Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Articles
2,675 Documents
<![CDATA[Analisis Kebijakan Transportasi Publik (Studi terhadap Kebijakan Pengalihan Trayek Bus Akap (Antar Kota Antar-Provinsi) dari Terminal Purabaya ke Terminal Tambak Oso Wilangon) ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Ivan]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 8 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: This research aims to describe and analyze policy the route diversion bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) PANTURA lane from bus station Purabaya into the bus station Tambak Oso Wilangon by a city Government Surabaya on the date of 1-9 may 2012, the factors supporting and restricting the provision of bus route Diversion policy Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) PANTURA lane from bus station Purabaya into the bus station Tambak Oso Wilangon. It originated from a Paguyuban Pekerja Angkutan (PPA) Terminal Oso Wilangon and Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) on 6 February 2012 to the city Government Surabaya, the rally demanded that Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) direction Line especially bus AKAP majoring in semarang that the current operations at the bus station Purabaya to reinstated bus station Tambak Oso Wilangon. The methods used in this study is a qualitative method with descriptive approach, with the focus of the research (1) the objective transferee stretch bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) of terminal purabaya to terminal oso wilangon ), (2) Impact happened to stakeholders, (3) the factors supporting and restricting the provision of bus route Diversion policy Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) from bus station Purabaya into the bus station Tambak Oso Wilangon. The research results showed that bus route diversion policy Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) from bus station Purabaya into the bus station Tambak Oso Wilangon) still need to be improved taking into account the demands of the stakeholders affected by the policy.  Keywords : policy analysis, policy process Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis kebijakan pengalihan trayek bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) jalur PANTURA dari Terminal Purabaya ke Terminal Tambak Oso Wilangon oleh Pemerintah Kota pada tanggal 1 sampai 9 Mei 2012, faktor-faktor Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Pengalihan trayek bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) jalur PANTURA dari Terminal Purabaya ke Terminal Tambak Oso Wilangon. Hal tersebut berawal dari unjuk rasa Paguyuban Pekerja Angkutan (PPA) Terminal Oso Wilangon dan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) pada tanggal 6 Februari 2012 kepada Pemerintah Kota Surabaya, unjuk rasa tersebut menuntut agar bus Antar Kota antar Provinsi (AKAP) jurusan Pantura terutama bus AKAP jurusan semarang yang saat ini beroprasi di Terminal Purabaya dikembalikan lagi ke Terminal Oso Wilangon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian (1) Kondisi obyektif Pengalihan trayek bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari Terminal Purabaya ke Terminal Tambak Oso Wilangon), (2) Dampak yang terjadi terhadap stakeholder, (3) Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Pengalihan trayek bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari Terminal Purabaya ke Terminal Tambak Oso Wilangon). Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pengalihan trayek bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari Terminal Purabaya ke Terminal Tambak Oso Wilangon) masih perlu diperbaiki dengan mempertimbangkan tuntutan dari stakeholder yang terkena kebijakan. Kata kunci : analisis kebijakan, proses kebijakan]]>
<![CDATA[Reformasi Pelayanan Publik (Studi Tentang Pelayanan Listrik Rumah Tangga di PT.PLN (Persero) Rayon Malang Kota) ]]>
<![CDATA[Sari, Eka Prasetya]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: The Reformation of Public Services (Study of Electric Household Services in PT.PLN (Persero) Rayon Malang Kota). Electricity is a basic requirement of modern society. The increasing population have an impact of increase in electricity consumption. The reformation that have done by PT.PLN (Persero) Rayon Malang Kota to improve the quality of public services, viewed from structures and procedures, employee’s attitudes and behaviour. In implementing reformation process of public services, PT.PLN (Persero) Rayon Malang Kota experiencing some obstacles and also many supports from internal (seperti) Hands-on leadership, educated and trained employees and external by participated actively watching contractor’s field workers who have picked by PT.PLN (Persero) Rayon Malang Kota. The result of the research is indicates that reformation of public services which implimented in PT.PLN (Persero) Rayon Malang Kota is a good one, this is evidenced with the existence of a structure reform by cutting two areas and increasing the number of human resources for engineering services in the field. Gaining success of reformation that have implemented by PT.PLN (Persero) Rayon Malang Kota is supported with good public service, it’s seen that they have a spesific target and foundation of work. Keywords:Electric household, Public service, ReformAbstrak: Reformasi Pelayanan Publik (Studi Tentang Pelayanan Listrik Rumah Tangga di PT. PLN (Persero) Rayon Malang Kota). Listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat modern. Meningkatnya pertumbuhan penduduk berpengaruh pada banyaknya permintaan pelayanan listrik. PT.PLN (Persero) Rayon Malang Kota salah satu rayon yang memberikan pelayanan listrik di Kota Malang. Reformasi yang dilakukan PT.PLN (Persero) Rayon Malang Kota untuk meningkatkan pelayanan publik, dilihat dari struktur dan prosedur, sikap & perilaku pegawai. Dalam melakukan reformasi pelayanan publik PT.PLN (Persero) Rayon Malang Kota juga mengalami hambatan serta dukungan baik dari dalam seperti Kepemimpinan yang terbuka, pegawai yang berpendidikan dan terlatih maupun dari luar seperti partisipasi dari masyarakat yang ikut serta aktif mengawasi pekerja lapangan yang dilakukan oleh pemborong yang telah ditunjuk oleh PT.PLN (Persero) Rayon Malang Kota. Kesimpulan reformasi pelayanan publik yang dilakukan PT.PLN (Persero) Rayon Malang Kota sudah berhasil. Keberhasilan ini dilihat dari hasil adanya reformasi struktur yang memangkas dua bidang dan menambah jumlah SDM di bidang pelayanan teknik. Keberhasilan reformasi juga didukung dengan adanya target maupun landasan kerja.Kata kunci : Listrik rumah tangga, Pelayanan publik, Reformasi]]>
<![CDATA[Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan ]]>
<![CDATA[Agustina, Ika]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: Civil Registration Service Performance. The research was conducted on the basis of the criticism against the administration that service performance is still lacking, including the lack of timeliness, number of requirements, and procedures convoluted. This makes people lazy to take care of population administration as family cards and birth certificates. The purpose of this study was to determine and describe the process of population administration services in the manufacture of family cards and birth certificates at the Department of Population and Civil Registration Jombang. This type of research is a qualitative researcher.The results of this study indicate that the performance of administrative services at the residence of Population and Civil Registration Agency Jombang seen from the aspect of the ability to complete the task is either because employees already have a good level of education, being able to do the work on time, and discipline. Service mechanism is applying the principle of simplicity. Key Words: Performance, Services, Civil Registration Abstrak: Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan . Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya kritikan terhadap kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang masih kurang, meliputi kurangnya ketepatan waktu, banyaknya persyaratan, dan prosedur yang berbelit-belit. Hal ini membuat masyarakat menjadi malas untuk mengurus administrasi kependudukan seperti Kartu keluarga dan Akta Kelahiran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memaparkan proses pelayanan administrasi kependudukan dalam pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dilihat dari aspek kemampuan dalam menyelesaikan tugas sudah baik karena pegawai sudah memiliki tingkat pendidikan yang baik, mampu mengerjakan tugas tepat waktu, dan disiplin. Mekanisme pelayanan sudah menerapkan prinsip Kesederhanaan. Kata Kunci: Kinerja, Pelayanan, Administrasi Kependudukan]]>
<![CDATA[Peran Humas Pemerintah dalam Mengelola dan Menyampaikan Informasi kepada Masyarakat (Studi pada Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Kediri) ]]>
<![CDATA[Yuwana, Priska Sandra]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 8 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: The Role of Government Public Relations in Managing and Disseminating Information to the Public. Act No.14 Year 2008 about Public Information Transparency (KIP) and community needs of the information, requires governmental public relations to maximize service of information. This thesis describe how the role governmental public relations of Kediri City in managing and disseminating the information. The results showed that the role governmental public relations of Kediri City is suffice. The role of public relations of Kediri City in managing information includes collection, storage and use of information. Collection of information by face to face and phone media from SKPD government of Kediri City, while storage of information not yet used database system. The role of public relations of Kediri City in disseminating information to the public is done directly and indirectly such as community information at the district level, use of radio Barometer and Internet but for magazines Barometer not yet reached in wide society. Needed to improve quality of human resources to using database system. Keywords: governmental public relations, managing, disseminating information Abstrak: Peran Humas Pemerintah dalam Mengelola dan Menyampaikan Informasi kepada Masyarakat. Adanya UUD Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 serta tingginya kebutuhan informasi masyarakat, Humas pemerintah Kota Kediri dituntut untuk melaksanakan tugasnya sebagai pelayan informasi secara maksimal. Tulisan ini mendiskripsikan bagaimana peran Humas pemerintah Kota Kediri dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan peran Humas dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat cukup memadai. Peran Humas Kota Kediri dalam mengelola informasi meliputi pengumpulan informasi, penyimpanan informasi dan penggunaan informasi. Humas Kota Kediri dalam mengumpulkan informasi dilakukan melalui tatap muka dan media telepon kepada SKPD sedangkan penyimpanan informasi hingga saat ini belum menggunakan sistem database. Peran Humas dalam penyampaian informasi kepada masyarakat secara langsung dan tidak langsung melalui Kelompok Informasi Masyarakat tingkat kecamatan, radio Barometer dan internet tetapi untuk majalah Barometer belum menjangkau masyarakat luas. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas SDM untuk penggunaan sistem database. Kata kunci: humas pemerintah, mengelola informasi, menyampaikan informasi]]>
<![CDATA[Koordinasi Perencanaan Pembangunan dalam Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Daerah ]]>
<![CDATA[Sulistiani, Tri]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: : Coordination of Development Planning in Regional Annual Performance Plan. Coordination here a development plan dipungkuri not affect the success of a development plan. But often run coordination is not always optimal. There are the obstacles or problems that arise in the implementation and coordination of the obstacles constraints should be minimized in order to coordinate the implementation of development planning in the preparation of the annual performance plan area could be going according to plan. The purpose of this study is to describe and analyze mesdiskripsikan coordination, the factors inhibiting and supporting as well as what measures are taken to overcome obstacles. The research method used was a descriptive study with a qualitative approach using analytical methods and Huberman Milles. Penyelitian results showed that coordination of development planning in the preparation of the annual performance plan area has not been maximized still many barriers that exist. Keywords: Coordination of Regional Planning, Regional Annual Performance Plan Abstrak: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dalam Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Daerah . Koordinasi disini suatu rencana pembangunan yang tidak dipungkuri mempengaruhi keberhasilan suatu perencanaan pembangunan tersebut. Namun seringkali koordinasi yang dijalankan tidak selalu maksimal. Ada saja hambatan atau masalah yang muncul dalam pelaksanaan koordinasi dan hambatan hambatan tersebut harus bisa diminimalkan agar pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan daerah bisa berjalan sesuai dengan rencana. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan mesdiskripsikan dan menganalisis koordinasi, faktor-faktor penghambat dan penunjang serta upaya –upaya apa yang ditempuh dalam mengatasi hambatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode analisis Milles dan Huberman. Hasil penyelitian menunjukan bahwa koordinasi perencanaan pembangunan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan daerah belum bisa maksimal masih banyak hambatan –hambatan yang ada. Kata Kunci: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Daerah]]>
<![CDATA[Kemitraan Antara Puskesma dengan Sekolah Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Mandiri Untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat (Studi Pada Puskesmas Wlingi dan Sekolah Taman Kanak-kanak di Kabupaten Blitar) ]]>
<![CDATA[Rukhmana, Zulmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 8 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: Partnerships in the health sector is also needed because of health problems is a shared responsibility of individuals, communities , governments and swasta.Pemerintah in this case the Ministry of Health is the sector most responsible for the front , but in the implementation of policies and intervention programs should be together with other sectors , both public and private . One of the health problems in Blitar is considered the most important is the problem with the Pre- School Age Children ( APRAS ) . Given the number of Pre- School Age Children ( APRAS ) in Region Blitar regency quite a lot , certainly needs attention in addressing existing problems . The purpose of the study was to assess and describe the partnership program between the School of Public Health Center analyzed the factors supporting and inhibiting the Self Managed Care Programs in improving the quality of public health researchers in conducting this research using this type of research kualititatif . because in this research study does not control and manipulation of variables penelitian.And studied as an object of research is in partnership with the School of Public Health Center Community Health Insurance Program ( Managed Care ) Mandiri To Improve Quality of Public Health . From the results of research conducted showed an increase in specialization of participation Community Health Insurance ( Managed Care ) Independent. It can be used as one piece of evidence that Self Managed Care program is very beneficial , both for the schools and the general public when viewed from the aspect of health and economic aspects . Because of low cost public will be able to generate a healthy school conditions and guaranteed . Besides the benefits especially for parents of students , among others will arise interest and willingness to improve their quality of life through improving the civilizing clean and healthy lifestyle . Because of all that is taught by schools and health centers to line course students will always want to apply in daily life - today .  Keywords: Partnership,Public health center community health insurance program ( Managed Care ) independent, ,  Abstrak: Kemitraan Antara Puskesma dengan Sekolah Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Mandiri Untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. Kemitraan di bidang kesehatan juga sangat diperlukan karena masalah kesehatan adalah tanggung jawab bersama setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta.Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan memang merupakan sektor yang paling depan dalam bertanggung jawab, namun dalam mengimplementasikan kebijakan dan program intervensi harus bersama-sama dengan sektor lain, baik pemerintah maupun swasta. Salah satu permasalahan kesehatan di Kabupaten Blitar yang paling di anggap penting adalah masalah yang ada pada Anak Usia Pra Sekolah (APRAS). Mengingat jumlah Anak Usia Pra Sekolah (APRAS) di Wilayah kabupaten Blitar cukup banyak ,tentunya perlu perhatian dalam menangani permasalahan yang ada. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Program Kemitraan antara Puskesmas dengan Sekolah menganalisis faktor pendukung dan penghambat pada Program JPKM Mandiri dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Peneliti di dalam melakukan penilitian ini menggunakan jenis penelitian kualititatif. karena pada penelitian ini penelitian tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian.Dan yang diteliti sebagai obyek penelitian adalah Kemitraan Puskesmas dengan Sekolah Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Mandiri Untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan peminatan dari kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( JPKM ) Mandiri. Hal ini dapat digunakan sebagai salah satu bukti bahwa program JPKM Mandiri ini sangat besar manfaatnya , baik bagi masyarakat sekolah maupun masyarakat umum bila dipandang dari aspek kesehatan maupun aspek ekonomi. Karena biaya yang murah akan dapat menghasilkan kondisi masyarakat sekolah yang sehat dan terjamin. Disamping itu manfaat yang diperoleh khususnya bagi orang tua siswa antara lain akan timbul minat dan kemauan untuk memperbaiki kualitas hidupnya melalui upaya peningkatan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena semua yang diajarkan oleh jajaran sekolah dan Puskesmas untuk siswa tentunya akan selalu ingin diterapkan dalam kehidupan sehari – hari. Kata kunci: kemitraan. jaminana pemeliharaan masyarakat (JPKM) mandiri]]>
<![CDATA[Sistem Rekrutmen Pejabat Struktural Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Studi di Kabupaten Ponorogo) ]]>
<![CDATA[Aprilia Praja, Dinar Romadhona]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 8 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract Official Recruitment System in order to Apparatus Resource Quality Improvement. Regarding to government apparatus readiness on serving society, a structural position mechanism of Civil Officers recruitment system must be done professionally and appropriately with the legal rules, so it can shape good credibility official behavior, so it can make a clean and tidy government. The purpose of this study is to investigated structural official recruitment system, official quality and the problems occurred during recruitment implementation in District Government of Ponorogo. This research uses descriptive study with qualitative approachment. The conclusion retrieved during research time is, the role of Local Government in apparatus resource improvement through structural officer recruitment is not qualified enough with applied rules in Indonesia. But, District Government of Ponorogo trying to solve this problem with doing apparatus human resources through diklat PIM so with this effort, structural apparatus officer resource can be improved. Keywords : Local Government, Human Resources Management, Structural Position Recruitment. Abstrak Sistem Rekrutmen Pejabat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur. Sehubungan dengan kesiapan aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat maka mekanisme dalam sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural perlu dilakukan dengan professional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga membentuk perilaku pejabat yang memiliki kredibilitas yang baik, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem rekrutmen pejabat struktural, kualitas pejabat struktural dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen di Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui rekrutmen pejabat strukutual di Kabupaten Ponorogo masih belum sepenuhnya memenuhi persyaratan dalam Peraturan Pemerintah yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Ponorogo berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan pengembangan sumber daya aparatur melalui pemberian kesempatan penyelenggaraan diklat PIM. Dengan adanya usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pejabat struktural.  Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Manajemen Sumber Daya Manusia, Rekrutmen Jabatan Struktural.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG KPE (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang) ]]>
<![CDATA[Ismaulidiah, Rizki]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 8 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: The implementation Regulation Head BKN number 7 in 2008 About KPE (case study on Regional Staffing Agency Malang). In the regulation aims to improve the quality of service to be provided to civil servants based electronic government where the received more efficiently. Implementation of the KPE was issued by in which then coordinate with each area (each BKD). So did staffing agency with the Malang Region is also implementing the regulation. This research uses qualitative descriptive study types. In the implementation of this programme of KPE also involves several parties include: Bank Jatim, Jamsostek, and Askes Taspen Office. For the future, this program can be expected to increase the efficiency of service of civil servants especially in the region of Malang. But until now, the implementation of the KPE is still limited to the distribution phase of the KPE. So, civil servants have not been able to access existing services by using the KPE. By seeing it becomes the task of BKN to better monitor, evaluate, and conduct more intense coordination patterns with the parties involved. Keywords: implementation of regulation, KPE Abstrak: Implementasi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 Tentang KPE (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang). Di dalam peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang nantinya diberikan kepada PNS berbasis electronic government dimana pelayanan yang diterima lebih efisien. Implementasi tentang KPE ini dikeluarkan oleh BKN yang kemudian berkoordinasi dengan tiap-tiap daerah (tiap-tiap BKD). Begitu pula dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang juga mengimplementasikan peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam implementasi program KPE ini juga melibatkan beberapa pihak diantaranya: Bank Jatim, Jamsostek, Askes, dan Taspen. Untuk ke depannya diharapkan program ini dapat meningkatkan efisiensi pelayanan terhadap PNS khusunya di wilayah Kabupaten Malang. Namun sampai saat ini, implementasi mengenai adanya KPE ini masih sebatas sampai tahap pembagian KPE tersebut. Jadi PNS belum bisa mengakses pelayanan-pelayanan yang ada dengan menggunakan KPE. Dengan melihat hal tersebut menjadi tugas Badan Kepegawaian Negara untuk lebih mengawasi, mengevaluasi, dan melakukan pola koordinasi yang lebih intens dengan pihak-pihak yang terlibat. Kata Kunci: implementasi peraturan, KPE]]>
<![CDATA[Implementasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya ]]>
<![CDATA[Setiawan, Herdani]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: Implementation Of Health Insurance Society (Case Study In RSUD. Dr. Soetomo Surabaya) One of the government's policy to provide health care to the poor manifested by Community Health Insurance program (JAMKESMAS). Researchers here discuss how the implementation process of the implementation of public health care insurance program, the factors supporting and inhibiting factors that exist in hospitals. Dr. Soetomo Atopic Dermatitis in implementing the program in order to optimize JAMKESMAS Health Services. In this study the researchers used the descriptive method with qualitative approach and using the theory of George Edward III as well as health services. Analysis of the data used is an interactive model of Miles and Huberman. Results of the study showed that the implementation JAMKESMAS in hospitals. Dr.. Soetomo already well underway and further enhanced. as well as of the government to equip officers jamkesmas managers to be more observant and careful in looking for the data to people who truly deserve health card so that people helped by this program so that an increase in the quality of life in the community Keywords: health card, health care. Abstrak Implementasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) (Studi Kasus Di Rsud. Dr. Soetomo Surabaya) Salah satu kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga miskin diwujudkan dengan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta memakai teori dari George Edward III serta pelayanan kesehatan. Analisis data yang dipakai adalah model interaktif Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Jamkesmas di RSUD. Dr. Soetomo sudah berjalan dengan baik dan lebih ditingkatkan. Adapun faktor penunjang lainnya yaitu keterkaitan antar pihak dan peran masyarakat, sedangkan penghambatnya adalah sumber daya manusia dan peran aparatnya. Saran dari peneliti yaitu agar pihak RS lebih sering mengadakan sosialisasi untuk jamkesmas agar masyarakat tahu bagaimana alur pelayanan dan persyaratan yang harus dipenuhi, dari pihak pemerintah agar membekali aparat pengelola jamkesmas agar lebih jeli dan teliti dalam mencari data untuk masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan kartu jamkesmas sehingga masyarakat terbantu dengan adanya program ini agar terjadi peningkatan kualitas hidup di masyarakat  Kata kunci: jamkesmas, pelayanan kesehatan.]]>
<![CDATA[Strategi Pengembangan Learning Organization dalam Menignkatkan Kinerja Organisasi ]]>
<![CDATA[Sari, Shoffi Yulita]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrack: Development Strategy of Learning Organization In Improving The Employee's Performance (Study at Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang). The background of this research is the importance of learning organization to adapt in response to organizational environment and improving the work of employee to serve the customer. Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang is local government agency that served the society which is dealing with employee or worker terms. In order to make the serving of the employee congruence with the main duty and its own function, then it needs specific strategies for giving out the best quality serving for society which later will also influence the quality of every employee in Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang to be better. Generally, the working and serving quality of Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang’s employee is not maximal yet. This research aims to give the implication strategy which can be used through the SWOT analysis model. The result of research shows us that the position of employee’s work is on the third quadrant of SWOT quadrant. In case where the provided opportunity is convincing but it did not managed well, because there is no enough fervency to deal with. Then the recommended strategy is overcoming the weakness which is explained in the discussion to do the provided opportunity. Keywords: Strategy, Learning Organization, Employee Performance Abstrak: Strategi Pengembangan Learning Organization dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya learning organization untuk menyesuaikan diri dalam merespon perubahan lingkungan organisasi dan meningkatkan kinerja pegawai untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang merupakan instansi pemerintah yang melayani masyarakat dalam bidang kepegawaian. Agar pelayanan yang dilakukan pegawai dapat berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya, maka dibutuhkan strategi-strategi khusus agar pelayanan pada masyarakat tersebut berkualitas dan nantinya akan memperbaiki kualitas kinerja dari masing-masing pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang. Secara umum kinerja dan tingkat pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang belum sepenuhnya maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan implikasi strategi yang dapat digunakan melalui model analisis SWOT. Hasil penelitian diperoleh bahwa posisi kinerja pegawai dalam kuadran SWOT berada pada kuadran III. Dimana peluang yang tersedia meyakinkan namun tidak dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk mengelolanya. Strategi yang direkomendasikan adalah mengatasi kelemahan yang diuraikan dalam pembahasan untuk mengerjakan peluang yang ada. Kata Kunci: Strategi, Learning Organization, Kinerja Pegawai]]>
