cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,675 Documents
Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Prihanto, Catur
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: . Terms of Increasing Service Payment  Through Mobile Tax in Mobile SAMSAT Service ( The study of the implementation of SAMSAT Keliling in  Jombang Regency ). The Government has provided public services needed by the community. To improve service to the public organization do the repair systems and procedures services through innovative programs that are oriented on the needs and satisfaction of the people. One of the public organizations that innovate in public service is a SAMSAT Jombang Office. SAMSAT Jombang has some excellent service one of which is motor vehicle tax payment service with services that provide the ease of  SAMSAT Keliling (Mobile SAMSAT) payment of motor vehicle tax for people far from the location of his SAMSAT Jombang Office. In the current study qualitative methods will be used with the descriptive approach. The results of the research indicate that Itinerant SAMSAT service system in Ticino is arguably improved after service SAMSAT tour. This is demonstrated by the Ministry to be more effective and efficient in the service of payment of taxes or a tour, due to hold service for taxpayers who live far away. The quality of human resources, a strategic location, service and sosialisai are made to provide payment information to tax motor vehicle has a circumference of being an Itinerant Ministry passes in support of SAMSAT. On the other hand there are some obstacles in this service such as that is the complete lack of infrastructure and lack of public awareness of the importance of the terms of service and ethics in getting services Keyword: Public services, vehicle tax payment, Mobile SAMSAT.     Abstrak: Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan SAMSAT Keliling (Studi pada Pelaksanaan Layanan SAMSAT Keliling di Kabupaten Jombang). Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat organisasi publik melakukan perbaikan sistem dan prosedur layanan melalui program-program inovatif yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Salah satu organisasi publik yang melakukan inovasi dalam pelayanan publik adalah Kantor Bersama SAMSAT Jombang. SAMSAT Jombang memiliki beberapa layanan unggulan salah satunya adalah pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan layanan SAMSAT Keliling yang memberikan kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang tempat tinggalnya berjauhan dari lokasi Kantor Bersama SAMSAT Jombang. Dalam penelitian ini akan digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem pelayanan SAMSAT Keliling di Kabupaten Jombang bisa dikatakan terjadi peningkatan setelah adanya layanan SAMSAT Keliling. Hal ini ditunjukkan dengan pelayanan yang menjadi lebih efektif dan efisien pada pelayanan pembayaran pajak bersistem Keliling, karena mendekatkan pelayanan bagi wajib pajak yang bertempat tinggal jauh. Hambatan yang muncul adalah hambatan yang bersifat sementara dan mampu diatasi dengan pendekatan secara berkelanjutan oleh Kantor Bersama SAMSAT Jombang.   Kata kunci: Pelayanan Publik, Pajak Kendaraan Bermotor, SAMSAT Keliling.
Transparansi Informasi dalam Rangka Good Corporate Governance pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kusuma, Aldilah Ambar
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Information Transparency in order to Good Corporate Governance in PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (A Study on PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya). From the results of the research we can conclude that: 1) Information transparency in order to Good Corporate Governance on PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya involves availability of information on the legal framework of transparency on PT. KAI (Persero) DAOP 8 Surabaya, Availability of media as public access to information transparency on PT. KAI DAOP 8 Surabaya, Availability information by PT. KAI DAOP 8 Surabaya to society; 2) Factors that influenced information transparency in order to Good Corporate Governance on PT. KAI (Persero) DAOP 8 Surabaya involve supporting factor and inhibiting factors that comes from the internal factor of the company or external factor of PT. KAI  (Persero) DAOP 8 Surabaya. Keywords:Transparency of Information on BUMN, Good Corporate Governance on BUMN. Abstrak: Transparansi Informasi Dalam Rangka Good Corporate Governance Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (Studi Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Transparansi informasi dalam rangka Good Corporate Governance pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya dapat dilihat melalui aspek: Ketersediaan kerangka hukum transparansi informasi pada PT. KAI DAOP 8 Surabaya, Ketersediaan media sebagai akses masyarakat terhadap transparansi informasi pada PT. KAI DAOP 8 Surabaya, Ketersediaan informasi oleh PT. KAI DAOP 8 Surabaya untuk masyarakat; 2)  Faktor- faktor yang mempengaruhi transparansi informasi sebagai langkah mewujudkan Good Corporate Governance pada PT. KAI (Persero) DAOP 8 Surabaya meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat yang berasal dari internal perusahaan, maupun eksternal perusahaan PT. KAI (Persero) DAOP 8 Surabaya. Kata kunci : Transparansi informasi pada BUMN, Good Corporate Governance pada BUMN
Sistem Perencanaan Mass Rapid Transit (MRT) Sebagai Transportasi Massal di Provinsi DKI Jakarta (Studi Pada Program Perencanaan MRT Di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Aini, Qurota
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Mass Rapid Transit (MRT) Design System As Mass Transport At DKI Jakarta Province (Studi At MRT Design Program Dinas Perhubungan Province DKI Jakarta). Transportation especially about mass transport on the city like Jakarta is importance function. Now, transport problem at Jakarta more and more complex. That condition make people chose private vehicles as her transport and make congestion on the main road of jakarta. Pola Transportasi Massal (PTM) policy is the long term solution on transportation system regulation and overcome the congestion. Mass Rapid Transit (MRT) is one of efforts to implement the development of public transport systems at Jakarta. The expectation from this project was MRT can give convenience of the public to use public transport a safe, comfortable and fast. MRT design system was based on governor rule number 103, 2007. Conceptually, the establishment of the MRT system is going according to plan on the basis of theory, only in practice, there are some things that hinder the plan to be implemented. Thing holding that hinder is change of government positions that cause changes in the system of planning, funding, agree and disagree of the public who make design system needs to be studied further. Keywords: MRT design system, transportation, mass transport at DKI Jakarta. Abstrak: Sistem Perencanaan Mass Rapid Transit (MRT) Sebagai Transportasi Massal Di Provinsi Dki Jakarta (Studi Pada Program Perencanaan MRT Di Dinas Perhubungan Provinsi Dki Jakarta). Sarana transportasi terutama yang bersifat massal pada suatu kota yang salah satunya adalah Jakarta fungsinya sangat penting. Saat ini masalah transportasi yang ada di Jakarta semakin kompleks. Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi yang kemudian menyebabkan kemacetan di ruas-ruas jalan utama di Jakarta. Kebijakan Pola Transportasi Massal (PTM) merupakan solusi jangka panjang dalam penataan sistem transportasi dan mengatasi kemacetan. Upaya pelaksanaan pengembangan sistem transportasi umum massal di Jakarta salah satunya yaitu Mass Rapid Transit (MRT). Harapan dari pembangunan MRT dapat memberikan kenyamanan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum yang aman, nyaman dan cepat. Sistem perancanaan MRT didasari atas Peraturan Gubernur No 103 tahun 2007. Secara konseptual, pembentukan sistem perencanaan MRT sudah berjalan sesuai dengan dasar teori, hanya saja dalam prakteknya, terdapat beberapa hal yang menghambat perencanaan tersebut diantaranya adalah pergantian posisi pemerintahan yang menyebabkan perubahan sistem perencanaan, dana, pro dan kontra dari masyarakat yang membuat sistem perancanaan perlu dikaji lagi. Kata Kunci: sistem perencanaan MRT, sistem transportasi, transportasi massal di DKI Jakarta.
Kemitraan Sinergis Stakeholder dalam Optimalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dalam Rangka Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) (Studi Pada Daerah Irigasi Toraut Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara) Dilapanga, Firman Setiadi
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Synergistic partnerships stakeholders meeting planning in optimization in the context of development and participatory irrigation management system. Musrenbang implementation involving all stakeholders is very important and necessary to balance and disseminate information on common strategic issues, resource availability, and alternative collective action that must be built through development cooperation. This activity has the legal basis to be implemented nationally that have strategic value because if goes well will significantly increase community empowerment and improving the chain of national development planning process. In Musrenbangdes implementation, lack of public understanding of the benefits Musrembang and the lack of participation of all groups of people causing Musrenbang dominated only by certain people only. In the village musrenbang Musrenbang not all go well but there are still some villages that lack of stakeholder participation in planning forums that some villagers are less maximize the musrenbang in the village. Keywords: Synergy Partnership Stakeholders, Optimizing Musrenbang, Participatory Irrigation Management SystemAbstrak: Kemitraan sinergis stakeholder dalam optialisasi musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. Pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting dan diperlukan untuk menyeimbangkan dan menyebarluaskan informasi tentang isu strategis bersama, ketersediaan sumber daya, serta alternative tindakan kolektif yang harus dibangun melalui kerja sama pembangunan. Kegiatan ini memiliki basis legal untuk dilaksanakan secara nasional sehingga memiliki nilai yang sangat strategis Karena jika berjalan dengan baik akan sangat signifikan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan memperbaiki mata rantai proses perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes, lemahnya pemahaman masyarakat akan manfaat Musrembang dan kurangnya partisipasi seluruh kelompok masyarakat menyebabkan Musrenbang hanya didominasi oleh orang-orang tertentu saja. Pada musrenbang desa tidak semua Musrenbang berjalan dengan baik tetapi masih ada beberapa desa yang stakeholdernya kurang berpartisipasi dalam musrenbang sehingga beberapa desa tersebut kurang memaksimalkan adanya musrenbang di desa tersebut. Kata Kunci: Kemitraan Sinergi Stakeholder, Optimalisasi Musrenbang, Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
Pengaruh Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Dan Bantuan Dana Pendampingan Pemavingan Jalan PNPM Mandiri Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung 2013) Istifar, Rochandani
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effect of The Direct Public Funding PNPM Mandiri And Assistance Fund Pavement Road PNPM Mandiri  Against Poverty Alleviation (Studies in Karangrejo Village Boyolangu District Tulungagung Regency). The purpose of this research is to know how big influence. of The Direct Public Funding PNPM Mandiri And Assistance Fund Pavement Road PNPM Mandiri  Against Poverty Alleviation in Karangrejo Village Boyolangu District Tulungagung Regency. Data in this research used data of year 2005-2011. Analysis used is linear regression of multiple with the help of spss. The analysis of linear regression analysis of multiple showed value adjusted r square as that of 0,519 it means 51,9 % variable poverty reduction has been affected of The Direct Public Funding PNPM Mandiri (X1) and Assistance Fund Pavement Road PNPM Mandiri (X2) while 47,1 % variable poverty alleviation affected by variable of another variable that out of this research. From this research it is known that the direct public funding PNPM Mandiri and assistance fund pavement road PNPM Mandiri there are influence simultaneously ( together ) against poverty alleviation. While the test partial, about poverty alleviation showed t count = 8,487, that this showed variable the direct public funding PNPM Mandiri (X1) the dominant variable variable against poverty allevation. Keywords: development, community development, PNPM Mandiri, poverty. Abstrak: Pengaruh Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Dan Bantuan Dana Pendampingan Pemavingan Jalan PNPM Mandiri Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung 2013). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh PNPM Mandiri yakni Bantuan Langsung Masyrakat dan Bantuan Dana Pendampingan Pemavingan Jalan terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Data dalam penelitian ini menggunakan data tahun 2005-2011. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Dari hasil analisis dari analisis regresi linier berganda menunjukan nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0,519 artinya 51,9% variabel pengentasan kemiskinan telah dipengaruhi dari variabel dana bantuan langsung masyarakat (X1) dan variabel dana bantuan pendampingan pemavingan jalan (X2), sedangkan 47,1% variabel pengentasan kemiskinan dipengaruhi oleh variabel variabel lain yang diluar dari penelitian ini. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel dana bantuan masyarakat (X1) dan variabel dana bantuan pendampingan pemavingan jalan (X2) terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama). Sedangkan dari hasil uji parsial, mengenai pengentasan kemiskinan menunjukan t hitung = 8,487, maka hal ini menunjukan variabel dana bantuan langsung merupakan variabel dominan terhadap variabel pengentasan kemiskinan.Kata kunci: pembangunan, pembangunan masyarakat, PNPM Mandiri, kemiskinan.
Implementasi Kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak (Studi Implementasi Kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator KLA) Anggraini, Joane Christian
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation Malang Worthy of Children Malang is one of the regencies in Indonesia which holds Awards Malang Worthy children. The importance of education for children as the next generation in Indonesia make to pursuing an education compulsory education for 12 years. The existence of Malang policy Deserve this child giving way of education for children with no throw over the rights of the child in accordance with the regulations of the Minister of State for women's empowerment and child protection RI No. 12 in 2011 and also based on Regulation No 15 Regent in 2012. This policy was able to do by the great Malang as Regency far from the hustle and bustle of modernity. The purpose of this study is to analyze and clarify Policy implementation Worth Malang Child Education Cluster pad in accordance with article 11 Permenneg PP & amp; PA RI No. 12 in 2011 about indicators of the district Deserve children.  Keywords : Kabupaten Layak Anak, Implementation, Kabupaten Malang  Abstrak : Implementasi Kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak . Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang menyandang penghargaan Kabupaten Malang Layak Anak. Pentingnya pendidikan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa di Indonesia mewajibkan untuk mengenyam pendidikan wajib belajar 12 tahun. Adanya kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak (KLA) ini memberikan cara pendidikan tersendiri bagi anak tanpa mengenyampingkan hak anak yang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  RI No 12 Tahun 2011 dan juga berdasarkan pada Peraturan Bupati No 15 Tahun 2012. Kebijakan ini mampu dilakukan oleh Kabupaten Malang sebagai kabupaten besar yang jauh dari hiruk pikuk modernitas. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan mengklarifikasi implementasi KLA kluster pendidikan sesuai dengan pasal 11 Permenneg PP & PA RI No.12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten Layak Anak. Hasil penelitian adalah bahwa dengan segala implementasi yang masih diterapkan ini Kabupaten Malang mampu mencapai tolak ukur yang ada dan dengan segala upaya yang dilakukan Kabupaten Malang layak untuk mendapatk penghargaan Kabupaten Malang Layak Anak.   Kata kunci : Kabupaten Layak Anak, Implementasi, Kabupaten Malang
evaluasi program "lamongan green and clean (lgc)"terhadap peningkatan mutu kehidupan masyarakat (studi penerapan lgc di desa godog, kecamatan laren, kabupaten lamongan) Setiawan, Toto Yuris
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Programe evaluation “Lamongan green and clean (LGC)” on the increace social life quality (Case study in Godog Village, Distric Laren, Lamongan Regency). The idea of solving environmental issues has been widely introduced in the various programs of the Government policy, but the design and the implementation is still the same with the previous and temporary, with decentralized local governments which is one model of local government authorities to arrange the area, by making a wide range of policies. This research uses descriptive research with qualitative approach, focusing on how the implementation of the program “Lamongan Green and Clean (LGC)” in Godog village, Laren subdistrict, Lamongan, as well as to know the impact and supporting factors as well as a barrier to the implementation of the program “Lamongan Green and Clean (LGC)”, to improve the quality of community life in terms of the environment management, which is determined from the synergy of human resources management and doing the rules or programs that have been set. Need for an optimaly impact that would result from the program not only provides a LGC results are temporary, but continues and grows. Also not only in the sphere Godog village, Laren subdistrict, Lamongan but also expected be a model to other areas, both within and outside the area of Lamongan. Keywords: evaluation programe, lamongan green and clean (lgc)   Abstrak: Evaluasi program “Lamongan green and clean (LGC)” terhadap peningkatan mutu kehidupan masyarakat (Studi Penerapan LGC di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan). Ide mengatasi permasalahan lingkungan hidup telah banyak diperkenalkan dalam berbagai macam kebijakan program dari pemerintah, Namun dari desain dan implementasinya masih sama dengan sebelumnya dan bersifat sementara, dengan desentralisasi Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu model kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri, dengan membuat berbagai macam kebijakan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, fokus pada bagaimana pelaksanaan program “Lamongan Green and Clean (LGC)” di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, serta untuk mengetahui dampak dan faktor pendukung serta penghambat yang ditimbulkan dalam pelaksanaan program “Lamongan Green and Clean (LGC)”, untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungaan, yang ditentukan dari sinergitas pihak-pihak yang terlibat dalam memanajemen sumber daya manusia dan melaksanakan peraturan atau program yang telah ditetapkan, Perlunya dampak yang lebih optimal agar nantinya hasil dari program LGC tidak hanya memberikan sebuah hasil yang bersifat sementara, tetapi secara berkelanjutan dan berkembang, serta tidak hanya dalam lingkup Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan saja tetapi juga diharapkan menjadi contoh terhadap wilayah-wilayah lain, baik dalam maupun luar daerah Kabupaten Lamongan. Kata kunci: evaluasi program, Lamongan Green and Clean (LGC)
the implementation of e-government to improve public service (the development website ub.ac.id in brawijaya university) Sendy, Kurnias Intanomaya
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In 2001,Brawijaya university using E-Government through website ub.ac.id and PPTI as the founder and the developers of this website. The purpose of this study is to describe and analyze the Implementation of E-Government to Improve Public Service through the development website ub.ac.id and find out supporting and inhibiting factors. This study use descriptive methods and qualitative approach. The results of this study is the implementation of website ub.ac.id has been running based on the level of public services consisting of : information, interaction, transaction and integration but the integration is not perfect yet and there are a few samples of the websites that do not meet all three points. There inhibiting factors are less sharpness, coordination, socialization, awareness and no rule/sanctions. The suggestion given are doing sustainably socialization, there should be strict rules,  and the students should give critique or suggestions.   Keywords: Electronic government, Implementation policy
Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Administratif Di Kabupaten Lamongan Sandya, Yustisia Pradhana Arie
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Performance of Population and Civil Registration In Administrative Services In Lamongan. In carrying out the functions of both the government and the bureaucratic organization must be professional, responsive, aspiring to the various demands of the community served. Both the poor performance of the organization would be influenced by the factors that support or hinder the performance of an organization such as the internal factors or human resource officers who are in the Department of Population and Civil Registration them. Organizational performance is associated with the inputs, outputs, and outcomes that have been generated by a so organisasai Department of Population and Civil Registration priority outputs and outcomes are always effective and can give feedback to be used as input in the evaluation and improvement of the district's authority in the field menyelenggaraan Implement Services In the administrative Lamongan. Research Objectives To describe and analyze the performance of the organization's Office of Population and Civil Registration in administrative services in Lamongan. To describe and analyze the factors supporting and inhibiting factors the performance of the Department of Population and Civil Registration in administrative services. Types of research used in this research is descriptive research using a qualitative approach. it can be concluded that the Main Task and function of Population and Civil Registration Lamongan is held governmental affairs and public service population and civil registration. In carrying out servicing legal documents and Acts of civil records, carried out with the program SIAK ofline. Performance of the Office of Population and Civil Registration Lamongan in performing administrative services has lead to the realization of effective service, efficiently and economically. Keywords: Performance, Department of Population and Civil Registration, Administrative Services.   Abstrak: Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Administratif di Kabupaten Lamongan. Dalam melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus professional, tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang dilayani. Baik buruknya kinerja organisasi tentu dapat dipengaruhi oleh adanya faktor yang mendukung atau menghambat kinerja organisasi antara lain faktor intern yaitu aparat atau sumber daya manusia yang berada di dalam Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tersebut. Kinerja organisasi sangat berhubungan dengan input, output, dan outcomes yang telah dihasilkan oleh suatu organisasai sehingga Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selalu mengutamakan output dan outcomes yang berdaya guna dan dapat memberi timbal balik untuk dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan input dalam menyelenggaraan kewenangan kabupaten dibidang  melaksanakan pelayanan administratif di Kabupaten Lamongan. Tujuan Penelitian Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administratif di Kabupaten Lamongan. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administratif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. dapat disimpulkan bahwa Tugas Pokok serta fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan dan dan Akta- akta catatan sipil, dilaksanakan dengan program SIAK ofline. Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan pelayanan administratif ini telah mengarah pada terwujudnya pelayanan yang efektif, efisien dan ekonomis. Kata Kunci : Kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pelayanan administratif.
Integrasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Program Pembangunan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Malang) Khoiri, Ahmad Miftakhul
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. Integration Corporate Social Responsibility (CSR) Program with the Regional Development Program (Case study in Malang Regency). Governance implementation in Indonesia has brought a shift in the government's role as a builder and provider of services to the agency driving the creation of an environment that is able to facilitate public and private sector to actively participate in the construction and service efforts. One form of private sector in the development process through CSR programs and services of the company. During the distribution of CSR from various companies in Malang still seem sporadic and not entirely appropriate. Therefore Malang regency government seeks to integrate CSR program with regional development programs. This study used a qualitative approach. The results of this study concluded that the process of integration of the Corporate Social Responsibility (CSR) to the regional development program conducted through the planting of institutional and organizational values. Follow-up of the integration is to this day still do not get a significant result. Keyword: integration, governance, corporate social responsibilty (CSR)Abstrak : Integrasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Program Pembangunan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Malang). Pelaksanaan governance di Indonesia telah membawa pergeseran peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi masyarakat dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya pembangunan dan pelayanan. Salah satu bentuk peran swasta dalam proses pembangunan dan pelayanan melalui program CSR dari perusahaan. Selama ini penyaluran CSR dari berbagai perusahaan di Kabupaten Malang masih terkesan sporadis dan belum seluruhnya tepat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Malang berupaya untuk melakukan integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa proses integrasi program Corporate Social Responsibilty (CSR) dengan program pembangunan daerah dilakukan melalui penanaman nilai kelembagaan dan keorganisasian. Tindak lanjut dari adanya integrasi tersebut sampai saat ini masih belum mendapatkan hasil yang cukup signifikan.Kata kunci: integrasi, governance, corporate social responsibilty (CSR)

Page 17 of 268 | Total Record : 2675


Filter by Year

2013 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue