cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 130   131   132   133   134 
Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Batu Kota Batu) Fauziah Yuni Aran Tika
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Impelementation of the Community Empowerment Policy. Batu district as one of the districts that are still experiencing rising numbers of Poor Households (RTM). According to data from the 2008 BPS Batu number of Poor Households (RTM) is much reduced compared to the population census conducted in 2005. Poverty reduction is only happening in the District Bumiaji, while for Batu and Junrejo districts actually experienced an increase in poverty. The purpose of this study is to analyze the implementation of PNPM Urban and factors supporting and inhibiting factors related to the implementation of PNPM Urban at Batu District. This research uses a qualitative with deskripstif approach. Collection techniques used include using the method of observation, interviews, and documentation. Results of the study indicate that the program has run an active and independent and positive impact on the members of society, but in the implementation process goes poorly because many obstacles that arise in the community. Keywords: PNPM Mandiri Perkotaan, Implementation, Policy  Abstrak: Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat. Kecamatan Batu Kota Batu sebagai salah satu kecamatan yang masih mengalami kenaikan angka Rumah Tangga Miskin (RTM). Menurut data dari BPS Kota Batu tahun 2008 jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sudah banyak berkurang dibandingkan sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2005. Penurunan angka kemiskinan ini hanya terjadi di Kecamatan Bumiaji, sedangkan untuk Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Batu justru mengalami kenaikan angka kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dan faktor pendukung serta faktor penghambat terkait implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu. Penelitian ini menggunakan  jenis deskripstif dengan pendekatan kualitatif. Tekhnik pengumpulan yang digunakan antara lain menggunakan metode observasi, interview , dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PNPM Mandiri telah dijalankan secara aktif dan mandiri serta member dampak yang positif bagi masyarakat, namun dalam proses implementasinya berjalan dengan kurang baik sebab banyak kendala yang muncul didalam masyarakat. Kata Kunci: PNPM Mandiri Perkotaan, Implementasi, Kebijakan, Rumah Tangga Miskin (RTM)
Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Pada Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi) Galih Karyadijaya
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Village Consultative Agency (BPD), as one element of the village government was formed as a vehicle for the implementation of democracy in the village have shown an important role in supporting the realization of village governance is good governance.This research has several objectives, namely to describe the performance of the Village Consultative Agency, Village Regulation-making process, and the usefulness of this type of village regulations. This type of research used in this study is qualitative research and describe what happens in the field and explain the Village Consultative Board and the Village pemeritah both in the manufacturing process and the type of village regulations village regulations generated. The results showed that the performance of the Village Consultative Agency (BPD) in the village of Macanan not fully well. This is evident from the results of the field work rulemaking process that is still dominated by the village chief in the formation of village regulations, lack of morale BPD members in decision-making, the kind of regulations made largely formed Village Regulation Act based commands. it would be nice to regulation based on social conditions, culture to be updated considering the needs of the community that there is a new village regulations to support the existence of more fundamental social change arrives. various meetings for the creation of good governance at the local government level in Macanan Village. Keywords: Performance, Village Consultative Agency, Village Regulation.  Abstrak: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa telah menunjukkan serta mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.  Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan serta menganalisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Macanan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi, Proses penyusunan Peraturan Desa, dan hasil dari jenis Peraturan Desa baik output maupun out-come. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif serta menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menujukkan bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses penyusunan Peraturan Desa kurang maximal. Hal ini terlihat dari hasil kerja dibidang pada proses pembuatan peraturan yang masih didominasi oleh Kepala Desa. Sehingga BPD dapat dikatakan hanya sebagai alat formalitas belaka unutk menyusun peraturan Desa serta kurangnya semangat kerja anggota BPD dalam pengambilan keputusan dapat dilihat pada pelimpahan keputusan oleh ketua BPD, jenis peraturan yang dibuat sebagian besar hanya Peraturan Desa yang dibentuk berdasar perintah Undang-undang yaitu Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2010 Tentang APB-Desa dan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Sebaiknya pada Peraturan yang berdasar pada kondisi Sosial, Budaya untuk diperbarui mengingat kebutuhan masyarakat akan adanya Peraturan Desa yang baru guna menunjang akan adanya perubahan sosial yang lebih mendasar  demi terciptanya prinsip good governance di tataran pemerintahan lokal di Desa Macanan. Kata Kunci : Peran Negara, Pembinaan Narapidana
Upaya Badan Pelayanan .Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ijin Gangguan Gedia Imanuelitha
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Regional autonomy that has been rolling in recent years has prompted many changes in regional government bureaucracy. Improvement in the quality of public service is mark of success characteristic of regional autonomy. One of many public service products that have been discussed in this paper is permissio. Licensing service officer  hopefully can increase people participation for licensing. . One of most important license for starting business is Disturbance Permit. In the real condition we still meet people who dissapointed of  the services, that is one of the problem that government must be fixed at BPPT Sidoarjo region. The effort to increase the services quality are necessary, it also going to make the people satisfied with the BPPT Sidoarjo region services. This research destination are to know, describe, and analyse the quality of BPPT service and effort for increasing the services quality, supporting factors, and inhibit factors. This research used descriptive method with qualitative approach. The problems are, (1) The quality of  the services how to get the disturbance lisence. (2) The BPPT efforts for increasing services quality. (3) Supporting and inhibit factors in increasing services quality. The result of this research is BPPT have done the effort for increasing the services quality of disturbance lisence Keywords: Regional otonomy, Public service, Quality Public service, Licensing   Abstrak: Otonomi daerah yang sudah ada beberapa tahun belakangan ini telah mendorong banyak perubahan dalam birokrasi pemerintah daerah. Peningkatan dalam kualitas pelayanan publik menjadi ciri kesuksesan otonomi daerah. Salah satu diantara banyak produk pelayanan publik yang diutarakan dalam tulisan ini adalah perijinan. Pelayanan perijinan diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan ijin. Salah satu ijin yang paling penting dalam memulai suatu usaha adalah ijin gangguan. Pada kondisi di lapangan masih ditemukannya kekecewaan masyarakat pengguna jasa pelayanan dalam pembuat ijin gangguan menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi di BPPT Kabupaten Sidoarjo. Perlunya dilakukan upaya dalam meningkatkan kualitas agar masyarakat puas terhadap pelayanan BPPT Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan serta upaya BPPT dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan faktor pendukung dan penghambat kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus Permasalahannya adalah (1) kualitas pelayanan ijin gangguan di BPPT (2) Upaya BPPT dalam meningkatkan kualitas pelayanan (3) Faktor pendukung dan penghambat upaya BPPT meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil dari penelitian ini kualitas pelayanan masih ada yang perlu diperbaiki dan BPPT sudah melakukan upaya dala meningkatkan kualitas meskipun terdapat faktor pendukung dan penghambat. Kata kunci : Otonomi daerah, Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan, Perijinan
Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang) Hesti Kusuma Wardani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Role Department of Cooperative and UKM in the empowerment of small and medium businesses in Malang. The role of Department of Cooperatives and UKM Malang one of which is to empower the UKM in the city of Malang has been set out in the RENSTRA of Department of Cooperatives and UKM Malang. the efforts made by the Department of Cooperatives and UKM Malang expected to promote the establishment of UKM as an economic power that can increase the welfare of society. The purpose of this study is to describe the empowerment of UKM and factors supporting and inhibiting. This research uses descriptive qualitative approach with focus issues: (1) empowerment of UKM, (2) factors supporting and inhibiting. Result of this research is the In empowerment of UKM in Malang does not maximum yet and spread well because The Department of Cooperatives and UKM Malang does not have the valid data about the number of UKM in Malang with factors supporting and inhibiting. The advice given is the Department of Cooperatives and UKM Malang encoding to all of the UKM  in Malang. Keywords: empowerment of small and medium enterprises (UKM), government and society Abstrak: Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang. Peranan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang salah satunya adalah melakukan pemberdayaan pada UKM di Kota Malang yang telah tertuang dalam RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang diharapkan untuk mendorong terwujudnya UKM sebagai kekuatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masayarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan UKM serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.  Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permsalahan penelitian ini adalah (1) pelaksanaan pemberdayaan UKM (2) faktor pendukung dan faktor penghambat. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan belum maksimal dan merata karena data jumlah UKM belum valid dengan faktor pendukung dan penghambatnya. Saran yang diberikan adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melakukan pendataan terhadap semua UKM yang ada di Malang. Kata Kunci : pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM), pemerintah dan masyarakat
Analisis Kinerja Pada Bidang Pendapatan Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo) Irvan Nur Ridho
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:  Analysis of The Revenue Sector Performance In Manage Original Local Revenue At The Department of Revenue Financial Management And Local Assets of Ponorogo Local Government. Implementation of local autonomy in Indonesia aims to improve the welfare of the public. The Law of Local Government number 32 year 2004, each local government is expected to manage the revenue of each local authority. In connection with the management of local revenue performance will require good organization to support the implementation of local autonomy. The purpose of this study was to identify and analyze the performance of the local original revenue management by the Revenue Sector at the Department of Revenue Finance Management and Local Asset in the Ponorogo local government. This research uses descriptive qualitative research approach. The results showed that the performance of local original revenue management by Revenue Sector in the Department of Revenue Finance Management and Local Asset in Ponorogo local government by using performance indicators organizations inputs, process, outputs has good. the advice given is increase the ability of officials to manage local revenue, facilities improvement and further increase the level of coordination of the work of sections in Revenue Sector. Keywords: Original local revenue,  Local financial, Performance   Abstrak:Analisis Kinerja Pada Bidang Pendapatan Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap daerah diharapkan mampu mengelola Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing. Sehubungan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah maka diperlukan kinerja organisasi yang baik untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah oleh Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo sudah baik, dengan menggunakan indikator kinerja organisasi yaitu inputs , process, outputs. Saran yang diberikan yaitu peningkatan kemampuan para pegawai dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, peningkatan sarana prasarana guna menunjang pengelolaan PAD dan lebih meningkatkan fungsi koordinasi antara seksi-seksi pada Bidang Pendapatan. Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Keuangan Daerah, Kinerja.
UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO Laili Septaria Puspitasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Birth certificate service has become one compulsory under the authority of regional government in regency. However, birth certificate service has own its poor reputation. This study has the objectives to describe and analyze  improvement effort in birth certificate service and all factors that affecting in improving service at Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. This study use descriptive study with qualitative approach. Focus of this study were: (1) effort in improving  of birth certificate service at Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (2) factors that affecting improvement of service  related with birth certificate service. result of this research is that there were efforts to improve  servive of birth certificate service at Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo by enabling and inhibiting factors. The advice given is the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo should be more active to improve service of birth certificate service. Keywords: Public services, birth certificate, population. Abstrak: Pelayanan akta kelahiran merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Namun, selama ini pelayanan akta kelahiran mendapat citra yang buruk dimata masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya peningkatan kualitas pelayanan akta kelahiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian antara lain : (1) upaya peningkatan  pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan  pelayanan akta kelahiran. Hasil penelitian ini adalah sudah terdapat upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan faktor pendukung dan penghambat. Saran yang diberikan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo harus lebih aktif meningkatkan  pelayanan akta kelahiran. Kata Kunci : Pelayanan publik,akta kelahiran, kependudukan
PELAKSANAAN GERAKAN MEMBANGUN MASYARAKAT SEHAT (GERBANGMAS SIAGA) SEBAGAI INOVASI DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI KELURAHAN CITRODIWANGSAN KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG Nazarus Sururi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: The program was created by the Regional Government Lumajang the object of which is community and neighborhood health center as the prime mover. The purpose of this program is also related to the target Lumajang Healthy 2014 and also supports the acceleration of the achievement of the MDG's by 2015. Researchers discuss the extent to which the program is running and supporting and inhibiting factors. Using descriptive research method with a qualitative approach to data analysis an interactive model Miles and Huberman. Results from the study showed that the implementation of the program has been running gerbangmas siaga better and improved. Judging from the results of program achievements through LP3S and PWS KIA in relation to MDGs. Several factors support the program nets relationship between the parties and participation, while inhibiting the low level of human resources and quality cadre needs to be improved. Advice from researchers that revitalize the neighborhood health center as the prime mover and improving the quality of cadres who carry out more enhanced. The promotion of community empowerment programs that positively impact the economic level of the population and an increase in the degree of quality of life. Keywords: Gerbangmas Siaga, Public Services of Health, Empowerment   Abstrak: Program ini dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang objeknya adalah masyarakat dan posyandu sebagai penggerak utama. Tujuan program ini juga menyangkut target Lumajang Sehat tahun 2014 dan juga mendukung percepatan pencapaian MDG’s 2015. Peneliti membahas sejauh mana program ini berjalan dan faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program gerbangmas siaga sudah berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan. Melihat dari hasil capaian program melalui LP3S dan PWS KIA dalam kaitannya dengan MDG’s. Beberapa faktor pendukung jalanya program yaitu keterkaitan antar pihak dan partisipasi masyarakat, sedangkan penghambatnya yaitu tingkat SDM yang masih rendah serta kualitas kader yang perlu ditingkatkan. Saran dari peneliti yaitu merevitalisasi posyandu sebagai penggerak utama dan peningkatan kualitas kader selaku pelaksana lebih ditingkatkan. Penggalakan program pemberdayaan masyarakat agar berdampak positif terhadap tingkat ekonomi penduduk dan  peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat. Kata kunci: gerbangmas siaga, pelayanan kesehatan, pemberdayaan.
INOVASI PT. POS INDONESIA DALAM MENJAGA EKSISTENSI DAN DAYA SAING PELAYANAN PUBLIK Putri Ismie Mayangsari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Innovation PT. Pos Indonesia Sidoarjo In Maintaining The Existence And Competitiveness Of Public Service.In the modern world, innovationis amajor challenge forany organization. This paperis the result of research that aims to describe the form sof innovation, success and failure of innovation, and the factors driving and inhibiting innovation PT. Pos Indonesia Sidoarjo in maintaining the existence and competitiveness of public service. The results of this studyare 1) forms of innovation to meet the challenges of organizational PT. Pos Indonesia Sidoarjo is a product and process innovation. 2) innovations are still not answered all the organizational challenges faced by PT. Pos Indonesia Sidoarjo for product and process innovation has not been able to solve organizational problems encountered related to the quality and quantity of human resources. 3) PT. Pos Indonesia has succeeded in innovatin for innovation of existing services, such as express mail service, postage payment, money orders and instant prime, stamps prisms, and so forth, have novel propertiesmore effectively and efficiently by utilizing online networks so it canbe accepted by the users of the service. 4) Internally within PT. Pos Indonesia Sidoarjo factors that promote the development of innovationis related to human resources and the vision and mission, the inhibiting  factors in the external environment is the infrastructure and operational costs. While the factors that drive innovation development of the external environment is government policy, technological advances, and the emergence of private delivery services. While inhibiting factor is customers orservice users. Keyword: Innovation, Public Service, Competitiveness Abstrak: Inovasi PT. Pos Indonesia Dalam Menjaga Eksistensi Dan Daya Saing Pelayanan Publik. Dalam dunia modern, inovasi merupakan tantangan besar bagi setiap organisasi termasuk organisasi penyedia layanan publik.Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk inovasi, keberhasilan dan kegagalan inovasi, serta faktor-faktor pendorong dan penghambat inovasi PT. Pos Indonesia Sidoarjo dalam menjaga eksistensi dan daya saing pelayanan publik.Hasil penelitian ini adalah 1) bentuk-bentuk inovasi PT. Pos Indonesia Sidoarjo untuk menghadapi tantangan organisasional adalah  inovasi produk danproses.2)PT. Pos Indonesia telah berhasil dalam melakukan inovasi karena inovasi layanan yang ada, seperti layanan pos express, pos payment, wesel pos prima dan instan, perangko prisma, dan lain sebagainya, memiliki sifat baru yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi jaringan online sehingga dapat diterima oleh masyarakat pengguna layanan.3) akan tetapi,  inovasi-inovasi yang ada masih belum menjawab semua tantangan organisasional yang dihadapi PT. Pos Indonesia Sidoarjo karena inovasi produk dan proses belum mampu mengatasi masalah organisasional yang dihadapi terkait dengan kualitas dan kuantitas SDM. 4) Di lingkungan internal PT. Pos Indonesia Sidoarjo faktor yang mendorong pengembangan inovasi adalah terkait dengan SDM serta visi dan misi, faktor penghambat yang ada di lingkungan eksternal adalah sarana dan prasarana serta biaya operasional. Sedangkan faktor yang mendorong pengembangan inovasi dari lingkungan eksternal adalah kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan munculnya jasa pengiriman swasta.Sedangkan faktor penghambatnya adalah pelanggan atau pengguna jasa layanan. Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Daya Saing
STRATEGI PENGEMBANGAN PRIMER KOPERASI Rachma Vita Oktaviana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Developing Strategy Primer Koperasi Study at Primer Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) Bangkit Usaha Kota Malang. PRIMKOPTI Bangkit Usaha Kota Malang is a primary Koperasi for fermented soybean producer in Malang that functioned as soybean supplier for cooperative member, This research intend to (1)Knowing Development of VISI and MISI in PRIMKOPTI(2) Strategy formulation to develop PRIMKOPTI(3) Knowing principle practice in PRIMKOPTI. According to research results, The best strategy approach to develop cooperative institution according to SWOT matrix analysis there is develop product promotion to increase sales, improving member ability, improving store system management, applying information technology, PRIMKOPTI is on right track in implementing cooperative principle based on Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 such as member recruitment is voluntarily, democratic management, SHU distribution is fair according merit system, autonomous, cooperative education and partnership with other cooperative institution.Keyword: Strategy,SWOT,Development Koperasi Abstrak: Strategi Pengembangan Koperasi. Studi Di Primer Koperasi Produsen Tempe Dan Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) Bangkit Usaha Kota MalangPRIMKOPTI Bangkit Usaha Kota malang adalah koperasi primer produsen untuk tahu dan tempe di Malang yang difungsikan sebagai produsen kedelai untuk anggotanya, Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui Pengembangan Visi dan Misi PRIMKOPTIBangkit Usaha Kota Malang (2) Mengetahui Strategi Pengembangan PRIMKOPTIBangkit Usaha Kota Malang (3) Mengetahui Prinsip PRIMKOPTIBangkit Usaha Kota Malang dalam mengembangkan Koperasi. Berdasarkan hasil penelitian strategi yang cocok diterapkan PRIMKOPTI Bangkit Usaha Kota Malang untuk mengembangkan koperasi menurut analisis matriks SWOT yaitu Mengembangkan strategi promosi yang dapat meningkatkan penjualan, Mengembangkan kemampuan anggota, Meningkatkan sistem manajemen pengendalian persediaan untuk menghindari persaingan harga, dan Menerapkan sistem manajaemen informasi yang terpadu. PRIMKOPTI Bangkit Usaha Kota Malang sudah melaksanakan prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yaitu, Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Pengelolaan dilakukan secara demokratis, Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, Kemandirian, Pendidikan perkoperasian, danKerjasama antar koperasi.Kata Kunci: Startegi, SWOT, Pengembangan Koperasi
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KEDIRI Ratih Harinsari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Management effectiveness of Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) to increase Kediri RegencyRegional Revenue (Pendapatan Asli Daerah - PAD). Regional autonomyhas broad implicationsonthe regional authoritytoexplore and managesource of local revenue. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) is a one source of local revenue. BPHTB diversioninto a local taxbegins withthe formulation ofpolicyas outlined in thelaw No. 28, 2009 about Regional Taxes and Levies. With the enactment of BPHTB the responsibility of the area, and needs to be regulated and determined by a regulation, ie Regional Regulation. BPHTB harvesting implemented starting on January 1, 2011.  And that became the issue is the effectiveness of voting BPHTB. The design that used inthis research was descriptive design with qualitative research approached. BPHTB Collection the Government of Kediri Regency, indicates that the results are muchmore effective and exceeding to predetermined targets. The Conclusion of the study was the effectiveness of the collection BPHTB achieved its goal of increasing revenue in Kediri. Researcher hope that the next government of Kediri Regency more emphasize the rule of Perda for BPHTB and make a policy for tax payers who violate the rules.Keywords : Effectiveness, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Regional Revenue (Pendapatan Asli Daerah - PAD) Abstrak : Efektifitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri. Otonomi Daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) salah satu sumber pendapatan daerah. Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah diawali dengan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan ditetapkannya BPHTB menjadi tanggung jawab daerah, dan perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu peraturan, yaitu Peraturan Daerah. Pemungutan BPHTB terlaksana mulai tanggal 1 Januari 2011. Dan yang menjadi permasalahannya adalah tingkat keefektivan pemungutan BPHTB. Design yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemungutan BPHTB di Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, menunjukkan  bahwa hasilnya jauh lebih efektif dan melebihi target yang telah ditentukan. Kesimpulan penelitian adalah efektivitas pemungutan BPHTB berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan PAD di Kabupaten Kediri. Peneliti berharap selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kediri lebih menekankan lagi Peraturan Daerah BPHTB dan membuat kebijakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan yang ada.Kata Kunci : Efektivitas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

Page 132 of 268 | Total Record : 2676

 130   131   132   133   134 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue