangan dimana pasar tradisional sebagai salah satu pusat perdagangan di Sidoarjo. Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini mempunyai tugas dan kedudukan mengenai permasalahan dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dalam menyikapi permasalahan tersebut perlu untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka mendukung pembangunan daerah, serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).   Kata kunci: Pengembangan Kapasitas, Pendapatan Asli Daerah, Pasar Tradisional
Pelayanan e-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang) aditya febrianto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : e-KTP Service to Create Demographic Administration Order (Study at the Official of Demographic and Civil Registration in Malang City). Electronic Identity Card (e-KTP) is an effort taken by the government in regulating and managing demographic database that is then applicable to the other service sector. Malang City has high level of population growth and therefore, needs a system to manage its huge demographic database. The objectives of research are to describe the effort of the Official of Demographic and Civil Registration in Malang City in implementing e-KTP Program and to analyze the factors supporting and constraining this implementation. Research type is descriptive with qualitative approach. The description of e-KTP program service is focused on legal base, demographic data update, the issuance of demographic registration number, and data recording procedure, as well as factors supporting and constraining the implementation of this program. Result of research indicates that e-KTP program is a breakthrough of improving the service at demographic administration field.Keywords : service, demographic, e-KTPAbstraksi: Pelayanan e-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang). KTP elektronik merupakan upaya dari pemerintah di dalam mengatur serta mengelola database kependudukan yang kemudian dapat diterapkan pada bidang pelayanan yang lain. Kota Malang dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi memerlukan  sistem untuk mengelola database kependudukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan upaya Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dalam pelayanan program e-KTP dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Gambaran pelayanan program e-KTP difokuskan pada dasar hukum, pemutakhiran data kependudukan, penerbitan nomor induk kependudukan,dan prosedur perekaman data, serta factor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program e-KTP merupakan terobosan di dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang administrasi kependudukan.Katakunci: pelayanan, kependudukan, e-KTP   
Efektivitas Program Surabaya Single Window (SSW) dalam Pelayanan Publik : Perspektif E-Government (Studi Tentang Perijinan Online Di Kota Surabaya) Rindri Andewi Gati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Effectiveness of the Surabaya Single Window (SSW) Program in Public Service: Perspectives of E-Government (Study of Online Licensing in Surabaya). Information and communication technology are rapidly growing affecting the bureaucracy to use it as a means of improving performance as a public servant. One of the practice can be found in Surabaya. The new licensing service called Surabaya Single Window (SSW) is one of the steps taken by the government of Surabaya within the framework of the implementation of e-Government and make it easier to take care of all the licensing application. The results showed that the implementation of this program has not been effective SSW to tackle licensing issues that occur in Surabaya. Online service perceived could not be accessed by all citizens with different levels of technological mastery. So did the problems in the field of human resources and organizational culture that is still difficult to change. Although the program has some problems but its existence is able to convince the public that the new licensing process is more faster, easier, and transparent. Keywords: effectiveness, public service, e-government, SSW   Abstrak: Efektivitas Program Surabaya Single Window (SSW) dalam Pelayanan Publik : Perspektif E-Government (Studi tentang Perijinan Online di Kota Surabaya). Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat mempengaruhi birokrasi untuk memanfaatkannya sebagai salah satu sarana meningkatkan kinerja sebagai pelayan publik. Salah satu prakteknya bisa ditemui di Kota Surabaya. Pelayanan perijinan baru bernama Surabaya Single Window (SSW) merupakan salah satu langkah yang diambil Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan e-Government dan memudahkan semua pihak untuk mengurus permohonan perijinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program SSW ini belum efektif untuk menanggulangi permasalahan perijinan yang terjadi di Surabaya selama ini. Pelayanan secara online dianggap tidak bisa diakses oleh semua masyarakat dengan tingkat penguasaan teknologi yang berbeda. Begitu pun permasalahan di bidang SDM serta budaya organisasi yang masih susah diubah. Meskipun program ini memiliki beberapa kendala namun keberadaannya mampu meyakinkan masyarakat bahwa proses perijinan yang baru lebih cepat, mudah, dan transparan. Kata kunci: efektivitas, pelayanan publik, e-government, SSW
Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Sektor Batik (Studi pada Dinas Koperasi dan Umkm Kabupaten Bangkalan) Nurul Solehah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Role of Local Government In Empowering MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) Sector Batik (Studies in Dinas Koperasi dan UMKM Bangkalan). One of the local government's efforts in developing batik MSMEs is through empowerment. Empowerment is one way to provide power or ability to someone who is done through the provision of knowledge, strengthening of capital and human resources and the protection of the product. MSMEs  made ​​efforts to foster a healthy, resilient and capable of competitiveness. Therefore, the role of Bangkalan’s local government through the Dinas Koperasi dan UMKM Bangkalan become very important in empowering Tanjungbumi’s batik MSMEs. The results showed that the role of the Dinas Koperasi dan UMKM Bangkalan empowering MSMEs sector batik less effective and have not been successful in answering the problems and challenges faced by batik MSMEs in Tanjungbumi. This can be seen from the steps of empowerment that is less relevant to the issues and challenges faced by batik MSMEs and empowerment uneven and less innovative. Keywords: Role of Local Government, Empowerment, MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) Abstrak: Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Sektor Batik). Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM batik adalah melalui pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk memberikan daya atau kemampuan kepada seseorang yang dilakukan melalui pemberian pengetahuan, penguatan modal dan sumber daya manusia serta perlindungan atas produk. Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dilakukan untuk menumbuhkembangkan usaha yang sehat, tangguh dan mampu berdaya saing. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan menjadi sangat penting dalam pemberdayaan UMKM batik tulis Tanjungbumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan dalam pemberdayaan UMKM sektor batik kurang efektif dan belum berhasil dalam menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM batik di Kecamatan Tanjungbumi. Hal tersebut dapat dilihat dari langkah pemberdayaan yang kurang relevan dengan permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM serta pemberdayaan yang tidak merata dan kurang inovatif. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Dalam Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Trenggalek) Arie Dwi Purnomo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Developmental Strategy of Nusantara Prigi Fishery Harbor to Improve The Empowerment of Fisher Community (Study at The Office of Nusantara Prigi Fishery Harbor of Trenggalek) The study was based on issues less helpless fishermen in the Gulf Prigi in utilizing and optimizing the resources of fish. This study used a descriptive research with a qualitative approach. Based on the results of the study found that in improving the empowerment of fishermen in the Gulf Prigi of PPN Prigi active role in developing the fishing community empowerment through five components: (1) Optimizing the utilization of fish resources, (2) Supply of facilities that meet international standards, (3) Maintenance and repair operational facilities, (4) institutional capacity building, (5) Development of fishing effort and economic empowerment of fishermen and other actors. To analyze the development of the five components used SWOT analysis is expected to know the strategies used in increasing the empowerment of fishing for the future in utilizing and optimizing the existing fish resources. Keywords: Empowerment, SWOT analysis. Abstrak: Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Dalam Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Trenggalek). Penelitian ini didasarkan pada permasalahan kurang berdayanya nelayan di Teluk Prigi dalam memanfaatkan serta mengoptimalkan sumber daya ikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam meningkatkan keberdayaan nelayan di Teluk PrigiPPN Prigi berperan aktif dalam mengembangkan keberdayaan masyarakat nelayan melalui lima komponen yakni (1) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan, (2) Penyediaan fasilitas yang memenuhi standar Internasional, (3) Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas operasional, (4) Peningkatan kapasitas kelembagaan, (5) Pengembangan usaha perikanan tangkap dan pemberdayaan ekonomi nelayan dan pelaku lainnya. Untuk menganalisis kelima komponen pengembangan tersebut digunakan analisis SWOT yang diharapkan dapat mengetahui strategi yang digunakan dalam meningkatkan keberdayaan nelayan untuk masa mendatang dalam memanfaatkan serta mengoptimalkan sumber daya ikan yang ada. Kata kunci: Keberdayaan, analisis SWOT
Implementasi Rencana Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (RPPSDM) dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi Di Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia) Refika Dwina Elfandani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:The Implementation Program of Human Capital Development Plan (HCDP) to Improve Employee Performance. The Ministry of Finance in overcoming problems of redistribution employee to minimize competency gaps,in support with the implementation of Human Capital Development Plan based on KMK 51/KMK.01/2012 Program Plan Human Resource Development Ministry of Finance. This KMK was a device to support the Reformation of Bureaucracy which had  implemented by one of the first echelonunits, the General Directorate of Treasury, with the changes in tasks and functions of the vertical unit based PMK 169/PMK/01/2012 which having seven employee competency gaps for new tasks and functions that are not compatible. This research uses descriptive analysis with a qualitative approach. Research aims to describe and to analyze the implementation of HCDP which consists of three programs and the factors supporting and constraining the implementation of HCDP Program. Result of the implementation of HCDP in 2013 has shown relatively good result and has supported the overall performance improvement through NKO 2013 reaching 105.22% which includes the high category. Keywords: RPPSDM Implementation, Employee Development, Employee Performance ImprovementAbstrak:Implementasi  Rencana Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (RPPSDM) untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai. Kementerian Keuangan dalam mengatasi permasalahaan mengenai pemerataan kompetensi pegawai untuk meminimalisir  gap kompetensi di dukung dengan pelaksanaan Rencana Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (RPPSDM)  didasari pada KMK 51/KMK.01/2012 tentang Rencana Program Pengembangan Sumber Daya Manusia KemenKeu. KMK ini adalah perangkat untuk mendukung Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan oleh salah satu unit eselon satu, yakni Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan perubahan tugas dan fungsi unit vertikal berdasarkan PMK 169/PMK.01/2012 yang memiliki tujuh gap kompetensi pegawai berupa tugas-tugas baru dan fungsi yang tidak sesuai. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan RPPSDM yang terdiri dari tiga program, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program RPPSDM. Hasil pelaksanaan RPPSDM tahun 2013 telah menunjukkan hasil yang relatif baik dan telah mendukung peningkatan kinerja secara keseluruhan melalui NKO 2013 mencapai 105,22% yang meliputi kategori tinggi. Kata Kunci: Implementasi RPPSDM, Pengembangan Pegawai, Peningkatan Kinerja
Analisis Triple Loops Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Study Pada Pengelolaan Sampah Kecamatan Sukun, Kota Malang) Alifandi Rachmad
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Analysis of Triple Loops in Waste Management Base on Society (Case Study on Waste Management Sukun District of Malang). Waste problem today is a major problem in big cities like in Malang. This is due to the assumption of many people who think that waste management is the task of the government, so many of them who do not care to waste problem in their neighborhood. Supposedly this waste problem can be solved not only by governments, but also public and private institutions. So it is necessary to change the assumptions in society in order to care about the garbage problem in the city of Malang, especially in the District of Breadfruit. This study is a descriptive qualitative research based on case studies in Malang. In the standard implementation is not appropriate ,government though it uses the transport system of door-to-door at some point are still many areas that have not felt the existing facilities. Using Loops Triple analysis, can help solve the garbage problem in the city of Malang. For people who consider the assumption of waste to be managed by government can be changed. In addition, people can be self-sufficient in managing its waste without relying on the government.   Keywords : Triple Loops, Waste Management, Society   Abstrak : Analisis Triple Loops Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Pada Pengelolaan Sampah Kecamatan Sukun, Kota Malang). Permasalahan sampah hingga saat ini merupakan permasalahan utama di Kota-kota besar seperti di Kota Malang. Hal ini disebabkan masih banyak asumsi dari masyarakat yang menganggap bahwa pengelolaan sampah adalah tugas dari pemerintah, sehingga banyak diantara mereka yang tidak peduli dengan persoalan sampah di lingkungan mereka. Seharusnya permasalahan sampah ini dapat diselesaikan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat dan juga pihak swasta. Sehingga diperlukan adanya perubahan asumsi dalam masyarakat agar dapat peduli terhadap permasalahan sampah di Kota Malang khususnya di Kecamatan Sukun. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif  berbasis pada studi kasus di Kota Malang. Dalam pelaksanaannya belum sesuai standart pemeritah, meskipun sudah menggunakan sistem pengangkutan secara door to door masih banyak di beberapa titik wilayah yang belum merasakan fasilitas yang ada.  Dengan menggunakan analisis Triple Loops, dapat membantu menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Malang. Sebab asumsi masyarakat yang menganggap sampah harus dikelola oleh pemerintah dapat dirubah. Selain itu masyarakat dapat mandiri dalam mengelola sampahnya tanpa bergantung terhadap pemerintah.   Kata Kunci : Triple Loops, pengelolaan sampah, masyarakat
Pengaruh Perilaku Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Malang) Romual Parasian Siahaan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Influence the Behavior of the Bureaucracy to the Quality of Public Services (Studies in Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Malang). The Government is a government organization which has authority in the provision of public services and perform the duty of meeting the needs of the community that needs service. The purpose of the establishment of the Government is to provide service to the community. Services provided to the community should reflect a sense of Justice for all members of society. This research uses a type of research quantitative approach with eksplanatory. Free variables in this study was a bureaucratic behavior (X) with indicators of civility, discipline, and caring. Variables bound in this research is the quality of the public service (Y) with certainty the time indicators, cost of service, access, and equality. Based on the analysis of the test t known t-count = 3,677, where the t-table = 1,652, then it can be inferred Ho denied and Ha received, It means there is a positive and significant influence between the behavior of the bureaucracy to the quality of public services in BP2T Kota Malang. Then, R square (coefficient of Determination) of 30,7%., indicates that the behaviour of the influential bureaucracy of 30,7% of the quality of public services. Then the value amounted to 69,3% more influenced by factors other than the variable X (a bureaucratic behavior). Keywords: behavior bureaucracy, quality, public services Abstrak: Pengaruh Perilaku Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pubik (Studi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Malang). Pemerintah merupakan sebuah organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pemberian pelayanan publik dan melakukan kewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu kebutuhan pelayanan. Tujuan dibentuknya pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seharusnya mencerminkan rasa keadilan bagi semua anggota masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perilaku birokrasi (X) dengan indikator kesopanan, kedisiplinan, dan kepedulian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan publik (Y) dengan indikator kepastian waktu, biaya pelayanan, akses, dan kesamaan hak. Berdasarkan analisis uji t diketahui t-hitung = 3,677, dimana t-tabel = 1,652, maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perilaku  birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik di BP2T Kota Malang. Kemudian, R square (Koefisien Determinasi) sebesar 30,7%., menunjukkan bahwa perilaku birokrasi berpengaruh sebesar 30,7% terhadap kualitas pelayanan publik. Kemudian nilai sebesar 69,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X (perilaku birokrasi).   Kata kunci: perilaku birokrasi, kualitas pelayanan publik

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue