cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 137   138   139   140   141 
Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk) Taufik Fajrin Irfandy
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of East Java Governor Rules Number 32 Year 2012 about Pemutihan Motor Vehicle Tax (Study in the SAMSAT Office Nganjuk). Local governments will try to increase revenue by maximizing local tax, motor vehicle tax that is like (MVT). Governor of East Java Governor issued Regulation No. 32 Year 2012 on Pemutihan MVT. This study aims to describe the implementation of the pemutihan and obstacles encountered in the SAMSAT Office Nganjuk. This study uses qualitative methods. Data analysis method includes data reduction, data display, conclusion. This study suggests that MVT  voting system performed SAMSAT Office Nganjuk based  provisions MVT is 0.2% -1.5% for tax, 2% -3.5% for progressive and 0.75% -15% for transfer tax name withheld based procedures. Realization MVT through Pemutihan was effective, as shown by the receipt MVT has exceeded the target. The constraints are the internal factors and external factors. Recommendations to solve the problems that occur is to optimize collective voting through with other places like call centers paid Featured and with reward for taxpayers exemplary. Keywords: Policy implementation, Motor vehicle tax Abstrak: Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk). Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan PKB. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi tentang pemutihan dan kendala yang dihadapi di Kantor SAMSAT Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan PKB yang dilakukan Kantor SAMSAT Kabupaten Nganjuk berdasar  ketentuan tarif PKB adalah 0,2%-1,5% untuk pajak, 2%-3,5% untuk progresif dan 0,75%-15% untuk bea balik nama yang dipungut berdasarkan prosedur. Realisasi PKB melalui pemutihan telah berjalan secara efektif, hal ini ditunjukkan dengan penerimaan PKB yang telah melampaui target. Adapun kendala yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi adalah untuk mengoptimalkan pemungutan PKB melalui dengan dibayar tempat lain seperti Samsat Unggulan dan dengan memberikan reward terhadap wajib pajak teladan. Kata kunci : Implementasi kebijakan, Pajak kendaraan bermotor
Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) Ita Ulumiyah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aimed to describe Role of Village Government in Empowering Village Sumberpasir Pakis Subdistrict Malang District. based on the fact, most of livelihood’s Sumberpasir Villagers is farm and level of public educationin the productive agetends to below. Inthis study the authorsuse descriptive research with a qualitative approach. The data collection techniques were observation, interviews, and documentation. Based on the research that has been done can be concluded that the village government of Sumberpasir can empower people through several development programs are: The first is activation of the institution,the second is increasing public participation in the implementation of communal worka ctivities, the race village, the villag musrenbangdes and physical development,The third is increase in productive economic with activity training of black smiths and embroidery. But, in the implementation of an empowerment society, village government Sumberpasir had some constrains such as lack of community participation, lazy culture and the lack of facilities available to support development activities. Keywords: Empowerment, Village Government Abstak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam memberdayaan masyarakat Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. berdasarkan kenyataan yang ada desa Sumberpasir merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani serta tingkat pendidikan masyarakat yang usia produktif cenderung masih rendah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sumberpasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program pemberdayaan yaitu: pertama pengaktifan kelembagaan, kedua peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti, perlombaan desa, musrenbang desa serta pembangunan Fisik, ketiga peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pemberian pelatihan pande besi dan pelatihan bordir. akan tetapi dalam melaksanakaan upaya Pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Sumberpasir mengalami kendala-kendala diantaranya partisipasi masyarakat yang kurang, budaya malas serta kurangnya fasilitas yang tersedia dalam mendukung kegiatan pemberdayaan. Kata Kunci: Pemberdayaan, Pemerintah Desa
Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya) Dimas Alif Budi Nugroho
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:  Implementation of Society Empowerment Program Through Basic Skills Training. Poverty is one of fundamental problems in any developing countries. Indonesia as one of developing countries attemp to address the problems of poverty through empowerment programs. Basic skills training is one of empowerment programs which aims to improve people’s skills as a preparation to work and increase public welfare. This research aims to describe and analyzing the implementation process of society empowerment programs through basic skills training in Tambaksari District of Surabaya and the factors that influence the process of this implementation program. This research used qualitative approach method. Basic skills training which was held in Tambaksari District by government basiccally has been able to help improving people’s skills and increasing poor people’s life. However, in the implementation, this program was not get appreciate enough from the beneficiaries.so that the ralization from the achievement of this program got less optimal results. Keywords: Policy Implementation, Empowerment Program, Basic Skills Training Abstrak: Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Dasar. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang terdapat pada setiap negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berupaya menanggulangi permasalahan kemiskinan salah satunya melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Pelatihan keterampilan dasar adalah salah satu program berbasis pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sebagai bekal usaha bekerja dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar di Kecamatan Tambaksari serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses implementasi program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pelatihan keterampilan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah di Kecamatan Tambaksari pada dasarnya dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan hidup masyarakat keluarga miskin. Namun, dalam pelaksanaan program tersebut kurang mendapatkan apresiasi yang baik dari para penerima manfaat sehingga realisasi dari capaian program tersebut kurang mendapatkan hasil yang optimal. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Program pemberdayaan, Pelatihan keterampilan dasar
Peran Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pasuruan Dalam Menumbuhkan Modal Sosial (Studi pada Fasilitasi Kegiatan Kemitraan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Dian Yuliansyah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Role of the Department of Industry and Trade Cooperation of Pasuruan In Cultivating Social Capital (Study On Partnership Facilitation for Micro, Small and Medium Enterprises). Partnership is a relationship between SMEs (and cooperation that put each other on the same level or equivalent and need each other to the principle of mutual benefit. Social capital in this case is seen to have the same concept with the partnership. Thus it will be explained further how Diskoperindag’s role in fostering social capital for SMEs partnership facilitation activities in Pasuruan. In this study the role of Diskoperindag explored by the shapes of relationship and social capital indicators were adapted from literature related to social capital. This study is organized into two research focus. First, the role of Diskoperindag described into four social capital indicators, namely: trust, rules, participation and reciprocity networks. Secondly, to describe the conditions in more detail in the context of social capital for SMEs partnership Pasuruan used indicators that focus on relational properties, which relates to the frequency of relationship, the intensity of the relationship and spatial proximity. Keyword: Social capital, Diskoperindag, SMEs, Partnership.     Abstrak: Peran Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pasuruan Dalam Menumbuhkan Modal Sosial (Studi Pada Fasilitasi Kegiatan Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah). Kemitraan antar UMKM merupakan hubungan (relationship) dan kerjasama (cooperation) yang menempatkan satu dengan yang lainnya dalam posisi sejajar atau setara serta saling membutuhkan dengan prinsip saling menguntungkan. Modal sosial dalam hal ini dipandang memiliki konsep yang sama dengan kemitraan. Maka dari itu lebih lanjut akan dijelaskan bagaimana peran Diskoperindag dalam menumbuhkan modal sosial bagi fasilitasi kegiatan kemitraan UMKM Kota Pasuruan. Dalam penelitian ini peran Diskoperindag ditelusuri dari bentuk relasi serta indikator modal sosial yang diadaptasi dari literatur-literatur yang berkaitan dengan modal sosial. Penelitian ini disusun kedalam dua fokus penelitian. Pertama, peran Diskoperindag dijelaskan kedalam empat indikator modal sosial yaitu: trust, aturan, partisipasi jaringan dan resiprositas. Kedua, untuk lebih rinci menggambarkan kondisi modal sosial dalam konteks kemitraan bagi UMKM Kota Pasuruan digunakan indikator yang lebih fokus terhadap relational properties, yaitu berkaitan dengan frekwensi hubungan, intensitas hubungan serta jarak geografis hubungan.   Kata kunci: Modal Sosial, Diskoperindag, UMKM, Kemitraan.
Kemitraan pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, Dan masyarakat dalam pemanfaatan limbah rumah tangga Di desa beji, kecamata boyolangu, kabupaten tulungagung Alfian Kusuma Wardhani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: The Villages government relationship, villages conference corporation, and the citizen to make benefit of the house’s waste in Beji, Boyolangu, Tulungagung. Implementation Partnership program in Beji, Boyolangu that the system runs on a short-term with be made sewer line water from people house and the trash  that will relies in one place so both kinds of waste can anticipate about flooding, mosquito breeding, air pollution, and public conflict. The program to BPD dan LPMD also involves to connect with the communication between the Viilage Government and society for the creation of a transparent partnership, runs fast and precise. The research method used in this study is a qualitative research with a descriptive approach. The results of this study indicate that the use of  waste people house Village Government managed with society can work effectively and can be accountable with regard to the results achieved. Although not perceived by all the poor and will continue to be developed throughout the wider RT / RW. Keywords: Partnership/relationship. Abstrak: Kemitraan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Di Desa Beji, Kecamata Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Program kemitraan yang diterapkan pada Desa Beji Kecamatan Boyolangu ini berjalan pada sistem  jangka pendek dengan membuat saluran limbah air rumah tangga serta limbah sambah rumah tangga yang tertumpu pada satu tempat sehingga kedua macam limbah tersebut dapat mengatisipasi terjadinya banjir, sarang nyamuk, polusi udara, dan konflik masyarakat. Program ini juga melibatkan BPD dan LPMD untuk menghubungkan  komunikasi antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat agar terciptanya sebuah kemitraan yang transparan, berjalan dengan cepat dan tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan limbah rumah tangga yang dikelola Pemerintah Desa Beji dengan Masyarakat bisa  berjalan dengan efektif dan dapat di pertanggungjawabkan yang berkaitan dengan hasil yang dicapai. Meskipun belum bisa dirasakan oleh seluruh penduduk miskin dan akan terus dikembangkan lebih luas keseluruh RT/RW.   Kata kunci: Partisipasi
Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (Ppkm) Berbasis Rumah Tangga Miskin (Rtm) Di Kabupaten Malang (Studi Pada Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) Evi Silvia Melina
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Malang regency with total population 2,8 million peoples, as many 155.745 poor families are classified as poor household who need to be empowered. It could be work program East Java Province Government about poor household alleviation. The purpose of this study to explain and describe Community Empowering Improvement Program of policy bases on poor household East Java Province Government that the implementation in Malang Regency, and beside it to know support and inhibiting factors from that policy especially in Pandansari Village Poncokusumo Sub-District. Methode Research used is descriptive research with a qualitative approach. The technique used in data analysis model Spradley. The result of this research is summarize that Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (Community Empowering Improvement Program) of policy implementation bases on poor household althought activity in the program consists of Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (Productive Economic Business-Saving and loan), Sarpras (infrastructure) activity, and Peningkatan SDM (Increase Human Relation). But, in implementation the program was less optimally because less understanding society to program and complicated system for Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu) Organizer. Keywords: Policy implementation, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, Poverty Abstrak: Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk 2,8 juta jiwa, sebanyak 155.745 keluarga miskin adalah tergolong rumah tangga miskin yang perlu diberdayakan. Hal tersebut menjadi program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang pengentasan rumah tangga miskin. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat berbasis rumah tangga miskin Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pelaksanaannya di Kabupaten Malang, dan disamping itu untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambatnya dari kebijakan tersebut khususnya di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian dekskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis datanya menggunakan model Spradley. Hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat berbasis rumah tangga miskin walaupun kegiatan programnya meliputi Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam, kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana), dan Peningkatan SDM. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kurang optimal dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program dan sistem yang dianggap rumit bagi pengurus Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu). Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, Kemiskinan
Dampak Program Dana Alokasi Khusus-Sanitasi Lingkungan Berbasis Terhadap Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Utomo Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ) Rizky Pratama Putra
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Population in Indonesia was growing fast and the figure in 2010 was reaching 124 heads/km2 (BPS, 2012). It gave an impact on the reduction of environmental carrying capacity. Indonesia development context, especially related to the development of structure and infrastructure of sanitation, was poor dan unfavorable. It was shown by United National Data (2008) that Indonesia was the second country with great proportion of its population without access to reliable sanitation, and it meant that Indonesia definitely needed a sanitation management.  Most of Indonesian rivers and dams were polluted by domestic wastes because of poor sanitation management. Dealing with this sanitation problem, Indonesia Government through its Ministry of Public Work, established a program to provide structure and infrastructure of sanitation. This program was called Community-Based Environment Sanitation. Through this program, the government increased public access to the development. Turen Village in Turen Subdistrict of Malang District was one acceptor target of the program. The objective of research was to understand the implementation of the program, the change of sanitation over the physic/environment and economic, and the impact of the implementation of the program. Research method was qualitative descriptive. Community-Based Environment Sanitation was implemented at Turen Village in Turen Subdistrict of Malang District being as community-based initiative to improve sanitation in their own environment. It brought many changes to physical/environmental aspects and community health. It also gave positive impact either in physical/environmental, social or economical realms. The change and impact after the implementation of program was also influencing the general public and other villages in Turen Subdistrict of Malang District. Keywords: Policy Evaluation, Community-Based Environmental Sanitation, Community Empowerment, Participation of Community and Group Abstrak: Pertumbuhan penduduk indonesia yang begitu cepat yaitu 124 Jiwa/km² (BPS,2012) pada tahun 2010 memberikan dampak pada penurunan daya dukung lingkungan. Dan dalam konteks pembangunan infrastruktur terutama pembangunan sarana dan prasarana sanitasi di indonesia sangatlah buruk, ini terlihat dari data united National, (2008) yang menyatakan bahwa indonesia termasuk negara kedua dengan proporsi penduduk tanpa akses sanitasi layak, artinya indonesia sangat membutuhkan pengelolaan sanitasi, karena sebagian besar sungai-sungai dan bendungan di indonesia tercemar oleh limbah rumah tangga karena pengelolaan sanitasi yang buruk. Dengan melihat masalah sanitasi tersebut, Pemerintah indonesia melalui kementrian pekerjaan umum membuat suatu program penyediaan sarana dan pra sarana sanitasi yaitu Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, dalam program ini pemerintah melibatkan akses masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunanannya.Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang merupakan salah satu penerima program tersebut.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program, perubahan kondisi sanitasi terhadapa fisik/lingkungan dan ekonomi serta dampak yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya program.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Pelaksanaan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dapat dilakssanakan di Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang merupakan inisiatif dari masyarakat untuk memperbaiki sanitasi lingkungannya, dan membawa banyak perubahan dalam aspek fisik/ lingkungan serta kesehatan masyarakat kemudian juga banyak membawa dampak yang positif baik dari segi fisik/lingkungan, sosial, dan ekonomi, Perubahan dan dampak yang ada setelah dilaksanakannya program juga membawa dampak kepada masyarakat umum dan Kelurahan Lainnya di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat dan Kelompok.
Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Keluarga Miskin (Studi pada Perwali Nomor 27 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Jalur Siswa Miskin Tahun Ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 K Diana Titin Nurhartatik
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation on the Implementation of Education for the Poor  (Studies in Perwali No. 27 of 2011 and Perwali No. 19 of 2012 on Implementation Guidelines of Students Admission through poor student entrance in Academic Year 2012/2013 in SMAN 7 Kediri): Kediri government issued a policy in providing education for the poor contained in Perwali No. 27 of 2011 and Perwali No. 19 in 2012 which there are chapters about the poor students. The policy aims to provide opportunities for people especially the poor to obtain same education and State Senior High school 7 Kediri is one of the schools that implement the policy. The research focuses are (1) the implementation of education policies for the  poor based on Perwali No. 27 of 2011 and Perwali Number 19 Year 2012 on Implementation Guidelines of Students Admission through poor student entrance in Academic Year 2012/2013 in State Senior High school 7 Kediri, and (2) The supporting and inhibiting factors affecting the implementation of education policies for the poor. This study used descriptive qualitative approach, research has shown that the implementation of education policies for the poor in academic year 2012/2013 in State Senior High school 7 Kediri has been run well.There are 60 students from poor family accepted in State Senior High school 7 Kediri. In academic year 2012/2013 Pure Participation Number (APM) in senior and junior high school was increased, especially in senior high school, there is no drop out report just because of economic factor. Keywords: policy implementation, education, the poor students Abstrak: Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Keluarga Miskin (Studi Pada Perwali Nomor 27 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Jalur Siswa Miskin Tahun Ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 Kediri): Pemerintah Kota Kediri mengeluarkan Kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin yang tertuang dalam Perwali Nomor 27 tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 tahun 2012 yang didalamnya terdapat pasal mengenai siswa miskin. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat golongan miskin untuk memperoleh pendidikan yang sama dan SMA Negeri 7 merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan kebijakan tersebut. Fokus penelitian (1) Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin berdasarkan perwali Nomor 27 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik jalur siswa miskin tahun ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 Kediri, dan (2) Faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin di SMA Negeri 7 sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Sebanyak 60 siswa miskin diterima di SMA Negeri 7 Kediri. Tahun ajaran 2012/2013 Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA meningkat. Khusunya untuk jenjang SMA/SMK/MA tidak ada laporan mengenai siswa putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi Kata Kunci: implementasi kebijakan, penyelenggaraan pendidikan, siswa miskin.
Strategy Of The Local Government In Developing Tourism Sector To Increase The Local Revenue(PAD) (Study in Culture, Tourism, Youth and Sport Institution of Tulungagung) Defid Dwi Rismianto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Strategy Of The Local Government In Developing Tourism Sector To Increase the Local Revenue. As one of the tourist destinations in East Java, Tulungagung has many interesting sights to be developed and has great potential in improving the local revenue. Thus the purpose of this study, researchers wanted to analyze the government's strategy Tulungagung in optimizing the tourism sector to increase local revenue (PAD).This research is using qualitative methods and trends deskripstif approach using SWOT analysis. SWOT analysis is the analysis of the internal and external conditions for an organization which would then be used as a basis for designing strategies and work programs. While Data was collected through interviews and documentation Based on the analysis of research, tourism development strategy in an attempt Tulungagung DISBUDPARPORA as the pace of development of tourism potential contained in Tulungagung. Potential can be seen from the number of natural and cultural tourism, as well as the amount of as much as 19 tourism object (ODTW) nature and cultural tourism as much as 48 tourism object (ODTW). Of various ODTW only a few that can be optimized as a local revenue. In developing the tourism potential, the strategy taken by DISBUDPARPORA include development of tourism destinations, Tourism Infrastructure Development, to increase the capacity of Human Resources (HR), the development of cooperation with stakeholders in Tourism, Marketing and Promotion of tourism and the Increasing Role of Actors Tourism. From the various efforts to develop the tourism sector's contribution in improving the local Revenue Tulungagung until the end of 2012 is still lacking, but that number fluctuates new in the range of 1%. This can be seen from the total tourism revenue is still relatively small compared to the total revenue Tulungagung until 2012. Based on the analysis and the problems that arise, the researchers gave suggestions include development of tourism Tulungagung using SWOT analysis conducted for tourism development strategy. Keywords: Strategy, Tourism Development, SWOT, Local Revenue(PAD).
Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu) Eka Evita
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation of Street Vendors Arrangement. The existence of street vendors around the Batu square considered to be the cause of traffic congestion and disturb the beauty of the city. Along with construction of the Batu square project, the Government intends to make street vendors arrangement who selling arround Batu square by relocate street vendors in one place, namely Batu Tourism Center (BTC). The purpose of this study is to describe and analyze the street vendors arrangement, policy implementation of street vendors arrangement, as well as the constraints faced in the policy implementation of street vendors arrangement at Batu Tourism Center in Batu. This research uses descriptive qualitative approach. Collection techniques using the method of observation, interviews, and documentation. Results of the study showed that policy implementation of street vendors arrangement at Batu Tourism Center is unsuccessful implementation (implementation that does not work). This is because some of the problems and obstacles that most vendors choose to sell back all the way and leave BTC. Keywords: Policy Implementation, Street Vendors ArrangementAbstrak: Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima. Keberadaan pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Kota Batu dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Seiring dengan adanya proyek pembangunan alun-alun, Pemerintah Kota Batu bermaksud melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu dengan merelokasi pedagang kaki lima pada satu tempat, yakni Batu Tourism Center (BTC). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penataan pedagang kaki lima, implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan antara lain menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center merupakan unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil). Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan dan kendala sehingga sebagian besar pedagang kaki lima memilih kembali berjualan di sepanjang jalan dan meninggalkan BTC.   Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penataan Pedagang Kaki Lima

Page 139 of 268 | Total Record : 2676

 137   138   139   140   141 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue