cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 142   143   144   145   146 
Analisis Kebijakan Pengembangan Kawasan Pantai Kenjeran Kota Surabaya (Studi Pada Dinas Pariwisata, Kota Surabaya, Jawa Timur) Mico Rubianty
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractBased on the research, forms of development cooperation Kenjeran Beach between the first, second and third party are interconnected. Studied in the theory of NPM (New Public Management), cooperation of each party in the development Kenjeran Coast as a tourist attraction made to improve the management of coastal development that were previously considered less optimal. Surabaya City Government as the first party to have a role in the regulation of the mayor through tourism management policy by the Department of Tourism. PT. Granting Jaya as second parties have a responsibility to find a win win solution in the development Kenjeran Beach as one of the mainstay tourism in Surabaya, guided by the rules of Surabaya City Tourism department. PT. Granting Jaya invites community cooperation around the coast as part of creating a positive mutual relationship and of course with the development of Coastal Kenjeran will improve people's lives around the site such as the creation of jobs opportunity, as well as controlling Kenjeran coastal location, so that the image is better than before the was labeled as a venue for prostitution. So that this area can be profitable for both Surabaya City Government, administrators, and the community around the site Kenjeran Beach.Keyword: Public Policy, cooperation, and New Public ManagementAbstrak Berdasarkan hasil penelitian, Format kerjasama pengembangan Pantai Kenjeran antara pihak pertama, kedua maupun ketiga adalah saling berhubungan. Dikaji dalam teori NPM (New Public Management), kerjasama antara masing-masing pihak dalam pengembangan Pantai Kenjeran sebagai obyek wisata ini dilakukan untuk memperbaiki manajemen pengembangan pantai sebelumnya yang dinilai kurang optimal. Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak pertama mempunyai peran dalam peraturan walikota melalui kebijakan pengelolaan obyek wisata oleh Dinas Pariwisata. PT. Granting Jaya sebagai pihak kedua memiliki tanggung jawab untuk mencari win win solution dalam usaha mengembangkan Pantai Kenjeran sebagai salah satu obyek wisata andalan Kota Surabaya, berpatokan dalam peraturan Dinas Pariwisata Kota Surabaya. PT. Granting Jaya mengajak kerjasama masyarakat sekitar pantai sebagai pihak kedua untuk menciptakan hubungan timbal balik yang positif dan tentu saja dengan berkembangnya Pantai Kenjeran ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar lokasi seperti penciptaan lapangan kerja, serta penertiban lokasi Pantai Kenjeran, sehingga citra kawasan ini lebih baik dari sebelumnya yang sempat dicap sebagai ajang prostitusi. Sehingga kawasan ini bisa mendatangkan keuntungan baik bagi Pemerintah Kota Surabaya, pengelola, maupun masyarakat sekitar lokasi Pantai Kenjeran.Kata kunci : kebijakan publik, kerjasama, dan new public management
Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang) Novia Rahma
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : The Role of Transportation Official to Improve Public Service in Urban Transport Sector. This study is based on the reality that urban transport service is highly demanded within bis cities with high dense population, such as Malang City. The Transportation Official of Malang City has played important role to manage this transportation issue. One effort by the Transportation Official of Malang City in relation with public service is to improve urban transport servive given to the public. Based on result of research, it is acknowledged that Transportation Official of Malang City plays three roles within public service improvement. The Transportation Official may act as regulator to make a policy or a regulation concerning with urban transport, can be a facilitator or institution which provides structure and infrastructure related to urban transport, and also works as evaluator to watch over every policy and each available structure and infrastructure. The improvement effort of public service can bring positive and negative responses. Therefore, the cooperation should be needed between the government and the public to improve service quality in urban transport sector. Keywords : The Role of Transportation Official, Public Service, Urban Transport Sector Abstrak : Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota. Penelitian ini didasarkan kenyataan bahwa pelayanan angkutan kota merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi terutama untuk kota-kota besar seperti Kota Malang. Dishub Kota Malang mempunyai peranan penting sebagai dinas yang menangani bidang transportasi secara umum. Sehubungan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh Dishub Kota Malang adalah dengan meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang jasa angkutan kota. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan Dishub Kota Malang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat memiliki tiga peran. Yakni Dishub sebagai regulator yang bertugas untuk membuat kebijakan atau aturan yang berkaitan dengan angkutan kota, Dishub sebagai fasilitator yaitu sebagai institusi yang menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan angkutan kota serta Dishub sebagai evaluator yang mengawasi setiap kebijakan dan sarana prasarana yang disediakan. Di dalam upaya meningkatkan pelayanan, usaha tersebut membawa respon positif dan negatif dari masyarakat yang diimbangi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya tersebut. Kata Kunci : Peranan Dinas Perhubungan, Pelayanan Publik, Angkutan Kota
Tantangan Kemitraan Masa Depan dalam Penanggulangan Banjir (Studi di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan) Lutfiah Agustining
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Challenges of the future partnership in the prevention to flooding Partnership that exists between the Government and the society in the prevention of floods in Pasuruan requires good coordination and cooperation in accordance with their respective fields. But in the implementation of disaster management activities including flood bonded relationship still hasn’t gone up due to lack of community participation in the implementation of flood prevention partnerships. The focus of the research are 1) Pattern and implementation of partnership between the government and society in the implementation of flood prevention in Pasuruan, 2) The partnership between the government and the society in the implementation of flood prevention in Pasuruan.This study uses descriptive qualitative approach. Results of this study are in the flood prevention activities, there are three stages of the pre flood, flood emergency response, and post-flood. Partnerships between government agencies in response to flooding in the District Rejoso is mutualistic partnership model. While the government and soociety Rejoso, psrtnerships in flood prevention in District Rejoso is apparent partnership.Which in practice, need for cooperation between Government and society. But do not be optimal because public participation is still lacking. Increased society participation be improved so that the implementation of a maximum of partnership and in accordance with the society needs. Keywords: Partnership, participation, and disaster management. Abstrak : Tantangan kemitraan masa depan dalam penanggulangan banjir Kemitraan yang terjalin antara Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Pasuruan membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik sesuai dengan bidang masing-masing. Namun selama ini dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana termasuk banjir  kemitraan yang terjalin masih belum berjalan dengan maksimal karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kemitraan penanggulangan banjir. Fokus penelitian ini adalah 1) Pola dan Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir di Kabupaten Pasuruan, 2) Hasil kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir di Kabupaten Pasuruan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dalam kegiatan penanggulangan banjir, terdapat tiga tahap yakni tahap pra banjir, tanggap darurat banjir, dan pasca banjir. Pola kemitraan antar instansi Pemerintah dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso adalah model kemitraan mutualistik. Sedangkan pola kemitraan  pemerintah dan masyarakat Rejoso dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso adalah kemitraan semu. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Namun tidak menjadi maksimal karena partisipasi masyarakat masih kurang. Peningkatan partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan agar pelaksanaan kemitraan menjadi maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kata kunci : Kemitraan, partisipasi, dan manajemen penangggulangan bencana.
Dualisme Pelaksanaan Kewenangan Penanaman Modal Di Era Otonomi Daerah ( Studi Tentang Perizinan Penanaman Modal Di Kota Batam ) Yoel Julian Sitorus
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractImplementation of Regional Autonomy in Batam produce dualism in the implementation of the investment authority resulting in time inefficiencies and the weak legal guarantees for investors. Thus the design needs to be done to overcome the dualism in the form of design and construction administration. Administrative design is done by using the principle of win - win solution in the form of the division of a clear scope of authority as well as the coordination among each stakeholder or institution involved in the investment. The purpose of the design is that the future existence of investment in Batam can still exist and are increasing from year to year. Keywords: Regional Autonomy, Investment, Bureaucracy Reform Abstrak Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Batam menghasilkan dualisme dalam pelaksanaan kewenangan penanaman modal sehingga menghasilkan inefisiensi waktu serta lemahnya jaminan hukum bagi investor. Dengan demikian perlu dilakukan rancang bangun untuk mengatasi dualisme tersebut dalam bentuk rancang bangun administrasi. Rancang bangun administrasi ini dilakukan dengan menggunakan prinsip win – win solution berupa pembagian ruang lingkup kewenangan yang jelas serta adanya koordinasi antar tiap stakeholder atau institusi yang terlibat dalam penanaman modal. Tujuan dari rancang bangun tersebut agar kedepannya keberadaan investasi di Kota Batam dapat tetap eksis dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kata Kunci : Otonomi Daerah, Penanaman Modal , Reformasi Birokasi
Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Penyamakan Kulit (Studi pada Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Magetan) Wibby Roza Rosseto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Government Policy in Dealing With The Waste Pollution of Leather Tanning Industry. The background of research is the problem of waste pollution of leather tanning industry. The community shall aware of the negative impact of this problem because if it remains unsolved, it may influence the profitability of leather industry in Magetan. Research type is descriptive with qualitative approach. The focus of this problem (1) The complexity of waste pollution of leather tanning industry in Magetan District (2) The response against waste pollution of lather tanning industry in Magetan District (3) The recommended policy to deal with waste pollution of lather tanning industry in Magetan District. Result of research indicates that Magetan District has, indeed, witnessed the experience of waste pollution of leather tanning industry. There is a high degree of complaint from the community against this waste pollution. The role of stakeholders in responding the problem of waste pollution from leather tanning industry in Magetan District is less than optimum.Keywords: Policy, Pollution, Waste, Leather IndustryAbstrak: Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Penyamakan Kulit. Penelitian ini dilakukan karena terdapat permasalahan pencemaran limbah industri kulit di Kabupaten Magetan. Hal tersebut juga akan membawa dampak negatif untuk kedepannya bagi industri kulit di Magetan jika masalah limbah tersebut tidak segera di atasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permasalahannya adalah (1) Kompleksitas permasalahan pencemaran limbah industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan (2) Tanggapan para stakeholders terhadap pencemaran limbah industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan (3) Rekomendasi kebijakan dalam mengatasi pencemaran limbah industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Kabupaten Magetan mengalami permasalahan pencemaran limbah industri kulit. Hal tersebut dapat dilihat dari respon masyarakat yang banyak mengeluhkan tentang limbah tersebut. Selain itu, peran stakeholders dalam merespon permasalahan pencemaran limbah industri kulit di Kabupaten Magetan masih belum optimal.Kata kunci: Kebijakan, Pencemaran, Limbah, Industri Kulit
Implementasi Program Hutan Desa untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) (Studi di Desa Jambi Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk) Fata Fikrul Islam
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Development policy done so far, with a variety of shapes and variations, basically done for increase the level of social welfare. But massively development that is done the other effects that causing a form of exploitation of resources and the environment. It so happens degradation of the social, economic, and environmental. So for the solve this problem need a new development paradigm, which is sustainable development. And Program village forest in Jambi Village, District Baron is a form of the idea of environmental conservation policy, with the goal to achieve sustainable development, in order to maximize it should be related to the overall development program of village forest that dissemination of this program not only give results are internally, but also externally spread in scope in District Baron, as well as in Nganjuk. So that in the achieve benefits of sustainable development can be widely enjoyed by the public in Nganjuk Keywords: policy implementation, village forest programme (program hutan desa), sustainable development Abstrak: Kebijakan pembangunan yang dilakukan selama ini, dengan berbagai bentuk dan variasinya, pada dasarnya dilakukan guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun pembangunan yang dilakukan secara massif tersebut, menimbulkan suatu dampak lain yaitu berupa eksploitasi terhadap sumberdaya dan lingkungan hidup. Sehingga terjadi degradasi secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Maka untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan suatu pembangunan dengan paradigma baru, yakni pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). Dan Program hutan desa di Desa Jambi, Kecamatan Baron ini merupakan suatu bentuk gagasan dari kebijakan pelestarian lingkungan, dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development), untuk memaksimalkan hal tersebut harus ada pengembangan secara menyeluruh terkait dengan pelaksanaan program hutan desa, agar penyebar luasan program ini tidak hanya memberikan hasil secara internal namun juga dapat tersebar secara eksternal  dalam lingkup di Kecamatan Baron, serta di Kabupaten Nganjuk. agar manfaat di dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini dapat secara luas di nikmati oleh masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Kata Kunci: implementasi kebijakan, program hutan desa, pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Implementasi Kebijakan Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai (Studi terhadap Perda Jatim No.1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada wilayah Sungai Brantas Kota Kediri ). Fendi Febrianto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Research aims to describe ControlImplementation Policies of Mineral Mining Handling Group C in the Brantas River Basin in Kediri City. This Research aims to describe the factors stimulation and obstacles for the implementation of policies of Mineral Mining Business Handling Group C at Brantas River Basin in Kediri City. This research submit data through observations, interviews and documentation. This is achieved because to the consideration that the researchers wanted to know in depth and obtained a thorough overview of the research object.Based on the analysis of data obtained from the Department of Industry, Trading, Mining and Energy (Disperindagtamben) Kediri City as the department in charge of handling mine found that there are still people who do sand mining activities despite the prohibition sand mining policy enacted along with the program over professions. Keywords: Public Policy, Policy Implementation, Minerals Mining Control Group C (Sand)   Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai Brantas Kota Kediri. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan faktor pendorong serta faktor penghambat dari Implementasi Kebijakan Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai di Kota Kediri. Penelitian ini menyampaikan data melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini ditempuh karena dengan pertimbangan bahwa peneliti ingin mengetahui secara mendalam dan memperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap obyek penelitian. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Kota Kediri selaku dinas yang bertanggung jawab menangani pertambangan ditemukan bahwa masih ada masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan pasir meskipun sudah diberlakukan kebijakan larangan penambangan pasir beserta program alih profesi. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pengendalian Usaha Pertambangan  Bahan Galian Golongan C (Pasir)
Evaluasi Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek Alfina Ayu Valentina
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research aims to describe minapolitan policy based on aquaculture, factors that affected the expansion of minapolitan policy based on aquaculture, and minapolitan policy evaluation based on aquaculture in Sumurup Village Bendungan Subdistrict Trenggalek Regency. It is because of minapolitan policy based aquaculture is believed as a developmental area based on fiheries that able to increase the economic growth, jobs provider, and poverty reductions from the people. The method that used in this research is qualitative method with descriptive approach, with focus on (1) minapolitan policy based on aquaculture (2) factors that affected the expansion of minapolitan policy based on aquaculture, among location selection, manpower, transportation facilities and infrastructure, tools and materials, marketing system, business security, and also participation and partnerships (3) minapolitan policy evaluation based on aquaculture, among effectiveness, efficiency, sufficiency, alignment, responsiveness and determination. The result of research shown that the Government of Trenggalek has been quite successful in order to reach the purpose of minapolitan policy based on aquaculture in Sumurup Village. Keywords : policy evaluation, minapolitan based on aquaculture Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya, dan evaluasi kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. Hal ini dikarenakan kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya diyakini sebagai suatu pendekatan pembangunan wilayah berbasis perikanan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian (1) kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya (2) faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya, meliputi pemilihan lokasi, tenaga kerja, sarana dan prasarana transportasi, alat dan bahan, harga dan pasar, keamanan usaha, serta partisipasi dan kemitraan (3) evaluasi kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya, meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek cukup berhasil dalam mencapai tujuan dari kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup. Kata kunci : evaluasi kebijakan, minapolitan berbasis perikanan budidaya
Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 pada UPT SMKN 1 Pasuruan dan SMK Dharma Wirawan Pasuruan) Hilman Wildana Putra
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Standards for Infrastructure Policy of Education (Study of Permendiknas No. 24 of 2007 on UPT SMKN 1 Pasuruan and SMK Dharma Wirawan) Permendiknas No. 24 of 2007 is a development policy created by the purpose of providing minimum standards of facilities and infrastructure that support learning activities in order to improve the quality of education in this country. Based on the data analysis from UPT SMKN 1 Pasuruan and SMK Dharma Wirawan found that both schools still do not meet the standards of educational facilities listed in the Permendiknas No. 24 of 2007. This is because that infrastructure is not available or do not meet according to standard of facilities and facilities listed in Permendikas No. 24 of 2007. The factors that support the implementation of standards of facilities and infrastructure policy is funding from the Government. The factors that hinder the the implementation of standards of facilities and infrastructure at both schools are factors of local government funds are less than the maximum. Other inhibiting factors is that schools can not ask for funds from students or society. Keywords: public policy, implementation of policy, educational facilities and infrastructure standard Abstrak: Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 pada UPT SMKN1 Pasuruan dan SMK Dharma Wirawan Pasuruan). Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 merupakan kebijkan yang dibuat dengan tujuan memberikan standar minimum sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari UPT SMKN 1 Pasuruan dan SMK Dharma Wirawan ditemukan bahwa kedua sekolah tersebut masih belum memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana tersebut ialah dukungan dana dari Pemerintah. Faktor penghambat implementasi standar sarana dan prasarana pada kedua sekolah tersebut ialah faktor dana bantuan dari Pemerintah Daerah yang kurang maksimal dan SDM yang kurang memadai. Faktor penghambat lainnya ialah sekolah tidak bisa meminta atau menarik dana dari siswa atau masyarakat. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Standar Sarana dan Prasarana pendidikan
Strategi Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri) Edo Putra Perdana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:  Improvement Strategy Resources Revenue  In Support of Development Financing.The local government has real authority in managing all aspects of the self that refers to the pattern of regional decentralization. But the financial aspect, the local government still relies on balance funds from the center. It is also common in Kediri where revenue is still less than optimal. Department of Revenue, Finance and Asset Management Kediri has the duty and authority on the issue of financial management Kediri. This study aims to describe and analyze the strategy of increasing revenue in Kediri and factors supporting and inhibiting factors in the increase in revenue. The method used in this study used a qualitative approach. According to the results of research in the field, among other agencies have a strategy on public service improvement, intensification and extension of tax policy as well as the structuring of information about local assets. However, the implementation in the field, there are several obstacles that impede revenue optimization.Keywords: Local Revenue, Local Government.Abstrak: Strategi Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan Daerah.Pemerintah daerah mempunyai wewenang nyata dalam mengurusi segala aspek secara mandiri yang mengacu pada pola desentralisasi daerah. Namun dalam aspek finansial, pemerintah daerah masih bergantung pada dana perimbangan dari pusat. Hal serupa juga terjadi pada Kota Kediri dimana pendapatan asli daerah masih kurang optimal. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri mempunyai tugas dan wewenang mengenai masalah pengelolaan keuangan Kota Kediri. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis strategi peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Kediri serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam peningkatan pendapatan asli daerah.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut hasil penelitian di lapangan, dinas  mempunyai strategi antara lain tentang peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta penataan sistem informasi tentang aset daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan terdapat beberapa kendala yang menghambat pengoptimalan pendapatan asli daerah.Kata Kunci:  Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah .

Page 144 of 268 | Total Record : 2676

 142   143   144   145   146 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue