cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 139   140   141   142   143 
Implementasi Perda Kota Surabaya No.5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya di Kota Surabaya (Suatu Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya) Heni Kurnia
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bangunan-bangunan bersejarah pembentuk identitas bangsa. Bangunan-bangunan bersejarah itu disimpan dalam bentuk Cagar Budaya. Salah satu kota di Indonesia yang juga sarat akan bangunan-bangunan tersebut adalah Surabaya. Untuk melindungi bangunan-bangunan bersejarah itu di bentuk Perda Kota Surabaya No.5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.Saat ini meskipun telah ada peraturan yang mengatur keberadaan bangunan-bangunan tersebut, masih tetap terjadi perusakan dan perobohan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.Dari hal tersebut terlihat bahwa jalannya implementasi Perda tersebut masih belum maksimal.Diperlukan adanya kajian lebih mendalam mengenai implementasi Perda Kota Surabaya No.5 Tahun 2005 untuk melihat bagaimana implementasi Perda tersebut dan factor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Hasil dari kajian ini dapat digunakan sebagai sumber reverensi perbaikan Perda kedepannya.   Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelestarian, Cagar Budaya  Indonesia is a rich country in historic buildings forming national identity. Historic buildings those are stored in the form of cultural preservation. One of the cities in Indonesia which is also full of these buildings is Surabaya. To protect the historic buildings in the form of Surabaya City Regulation No.5 of 2005 on Building Preservation and/or Environmental Heritage. Currently though there have been rules governing the existence of these buildings, it still happens destruction and demolition by rogue elements not responsible. Of course it is seen that the implementation of the law is still not optimal. It takes a more in-depth study on the implementation of Surabaya City Regulation 5 of 2005 to see how the implementation of the law and what are the factors that influence it. The results of this study can be used as a source of future legislation reverensi improvement. Keywords: Implementation of Regulations, Preservation, Cultural Heritage
Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu Didik Fatkhur Rohman
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Integrated Population Policy Administration Service. The increasing number of population in the city of Malang encouraged to do a good recording of demographic data for population data is needed in the planning and evaluation of development. The purpose of this study is: To analyze the implementation of population policy in an integrated administrative services in providing services to people in the Department of Population and Civil Registration Malang and analyzing the factors supporting and restricting. Type of this research is a descriptive qualitative approach. Administration policy on population terpaadu in this study focused on basic services ID CARD which includes: basic policies or regulations adopted, procedure of making ID CARD services, document administration, as well as supporting and restricting factors of policy implementation. The results showed that the policy of centralization management card residents is Poor City Government step forward, especially in the field of public service to spruce up the residency to the administrative system in one centralized place to facilitate Government of Malang in accessing and mapping society so that in making policies that others have valid data. Keywords : population, implementation, and policy Abstraksi: Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu. Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Malang mendorong untuk dilakukannya pencatatan data kependudukan yang baik karena data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah: Menganalisis implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan secara terpadu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kebijakan administrasi kependudukan terpadu dalam penelitian ini difokuskan pada pelayanan dasar KTP yang meliputi : dasar kebijakan atau peraturan yang dipakai, wewenang dan tanggung jawab organisasi pelaksana, prosedur pelayanan pembuatan KTP, dokumen administrasi, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan sentralisasi pengurusan kartu tanda penduduk merupakan langkah maju Pemerintah Kota Malang terutama dalam bidang pelayanan publik untuk merapikan sistem administrasi kependudukan ke dalam satu tempat terpusat untuk memudahkan pemerintah Kota Malang mengakses, sehingga dalam membuat kebijakan yang lain memiliki data yang kongkret. Katakunci : penduduk, implementasi, dan kebijakan
Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Malang (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang) Eri Sapto Nugroho
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Implementation of Structural Rank Mutation Conducted by The Government of Malang City (A Study of Local Employment Agency of Malang City). This research is carried out because there is a problem within the implementation of structural rank mutation conducted by the Government of Malang City. The mutation is implemented without the analysis of rank. The political factor is involved due to the agenda of 2013 Local Election such that some ranks may not match with the competence required. This research is descriptive with qualitative approach. The focus of this problem are (1) The implementation of structural rank mutation conducted by the Government of Malang City (2) Factors are constraining the implementation of structural rank mutation conducted by the Government of Malang City. Result of research indicates that the implementation of structural rank mutation accordance with Government Regulation No. 13 of 2002 on The Revision over Government Regulation No. 100 of 2000 on The Appointment of Civil Servant into Structural Rank although there is some the factors constraining from the implementing. Keywords: Mutation, Structural Rank, Civil Servant   Abstrak : Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). Penelitian ini dilakukan karena terdapat permasalahan dalam pelaksanaan mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang yaitu diindikasikan tidak melalui proses analisis jabatan. Di samping itu terkesan ada faktor politis karena adanya agenda pilkada 2013 sehingga terjadi jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permasalahannya adalah (1) Pelaksanaan mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang (2) Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural meskipun ada beberapa faktor kendala dari pelaksanaan. Kata kunci: Mutasi, Jabatan Struktural, Pegawai Negeri Sipil
Implementasi Rencana Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Batik TulisTenun Gedog (Studi di Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban dan di Usaha Batik Tulis Tenun Gedog di Desa Kedungrejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban). Ariem Tsuluts Mukmin
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Purpose of this study is to understand about the implementation of strategic government plan Dinas Perekonomian dan Pariwisata , Tuban Regency in developing batik tulis tenun enterprise. This is caused by decreasing of revenue on small industry, especially batik tulis tenun gedong. In other side, product of small industry is the main product from tuban regency that has to be conserved, so that in the realization of developing that is needed the seriousness in empowering to make society life and entrepreneur surrounding it prosper especially in Kedungrejo village, kerek subdistrict. The result of this study shows that the implementation of strategic plan based on developing program of batik tulis tenun gedog is running well with the good result, although there is a weakness by coaching treatment. All of the government attention toward developing program of batik tenun gedok is likely give a good result to entrepreneur and also craftsman, where is that program can make society economy getting better, but that things can be able to be handled with sustainability approach by Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban.   Keywords: Implementation of Strategic Plan In Business Development Batik Weaving village Gedog Kedungrejo District Kerek.   Abstrak: Impelementasi Rencana Strategi Pemerintah, Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui implementasi renstra pemerintah Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban dalam mengembangkan usaha batik tulis tenun gedog. Hal ini dikarenakan penurunan omset pada industri kecil khususnya batik tulis tenun gedog. Selain itu, produk industri kecil batik tulis tenun gedog merupakan produk unggulan dari Kabupaten Tuban yang harus dipertahankan. Sehingga dalam pelaksanaan pengembangan diperlukan sebuah keseriusan dalam pembinaan guna mensejahterahkan masyarakat sekitar dan pengusaha di desa Kedungrejo Kecamatan Kerek. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Rencana Strategi berdasarkan program Pengembangan batik tulis tenun gedog berjalan dengan baik dengan hasil yang dikatakan baik pula, walaupun ada sisi kekurangan dari frekuensi pelatihan yang dilakukan. Segala bentuk perhatian pemerintah melalui kegiatan pengembangan usaha batik tulis tenun gedog nampaknya membuahkan hasil positif di mata para pengusaha dan pengrajin. Di mana kegiatan tersebut dapat kembali memulihkan perekonomian masyarakat sekitar dalam mengembangkan usaha batik tulis tenun gedog. Permasalahan yang muncul hanya bersifat elementer yang bersumber dari frekuensi pelatihan, namun hal tersebut mampu diatasi melalui pendekatan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban.   Kata kunci: Impelementasi Rencana Strategi Dalam Pengembangan Usaha Batik Tulis Tenun Gedog di desa Kedungrejo Kecamatan Kerek.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang) Rochyani Naditya
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: b Policy Implementation Regulation (PERDA) of Malang City No. 10 of 2010 About Waste Management. Waste management in the city of Malang is very important, because the population is increasing due to advances in Malang, namely education and the economy that creates mountains of waste in landfill TPA Supiturang. The existence of Malang Regional Regulation No. 10 of 2010 Concerning Waste Management has established awareness of RW 3 Sukun Village to manage waste through the implementation of the Bank Sampah Malang (BSM) program. This research is to examine the implementation of waste management and the benefits gained by the bank's waste management through waste management in improving the quality of environmental hygiene in the Terapi Village. This research uses descriptive qualitative research. The results showed that the bank's waste management through waste management in RW 3 Sukun Village or Terapi Village in accordance with the mandate of the Regional Regulation No. 10 of Malang 2010 and impact on waste reduction and increased economic RW 3 of Sukun Village. keywords: waste Management, bank sampah malang (BSM), RW 3 sukun village Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun  2010 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah di Kota Malang merupakan hal yang sangat penting, karena jumlah penduduk yang bertambah akibat berbagai kemajuan di Kota Malang yaitu pendidikan dan perekonomian yang menciptakan gunungan timbulan sampah di TPA Supiturang. Adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah telah membentuk kesadaran warga RW 3 Kelurahan Sukun untuk mengelola sampah melalui implementasi bank sampah pada Bank Sampah Malang (BSM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah melalui manajemen bank sampah di RW 3 Kelurahan Sukun atau Kampung Terapi  telah sesuai dengan amanat pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 dan berdampak pada pengurangan sampah dan peningkatan ekonomi warga RW 3 Kelurahan Sukun.   kata kunci: pengelolaan sampah, bank sampah malang, RW 3 kelurahan sukun
Pelaksanaan Program Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen,Kabupaten Malang Amri Yulian Fahmy
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Implementation of Government and Community Partnership Program in Environmental Planning in Community-Based Settlement (PLP-BK) Sengguruh Village, District Kepanjen, Malang regency. Which is this activity is part of the National Program for Community Empowerment (PNPM) that focuses on environmental management through the planning done by the villagers / villages targeted environmental regulation and settlement program. The method used in this research is descriptive method qualitative approach, with a focus on (1) Implementation of government and community partnership programs in Environmental Planning Community-Based Settlement (PLP - BK) / Neighborhood Development District Village Sengguruh Kepanjen, (2) supporting factors and inhibiting in the implementation of the PLP program - BK. The results showed, that the Department of Human Settlements and Spatial Planning has been performing his duties as a working unit to facilitate the implementation of programs Community-Based Environmental Restructuring Settlements (PLP - BK). However, in this case, they do not perform their duties to assist and provide guidance to villagers Sengguruh in planning, management, and implementation. Moreover, collaboration in the implementation of activities is not maximized due to the perception of inequality in development planning that resulted in the implementation of development be stunted. Key Word : Implementation of Partnership Program, Government, Community, Environmental Planning Community-Based Settlement (PLP – BK) Abstrak : Pelaksanaan Program Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK) Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dimana kegiatan ini merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang berfokus pada penataan lingkungan melalui perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat desa / kelurahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif, dengan fokus penelitian (1) Pelaksanaan program kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK) / Neighborhood Development Desa Sengguruh, (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam program PLP – BK. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah menjalankan tugasnya sebagai satuan Kerja yang memfasilitasi penyelenggaraan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK). Namun, dalam hal ini belum melaksanakan tugasnya untuk mendampingi dan memberikan bimbingan kepada masyarakat desa Sengguruh dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan belum maksimal dikarenakan adanya ketidaksamaan persepsi dalam perencanaan pembangunan sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan menjadi terhambat. Kata Kunci : Pelaksanaan Program Kemitraan, Pemerintah, Masyarakat, Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK)
Implementasi Revitalisasi Pertanian Studi Pada Perusahaan Perbenihan PT Dewi Sri (Persero) Malang Elita Okfrinanda
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:Implementation Revitalization Agriculture. Indonesia is an agriculture country, so agriculture be most income of the Indonesian civil. But Indonesian agriculture has decreasead so the government give the options to Revitalization the Agriculture that which the strategy of Kabinet Indonesia Bersatu to improve the welfare of the civil, with the goal of sustainable economic growth, job creation and poverty alleviation. The agricultural sector was meaning full to achieve food security, therefore the government needs cooperation with other agencies to implementing the revitalization agriculture. This research method use this type of descriptive study with a qualitative approach. Altough the implemention cannot be held fluently to completely the seeds of Indonesian farmer’s need keywords: Policy Implementation, Revitalization of Agriculture Abstrak: Implementasi Revitalisasi Pertanian. Indonesia merupakan negara agraris, sehingga pertanian merupakan sumber kehidupan masyarakat Indonesia secara dominan. Namun pertanian Indonesia mengalami penurunan, sehingga dilakukan Revitalisasi Pertanian yang merupakan strategi Kabinet Indonesia Bersatu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penyediaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan, sehingga diperlukan kerjasama pemerintah dengan instansi-instansi lain dalam pengimplementasiannya. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada  dasarnya  Revitalisasi Pertanian yang  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui perusahaan BUMN perbenihan dapat  membantu mensejahterakan masyarakat melalui serangkaian kegiatan BUMN peduli dan bantuan pemerintah pada usaha perbenihan, dengan tujuan peningkatan kualitas hasil panen. Meskipun  sebenarnya  usaha  tersebut  tidak  dapat berjalan maksimal sesuai dengan pengharapan untuk memenuhi seluruh  kebutuhan  benih petani Indonesia. kata kunci: Impplementasi Kebijakan, Revitalisasi Pertanian
Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota (Jaminan Kesehatan Daerah Dan Surat Pernyataan Miskin) (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar) Nuryatin Phaksy Sukowati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:  Policy Implementation of Public Health Service for Extra Quota Destitute People (Local Public Health Security and Destitute Pronouncement Certificate). The satisfying of public health service should have been acquired by All of people, including by destitute people. Some sort of Public Health Security have been arranged to stand it behind especially in some regencial administration, however it still remained some weaknesses and problems in the range of policy aspects. The Research was aimed to describe and to analyze the implementation process of Local Public Health Security Program (Jamkesda and SPM) also within inhibiting factors and exhibiting factors. The research method used in this research was descriptive qualitative research approach, the research focused on (1) The Policy Implementation of  Public Health Service for Extra Quota Destitute People (Jamkesda and SPM) Blitar Regency or Regent Regulation No.28 of 2012, based on George Edward III Implementation Model, including: communication, resources, disposition, and bureaucatic structure; (2) The Factors which affected to The Policy Implementation of  Public Health Service for Extra Quota Destitute People (Local Public Health Security (Jamkesda) and SPM). The resources were grouped into two, primary data and secondary data. The data collection techniques were observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed by following the procedures: data collection, data presentation, and conclusion drawing. Keywords: policy implementation, public health service Abstrak: Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota (Jaminan Kesehatan Daerah dan Surat Peryataan Miskin). Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan hak bagi seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi masyarakat miskin. Beberapa Program Jaminan Kesehatan dibuat untuk menunjang penyelenggaraan tersebut khususnya di pemerintahan daerah kabupaten, namun masih saja ditemukan kelemahan di beberapa aspek kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi program jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota (Jamkesda dan SPM) di Kabupaten Blitar serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dari proses implementasi program. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. fokus penelitian (1) Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Non Kuota (Jamkesda dan SPM) atau Perbup No.28 Tahun 2012 berdasarkan model implementasi George Edward III, meliputi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Non Kuota (Jamkesda dan SPM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dengan Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kata kunci: implementasi kebijakan, pelayanan  kesehatan masyarakat
Strategi PT. PLN (Persero) dalam Pemenuhan Tenaga Listrik dan Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat di Pulau Giligenting Kabupaten Sumenep (Studi pada PLTD Sub Rayon Giligenting) Ahmad Fiki
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Strategy of PT. PLN (Persero) in Power Fulfillment and Public Service Improvement at Giligenting Island Sumenep Regency. Public demands for improved services require service providers for provide optimal service, in terms of procedure or service procedures organized with easy, smooth, fast and uncomplicated and can be understood and implemented. If the service concept can be realized and understood by the company will certainly improve the quality of service and create customer satisfaction. This study aims to describe and analyze the strategies that made ​​PLTD Sub Rayon Giligenting and identify the constraints that affect the fulfillment of electric power and an increase in services to the community in Giligenting Island. In this research, the writer uses descriptive method with qualitative approach. The strategy undertaken by the PLTD Sub Rayon Giligenting is in the field of electric power and fulfillment services field. Results of electrical power fulfillment strategy and service improvement undertaken by the PLTD Sub Rayon Giligenting is perceived to be quite successful according to the customer, although not fully proven, with some opinions that were satisfied with the services provided by the PLTD Sub Rayon Giligenting. Thus, the public is expected to understand the importance of electrical energy so it can keep and use for development on the Giligenting island. Keywords: Public Service Management, Public Service, Customer Satisfaction   Abstrak: Strategi PT. PLN (Persero) dalam Pemenuhan Tenaga Listrik dan Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat di Pulau Giligenting Kabupaten Sumenep. Tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan mengharuskan penyedia layanan untuk memberikan pelayanan maksimal, dalam artian prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan dengan mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit serta dapat dipahami dan dilaksanakan. Jika konsep pelayanan tersebut dapat terwujud dan dipahami oleh perusahaan tentu akan meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang dilakukan PLTD Sub Rayon Giligenting dan mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi dalam pemenuhan tenaga listrik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Pulau Giligenting. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun strategi yang dilakukan oleh PLTD Sub Rayon Giligenting adalah pada bidang pemenuhan tenaga listrik dan bidang pelayanan. Hasil dari strategi pemenuhan tenaga listrik dan peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh PLTD Sub Rayon Giligenting tersebut dirasakan cukup berhasil menurut pelanggan walaupun tidak sepenuhnya terbukti, dengan beberapa pendapat yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PLTD Sub Rayon Giligenting. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memahami betapa pentingnya energi listrik sehingga dapat menjaga dan memanfaatkannya untuk pembangunan di Pulau Giligenting. Kata Kunci: Manajemen Pelayanan Publik, Pelayanan Publik, Kepuasan Pelanggan
Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi Pada Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora) Innesa Destifani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 6 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Village authority is the core of village autonomy. The authority which have owned by village listed in the Law Number 32 year 2004 about Regional Governments through Government Regulation Number 72 year 2005 about Village. In this implementation of village authority, between policy with implementation, it is still not appropriate, include Sumber Village Kradenan Sub-district Blora Regency. This research wants to know the implementation of village authority in Sumber Village in realizing village autonomy. This research uses qualitative method. The implementation of village authority in Sumber Village more dominated from government affairs that be the authority of regency/city which is the settings had submitted to the village and assistance duty of government, provincial government, and/ or district government. The activities of government are more prominent than its origin. Culture and custome are not strong anymore because the position of Sumber village is a transition village from traditional village to modern village. keywords: village authority, village autonomy Abstrak: Kewenangan desa merupakan inti dari otonomi desa. Kewenangan yang dimiliki oleh desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam pelaksanaan kewenangan desa ini, antara kebijakan dengan implementasinya ternyata belum sesuai, termasuk juga Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan desa di Desa Sumber dalam rangka mewujudkan otonomi desa. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pelaksanaan kewenangan desa di Desa Sumber ini lebih didominasi dari urusan pemerintah kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/ atau pemerintah kabupaten. Kegiatan pemerintahan lebih menonjol daripada hak asal-usulnya. Budaya dan adat istiadat sudah tidak kental lagi karena posisi desa Sumber yang merupakan desa transisi dari desa tradisional ke arah desa modern. kata kunci: kewenangan desa, otonomi desa

Page 141 of 268 | Total Record : 2676

 139   140   141   142   143 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue