cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,675 Documents
 16   17   18   19   20 
Pelaksanaan Program Bina Desa Di Desa Argosari Sebagai Upaya Pembangunan Desa Tertinggal Sumardhy, Jonathan Crist
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Programs Bina Desa in Argosari Village For Disadvantaged Rural Development Efforts. Local government is required to provide for equitable development, during the implementation of development has a bad image in the eyes of society. Malang Regency Government to implement equitable development through Bina Desa program is expected to provide to the community development evenly. The purpose of the Rural Development is to provide for the equitable development and to meet the development needs of the community. This study aims to describe the implementation of the program in the village of Desa Bina Argosari as lagging rural development efforts and determine implementation support activities through the implementation of development programs in the village of Desa Bina Argosari. This research uses descriptive study with a qualitative approach. According to the research, implementation of the program on SKPD development programs, public service activities and counseling on SKPD, public aspirations and opinion Argosari Village residents to Malang Regency Government in the implementation of development.   Keywords: rural development, program Abstrak: Pelaksanaan Program Bina Desa di Desa Argosari Sebagai Upaya Pembangunan Desa Tertinggal. Pemerintah daerah wajib menyediakan untuk pemerataan pembangunan, selama pelaksanaan pembangunan memiliki citra yang buruk di mata masyarakat. Pemerintah Kabupaten Malang untuk menerapkan pemerataan pembangunan melalui program Bina Desa diharapkan dapat memberikan pembangunan dengan merata kepada masyarakat. Tujuan dari Bina Desa adalah untuk memberikan pembangunan yang merata bagi masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program di desa Desa Argosari Bina sebagai upaya pembangunan desa tertinggal dan mengetahui kegiatan penunjang pelaksanaan pembangunan melalui pelaksanaan program Bina Desa di Desa Argosari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut penelitian, pelaksanaan program tentang program pembangunan SKPD, kegiatan pelayanan publik dan konseling pada SKPD, aspirasi masyarakat dan pendapat warga Desa Argosari kepada Pemerintah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan pembangunan. Kata kunci: pembangunan desa, program
Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi pada KPP Pratama Malang Utara) Briliana, Hilga Ryannita
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: IMPLEMENTATION PROCESS OF NATIONAL TAX CENSUS IN EFFORT TO INCREASE THE OBEDIENCE OF  TAX-PAYERS (Case Study Of KPP Pratama Malang Utara). The national tax cencus in increasing the obedience of tax-payers is an effort to find out whether or not the activities of national tax cencus will affect to the increasing obedience of the tax-payers. Besides, the researcher wanted to know KPP Pratama malang Utara in 2011, tax revenue did not meet the target which has been set earlier. In other words, the obedience level of the tax-payers in doing their duty to pay the text is considered poor. Thus, this study focused on: implementation process of national tax cencus (Sensus Pajak Nasional 2011) in effort to increase the obedience of tax-payers in the area KPP Pratama Malang Utara, the obedience of tax-payers in area KPP Pratama Malang Utara, problems in the implementation of national tax cencus (Sensus Pajak Nasional).This study used qualitative method with descriptive approach. This study has found that all the steps in national tax cencus in KPP Pratama malang utara which includes preparation, implementation, monitoring and evaluation, and follow-up has been completed. However, there are still some tax-payers who did not submit their SPT to KPP Pratama Malang Utara. Furthermore, during the implementation of national tax cencus, it appeared that there were some tax-payers who do not included I the cencus criteria, some related parties who hampered the process of cencus, and some citizens who passively opposed the process of cencus. Keywords: National Tax Census, Obedience of Tax-payers, tax Abstrak: PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara) Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional adalah dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Latar belakang dari diangkatnya penelitian ini adalah KPP Pratama Malang Utara pada tahun 2011 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persiapan Sensus Pajak nasional pada KPP Pratama Malang Utara, untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak dengan adanya Sensus pajak nasional, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak belum tercapai secara maksimal. Pada kepatuhan Wajib Pajak dengan dilaksanakannya Sensus Pajak Nasional semakin meningkat. Namun peningkatan jumlah Wajib Pajak diikuti dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTnya ke KPP Pratama Malang Utara. Dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terdapat masalah dalam pelaksaan sensus, ditemukan masyarakat yang tidak termasuk dalam kriteria sensus, adanya pihak-pihak terkait yang menghambat jalannya pelaksanaan sensus. Selain itu ada sebagian dari masyarakat yang melakukan perlawanan secara pasif.   Kata kunci: sensus pajak nasional, kepatuhan wajib pajak, pajak
Reformasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelaksanaan Program E-KTP dan Implikasinya (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar) Yuanda, Anja
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Population Administration Reform in e-ID Cards Program Implementation and Implications (A Study in the Department of Population and Civil Registration Blitar)E - KTP is a new service program administration population. Implementation of E- KTP program is expected to bring about change for the better. The focus of this study is the implications of during e- KTP program. This study uses a qualitative approach. Based on the research, the E- KTP program brings a number of implications for the government, community and other interested Instutions. But in order to benefit from this program more widely felt, it needs some expansion. so the E- KTP function can work optimally. Decentralization make Blitar City government granted authority to collaborate with third parties to enforce policy E- KTP . Based on the results of research in the field show that so far in the implementation of e- ID card is still limited suitable Blitar City ordered by the central government. Yet there is an expansion in its implementation. As a result, the benefits of e- KTP yet to be felt directly by the general public. Advice from the researchers , that the local government of Blitar City more innovative and creative in developing E - KTP system without having to wait for instructions from the central government. Keywords: Administrative Reform, Implications of E-KTP, E-Government Implementation   Abstrak: Reformasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelaksanaan Program E-Ktp Dan Implikasinya (Suatu Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar). E-KTP merupakan program baru dibidang administrasi kependudukan. Pelaksanaan dari program E-KTP diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Fokus penelitian ini adalah implikasi kedepan dari adanya program E-KTP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, program E-KTP membawa sejumlah implikasi bagi Dinas Kependudukan, masyarakat dan Instansi lain yang berkepentingan. Namun agar manfaat dari program ini dapat dirasakan secara lebih luas, maka harus dilakukan pengembangan-pengembangan agar E-KTP berfungsi secara maksimal. Asas desentralisasi membuat Pemerintah Kota Blitar diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam menerapkan kebijakan E-KTP. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkkan bahwa sejauh ini pelaksanaan E-KTP di Kota Blitar masih terbatas sesuai yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Belum terdapat pengembangan di dalam pelaksanaannya. Sehingga, manfaat dari E-KTP belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat umum. Saran dari peneliti, yaitu seharusnya pemerintah Kota Blitar lebih inovatif dan kreatif dalam mengembangkan sistem E-KTP tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat.   Kata kunci: Reformasi Administrasi Kependudukan, Implikasi E-KTP, Penerapan E-Government
Penerapan Teknoligi Informasi Berbasis WEB (Electronic Gpvernment) Dalam Rangka Memberikan Layanan Informasi Punlik Idris, Khalid
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Web-based Information Technology (electronic Government) in Conveying Public Information Service. This study was based on the emergence of less satisfying and less effective manual service. To achieve effective service, we should impose an electronic government. Focus of this study would be implementation of electronic government in the city of Malang, supporting and hindering factors in implementation of electronic government, also efforts of kominfo agency in improving information service quality. Study result showed that implementation of electronic government in the city of Malang is quite effective, this can be seen from lots of visitor/people who visit official site of Malang, and existence in interaction between people (user) with official apparatus shown in complaint column. Suggestion from this study would be that official site of Malang should be made more interesting in order to attract more people to visit the official site of Malang. Keywords: information technology, electronic government, public service Abstrak: Penerapan Teknologi Informasi Berbasis Web (electronic Government) Dalam Rangka Memberikan Layanan Informasi Publik. Penelitian ini didasarkan pada munculnya pelayanan manual yang kurang memuaskan dan kiurang efektif. Untuk mencapai hal yang efektif maka perlu diadakannya electronic government. Fokus penelitian ini adalah penerapan electronic government pada kota Malang, Faktor pendukung dan penghambat penerapan electronic government, serta upaya dinas kominfo dalam meningkatkan kualitas layanan informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan electronic government di kota Malang sudah cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengunjung / masyarakat yang mengunjungi situs resmi pemerintah kota Malang, serta adanya interaksi antara masyarakat (user) dengan aparatur pemerintah yang tertuang dalam kolom pengaduan. Saran penelitian ini adalah hendaknya situs resmi pemerintah kota Malang dibuat lebih menarik agar membuat masyarakat merasa lebih tertarik untuk membuka situs resmi pemerintah kota Malang.   Kata kunci: teknologi informasi, electronic government, pelayanan publik
Mewujudkan Good Governance Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di BPPT Kabupaten Sidoarjo Budiman, Ahmad Indra
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Achieve Good Governance Through Implementation of Quality Management System ISO 9001:2008. The processes of state power in the conduct of good governance of service provision has not been fully achieved in Indonesia. Efforts to improve the quality of government services continues, one of them by implementing the Quality Management System ISO 9001:2008. Methods This study used descriptive qualitative approach to the study sites in the Integrated Licensing Service Agency Sidoarjo. The results show the application of ISO 9001:2008 since 2008 until now which puts private parties involved in building a system of licensing system has resulted in improved quality permit. Besides the aspect of good governance has been reached in which the three stakeholders, namely private, public and government to work together in building a good service. The eight principles of ISO also be reflected in the relevance of the nine principles of good governance that will be achieved as a goal in holding the public.   Keywords: Good Governance, ISO 9001:2008 Quality Management System, BPPT   Resume: Mewujudkan Good Governance Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melakukan penyediaan pelayanan secara good governance belum sepenuhnya tercapai di Indonesia. Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terus dilakukan pemerintah, salah satunya dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan penerapan ISO 9001:2008 sejak tahun 2008 hingga sekarang yang menempatkan pihak swasta ikut dalam membangun suatu tata sistem perijinan telah menghasilkan peningkatan kualitas perijinan. Disamping itu aspek good governance telah tercapai yang mana adanya ketiga stakeholder yaitu swasta, masyarakat dan pemerintah untuk saling bekerjasama dalam membangun suatu pelayanan yang baik. Kedelapan prinsip ISO juga secara relevasi tercermin dalam sembilan prinsip good governance yang nantinya akan tercapai sebagai tujuan dalam penyelengaraan publik. Kata kunci: Good Governance, Manajemen Mutu ISO 9001:2008, BPPT
Pengembangan Sumber Daya Aparatur Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Sulistiono, Slamet
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Human resource is a valuable asset in both organization and institution. Therefore, human factor as the most important element that must be well-managed through planning, organizing, directing, and monitoring, and also evaluating in order to improve service, quality, expertise, ability, and skill in carry out the duty efficiently and efficiently in order to achieve the organization’s goal. This research aims to understand the efforts which conducted by BKD Malang in personnel resources development as well as to understand the enabling and inhibiting factors in the implementation of personnel resources development. The efforts of personnel resources development in order to improve the performance of employee in BKD Malang has done through education and training as well as promotion and transfer processes. In the conduct of education and training was done by sending the employee through selection process to participate in education and training, and also sending the employee to attend the formal education. In the implementation of personnel resources development which done by BKD Malang is inseparable from enabling and inhibiting factors. The enabling factors of personnel resources development are all requirements and needs also the processes and activities in accordance with the prescribed running. While the first inhibiting factor is age factor, the absence of a clear result of the assignment of an employee to attempt the formal training in educational institutions Keywords : development, human research, performance. Abstrak: Sumber Daya Manusia (SDM) mrupakan Suatu asset yang berharga dalam Suatu Organisasi maupun instansi. Oleh sebab itu maka faktor manusia sebagai unsur yang paling penting yang harus dikelola dengan baik melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan serta evaluasi sehingga dapat meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan dalam melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna dalam pencapaian tujuan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh BKD Kota Malang dalam pengembangan sumber daya aparatur serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur. Upaya pengembangan sumber daya aparatur dalan rangka meningkatkan kinerja pegawai di BKD Kota Malang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) serta proses promosi dan mutasi. Dalam melakukan pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan mengirim pegawai melalui proses seleksi untuk mengikuti pendidikan dan latihan serta dilakukan dengan mengirim pegawai untuk mengikuti pendidikan formal. Dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur yang dilakukan oleh BKD Kota Malang tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung proses pengembangan sumber daya aparatur adalah  segala persyaratan dan kebutuhan serta proses kegiatan terpenuhi dan berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Sedangkan faktor penghambatnya yang pertama ialah faktor usia, tidak adanya hasil yang jelas dari upaya penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan formal di instansi pendidikan.   Kata Kunci: Pengembangan, Sumber Daya Manusia, Kinerja
Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah (Studi Pada Lingkungan Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan) Faizal, Maulana Oktarian
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Efforts to Increase Society Participation in Regional Development at Mandaranrejo. This study  aims  to determine how public participation in development in Kelurahan Mandaranrejo. This research using a qualitative approach. As a  result  of the discussion can be concluded that public participation in regional development is needed to make the development done in accordance with the needs of the public so that the development to be right on target. The participation as stated in the form of an idea, then become a development plan. The role of Government is crucial in the implementation of development as community coordinator who delivered plans and development purposes as well as to urge people to participate in development. Therefore the government should use the communication media comprehensible by the whole society of Kelurahan Mandaranrejo caused by they having different educational background. The government also should provide motivation to society by establishing good relations with communities to improve participation in regional development. Resources of the government apparatus should have the ability to develop a way of communicating with the public in order for the communication that is done can be more effective. The existence of the government apparatus resources are insufficient then can be created innovations in a communication that is expected to improve public participation in regional development. Keywords: Development, Participation, Communication Abstrak: Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Di Kelurahan Mandaranrejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat pada pembangunan daerah di Kelurahan Mandaranrejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembangunan daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar pembangunan tersebut tepat sasaran. Partisipasi dapat diwujudkan dalam bentuk gagasan masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai rencana pembangunan. Peran Pemerintah sangat penting sebagai koordinator masyarakat yang menyampaikan rencana pembangunan serta mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam pambagunan daerah. Maka dari itu, pemerintah hendaknya menggunakan media komunikasi yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat yang disebabkan perbedaan latar belakang pendidikan. Pemerintah juga harus memberikan motivasi dengan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Aparat pemerintah harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dan menciptakan inovasi dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang akhirnya berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.   Kata Kunci: Pembangunan, Partisipasi, Komunikasi
Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konservasi Sumber Air Sungai Brantas (Studi Pada KLH Kota Batu) Meilia, Ineke Senja
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Life Environmental Policy in the Conservation of Water Source at Brantas River (A Study at The Office of Life Environment of Batu City) Natural potential of Brantas River is very strategic, this river is the longest and the most important river in the civilization of East Java community. Nowdays, the upstream region of Brantas River is in the critical period. The Conservation Effort of Upstream Water Source at Brantas River, and the implementer is The Office of Life Environment  (KLH) of Batu City. The purpose of this research are to analyze the implementation of life environmental management policy by KLH Batu City in the conservation effort of upstream water source at Brantas River, and to analyze what are the supporting and constraining factors. The research method used is descriptive research with qualitative approach. Research is focused on some matters such as general description of research; implementation of life environment policy in the conservation of water source at Brantas, which includes some sub-matters such as the implementer by KLH of Batu City, targeted group which is the community who live around the conservation area of upstream water source at Brantas River, and the mechanism of policy implementation; supporting factors and constraining the implementation of conservation of  water source at Brantas River. Key Words: Implementation of Life Environment Policy, Conservation of Water Source Abstrak: Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konservasi Sumber Air Sungai Brantas. potensi alam dari sungai Brantas sangat strategis, dimana sungai ini termasuk sungai terpanjang dan terpenting atas peradaban masyarakat Jawa Timur. Saat ini sungai Brantas di daerah hulu cukup mengalami krisis, upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas telah dilakukan oleh KLH Kota Batu. tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas yang dilakukan oleh KLH Kota Batu serta menganalisis apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Di mana fokus dari penelitian ini diantaranya: gambaran umum penelitian, implementasi kebijakan lingkungan hidup dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas yang teridentifikasi sebagai berikut, implementator yakni studi pada KLH Kota Batu, target grup ialah masyarakat yang mendiami kawasan konservasi sumber air hulu DAS Brantas, dan mekanisme pelaksanaan dari kebijakan tersebut, faktor pendukung dan faktor penghambat pada pelaksanaan konservasi sumber air hulu DAS Brantas.   Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Air
Kinerja Aparat Dalam Pemungutan Pajak Sebagai Penunjang Pembangunan Daerah (Studi Tentang Pajak Daerah di Kantor Dinas Pendapatan Kota Malang) Natalia, Desinia
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Performance of Civil Public Servant In Tax Collection As Supporting Local Development. Tax collection and management priority for local governments. In conducting tax collection required a good performance of any apparatus. To achieve the target local tax set. Civil Public Servant which skilled and qualified necessary to be able to exploit any regional potential has become a source of regional income. This study aims to describe the performance of the personnel of government of Malang Regional Revenue Office in tax collection. Research who takes a location in the city of Malang is qualitative and descriptive research. The technique of collecting data done with through interview, observation, and documentation. The performance of officers department of income is considered using performance indicators, which includes the quality of performance, punctuality, expertise, and behavior. Seen from the results of the target of tax realization was region and department of income Malang City in the past five years, such as in 2006 to 2010 able to reach the target. Keywords: Performance of Civil Public Servant and Tax Abstrak: Kinerja Aparat Dalam Pemungutan Pajak Sebagai Penunjang Pembangunan. Pemungutan dan pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Dalam melaksanakan pemungutan pajak diperlukan kinerja yang baik dari setiap aparat. Demi tercapainya target pajak daerah yang ditetapkan. Aparat yang terampil dan berkualitas diperlukan untuk dapat memanfaatkan setiap potensi daerah yang ada menjadi sumber penerimaan daerah. Penelitian ini betujuan untuk mendeskripsikan kinerja aparat Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam pemungutan pajak. Penelitian yang mengambil lokasi di Kota Malang ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kinerja aparat Dinas Pendapatan dinilai menggunakan indikator kinerja, yang mencakup kualitas kinerja, ketepatan waktu, keahlian, dan perilaku. Dinas Pendapatan Kota Malang dalam lima tahun terakhir, yaitu tahun 2006-2010 berhasil mencapai target yang ditetapkan. Kata Kunci : Kinerja aparat dan Pajak
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Ketertiban Umum (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar) Octaviani, Silvia Heppy
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Pamong Praja Police Unit’s Performance in Executing the Publik Order ( Case study in the Office of Pamong Praja Police Unit Blitar). Pamong Praja Police Unit is the regional organization that has a responsibility to assist the head of regional to establish their local regulations and executing the peace and public order. Pamong Praja police’s performance has always been questioned by the public, whether their performance already appropriate with their rights and responsibility or not. This study aims to determine the performance of Pamong Praja Police in Blitar regency public to executing the public order and exploring the obstacles that affect their performance. This study used qualitative approach. The results shown that the performance of Pamong Praja Police in Blitar is well done, it is seen from the number of problems solved more than the unfinished one. From the research, there are some factors that affect the performance of Pamong Praja Police, that is the capability of personnel, administration, facilities and infrastructure. The constraints that affects the performance of Pamong Praja Police in executing public orders are the internal constraints, consist of the total members of Pamong Praja police are not balance with the workload, also there are dominated by the elders, quality of human resources that have to be improved, the facilities and infrastructures that lack of support, while the external constraints include the tendency for people to break the rules, natural disasters, lack of certainty in execution. Keywords: Performance, Pamong Praja Police Unit   Abstrak: Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam menegakkan Ketertiban Umum (Studi Pada Kantor Satuan Polisi PamongPraja Kabupaten Blitar). Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Kinerja Satpol PP selama ini selalu dipertanyakan oleh masyarakat luas, apakah yang dilakukan oleh Satpol PP sudah sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Satpol PP Kab. Blitar dalam menegakkan ketertiban umum serta kendala yang mempengaruhi kinerja Satpol PP tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kab. Blitar sudah baik jika dilihat dari jumlah permasalahan yang terselesaikan lebih banyak dibanding dengan yang belum terselesaikan. Dari hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Satpol PP yaitu, kemampuan aparatur, tata kerja, sarana dan prasarana. Kendala- kendala yang mempengaruhi kinerja Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum yaitu, kendala internal meliputi jumlah anggota Satpol PP yang belum memadai dengan beban kerja, anggota Satpol PP yang didominasi oleh usia lanjut, kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, sarana dan prasana yang kurang menunjang, sedangkan kendala eksternal meliputi kecenderungan masyarakat untuk melanggar peraturan, bencana alam, kurangnya kepastian pelaksanaan. Kata Kunci: Kinerja, Satuan polisi Pamong Praja

Page 18 of 268 | Total Record : 2675

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue