cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 144   145   146   147   148 
Implementasi Pembangunan Kawasan Minapolitan Dalam Prespektif Pembangunan Berkelanjutan (Studi di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi) Syamsul Arifin
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Minapolitan Development In The Sustainable Development Perspective (Case study in Muncar district, Banyuwangi Regency). This Minapolitan Program is implemented based on coastal region as one area that has huge potential to be developed. In addition natural resource management are still not optimal. Therefore in 2009 the Ministry of marine and Fisheries set Muncar as integrated fishery or Minapolitan area. The implementation of Minapolitan Program by Muncar Pokja team in Banyuwangi, Java province officers and other stakeholders. Based on sustainable development concept and the implementation of Minapolitan development in Muncar does not meet the norms of sustainable development. It can be seen from three aspects, namely: economic, socio-cultural and environment. From the economic aspect this is shown from the community in Muncar still use capitalist economy. So the determining party in price of fish is people who have capital. In terms of socio-cultural, community in Muncar still holds the traditions of their ancestors. In addition the communities tend to be consumerist and neglecting the future need. And the last, in terms of environment, this Minapolitan program has failed in resolving pollution that occurs as a result of the existence industries in Muncar. To maximize Minapolitan development it needs coordination in Muncar to all officers. The Masterplan must also have recommendations from expert and it must be strict. To resolve the problem of waste, it can use Pigovian Tax concept. Keywords: Program Implementation, Minapolitan, Sustainable Development. Abstrak: Implementasi Pembangunan Kawasan Minapolitan di Muncar dalam Prespektif Pembangunan Berkelanjutan (Studi di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi) Program Minapolitan ini dilaksanakan dengan dasar bahwa wilayah pesisir merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Selain itu pengelolaan hasil sumberdaya alamnya masih belum optimal. Maka dari itu pada tahun 2009 Kementrian Kelautan dan Perikanan pada menetapkan Muncar sebagai wilayah perikanan terpadu atau Minapolitan. Implementasi program Minapolitan di Muncar dilaksanakan oleh Tim Pokja Kabupaten Banyuwangi beserta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan stakeholders lainnya. Apabila ditinjau dari konsep pembangunan berkelanjutan maka implementasi pembangunan kawasana Minapolitan di Muncar tidak memenui kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Hal itu dapat ketahui dari tiga aspek yaitu : ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Dari aspek ekonomi hal ini terbukti dari masyarakat Muncar yang masih menganut sistem ekonomi kapitalis. Sehingga yang memiliki peran dalam menentukan harga ikan adalah orang memiliki modal. Ditinjau dari segi sosial budayanya masyarakat Muncar masih memegang tradisi-tradisi leluhur. Selain itu masyarakat pesisir Muncar cenderung konsumtif tanpa mengabaikan keperluan yang akan datang. Dan yang terakhir apabila ditinjau dari segi lingkungan, program Minapolitan ini telah gagal dalam menyelesaikan pencemaran-pencemaran yang terjadi akibat dari keberadaan industri-industri di Muncar. Untuk memaksimalkan kembali pembangunan kawasan Minapolitan di Muncar perlu dilakukan koordinasi kembali kepada seluruh anggota Tim Pokja. Masterplan yang telah dibuat juga harus telah mendapat rekomendasi para ahli dan bersifat baku. Untuk menyelesaikan permasalahan limbah, dapat menggunakan konsep Pigovian Tax. Kata kunci : Implementasi program, Minapolitan, Pembangunan Berkelanjutan
Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Membangun Kepercayaan Publik (Studi Pada Universitas Brawijaya Malang) Yuliana Rindasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Human Resource Development Strategy in Enhancing Public Trust. The research was motivated by an institution that requires trust in order to survive in the globalization competition because of trust is the key to maintain long-term relationships between organizations and public. The important human role in an organization make strategy and developing people as the implementer as well as developing vision and mission of the organization are essential. The research method used is descriptive qualitative approach that used analysis methods by Milles Huberman. The result of this research shows, public trust to Brawijaya University is increasing. But in the other hand, there are still complaints from the society, students, staff, and lecturer which is it will affect and reduce trust to Brawijaya University. Inhibiting factors in developing human resources to build public trust are: lack of finance, shortage of employee competency.   Keywords: strategy and human resource development, public trust Abstrak:Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kepercayaan Publik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu lembaga yang memerlukan suatu kepercayaan agar bisa bertahan dalam persaingan globalisasi karena kepercayaan yang merupakan kunci untuk mempertahankan hubungan jangka panjang antara organisasi dengan publik. Mengingat betapa besarnya peranan manusia di dalam suatu organisasi, maka strategi dan pembinaan terhadap manusia sebagai unsur pelaksana serta pengemban visi dan misi organisasi sangatlah penting.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan metode analisis Milles Huberman. Hasil dari penelitian,kepercayaan publik terhadap Universitas Brawijaya Malang saat ini terus meningkat. Tetapi disisi lain masih terdapatnya keluhan dari masyarakat umum, mahasiswa, kepegawaian dan dosen akan mempengaruhi dan mengurangi kepercayaan terhadap Universitas Brawijaya. Faktor penghambat pengembangan sumber daya manusia dalam membangun kepercayaan publik diantaranya adalah: keterbatasan dana, adanya kekurangan dalam kemampuan pegawai. Kata kunci:strategi dan pengembangan sumber daya manusia, kepercayaan publik
Pemeliharaan Pasar Tradisional melalui Program Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Malang dan P3KM Ayu Furry Ellyana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Maintenance of Traditional Market through Partnership Program between Government of Malang Regency with P3KM. Lack of maintenance budgets, makes 33 traditional markets in districts of Malang in poor condition. To overcome this, in mid-2012 was held a maintenance of traditional market through partnership program between Government of Malang Regency represented by the Department of Industry, Trade and Market with P3KM. The purpose of this study is to describe the maintenance of traditional markets through the partnership program, supporting and inhibiting factors. The research method used is descriptive qualitative research method. The results of this research were the partnership between the Government of Malang Regency and P3KM  in the effort to preserve the traditional market have not been able to run optimally. Program runs or not depends on the availability of this partnership funds from the APBD. The obstacles in this partnership program were the human resources quality of market traders are still low and the self funding withdrawal the traders are not easy. Key words: traditional market, partnership Abstrak: Pemeliharaan Pasar Tradisional melalui Program Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Malang dan P3KM. Minimnya anggaran perawatan, membuat 33 pasar tradisional di wilayah Kabupaten Malang kondisinya memprihatinkan. Untuk menanggulanginya, pada per-tengahan tahun 2012 diadakan kegiatan pemeliharaan pasar tradisional melalui program kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Malang yang diwakili oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dengan P3KM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemeliharaan pasar tradisional melalui program kemitraan, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pemeliharaan pasar tradisional melalui program kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Malang dan P3KM  belum dapat berjalan secara optimal. Berjalan atau tidaknya program kemitraan ini sangat tergantung ketersediaan dana APBD. Hambatan dalam program kemitraan ini di antaranya adalah kualitas SDM pedagang yang masih rendah serta penarikan dana swadaya dari para pedagang yang tidak mudah.Kata kunci: pasar tradisional, kemitraan    
Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah (Studi di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang) Desy Marliawati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Of The Development Of The Institutional Capacity Of Local Government : This institutional capacity development is the Government's efforts in improving the organisation of Malang Regency area devices and improve institutional performance to carry out the administration of local government that is effective and efficient. Research purposes are to determine, describe and analyse the implementation of the development of the institutional capacity of local government and the factors that influence the implementation of institutional capacity development in the area of Secretariat Government of Malang Regency. This study used descriptive study with qualitative approach. Implementation of the Government's institutional capacity development of Malang Regency has been running quite effectively, this is evidenced by the implementation is already done for 1 year 1 times continuously, as well as the components of institutional capacity development that have been carried out. However, there are still shortcomings, namely lack of other facilities and infrastructure as well as a lack of understanding of the established work procedures. Keywords: Capacity Building, Institutions, Local Government.   Abstrak: Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah : Pengembangan  kapasitas kelembagaan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan organisasi perangkat daerah serta memperbaiki kinerja kelembagaan untuk melaksanakan administrasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah serta Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan  kualitatif. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Malang sudah berjalan cukup efektif, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaanya yang sudah dilakukan selama 1 tahun 1 kali secara terus-menerus, serta komponen-komponen dari pengembangan kapasitas kelembagaan lain yang telah dilakukan. Namun masih terdapat kekurangan yaitu  kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimilki dan juga kurangnya pemahaman terhadap prosedur kerja yang telah ditetapkan.   Kata Kunci: Pengembangan Kapasitas, Kelembagaan, Pemerintah Daerah
Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dalam Mempertahankan Kelangsungan Usaha UKM (Studi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu ) Dedy Eko Setyo Budi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: SME Development Strategy in maintaining Business Continuity. The research was done because they want to know the strategy of development of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Trade and Industry Batu in performing SME development. So far, the role of government in SME development is still minimal. The method used is descriptive qualitative method Milles Huberman. Background research to see the government's role in the strategic development of Small and Medium Enterprises in a going concern. The results showed small enterprise development strategy through HR Improvement Entrepreneur, Improve Quality, Quantity and Continuity Products, Legal Business Improvement. Medium Enterprise development strategy through the use of Appropriate Technology Optimization, Extend areas of marketing, Improving Access to Capital, Doing Innovation and Diversification Products . Inhibiting factors include Capital Limited, Limited Promotion, price fluctuations of raw materials production processes, lack of competition with new products. Supporting factors include the availability of raw materials, human resources and market, Stone Town is a potential market SME products, the availability of technology. Keyword : Strategy Development, Small and Medium Enterprises Abstrak: Strategi Pengembangan UKM dalam mempertahankan Kelangsungan Usaha. Penelitian ini dilakukan karena ingin mengetahui strategi pengembangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dalam melakukan pengembangan UKM. Selama ini peran Pemerintah dalam pengembangan UKM masih minim. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif menggunakan metode Milles Huberman. Latar belakang penelitian untuk melihat peran pemerintah dalam strategi pengembangan Usaha Kecil Menengah dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Hasil penelitian menunjukkan Strategi pengembangan Usaha Kecil melalui Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha, Meningkatkan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Produk, Peningkatan Legalitas Usaha. Strategi pengembangan Usaha Menengah melalui Optimalisasi Penggunaan Teknologi Tepat Guna, Memperluas daerah pemasaran, Meningkatkan Akses Permodalan, Melakukan Inovasi dan Diversifikasi Produk. Faktor penghambat meliputi Keterbatasan Modal, Keterbatasan Promosi, terjadinya fluktuasi harga bahan baku proses produksi, lemahnya persaingan dengan produk baru. Faktor pendukung meliputi Ketersediaan bahan baku, SDM dan pasar, Kota Batu merupakan pasar potensial berbagai produk UKM, ketersediaan teknologi. Kata kunci: Strategi Pengembangan , Usaha Kecil Menengah
The Efforts of Kyai in Shaping Community's Political Participation on Regent Election (Study at Potoan Daya Village, Palengaan Sub-district, Pamekasan Regency) Muhammad Zahir
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This journal discusses about political approach within public administration that reflected by the efforts of Kyai in shaping community’s political participation on Regent Election which conducted in Pamekasan Regency. Based on the conducted research, the findings showed Kyai have various efforts in shaping community’s political participation which are in religious educational sector Kyai influence the students persuasively with personal status that community regard as being charismatic leader and making the Islamic agenda as a political media. In social services sector Kyai always active in guiding the citizens to preserve tradition and assist the community in development sector such as construction of water reservoirs, mosques, etc. In political sector Kyai go directly to be member of political party, legislative candidates, and stand as a candidate for Pamekasan Regent. Besides there are some factors that affect community in giving their political rights on Regent Election which are awareness of community to make Pamekasan Regency be better and money politic which is take over as Hibah that stated by Kyai .
Kemitraan Negara Dan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Virus HIV/AIDS ( Study Di Kota Pasuruan) Dian Pramono
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: State and Community Partnership about the Prevention and Control of virus HIV/AIDS (studies in Pasuruan)Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) is a threatening disease to all people by weakening human antibodies mode. The existence of HIV/AIDS gets special attention from the health world also government to tackle the spread of this deadly virus. It also happens in Pasuruan which is famous with religious character, but on the other hand the number of HIV/AIDS increased. System of partnership between government and the society, also involved other parties like Komisi Penanggualangan Aids (KPA) Pasuruan and City Health Department as part of the government and the working group (WG) as part of the society that has been trained from high risk on HIV in Pasuruan. KPA Pasuruan as Coordinator of HIV prevention activities, the Health Department provides health facilities to give inspection voluntary Counseling Test (VCT) and sexually transmitted infections (STIs), as well as the working group, which serves as the representative of KPA to reach low class society who are at risk of HIV of which joining in partnership system in preventing and combating HIV/AIDS in Pasuruan. Keyword: Governance, Parthnership state and society, prostitute ABSTRAK: Kemitraan Negara dan Masyarakat tentang Pencegahan dan Penanggulangan Virus HIV/AIDS (Studi di Kota Pasuruan). Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquirel Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah sebuah penyakit yang sangat mengancam keberadaan manusia di semua penjuru dunia dengan modus melemahkan antibodi tubuh manusia. Keberadaan HIV/AIDS menyita perhatian khusus  dari para kalangan dunia kesehatan sampai kepada pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus mematikan ini. Begitu juga pada hal yang terjadi di Kota Pasuruan yang notabene sebagai wilayah yang berkarakter agamis tetapi disisi lain diiringi dengan meningkatnya angka kasus HIV/AIDS. Sistem kemitraan antara pemerintah dan masyarakat melibatkan pihak – pihak  seperti Komisi Penangulangan Aids (KPA) Kota Pasuruan dan Dinas Kesehatan sebagai pihak pemerintah dan kelompok kerja (Pokja) sebagai pihak masyarakat yang sudah terlatih dari kalangan masayarakat resiko tinggi HIV di Kota Pasuruan. Dimana KPA Kota Pasuruan sebagai Koordinator kegiatan pencegahan HIV, Dinas Kesehatan yang menyediakan fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan volountery conseling test (VCT) dan Infeksi Menular Seksual (IMS), serta Kelompok Kerja (POKJA) yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan KPA untuk menjangkau masyarakat bawah yang beresiko HIV yang kesemuanya terangkai dalam sistem kemitraan dalam mencegah dan menanggulangi virus HIV/AIDS di Kota Pasuruan. Kata Kunci : Governance, Kemitraan Negara dan Masyarakat, dan Prostitusi.
Analisis Kinerja Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pengembangan Koperasi (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang) Brian Pratama
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The condition of the cooperative is generally still weak, good condition of capital, management and organization, technology and networking efforts, and the control of the market. Department of Cooperatives and SMEs is implementing elements of the local authorities have an important role in developing the activities of cooperatives and SMEs. Therefore, the more will be explained how organizational performance service of cooperatives and SMEs within to developt cooperative activities. This research arranged into two focus research. First, to describe and analyze the performance of the organization Department of Cooperatives and SMEs of Malang City to developt cooperatives through six indicators measuring the performance of the Organization, namely: indicators of inputs, processes, outputs, outcomes, benefits, impacts. Second, it aims to to describe and analyse the factors affecting the iplementation of services work programs for to developt cooperative. Results of the research found that there were seven service work programs, but still less satisfying service quality. This is due to the limitations of the number of employees, on-site service is still inadequate, the prerequisites and procedures for the management of the cooperative is still too complicated, which affects the less maximum organizational performance of Department of Cooperatives and SMEs. Abstrak: Kondisi koperasi umumnya masih lemah, baik kondisi permodalan, manajemen dan organisasi, teknologi dan jaringan usaha, dan penguasaan pasar. Dinas Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai peran penting dalam mengembangkan kegiatan Koperasi dan UKM. Maka dari itu, lebih lanjut akan dijelaskan bagaimana kinerja organisasi Dinas Koperasi dan UKM dalam menumbuhkembangkan kegiatan koperasi. Penelitian ini disusun kedalam dua fokus penelitian. Pertama, mendiskripsikan dan menganalisis kinerja organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam pengembangan koperasi melalui enam indikator pengukuran kinerja organisasi, yakni: indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dampak. Kedua, bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan layanan program kerja untuk pengembangan koperasi tersebut. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat tujuh layanan program kerja dinas, namun kualitas layanan masih kurang memuaskan. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah pegawai, fasilitas dinas masih kurang memadai, prasyarat dan prosedur kepengurusan koperasi masih terlalu ribet, yang berdampak pada kurang maksimalnya kinerja organisasi Dinas Koperasi dan UKM.
Implementasi Kebijakan Safety Riding Sebagai Upaya Untuk Mencegah Kecelakaan (Study di Polresta Kota Malang) Sulung Budhianto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrat: Implementation of Safety Riding Policy to Prevent the Accident (Study at Polresta Malang City). Malang is a city with a huge population and has a number of two-wheeled vehicle accident is so high that reached 994 accident in susceptible 2009 to 2012. With the establishment of ST. Kapolda Jatim No Pol: ST/889/IX/2005/Dit went on the implementation of the programme of safety riding campaign is a policy to be able to suppress the number of vehicle accidents, then polresta malang city start to implement safety riding. But the reality of the situation is very different with the goal of safety riding that aims to press the number of the accident happened so it can be reduced, Otherwise safety riding is have no impact means for number of accidents in malang city. Even number of accidents in malang city is still very high. This research discusses several aspects. The first aspect is the implementation of safety policy riding in an effort to prevent accidents. Second, supporting and restricting factors found in the implementation of the safety riding policy implementation. Keyword: Policy, Policy implementation, safety riding  abstrak: Implementasi Kebijakan Safety Riding Sebagai Upaya Untuk Mencegah Kecelakaan (Studi di Polresta Kota Malang). Malang merupakan sebuah kota dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki jumlah kecelakaan khususnya kendaraan roda dua sangat tinggi yaitu mencapai angka 994 kecelakaan dalam rentan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Dengan diberlakukannya ST Kapolda Jatim No Pol: ST/889/IX/2005/Dit Lantas tentang pelaksanaan kampanye program safety riding yang merupakan sebuah kebijakan untuk dapat menekan jumlah kecelakaan kendaraan, maka Polresta Kota Malang mulai menerapkan safety riding. Namun kenyataan dilapangan sangatlah berbeda dengan tujuan dari safety riding yang bertujuan untuk dapat menekan jumlah kecelakaan yang terjadi sehingga dapat berkurang, sebaliknya safety riding tersebut cenderung tidak mempunyai dampak yang berarti bagi jumlah kecelakaan dikota malang, bahkan jumlah kecelakaan dikota malang cenderung masih sangat tinggi. Hasil penelitian ini membahas beberapa aspek. Aspek pertama adalah Implementasi kebijakan safety riding sebagai upaya untuk mencegah kecelakaan. Kedua, faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan safety riding. Kata kunci: Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Safety riding
Implementasi Kebijakan Pembentukan Account Representative Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro) Heru Prasetya
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation of Account Representative Establishment in Effort Taxpayer Service Increase. The main subject of this thesis is to determine how the implementation policy of the Account Representative establishment at KPP Pratama Bojonegoro. Whether the policy has been in accordance with the Ministry of Finance No. 98/PMK.01/2006 jo. 68/PMK.01/2008. This is done because there are taxpayers who do not pay taxes and there is also a tax objection. The method used is descriptive qualitative. The results showed that the implementation of the Account Representative establishment in accordance with the policy that has been seen from the implemented of several variables implementation by Edward III, which includes communication, resources, disposition. However, for the variable structure of the bureaucracy still not been implemented well. Factors affecting the implementation of the Account Representative consists of the factors supporting a good human resources, a good computer system, and a comfortable workplace. While inhibiting factor consists of the shortage of human resources, lack of communication, and not all good personality Account Representative Keywords: policy implementation, account representative Abstrak: Implementasi Kebijakan Pembentukan Account Representative dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Wajib Pajak. Pokok bahasan utama dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembentukan Account Representative di KPP Pratama Bojonegoro apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan Kemenkeu No. 98/PMK.01/2006 jo No. 68/PMK.01/2008. Hal ini dilakukan karena masih ada wajib pajak yang belum bayar pajak dan juga masih ada yang keberatan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Account Representative telah sesuai dengan kebijakannya yang terlihat dari sudah terlaksananya beberapa variabel  implementasi menurut Edward III yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi. Namun, untuk variabel struktur birokrasi masih belum terlaksana baik. Faktor yang mempengaruhi implementasi Account Representative terdiri dari faktor pendukung SDM yang baik, sistem komputer yang baik, dan tempat kerja yang nyaman. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari kurangnya jumlah SDM, kurangnya komunikasi, dan belum semua kepribadian Account Representative baik.Kata Kunci: implementasi kebijakan, account representative

Page 146 of 268 | Total Record : 2676

 144   145   146   147   148 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue