cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 128   129   130   131   132 
Penatausahaan Asset Pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) Di Kabupaten Malang (Studi Pada Bidang Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang) Luhur Nurmala Rizqi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In carrying out the administration of local government assets that are still there are problems particularly in local government asset data collection is done manually by the Revenue Service Sector Asset Finance and Asset Management (DPPKA). So that the necessary changes in the administration of assets, is now using a work called Local Assets Management Information Systems (SIMBADA). The purpose of this study was to identify and analyze the administration of local government assets through (SIMBADA) in Malang Regency and constraints. This research uses descriptive qualitative research approach. The result of this research is in the area of ​​administration of assets owned by SIMBADA conducted by Field Asset has not reached the maximum, there is still a problem in the application. Therefore DPPKA Asset particular field need cooperation among stakeholders, improve surveillance, monitoring and evaluation as well as more frequent conduct technology development (BINTEK).   Keyword:Assets Administration, Information Management Systems, Assets Abstrak Dalam melaksanakan penatausahaan asset pemerintah daerah yang masih terdapat permasalahan khususnya dalam pendataan asset pemerintah daerah yang dilakukan secara manual oleh Bidang Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA). Sehingga diperlukan perubahan dalam proses penatausahaan asset, kini menggunakan alat kerja yang disebut Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengidentifikasi dan menganalisis penatausahaan asset Pemerintah Daerah melalui (SIMBADA) di Kabupaten Malang dan kendala-kendalanya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah dalam penatausahaan asset milik daerah melalui SIMBADA yang dilakukan oleh Bidang Asset belum tercapai maksimal, masih terdapat masalah didalam penerapannya. Oleh karena ituDPPKA khususnya bidang Asset perlu melakukan kerjasama antara pihak yang terkait, meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta lebih sering melakukan bina teknologi (BINTEK). Kata Kunci: Penatausahaan asset/barang milik daerah, Sistem Informasi Manajemen, Asset
Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu dalam Perspektif Manajemen Publik (Studi Pada Koperasi Unit Desa di Sumberpucung Kabupaten Malang) Meliana Ayu Safitri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The main problem of the subject in the journal is the distribution of fertilizer subsidy in KUD Sumberpucung poor districts. The background of this research are raised to see how the process of distribution of fertilizer subsidy by KUD risen by referring to No. Permendagri. 17/M-DAG/PER/6/2011 about bersubsdi fertilizer procurement and distribution for the agricultural sector. This research uses descriptive study with a qualitative approach. Method of data analysis was data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research resulted in the conclusion that the distribution of subsidized fertilizer using a closed system by involving the government, private, and community in order to smooth the process of distribution of fertilizer. In fact, in this mechanism, there are still drawbacks such as socialization of the subsidy program has not run optimally, the availability of fertilizer among farmers is still scarce and weak oversight in response to the peyelewengan. Keywords: distribution system, good governance, public management Abstrak Masalah utama yang menjadi pokok bahasan dalam jurnal ini adalah pendistribusian pupuk subsidi di KUD Sumberpucung kabupaten malang. Latar belakang penelitian ini diangkat yaitu untuk melihat bagaimana proses pendistribusian pupuk subsidi yang dilakukan oleh KUD Bangkit dengan berpedoman pada Permendagri No. 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsdi untuk sektor pertanian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa pendistribusian pupuk subsidi menggunakan sistem tertutup dengan melibatkan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat guna kelancaran proses penyaluran pupuk. Di dalam mekanisme ini nyatanya masih terdapat kelemahan diantaranya sosialisasi tentang program subsidi belum berjalan optimal, ketersediaan pupuk di kalangan petani masih langka serta lemahnya pengawasan dalam menanggapi adanya peyelewengan.   Kata Kunci: sistem distribusi, good governance, manajemen publik
The Mechanism of Preparation on Purwodadi Botanical Garden Unit Towards Remuneration (Study at Purwodadi Botanical Garden Office-Pasuruan Regency) Novia Putri Andriani M.
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In 2011, the whole Ministry, Agencies and the Local Government has been targeted a commitment to implement the process of bureaucratic reform.Therefore, one of the unit below the unit of  LIPI Purwodadi Botanical Garden in 2011 began to prepare Bureaucratic Reform which will have an impact on remuneration. The purpose of this study is to describe and analyze the mechanism of preparation Purwodadi Botanical Garden  Unit toward remuneration and supporting and inhibiting factors. This study used descriptive methods and qualitative approach. The results of this study are the mechanism of preparation consist of: socialization, submission document Road Map and remuneration, implement bureaucratic reform at 7 area changes, valuation/evaluation of bureaucratic reform.In preparation remuneration almost finished, but there are few problems that occur inhibiting factors such as heterogeneous understanding of employee. The suggestion given are doing sustainably socialization and giving training to improve the work culture of employee. Keywords: Bureaucratic Reform, Remuneration   Abstrak Pada tahun 2011, keseluruhan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah telah ditargetkan memiliki komitmen untuk melaksanakan proses reformasi birokrasi. Oleh karena itu, salah satu unit di bawah LIPI yaitu Kebun Raya Purwodadi, pada tahun 2011 mulai mempersiapkan Reformasi Birokrasi yang akan berdampak pada remunerasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme penyusunan Satuan Kerja Kebun Raya Purwodadi menuju remunerasi serta faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme persiapan terdiri dari: sosialisasi, penyerahan dokumen Road Map dan remunerasi, menerapkan reformasi birokrasi di 7 area perubahan, penilaian/evaluasi reformasi birokrasi. Dalam remunerasi persiapan hampir selesai, tetapi ada beberapa masalah yang terjadi faktor penghambat seperti pemahaman karyawan yang heterogen. Saran yang diberikan adalah melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan budaya kerja karyawan.   Kata Kunci: ReformasiBirokrasi, Remunerasi
Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang) Ratih Anggraeni
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to analyze the suitability of the goods and services procurement by Perpres 54/2010 and to evaluate the results of the implementation of the “Anjungan Mandiri Kepegawaian’s procurement in Agency of Regional Employment, Malang City. This study uses descriptive research with a qualitative approach. The model of data analysis used by the researchers is the model data analysis of Miles and Huberman. The results of this study is 1). The implementation of Anjungan Mandiri Kepegawaian’s procurement process based on Perpres 54/2010 in Agency of Regional Employment, Malang City, which suggests that Anjungan Mandiri Kepegawaian’s procurement process have been completed on time before the 2011’s budget year ends. But the change of general plan that resulted in the resignation Anjungan Mandiri Kepegawaian’s procurement process. 2). The evaluation of the performance results from implementation of Anjungan Mandiri Kepegawaian’s procurement process in Agency of Regional Employment, Malang City, it show that application system is not effective and efficient in terms of achieving operational targets Anjungan Mandiri Kepegawaian in 2012 due to the level of knowledge and electability from service users of the application is still low. Keywords: Evaluation of public policy, public procurement, Agency of Regional Employment Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 serta menilai hasil dari pelaksanaan implementasi pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian di BKD Kota Malang.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini adalah 1). Implementasi pengadaan anjungan mandiri kepegawaian  berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan anjungan mandiri kepegawaian dapat diselesaikan tepat waktu sebelum tahun anggaran 2011 berakhir, namun proses pengadaan AMK lambat akibat perubahan recana umum pengadaan. 2). Evaluasi terhadap hasil capaian dari implementasi pengadaan  anjungan mandiri kepegawaian BKD Kota Malang, menunjukkan  bahwa sistem aplikasi ini belum efektif dan efisien dalam hal pencapaian target operasionalisasi AMK di Tahun 2012 dikarenakan tingkat pengetahuan dan elektabilitas pengguna layanan terhadap aplikasi ini masih rendah.   Kata Kunci: Evaluasi kebijakan publik, Pengadaan barang dan jasa, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Evaluasi Kebijakan Penataan dan Sistem Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Malang (Studi pada Bidang Pendapatan I Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang) Reza Septian Nugraha
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Structuring policy and advertisement tax collection system are an important factor in the implementation of the billboard in Malang regency. Structuring policy and advertisement tax collection systems are both used to enhance local revenue Malang regency. This research aimed to describe and analyze the structuring policy and advertisement tax collection system, as well as the obstacle factor in the arrangement and collection. This research use descriptive method with qualitative approach with focus issues are (1) policy arrangement and advertisement tax collection system in the Malang regency, and (2) obstacle factor in the arrangement and collection of advertisement tax in Malang regency. This research resulted in a conclusion that the arrangement made by the billboard DPPKA Malang regency have not reached the maximum, because implementation of billboards on the field not in accordance with the applicable regulations and there are several obstacle factors arrangement and collection. Recommendations to given is the revenue sector I DPPKA and UPTD income in the area have more control and responsibility for the advertisement tax structuring and collection.   Keywords: Policy, Tax Collection System,Tax Abstrak Kebijakan mengenai penataan dan sistem pemungutan pajak reklame merupakaan faktor penting dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Malang. Kebijakan penataan dan sistem pemungutan pajak reklame yang baik digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penataan dan sistem pemungutan pajak reklame, serta faktor kendala dalam penataan dan pemungutannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan fokus permasalahan adalah (1) Kebijakan Penataan dan Sistem Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Malang, dan (2) Faktor kendala dalam Penataan dan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Malang. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kebijakan penataan reklame yang dilakukan oleh DPPKA kabupaten malang belum maksimal karena penyelenggaraan reklame yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan perda yang berlaku dan masih ada beberapa faktor kendala dalam penataan dan pemungutannya. Saran yang diberikan adalah Bidang Pendapatan I DPPKA dan UPTD pendapatan harus lebih mengawasi dan tanggung jawab dalam proses penataan dan pemungutan pajak reklame.   Kata Kunci: Kebijakan, Sistem Pemungutan Pajak, Pajak
Analisis Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pandanlandung Kabupaten Malang) Ricky Indra Gunawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Main problem in the research is arrears of  Land and Building tax at Pandanlandung village of Malang Regency. The background is to know the factors that cause the arrears.The research use descriptive method with qualitative approach.the focus were: 1) the role of Pandanlandung apparatus in collating the tax to obligor. 2) the obstacles that cause the arrears. The research produce inference that the land and building tax at the Pandanlandung village do not reach the target yet. In this case the apparatus also has done efforts in the collection, through socialization, beside that the Pandanlandung village also pro active in collect the tax. Keywords: billingproblemsproperty tax of PBB, role government, public preseption. Abstrak Masalah utama yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah adanya tunggakan (PBB) pajak bumi dan bangunan di Desa Pandanlandung Kabupaten Malang. Latar belakang penelitian ini diangkat yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak bumi dan bangunan di Desa Pandanlandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. fokus penelitiannya, yaitu: 1) bagaimanakah upaya aparat Kelurahan Pandanlandung dalam melakukan penagihan PBB kepada wajib pajak. 2) kendala-kendala apakah yang menyebabkan tunggakan PBB di Desa Pandanlandung. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa penagihan PBB yang ada di Desa Pandanlandung belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, Dalam hal ini aparat Kelurahan Pandanlandung juga telah melakukan beberapa alternatif dalam usaha penagihan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan cara sosialisasi dan juga bersikap pro aktif dalam melakukan penagihan PBB dengan cara mendatangi rumah-rumah wajib pajak untuk melakukan penagihan pembayaran PBB. Kata Kunci :tunggakan pajak bumi dan bangunan, peran pemerintah, presepsi masyarakat.
Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Jender di Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Jombang (Studi Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang) Rosseriayu Murenati Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Women empowerment is an effort that can be taken to explore and develop the potential of women to enhance the quality and productivity. Jombang regency is one of area in East Java, which has a major problem associated with gender bias, especially in economics, before the role of Women Empowerment and Family Planning Jombang. The purpose of this study is to describe and analyze how the women empowerment in realizing gender equality and economic justice in Jombang society, related to the role BPPKB Jombang and supporting factors also obstacles that committed by BPPKB Jombang. This study uses descriptive qualitative research. The implementation of women empowerment brings justice and equality in the economic field by BPPKB Jombang goes well, look at the success of the program and activities. Moreover, it is in line with the existing function and Jombang community especially women more empowered. However, in the women empowerment there are still problems, which is the main actor just come from government and society. The involvement of private will be needed to create better equality and justice of gender. Keywords : Implementation of Women Empowerment; Economic; Justice and Equality of Gender Abstrak Pemberdayaan perempuan merupakan cara yang dapat ditempuh untuk menggali dan mengembangkan potensi perempuan agar berkualitas dan produktif.  Jombang merupakan Kabupaten di Jawa Timur, yang memiliki permasalahan besar terkait dengan bias jender terutama di bidang ekonomi, sebelum adanya peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender di bidang ekonomi pada masyarakat Jombang, terkait dengan peran BPPKB Kabupaten Jombang serta faktor pendukung, dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh BPPKB Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.  Pelaksanaan pemberdayaan perempuan untuk dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender di bidang ekonomi yang dilakukan oleh BPPKB Kabupaten Jombang berjalan dengan baik, nampak pada keberhasilan program serta kegiatan. Selain itu, hal tersebut  sesuai dengan tupoksi yang ada, serta masyarakat Jombang khususnya kaum perempuan lebih berdaya. Namun, dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan masih terdapat keganjilan yaitu stakeholder hanya berasal dari pemerintah dan masyarakat. Diperlukannya peran swasta agar keadilan dan kesetaraan jender dapat menyeluruh.   Kata Kunci : Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan; Ekonomi; Keadilan dan Kesetaraan Jender
Analisis Peran Multi Aktor dalam Implementasi Kebijakan Minapolitan Berbasis Sustainable Development (Studi pada Pilot Project Minapolitan Desa Srowo Kecamatan Sidayu Gresik) Saiful Ulum
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Based on the minister of marine and fisheries No. 35 of 2010 established as the Minapolitan and implemented in the Srowo village, Sidayu sub-district.Implementation Minapolitan have a positive impact on the economy.However, these policies also have a negative impact on the environment, so it needs to anticipate the action by applying the concept of sustainable development through multi-actor cooperation. This research aims to analyze the implementation of the policy and the role of multi-actor Minapolitan in partnership-based sustainable development in the Srowo village, Sidayu sub-district. This research uses descriptive qualitative research.The implementation of Minapolitan policy in Srowo village has so far not optimal, this is because the government is not able to communicate and provide insight to the public minapolitan policy.Also in the Srowo village also has not the technological means to realize the goal Minapolitan. In partnership Minapolitan implementation, the government has been carrying out their role and based on the principle of sustainable development.However, this condition does not occur in the private sector and the community. Partnerships that happened so far was a mutual partnership.   Keywords: Implementation, Sustainable development, Parthnership, dan Minapolitan     Abstrak Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2010 ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan dan diimplementasikan di Desa Srowo Kecamatan Sidayu. Implementasi Minapolitan telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Namun kebijakan ini juga berdampak negatif terhadap lingkungan, sehingga perlu tindakan antisipasi melalui penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui kerjasama multi aktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan Minapolitan dan peran multi aktor dalam kemitraan berbasis sustainable development di Desa Srowo Kecamatan Sidayu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Implementasi kebijakan Minapolitan di Desa Srowo sampai sejauh ini belum optimal, hal ini dikarenakan pemerintah tidak mampu mengkomunikasikan dan memberikan pemahaman kebijakan minapolitan kepada masyarakat. Selain itu di Desa Srowo juga belum terdapat sarana teknologi untuk mewujudkan tujuan Minapolitan. Dalam kemitraan implementasi Minapolitan, pemerintah telah menjalankan perannya dan didasarkan pada prinsip sustainable development. Namun kondisi ini tidak terjadi pada sektor swasta dan masyarakat. Pola kemitraan yang terjadi sejauh ini adalah pola kemitraan mutualistik.   Kata Kunci: Implementasi, Sustainable development, Kemitraan, dan Minapolitan
ImplementasiKebijakan Pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) (Studi pada Kantor Pariwisata, SenidanBudayaKabupaten Lumajang) Wahyu Tri Mulyo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Integrated area is a region where the centralization of the public services. One area that can be taken as an example of the integrated area development is Lumajang. Lumajang located in East Java Province is geographically has a very potential. Integrated area known as Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Lumajang built since 2001 was apparently deviated from its original planning. Kawasan Wonorejo Tepadu (KWT) now just a complex of modern buildings that is less serves as a tourist center and Lumajang economic. Results from the study showed that the implementation of development policy Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) in Lumajang, still not going as planned. The results of this study discuss several aspects. The first aspect is the implementation of development policy Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) in Lumajang. Another aspect is the impact of development policy Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) in Lumajang. Keywords : Development, Implementation of Public Policy, Integrated Area Abstrak Kawasan terpadu merupakan suatu kawasan tempat pemusatan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu daerah yang dapat diambil sebagai contoh adanya pembangunan kawasan terpadu adalah Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang yang terletak di Propinsi Jawa Timur memang secara geografis memiliki wilayah yang sangat potensial. Namun pada kenyataannya saat ini, Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Lumajang yang dibangun sejak 2001 ituternyata melenceng dari tujuan awalnya. Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) hanya menjadi komplek gedung modern yang kurang berfungsi sebagai pusat wisata dan ekonomi Lumajang.HasildaripenelitianmenunjukkanbahwaimplementasikebijakanpembangunanKawasanWonorejoTerpadu (KWT) di KabupatenLumajang, masihkurangberjalansesuaidengan yang telahdirencanakan.Hasil penelitian ini membahas beberapa aspek. Aspek yang pertama adalahimplementasikebijakanpembangunanKawasanWonorejoTerpadu (KWT) di KabupatenLumajang. Kedua, mengenaibagaimanadampakdarikebijakanpembangunanKawasanWonorejoTerpadu (KWT) di KabupatenLumajang.   Kata Kunci: Pembangunan, Implementasi Kebijakan Publik, KawasanTerpadu
Peningkatan Pelayanan Administrasi Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Antar Kerja (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar) Winda Febriani Pratiwi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Indonesian workers have a the job registration procedure to work overseas. Some worker candidates are administering themselves through illegal procedure or even counterfeiting the document. The local government through The Office of Workers and Transmigration in the Regency of Blitar has conducted the administrative service of worker placement through work inter system. The problem complexity suffered by the worker candidate are requiring the improvement of service for the candidate by The Office of Workers and Transmigration in the Regency of Blitar. The research uses a qualitative descriptive approach. The study shows that the improvement of administrative service, such as structure and infrastructure, human resource, information service, and legal protection, to candidate of Indonesian worker has done appropriately by The Office of Workers and Transmigration in the Regency of Blitar for this time. Keywords: Administrative Service, The Candidate of Indonesian Workers, Work Inter System Abstrak Permasalahan yang sering terjadi pada calon TKI antara lain disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur yang benar untuk menjadi calon TKI sehingga ada beberapa calon TKI yang melalui proses tidak sesuai dengan prosedur. Selama ini pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar telah melaksanakan pelayanan administrasi penempatan tenaga kerja melalui sistem antar kerja. Namun melihat semakin kompleksnya permasalahan calon TKI dibutuhkan upaya peningkatan pelayanan calon TKI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pelayanan administrasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmingrasi Kabupaten Blitar sudah berjalan dengan baik melalui upaya peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan sumber daya manusia, layanan informasi, dan perlindungan hukum.   Kata Kunci : Pelayanan Administrasi, Calon TKI, Sistem Antar Kerja

Page 130 of 268 | Total Record : 2676

 128   129   130   131   132 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue