cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 165   166   167   168   169 
Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Malang Ricky Hendra Sukmana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Mandatory Implementation of Nine-Year Basic Education in Malang. In the Indonesian Government Regulation No. 47 Year 2008 on Compulsory Education, government and local government has ensured the implementation of compulsory education at least at the basic education without charge. The one area that runs compulsory Malang as Education City. implementation compulsory nine-year basic education in Malang has been run up by looking at the achievement of NER and GER are very high. Funds provided through BOSNAS and BOSDA just enough for the teacher and the main facility, so that if the school wants to promote more should be required creative to properly manage funds. Even still, the presence of people who do not follow the compulsory nine-year basic education due to lack of parental support and interest in school. Government should financially better optimize financial management to meet urgent needs, and should be more active in tabulating students who have not been educated or do not go to school.Keywords: education, compulsory education, policy implementation Abstrak: Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Malang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, pemerintah dan pemerintah daerah  telah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Salah satu daerah yang menjalankan wajib belajar adalah Kota Malang sebagai Kota Pendidikan. Implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan maksimal dengan melihat pencapaian APM dan APK yang sangat tinggi. Meskipun demikian masih terdapatnya kendala yaitu dana yang diberikan melalui BOSNAS dan BOSDA hanya cukup untuk guru dan fasilitas utama, sehingga apabila sekolah ingin lebih maju harus diperlukan kreatifitas untuk mengelola dana dengan baik. Bahkan masih terdapatnya masyarakat yang belum mengikuti wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun karena kurangnya dukungan orang tua dan minat bersekolah. Pemerintah secara financial harus lebih mengoptimalkan manajemen financial untuk memenuhi kebutuhan  yang mendesak dan  berperan aktif dalam mentabulasi siswa yang belum mengenyam pendidikan atau tidak mau sekolah.Kata Kunci: pendidikan, wajib belajar, implementasi kebijakan
Pelayanan Puskesmas Idaman dan Idola Dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat (Studi pada Puskmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang) Dian Novitasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: An Idoal and Idaman Local Clinic’s Service In Improving the Citizens Health (A Study on Local Clinic of Cukir Distric of Diwek Subdistrict of Jombang). One of the public services that has been held by the government is the service in the field of health. As a basic health service centers, local clinic was required to be able to provide excellent service to all communities without any discrimination. Just as Cukir local clinic that provides services Idaman for outpatient care and also accompanied with Idola for inpatient care services. The public interest in using the health services at the Cukir local clinic had increased because people put great trust in the quality of services there. This proved from the number of patient visits that increase continously and degree of public health in Jombang that getting better. This research’s objective is to determine, describe, and analyze on how the applying of the local clinic service called Idaman and Idola in Cukir Local Clinic in an occasion to improvisize the citizens health. Keywords: local clinic, publik services   Abstrak: Pelayanan Puskesmas Idaman dan Idola Dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat. (Studi Kasus Pada Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang). Salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah layanan di bidang kesehatan. Sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas dituntut untuk dapat memberikan layanan prima bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Seperti halnya Puskesmas Cukir yang memberikan pelayanan Idaman untuk rawat jalan dan juga disertai dengan pelayanan Idola untuk rawat inap. Minat masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan di Puskesmas Cukir semakin meningkat dikarenakan masyarakat menaruh kepercayaan besar terhadap kualitas pelayanan yang ada di sana. Hal ini terbukti dari jumlah kunjungan pasien yang terus meningkat dan derajat kesehatan masyarakat Jombang yang semakin membaik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pelayanan Puskesmas Idaman dan Idola di Puskesmas Cukir dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.   Kata kunci: puskesmas, pelayanan publik.
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Khodiziah Isnaini Kholif
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:The Implementation of Program Keluarga Harapan (PKH) In Eradicate Poverty In Subdistrict Dawarblandong, Mojokerto. This research was conducted on the basis of the presence of poverty in Indonesia and especially in Mojokerto. In an effort to overcome poverty, the government has a wide range of integrated poverty reduction programs. One of the programs is Program Keluarga Harapan (PKH). The purpose of this research is to analyze how the implementation of PKH and what factors faced PKH in eradicate poverty. The research method used is descriptive qualitative research approach using interactive analysis model of Miles and Huberman. The results showed implementation PKH in subdistrict Dawarblandong not succeeded. Not all of the contents of the policy in the Program Keluarga Harapan (PKH) implemented well. Existence a violation by the companion who has another job (double job) even to be a companion, and there are still people who protest. Protest from the public show the implementation of PKH failed to provide the direction and guidance to communities to become self-sufficient society without dependence on government. The purpose of PKH is also yet to get maximum results. The poverty rate still be high, there is still poor nutrition and mother died in childbirth, and the low public support increased welfare. Suggestions that can be implemented are the increase operational costs and improve the facilities, sanctions should be implemented, adding employees with good recruitment, evaluating policies and giving awards to individuals.   Keywords: Implementation of policy, Program Keluarga Harapan (PKH), poverty reduction programs. Abstract: Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini dilakukan atas dasar masih terdapatnya kemiskinan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Mojokerto. Sebagai upaya dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Salah satu program itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH).  Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi PKH dan apa saja faktor yang dihadapi PKH dalam menanggulangi kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan implementasi PKH di Kecamatan Dawarblandong belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan dengan sesuai. Adanya pelanggaran oleh pendamping yakni mempunyai pekerjaan lain (double job) selain pendamping, dan masih adanya masyarakat yang protes. Adanya protes dari masyarakat ini menunjukan pelaksanaan PKH tidak berhasil memberikan arahan maupun bimbingan kepada masyarakat untuk berusaha menjadi masyarakat yang mandiri tanpa adanya ketergantungan pada pemerintah. Tujuan dari PKH juga belum mendapatkan hasil yang maksimal. Angka kemiskinan masih bisa dibilang tinggi, masih adanya gizi buruk dan ibu meninggal karena melahirkan, serta masih rendahnya masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Saran yang dapat dilaksanakan yakni menambah biaya operasional dan memperbaiki fasilitas, sanksi harus dilaksanakan, menambah pegawai dengan perekrutan yang baik, mengevaluasi kebijakan serta pemberian penghargaan kepada perseorangan.   Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH), program penanggulangan kemiskinan.
Upaya Pengembangan Industri Kecil untuk Keberlangsungan Usaha (Studi terhadap pengembangan Sentra Industri Tempe Sanan, Kota Malang) Karuniawan Andre Endarto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 5 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Small Industrial Development Efforts for Business Sustainability (Case on development of Sentra Industri Tempe Sanan, Malang City).The development of industry chips tempe Sanan done because the food that which overflows and to deal with financial management business limited.Research is aimed to know and described the effort as well as the impediment to the development of industry and supporters in the activities of crackers tempe Sanan through the related agencies.This type of research is research usedresearch descriptive with a qualitative approach.Efforts to the development of industry chips tempe sanan focused on capital, facilitate them the development of capital, the development of human resources ( HRD ) and facilitate them marketing.Development activities carried out by the City Government through the hapless Department of industry and trade, Department of cooperatives and SMEs, Implementing Financial Partners Bank technical consultants, as well as the entrepreneurs themselves.Supporting factors are some of the attitudes of employers are cooperative, tourist destination,the formation of industrial centers, as well as supporting institutions there. While the factors restricting in an effort industry development chips tempe Sanan, among other: limitations employees departments, the building time improper, infrastructure parking minim and prices of imported soybeans are not stable. Advice from researcher is development industry chips tempe Sanan should be developed to become  tourism education about tempe and chips tempe. Keywords: efforts, industry development, industry tempe chips Sanan   Abstrak: Upaya Pengembangan Industri Kecil untuk Keberlangsungan Usaha (Studi terhadap pengembangan Sentra Industri Tempe Sanan, Kota Malang). Pengembangan industri keripik tempe Sanan dilakukan karena tempe yang melimpah dan untuk mengatasi manajemen keuangan usaha yang terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya serta faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan pengembangan industri keripik tempe Sanan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Upaya pengembangan industri keripik tempe Sanan berfokus pada fasilitasi permodalan, pengembangan permodalan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitasi pemasaran. Kegiatan pengembangan dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Unit Pelaksana Teknis Konsultan Keuangan Mitra Bank, serta pengusaha itu sendiri.Faktor pendukungnya adalah beberapa sikap pengusaha yang kooperatif, daerah tujuan wisata, terbentuknya sentra industri, serta terdapat lembaga pendukung. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: keterbatasan pegawai dinas, waktu pembinaan yang tidak tepat, infrastruktur parkir yang minim dan ketidakstabilan harga kedelai import. Saran dari peneliti adalah pengembangan industri keripik tempe Sanan sebaiknya dikembangkan menjadi kampung wisata edukasi tempe dan keripik tempe.   Kata Kunci: Upaya, pengembangan industri, industri keripik tempe Sanan.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Konservasi Wilayah Pesisir yang Berkelanjutan (Studi Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi) Fandi Aditya Fianda
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 5 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Local Government Policy for Sustainable Coastal Conservation (Study of Local Regulation Nomor 35 of 2003 about Kayu Aking Conservation Region At Muncar Subdistrict, Banyuwangi District). Sustainable conservation based fisheries and marine is dedicated to maintaining and preserving fisheries and marine potential which can be a contributor to the economic development of the region in order to improve the welfare of society for current life and also lives in the future. In the implementation of conservation are still experiencing a variety of obstacles in its implementation so as to require the attention of the relevant stakeholders in the implementation of conservation activities. The results of this research show that the implementation of the Conservation Department conducted kayu aking marine and Fisheries in coastal area of Banyuwangi Regency Muncar, technically have been conducted properly, by optimizing existing constituents, but it's also still hampered by factors of a barrier that must be faced in the process of implementation of the conservation activities of kayu aking. Keywords: Conservation, Coastal Region, Implementation of Local RegulationAbstrak: Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Konservasi Wilayah Pesisir yang Berkelanjutan (Studi Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi). Konservasi yang berkelanjutan berbasis perikanan dan kelautan ditujukan untuk menjaga dan melestarikan potensi perikanan dan kelautan yang dapat menjadi penyumbang pembangunan ekonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi kehidupan saat ini dan juga kehidupan di masa yang akan datang. Didalam pelaksanaan konservasi masih mengalami berbagai macam hambatan dalam pelaksanaannya sehingga membutuhkan perhatian dari stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan konservasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konservasi kayu aking yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi di wilayah pesisir Muncar, secara teknis sudah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan mengoptimalkan faktor pendukung yang ada, namun hal ini juga masih terkendala dari faktor penghambat yang harus dihadapi didalam proses pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking.Kata kunci: Konservasi, Wilayah Pesisir, Implementasi Perda 
Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung Gandjar Wiyono
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 5 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The implementation of Program-based Biogas Energy Self-sufficient Village within the framework of community empowerment in the Sidomulyo Village, Pagerwojo Subdistrict, Tulungagung Regency. This research aims to describe and analyse the implementation of  Program-based Biogas Energy Self-sufficient Village within the framework of community empowerment in the Sidomulyo village, Pagerwojo Subdistrict, Tulungagung Regency, it also aims to describe and analyze the factors that support and hinder the implementation of Program-based Biogas Energy self sufficient Village In Sidomulyo Village, Pagerwojo Subdistrict, Tulungagung Regency. In this research, the concept used is a model of implementation of public policies and community empowerment, while qualitative approach uses research methods. One of the results achieved from this research is the existence of a good socialization from Tulungagung District Government, resulting in its execution goes well according to the purpose of the program, which is empowering the community. This research is expected to be beneficial to the parties involved, i.e. the Government of Tulungagung Regency, Agency for community empowerment and governance village of Tulungagung district (BPMPD), as well as the Sidomulyo Village in the implementation of Program-based Biogas Energy self sufficient Village so that in the future for the better. Keywords: Program, Village Self-sufficient  Energy, Community Empowerment   Abstrak: Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa  Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, selain itu juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan adalah model implementasi kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Salah satu hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah adanya sosialisasi yang baik dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan program, yakni memberdayakan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang terkait yakni Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tulungagung, serta Desa Sidomulyo dalam pelaksanaan program desa mandiri energi berbasis biogas tersebut supaya di masa yang akan datang menjadi lebih baik.   Kata Kunci: Program, Desa Mandiri Energi, Pemberdayaan Masyarakat
Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Fisik Pedesaan (Studi di Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi) Angga Amda Pratama
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 5 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Government Village Performance  In The Physical of Rural  Development (Study in Parijatahwetan Village, Srono Subdistrict,  Banyuwangi District). The research was conducted on the basis of the importance of a physical infrastructure for rural communities as a means of support to facilitate access community in daily life and economic activity. Meeting the needs of the community in the form of physical development is the obligation of the village government. Required good performance and quality of village government to be able to fulfill all the needs of rural communities in the form of physical development activities to support access  rural economy. This study aims to analyze the Government's Village Performance and  the implementation process of rural development program and the factors inhibiting and supporting the process of implementation of rural physical development. This study uses qualitative descriptive approach. The results showed that the government's performance in the physical development of rural village is a village form of government services to the community in meeting the needs of the community in the form of the provision of physical infrastructure based on priorities that have been established to support all the activities and the economy in the village. Good performance as well as the active role of the community in the implementation of development impacted the smooth process of development implementation Keyword:performance,development,active role,ekonomy activityAbstrak: Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Fisik Pedesaan (Studi di Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi). Penelitian ini dilakukan atas dasar pentingnya suatu infrastruktur fisik bagi masyarakat desa sebagai sarana penunjang untuk mempermudah akses msyarakat dalam kehidupan sehari dan kegiatan perekonomian. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berupa pembangunan fisik adalah kewajiban pemerintah desa. Diperlukan kinerja yang baik dan berkualitas dari pemerintah desa  agar mampu mewujudkan segala kebutuhan masyarakat desa yang berupa pembangunan fisik sebagai penunjang akses kegiatan perekonomian masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pemerintah desa dan proses pelaksanaan program pembangunan fisik pedesaan serta faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pembangunan  fisik pedesaan merupakan suatu bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berupa penyediaan infrastruktur fisik berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan sebagai penunjang segala aktifitas dan perekonomian di desa. Kinerja yang baik serta peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berdampak terhadap kelancaran proses pelaksanaan pembangunan. Kata kunci: kinerja, pembangunan, peran aktif masyarakat, kegiatan perekonomian
Implementasi Kebijakan Program GEMERLAP sebagai Inovasi dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat Pedesaan (Studi pada Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan) Kurnia Tri Retno Wulan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 5 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation of GEMERLAP Programs as an Innovation in the Framework Empowering Rural Communities (Study in Tawangrejo village, Sub-district Turi, District Lamongan). Research background is Tawangrejo  village have potential duck managed by group, but this potential has not been able to evolve. Responding to these problems, Lamongan local governments launched Building a People's Economic Movement Lamongan based Rural Programs are expected to develop the potential of each village and make effective rural businesses groups existing as an innovation bases. This research used a qualitative approach descriptive method and using an interactive model of data analysis from Miles Huberman. The results showed that Sumber Rejeki groups can develop, seen from the income group and each member increases, management is also successful. Coordination between instances is also going well. However, the inhibiting are delay in paying the installments duck members, limited mastery of the technology group as well as the means available. Keywords: Implementation of GEMERLAP Programs, innovation, empowerment of rural communities.   Abstrak: Implementasi Kebijakan Program GEMERLAP sebagai Inovasi dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat Pedesaan (Studi pada Desa Tawangrejo,  Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Desa Tawangrejo mempunyai potensi ternak itik yang dikelola oleh kelompok namun belum bisa berkembang. Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan mencanangkan program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan yang diharapkan dapat mengembangkan potensi tiap desa serta mengefektifkan kelompok usaha pedesaan yang sudah ada sebagai basis inovasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif dan menggunakan analisis data model interaktif  dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok Sumber Rejeki bisa berkembang, terlihat dari penghasilan kelompok maupun masing-masing anggota meningkat, pengelolaannya juga sukses. Koordinasi antar instansi juga berjalan dengan baik. Namun yang menjadi penghambatnya yaitu keterlambatan anggota membayar angsuran itik, terbatasnya penguasaan kelompok terhadap teknologi serta sarana yang tersedia.   Kata kunci: Implementasi Program GEMERLAP, inovasi, pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro) Deny Achmad Setiawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 5 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Management The Village Fund Allocation (ADD) in Supporting Public Welfare (Campurejo Village, Subdistrict of Bojonegoro, Bojonegoro Regency). This research aims to analyze and describe the Managed The Village Fund Allocation (ADD) in supporting public welfare Campurejo Village, District of Bojonegoro, Bojonegoro Regency. The research method used a descriptive qualitative research method.  Analysis of study data using a Miles and Huberman interactive model. The results of the study showed that ADD in Campurejo as a whole has been in accordance with the procedures, but suboptimal management on ADD due to the lack of coordination between the Government of the village with District Government so as inhibit the process of disbursement of ADD. The benefits of this research is to develop theoretically existing theory about local governments, especially the Government of the village is related to the management of the village funds allocation (ADD) in Supporting the Public welfare, practically to provide information, especially to the public at large regarding the management of village fund allocation (ADD) in Supporting public welfare. Keywords: The Village Fund Allocation (ADD), Public WelfareAbstrak: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang kesejahteraan masyarakat pada Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif. Analisis data penelitian menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Campurejo secara keseluruhan telah sesuai dengan prosedur, namun kurang optimalnya pengelolaan ADD disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, sehingga menghambat proses pencairan dana ADD. Manfaat penelitian ini secara teoritis untuk mengembangkan teori yang sudah ada mengenai pemerintah daerah khususnya pemerintah desa terkait dengan pengelolaan ADD dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, secara praktis untuk memberikan informasi khususnya kepada masyarakat luas terkait pengelolaan ADD dalam  menunjang kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), Kesejahteraan Masyarakat
Regulasi Tata Niaga Bawang Merah yang Berkeadilan (Studi pada Dinas Pertanian, Petani Bawang Merah dan Pedagang Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk) Tantia Kusumaning Ratri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 5 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak:Regulasi Tata Niaga Bawang Merah yang Berkeadilan (Studi pada Dinas Pertanian, Petani Bawang Merah Dan Pedagang Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk).Belum adanya regulasi tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk, menyebabkan tata niaga bawang merah ditentukan oleh mekanisme pasar sehingga terjadi disparitas harga di tingkat petani dan pedagang. Hasil penelitian menunjukkan  belum ada regulasi yang khusus mengatur tentang tata niaga bawang merah dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dan hanya mengacu kepada RPJMD Kabupaten Nganjuk yang diimplementasikan melalui Renstra Dinas Pertanian. Didapatkan 6 pola tata niaga bawang merah. Pihak-pihak yang terlibat meliputi petani bawang merah, tengkulak, pengumpul, pedagang besar, pengecer, konsumen dan Dinas Pertanian. Terdapat 3 kelebihan dan 4 kekurangan dalam pelaksanaan regulasi tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Regulasi yang dapat dibuat untuk tata niaga bawang merah yang berkeadilan yaitu membuat kebijakan yang khusus mengatur tata niaga bawang merah yang dapat menguntungkan semua pihak. Kata Kunci: Regulasi, Tata Niaga, Bawang Merah, NganjukAbstract: Regulation of Union Trade System Based on Justice (Studi in Dinas Pertanian, Onion Farmers and Onion Traders in Nganjuk Regency). The absence of regulation of the marketing of onion in Nganjuk, causing onion trade system is determined by the market mechanism resulting disparity in the level of farmers and traders. The results showed no specific regulations governing the trade system of local government red onion Nganjuk and only refers to the Nganjuk-year plan that is implemented through the Strategic Plan of the Department of Agriculture. There were 6 patterns onion trade system. The parties involved include onion farmers, middlemen, collectors, wholesalers, retailers, consumers and the Department of Agriculture. There are 3 advantages and 4 shortcomings in the implementation of regulations in the onion trade system Nganjuk. Regulations may be made for onion trade system that is equitable policies that specifically regulate the marketing of onion that can benefit all parties. Keywords: Regulation, Trade System, Onion, Nganjuk 

Page 167 of 268 | Total Record : 2676

 165   166   167   168   169 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue