cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 136   137   138   139   140 
Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa dalam Perencanan Pembangunan Desa (Studi di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang) Hasyemi Rafsanzani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Partnership Institute for Village Empowerment (LPMD) with the Headman on Village Development Planning. This research was conducted on the basis of aspiration has not been optimally on the process of development planning. That aspiration can fit well then it takes a village Community Empowerment (LPMD) that serves as a container for the community in the development process as well as the role of the village chief as the leader of the Government in the construction of villages and construction of the village community. Focus this research is how partnership between empowerment organization villagers ( LPMD) with the village chief in planning through musrenbang mechanism. The research concluded that in implementation of development planning village needed partnership either between empowerment organization villagers ( LPMD ) with the village chief having regard priority society the agreed the planned can be done according to need society. Keywords: Partnership, Planning Village Development Abstrak: Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Penelitian ini dilakukan atas dasar belum tersalurkannya aspirasi masyarakat secara optimal pada proses perencanaan pembangunan. Agar aspirasi masyarakat dapat ditampung dengan baik maka  dibutuhkan suatu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat serta adanya peran dari Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat desa. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemitraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan melalui mekanisme musrenbang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dibutuhkan kemitraan yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa dengan memperhatikan prioritas masyarakat yang telah disepakati agar pembangunan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kata Kunci: Kemitraan, Perencanaan Pembangunan Desa
Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Dinoyo Kota Malang Asteryna Anandita
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Environmental Infrastructure Development as a Form of Community Empowerment Program in Kelurahan Dinoyo  Malang. Population growth in Indonesia, especially in Java have a very significant improvement but it is not balanced by adequate environmental infrastructure. Saw a very high population growth, Malang City Government to create a programme that aims to improve the environment, enchance citizen enpowerment, residential communities, and foster a sense of responsibility as well as improving public participation by forming Community Empowerment Program . the purpose of this research is to know the prpcess of the construction of environmental infrastructure, know the results that have been achieved from the construction of environmental infrastructure, as well as knowing the factors supporting and restricting the execution of Community Empowerment Program in Kelurahan Dinoyo . This research uses descriptive qualitative research metodhs. In conclusion, of the overall program that was implemented in the neighborhood of Dinoyo look indicates success. Residents are excited to participate in development and they want a sustainable development for the future years. Keywords: Development, Environmental Infrastructure, Community Empowerment Abstrak: Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo  Kota Malang. Pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya di Pulau Jawa mengalami peningkatan yang sangat signifikan tetapi tidak diimbangi dengan sarana prasarana lingkungan yang memadai. Melihat adanya pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi tersebut, pemerintah Kota Malang membuat suatu program yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan perumahan warga, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta meningkatkan partisipasi masyarakat dengan membentuk Program Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses pembangunan sarana prasarana lingkungan, mengetahui hasil yang telah dicapai dari pembangunan sarana prasarana lingkungan, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo . Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kesimpulannya, dari keseluruhan program yang dilaksanakan di Kelurahan Dinoyo  tersebut terlihat menunjukan keberhasilan. Warga sangat antusias untuk turut serta dalam pembangunan dan mereka menginginkan adanya pembangunan berkelanjutan untuk tahun-tahun kedepannya. Kata Kunci: Pembangunan,  Sarana-Prasarana Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat
Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pabrik Gula (Studi Pada Ptpn X Persero Pg. Kremboong Sidoarjo) Intan Aisyiah Aisiqya
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Corporate Social Responsibility (CSR) as an Effort to Empower Society Around a Sugar Manufactory. Corporate Social Responsibility (CSR) is one of the obligations to be performed by company in accordance with the contents of the limited liability company law No. 40 year 2007 article 74. CSR the form of BUMN is a Partnership and Community Development Program (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/PKBL). Kremboong Sugar Manufactory as a sugar industry that just as other industries do not escape the environmental impact that is felt detrimental to surrounding society. External responsibility the shared obligation to bring about the well-being of the society by means of society empowerment in the surrounding environment. The study aimed to find out and analyze CSR on the company as empowering society around the Kremboong Sugar Manufactory. The result of this research showed that Kremboong Sugar Factory have been trying to implemented CSR in accordance with the concept of PKBL where Kremboong Sugar Manufactory doing activities that show a sense of concern social as well as to try to empower people around a sugar manufactory. But in practice, CSR programs in Kremboong Sugar Manufactory through partnership and community development program that includes a partnership with farmers around the sugar factory, empowerment of small and medium enterprises, the granting of the welding skills to the youth around the sugar factory, and social service programs not running optimally because this programs has not been well socialized. Keywords: Corporate Social Responsibility, Society Empowerment Abstrak: Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pabrik Gula. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan perusahaan sesuai dengan isi Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74. Bentuk CSR pada BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PG. Kremboong sebagai suatu industri gula yang sama seperti industri lainnya tidak lepas dari dampak lingkungan yang dirasa merugikan masyarakat sekitar. Tanggung jawab eksternal ini menjadi kewajiban bersama untuk mewujudkan kesejahterahan masyarakat salah satunya dengan cara pemberdayaan masyarakat dilingkungan sekitar. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui serta menganalisis CSR pada perusahaan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat sekitar PG. Kremboong. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pabrik Gula Kremboong telah berusaha melaksanakan CSR sesuai dengan konsep PKBL dimana PG. Kremboong melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjukan rasa kepedulian sosialnya sekaligus berupaya memberdayakan masyarakat sekitar pabrik gula.  Namun dalam pelaksanaannya, program CSR pada PG. Kremboong melalui PKBL yang meliputi program kemitraan dengan petani sekitar, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, pemberian keterampilan pengelasan kepada pemuda sekitar pabrik gula,  dan program bakti sosial belum berjalan secara optimal karena program ini belum tersosialisasikan dengan baik.   Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Pemberdayaan masyarakat.
Kapasitas Pemerintah Kota Batu Dalam Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Marcelina Ambhika Mayang Dewanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: In Indonesia, a region gets the right to autonomy according to conditions, capabilities, and needs of the region. This study aims to describe and analyze the capacity, performance, and the factors that influence the Batu City Government health service program for the poor. The research uses descriptive research, a qualitative approach and CDA. The results showed that the results achieved, Batu City Government has a good capacity in the health service program for the poor. However, with the increasing number of recipients Jamkesmas means the Central Government assume the number for poor in Batu City increases. With the high economic growth, natural conditions and infrastructure that supports the health, health human resources who have the ability and enough quantity, and high fiscal capacity, the Batu City considered capable to provide health services to the poor communities independently. Suggestions given are Batu City has the right to autonomy means having the capacity to convey to Central Government to reduce the amount of quota recipients Jamkesmas so it can be diverted to other regions that more in need of the program. Keywords: Batu City, Capacity, Service, Health, Jamkesmas, Poor Abstrak: Di Indonesia, suatu daerah mendapat hak otonomi sesuai dengan keadaan, kemampuan, dan kebutuhan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa kapasitas, kinerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemkot Batu dalam program pelayanan kesehatan bagi maskin. Penelitian menggunakan penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif dan CDA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan hasil yang dicapai, Pemkot Batu memiliki kapasitas yang baik dalam program pelayanan kesehatan bagi maskin. Namun, dengan bertambahnya jumlah penerima Jamkesmas berarti Pemerintah Pusat menganggap jumlah maskin di Kota Batu juga bertambah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kondisi alam dan sarana-prasarana kesehatan yang mendukung, SDM Kesehatan yang memiliki kemampuan dan jumlah cukup, serta kapasitas fiskal yang tinggi, maka Kota Batu dianggap mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi maskinnya secara mandiri. Saran yang diberikan adalah Kota Batu memiliki hak otonomi, berarti memiliki kapasitas menyampaikan pada Pemerintah Pusat untuk mengurangi jumlah kuota penerima Jamkesmas sehingga dapat dialihkan untuk daerah lain yang lebih membutuhkan program tersebut. Kata kunci: Kota Batu, Kapasitas, Pelayanan, Kesehatan, Jamkesmas, Miskin
Pengembangan Sumber Daya Aparatur Untuk Meningkatkan Kinerja (Studi di Kantor Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Dymas Bangkit Satriya
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Apparatus Resource Development for Increasing Performance. Apparatus Resource Development is local government strategy to realize government’s apparatus who have good performance. Lowokwaru Sub-distric’s Office is SKPD in Malang City which has main duties as government implementation, local development, and society service; doing apparatus resource development for increasing apparatus’s performance. Implementation of apparatus resource development in Lowokwaru Sub-district’s Office are still have some problems such as job rotation does not implement to the staff employee and there are employess who occupy structural position but have not followed the leadership training. The purpose of the researches are to know Lowokwaru Sub-district’s apparatus resource development and to know Lowokwaru Sub-district’s performance. This research uses descriptive research method with qualitative approach. This research results conclusions that Lowokwaru Sub-district’s apparatus resource development that use on the job method have done with apprenticeship, coaching, and demonstration and example. Off the job methode is done with participating apparatus to join diklat and to continue higher formal education. Lowokwaru Sub-district’s apparatus’s performance is good through labor capacity, employee’s dicipline, employee’s attendance list, and sociey statisfication index. Keywords: Apparatus resource management, Development, Performance Abstrak: Pengembangan Sumber Daya Aparatur untuk Meningkatkan Kinerja. Pengembangan sumber daya aparatur merupakan strategi pemerintah daerah untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja baik. Kantor Kecamatan Lowokwaru merupakan SKPD di Kota Malang yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pengembangan sumber daya aparatur sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja. Pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur Kecamatan Lowokwaru masih terdapat beberapa masalah di antaranya adalah camat tidak melaksanakan rotasi pekerjaan terhadap staf pegawainya dan masih terdapat pegawai yang menduduki jabatan struktural namun belum mengikuti diklat kepemimpinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan sumber daya aparatur dan kinerja aparatur Kecamatan Lowokwaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu dalam pengembangan sumber daya aparaturnya Kecamatan Lowokwaru menggunakan metode on the job yaitu melalui magang, bimbingan, dan pemberian contoh. Sedangakan metode off the job dilakukan melalui mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat dan pendidikan formal. Kinerja aparatur Kecamatan Lowokwaru baik jika dilihat dari prestasi kerja pegawai, kedisiplinan pegawai, daftar hadir pegawai, dan IKM. Kata Kunci: Manajemen sumber daya aparatur, Pengembangan, Kinerja
Kepemimpinan Bupati Dalam Meningkatkan Pembangunan (Studi tentang Kepemimpinan Bupati di Kabupaten Bangkalan 2003-2013) Mutiara Aliefty Octavina
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Regent Leadership in Increase Development. This research was conducted to performan exposure related to leadership styles about his ability to lead, on the other hand there are people who have excess capacity to lead. This when the emergence of the need forleaders and leadership. The problem of this research is how Regional Head Bangkalan leadership in promoting development and the factors that influence whether Regional Head Bangkalan leadership in promoting development. This research used qualitative approach, where qualitative research is are search procedure that produces descriptive. This research results conclusions that in the decision-making process, Regent done it in a transparent manner tomeet the aspirations of all forms submitted by the community. Indetermining of Regents policy is always open to criticism, and also gives awards to those who havea good performance. Based on the results of the study also showed in the conclusion that the Regents adopts a democratic leadership. It can be seen from the decision-making procedure,determination of activity, assignment, awards and critism that involves the community and subordinates. Keywords: Leadership, Development Abstrak: Kepemimpinan Bupati dalam Meningkatkan Pembangunan. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan suatu pemapaparan terkait dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan, dalam hal ini mengenai kemampuannya untuk memimpin, di pihak lain ada orang yang mempunyai kelebihan kemampuan untuk memimpin. Di sinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan.Sebagai permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimanakah kepemimpinan Kepala Daerah di Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan pembangunan dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepemimpinan Bupati Bangkalan dalam meningkatkan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah dalam proses pengambilan keputusan, Bupati selalu melakukan dengan cara yang transparan, sehingga dapat memenuhi segala bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dalam penetapan kebijakan, Bupati selalu terbuka terhadap kritik dan saran, selain itu juga memberikan pengharagaan kepada pihak-pihak yang memiliki prestasi kerja yang baik. Berdasarkan hasil penelitian juga didapatkan bahwa dalam mengambil kesimpulan, Bupati Bangkalan menganut sistem kepemimpinan yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dari tata cara pengambilan keputusan, penetapan kegiatan atau tugas, pemberian tugas atau penugasan, pemberian penghargaan dan kritik yang melibatkan masyarakat dan jajaran di bawahnya.     Kata Kunci: Kepemimpinan, Pembangunan
Innovative Government Pada Pdam Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Studi Implementasi pada PDAM Kabupaten Mojokerto) Ovri Rizkya Maha Putra
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Excellent service by implementing many innovations, one of which is by using information technology is one of the requirements of good governance and clean governance and the creation of transparency and accountability. Embodiment coveted service is the ease in handling interests with fast service within the meaning without the barriers created by bureaucrats, get a reasonable service, receive the same treatment and receive treatment which is fair and forthright. One of the most important indicators of the success of local government service delivery is to implement policies excellent service to the community is to provide the maximum range of innovative services to the community, one of which is the use of information technology. World of information technology is always evolving in real time among the major banks and companies an alternative to develop service improvement synergized to provide ease of access, simplicity, clarity, certainty of time, the accuracy of the data to the public. Keywords: Service, Innovation, Information Technology Abstrak: Pelayanan prima dengan menerapkan berbagai inovasi, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi merupakan salah satu syarat terselenggaranya pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih serta terwujudnya tranparansi dan akuntabilitas. Perwujudan pelayanan yang didambakan adalah adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang diciptakan oleh birokrat, mendapatkan pelayanan yang wajar, mendapatkan perlakuan yang sama dan mendapatkan perlakuan yang jujur serta terus terang. Salah satu indikator terpenting keberhasilan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan daerah adalah mengimplementasikan kebijakan pelayanan prima kepada masyarakat  yaitu  dengan memberikan berbagai inovasi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Dunia teknologi informasi yang selalu berkembang secara real time utamanya dikalangan perbankan maupun perusahaan merupakan alternatif untuk mengembangkan peningkatan pelayanan yang disinergikan untuk memberikan akses kemudahan, kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi data kepada masyarakat.   Kata Kunci: Pelayanan, Inovasi, Teknologi Informasi
Pengaruh Penempatan Pegawai Terhadap Kinerja (Studi Pada Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik) Asri Nur Fadilah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Effect of Employee Placement on Performance (Studies in Employee of District Secretariat of Gresik Regency officials). Employee has a major role in any organization's activities, as employees become planners, perpetrators, and determining the realization of organizational goals system. Organizational goals will be more easily achieved if the employee is placed at a position corresponding to its competence. But the competence and ability alone is not enough to improve the performance of the employee, is also required accuracy in placing the employee in accordance with its competence and capabilities. This research uses explanatory research with quantitative approach.The independent variables used in this study is the suitability of knowledge (X1) with indicators of knowledge of formal and non-formal, fitness ability (X2) with indicators of physical and intellectual abilities, and suitability of expertise (X3) with indicators of technical expertise, social relationships and conceptual. The dependent variable in this study is the performance indicator of the quantity, quality, and time. This study has also found that of the three independent variables, the most influential variable is the compliance capabilities significantly, whereas the smallest effect is given by the compliance expertise. Keywords: Staffing, compliance knowledge, fitness ability, fitness expertise, performance Abstrak: Pengaruh Penempatan Pegawai Terhadap Kinerja (Studi pada Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik). Pegawai  mempunyai peran yang utama dalam setiap kegiatan organisasi, karena pegawai menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan sistem organisasi. Tujuan organisasi akan lebih mudah dicapai apabila pegawai ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Tetapi kompetensi dan kemampuan saja tidak cukup untuk meningkatkan kinerja pegawai, dibutuhkan juga ketepatan dalam menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kemampuan nya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesesuaian pengetahuan (X1) dengan indikator pengetahuan formal dan non-formal, kesesuaian kemampuan (X2) dengan indikator kemampuan fisik dan intelektual, dan kesesuaian keahlian (X3) dengan indikator keahlian teknis, hubungan sosial dan konseptual. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja dengan indikator kuantitas, kualitas, dan waktu. Penelitian ini menghasilkan bahwa dari ketiga variabel bebas tersebut, variabel yang paling berpengaruh secara signifikan adalah kesesuaian kemampuan, sedangkan pengaruh yang paling kecil diberikan oleh kesesuaian keahlian.   Kata kunci: Penempatan pegawai, kesesuaian pengetahuan, kesesuaian kemampuan, kesesuaian  keahlian, kinerja
Upaya Pelaksanaan Sinergi Kebijakan Transportasi Sebagai Penunjang Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kota Blitar Praadilla Surilansih
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Realization efforts transportation policy synergy as supporting development tourism potency. In developing a synergy then needed a vision and mission which would be reach through the synergy itself. Then from the vision mentioned before it could be developed a synergy which can be run into the smallest part. The result of this research are 1) Developing Policy of Tourism Potential in Blitar which undertaken by Department of Communication, Informatics and Regional Tourism Government of Blitar basically, in line with the vision and mission of Blitar which make tourism sector as a center in regional development 2) In terms of policy synergy efforts of structuring public transportation system in supporting tourism potency at Blitar already held public transport system divided by four traffic lanes and the rest is a tour pedicab that under manage by Department of Communication, Informatics and Regional Tourism Government of Blitar 3) Form of policy synergies between tourism planning and transportation planning in Blitar only did by dividing public transport route in order to not disrupt the tour pedicab 4) The main factor which is supporting the synergy between Department of Communication, Informatics and Regional Tourism and Department of Regional Liaison is the exist of vision and mission of Blitar is clearly make the tourism sector as a superior sector which printed on development planning document of Blitar , which became the major resist factor of synergy is the unavailable Regional Regulations or Mayor Regulations which provide the instruction technically to implementing vision and missin of Blitar which fully focused on tourism sector. Keywords: Public Policy Synergy, Transportation Policy, Development Tourism Potency   ABSTRAK: upaya pelaksanaan sinergi kebijakan transportasi sebagai penunjang pengembangan potensi pariwisata. Dalam mengembangkan suatu sinergi maka harus terdapat suatu visi dan misi yang akan dicapai melalui sinergi tersebut. Kemudian dari visi tersebut dapat dikembangkan suatu sinergi yang dapat dijalankan sampai bagian yang terkecil. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Kebijakan pengembangan potensi wisata di Kota Blitar yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Pemerintah Kota Blitar pada dasarnya telah sesuai dengan visi dan misi Kota Blitar yang menjadikan sektor pariwisata sebagai primadona dalam pembangunan daerah 2) Dalam hal upaya-upaya sinergi kebijakan penataan sistem transportasi umum dalam menunjang potensi wisata di Kota Blitar oleh Dinas Perhubungan Daerah Pemerintah Kota Blitar sudah diadakannya sistem angkutan umum dengan empat jalur selebihanya adalah becak wisata yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Pemerintah Kota Blitar 3) Wujud sinergi kebijakan antara perencanaan pariwisata dengan perencanaan transportasi di Kota Blitar hanya dilakukan dengan membagi rute angkutan kota agar tidak menggangu becak wisata 4) Faktor utama yang menjadi pendukung adanya sinergi antara antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah dengan Dinas Perhubungan Daerah adalah adanya visi dan misi Kota Blitar yang secara jelas menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan yang tercantum pada dokumen perencanaan pembangunan Kota Blitar, yang menjadi faktor utama penghambat dari sinergi adalah tidak adanya tidak adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota yang memberikan instruksi secara teknis untuk mengimplementasikan visi dan misi Kota Blitar yang berfokus pada sektor pariwisata. Kata Kunci: Sinergi Kebijakan Publik, Kebijakan Transportasi, Pengembangan Potensi Pariwisata
Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Dan Peningkatan Kualitas Penduduk Di Tulungagung Ditinjau Dari Teori Brinkerhoff Dan Crosby Rizqi Bachtiar
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Growth Control and Population Improvement Policy in Tulungagung Based on Brinkerhoff and Crosby Theory. The main issues of the Indonesian population is population explosion and high level of poverty. To overcome this, the government issued Law No. 52 of 2009 on Population and Family Development which  established the National Population and Family Planning, hereinafter abbreviated BKKBN (Article 53 of Law PKPK). The purpose of this studyis to describe, and analyze growth control policy implementation and population quality improvement in Tulungagung seeing from Brinkerhoof and Crosby Theory. Implementation of growth control policy and population quality improvement can be seen from (a) Formulation legitimization, where vertically, Law PKPK is not used as legal based for the local regulation. (b) Constituency building is well done already. (c) Resource accumulation of available resources, where the human resources is not enough yet comparable to the SOP. (d) Organizational design has been modify by the date. (e) Resource mobilization is not maximum yet. (f) Monitoring impact is well done already. Keywords: Population growth, Quality improvement, Brinkerhoff and Crosby theory Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan dan Peningkatan Kualitas Penduduk Di Tulungagung Ditinjau Dari Teori Brinkerhoff dan Crosby Permasalahan utama kependudukan adalah ledakan penduduk  dan tingginya tingkat kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengamanatkan terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN (Pasal 53 UU PKPK). Tujuan penelitian ini untuk, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan dan peningkatan kualitas penduduk di Tulungagung ditinjau dari teori Brinkerhoff dan Crosby. Implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan dan peningkatan kualitas penduduk dapat dilihat dari (a) Legitimasi kebijakan, secara vertikal UU PKPK belum dijadikan konsideran dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulungagung. (b) Pengembangan konstituen telah terlaksana dengan baik. (c) Akumulasi sumberdaya yang tersedia, dimana sumber daya manusia belum memenuhi SOP dari segi jumlah. (d) Desain organisasi dan modifikasi telah dimodifikasikan sesuai dengan perkembangan zaman. (e) Mobilisasi sumber daya kurang maksimal. (f) Monitoring kebijakan terlaksana dengan baik.   Kata Kunci: pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas, teori Brinkerhoff dan Crosby

Page 138 of 268 | Total Record : 2676

 136   137   138   139   140 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue