cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 163   164   165   166   167 
Job Analysis as Basic Human Resources Management for Human Resources Placement (study in the "Model" of Public Elementary School - City of Malang) Puspita Auditya Sotya Palupi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Analisis Jabatan sebagai Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Penempatan Sumber Daya Manusia (studi di Sekolah Dasar Model - Kota Malang). Masih ada ketidakcocokan antara latar belakang pendidikan dan beban kerja yang dipercayakan pada sumber daya manusia. Beban kerja masih belum jelas. Pegawai Negeri Sipil sudah diatur dalam UU no 14 tahun 2005, tetapi bagi karyawan dan guru tidak tetap masih bergantung pada kebijakan sekolah. Dengan penelitian kualitatif dan analisis deskriptif, hasilnya adalah beban kerja bagi guru honorer bergantung pada jam kerja yang disediakan sekolah.  Karena masih ada posisi yang belum diisi oleh orang yang berpengalaman maka prinsip kemanusiaan harus dipakai. sperti yang sudah dijelaskan pada skripsi ini. Tetapi masih ada banyak kriteria yang seharusnya dipenuhi dalam menempatkan sumber daya manusia.Kata kunci: Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Manajemen Sumber Daya ManusiaAbstract : Job Analysis as Basic Human Resources Management for Human Resources Placement (study in the “Model” of Public Elementary School – City of Malang). There are still mismatch between educational background and workload entrusted to human resources. Workload is still unclear. If civil servants already regulated in Act no 14 in 2005 year, then for temporary staff depending on school policy in determining the workload. With qualitative research and descriptive analysis, the result is a load of work on honorary staff depending on the number of hours provided by the school and also the amount of workload associated with the provision of fringe benefits. The aim is to know are the human resources balance with workload. In addition there are some positions not filled by less experienced people in the field. Humanitarian principles used in this placement. In addition to humanitarian principles also explained also the criteria used in the placement of employees in this thesis. Again, there are several criteria that should be fixed benchmark in placing employees but not yet used.   Key word: Job Analysis, Work-load Analysis, Human Resources Management
Penerapan Good Corporate Governance di PT. Telkom Malang Novita Wulan Sari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Good Corporate Governance  in Telecom Malang. State – owned enterprise have a major role increasing income for Countries. But sometimes state owned enterprise gets trouble which result to minimun income and profits.  This is because bad management from the state – owned enterprise. Tharefore by ministerial decree state owned enterprise number 117/ 2002, implementation command Good Corporate Governance (GCG) in corporate management. Telecom Malang one of state-owned enterprise be supposed GCG for realize a transparent and responsible company with good management. This study used a descriptive research with a qualitative approach. The result of this research show that Telecom Malang has implement GCG in management corporate, but not maximum. That is see from only three principle has implement in Telecom Malanng, but independecy and fairness prinsciple not yet implemented in management corporate Telkom Malang. In implement GCG, be found advantage and disadvantage factor. Advantage factor in implement GCG in Telecom Malang :  thare are regulation abaut GCG, there are audit committee effectively control  for avoid deviations and than hope from costumer gets good servise. While disadvantage factor impelement GCG in Telecom Malang that is lack of ability from employees Telecom Malang in interpreting GCG concept,  the presence of partners who are not disciplined of loan and lack of public confidence to telecom products. Key word: Good Corporate Governance Abstrak: Penerapan Good Corporate Governance di PT. Telkom Malang. BUMN memeiliki peranan yang besar dalam meningkatkan pendapatan Negara. BUMN seringkali mengalami berbagai permasalahan yang berdampak pada minimnya pendapatan dan laba yang diperoleh. Hal ini disebabkan karena buruknya tata kelola perusahaan negara tersebut. Oleh karena itulah melaui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 Tahun 2002, mewajibkan BUMN untuk menerapakan Good Corporate Governance (GCG) dalam tata kelola perusahaannya. Telkom Malang sebagai salah satu BUMN juga diwajibkan untuk menerapkan GCG yang tujuannya adalah untuk mewujudkan perusahaan yang trasparan, dapat dipertanggungjawabkan dan terpercaya melalui manajamen yang baik. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kulitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Telkom Malang telah melaksanakan GCG dalam tata kelola perusahaannya namun masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari hanya tiga prinsip yakni transparansi, akuntabilitas dan responsiblitas yang telah dijalankan sepenuhnya oleh Telkom Malang, sedangkan prinsip independensi dan kewajaran belum diterapkan sepenuhnya dalam tata kelola perusahaan Telkom Malang. Dalam penerapan konsep GCG tersebut juga tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung penerapan GCG di Telkom Malang ialah adanya berbagai aturan dan kebijakan yang dikeluarkan yang mengacu pada penerapan GCG, terdapat komite audit yang mengawasi secara efektif didalam perusahaan untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi serta adanya harapan yang tinggi dari pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang prima. Sedangkat faktor penghambat pelaksanaan GCG di Telkom Malang ialah kurangnya kemampuan dan pengetahuan dari setiap pegawai dalam mempresepsikan pengertian GCG, adanya sebagian mitra binaan yang kurang disiplin dalam mengembalikan pinjaman serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan produk Telkom. Kata Kunci: Good Corporete Governance
Implementasi Program Sidoarjo Bersih dan Hijau yang Tertuang Dalam Surat Keputusan Bupati No 188 tentang Tim Sidoarjo Bersih dan Hijau. (Studi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo) Ruddy Oktarino Zakaria
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Program Sidoarjo Clean and Green in Regent Decree No 188 about Sidoarjo Clean and Green Team (Study at Cleanliness and landscaping offices). The result of this research show that has implementation program Sidoarjo clean and green, but not maximum. That is see from program Sidoarjo clean and green can not reduce the amount of waste in Sidoarjo city. Since of 2010 – 2012 increasing the amount of waste volume. Since 2010 as 4.694.299,6, 2011 as 4.872.650 an than 2012 as 4.970.104.   Impact positive from Sidoarjo clean and green can provide new skills and knowledge on how to manage waste be economically valuable goods and rewarding. In implement program Sidoarjo clean and green, be found disadvantage factor. Disadvantage factor impelement program Sidoarjo clean and green there are lack good synergy between relevant government agencies, lack of public awareness with environment, lack of witness for the people who throw litter and the high level of urbanization in Sidoarjo city. Key word : implementation, implementation program, sidoarjo Clean and green Abstrak: Implementasi Program Sidoarjo Bersih Dan Hijau Yang Tertuang Dalam Surat Keputusan Bupati No 188 Tentang Tim Sidoarjo Bersih Dan Hijau (Studi Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program SBH telah diimplementasikan di Kabupaten Sidoarjo, namun hasilnya masih belum maksimal. hal tersebut terbukti bahwa program SBH belum mampu mengurangi jumlah volume sampah di Kabupaten Sidoarjo. Sejak tahun 2010 – 2012 jumlah volume sampah terus meningkat. Tahun 2010 jumlah volume sampah sebesar 4.694.299,6, tahun 2011 sebesar 4.872.650 sedangkan pada tahun 2012 sebesar 4.970.104. Sedangkan dampak positif dari implementasi program SBH adalah memberikan keterampilan dan pengetahuan baru kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis dan bermanfaat. Dalam implementasi program SBH juga tidak terlepas dari faktor penghambat. Faktor penghambat implementasi program SBH ialah tidak adanya sinergi yang baik antara DKP dan dinas – dinas terkait, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan, tidak adanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat dan tingginya tingkat urbanisasi di Kabupaten Sidoarjo.   Kata Kunci : Impelementasi, Implementasi Program, Sidoarjo Bersih dan Hijau  
Pelaksanaan Pelayanan Satu Pintu pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD dr. Saiful Anwar Malang untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Elinda Dian Yunita
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of One-Door Service for Outpatient Installation in RSUD dr. Saiful Anwar Malang to Improve Health Service Quality. The background of research is RSUD dr. Saiful Anwar Malang because it is a government-owned facility which is designed to provide health service. One health service in this hospital is one-door service at outpatient installation. Such service is provided in pursuance of PERMENDAGRI No. 24 of 2006. Problems related to the implementation of one-door service at outpatient installation are less appropriate service by the officer and lack of punctuality of service delivery. The improvement of service quality at outpatient installation can be ensured if hospital does some measures to improve service quality. Keyword: one-door service, health service quality Pelaksanaan Pelayanan Satu Pintu Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD dr. Saiful Anwar Malang Untuk Meningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan. Dengan latar belakang RSUD dr. Saiful Anwar merupakan salah satu intalasi milik pemerintah yang bergerak dalam bidang pemberian pelayanan kesehata. Pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit, salah satunya adalah pelayanan satu pintu  pada instalasi rawat jalan. Pelayanan pada instalasi rawat jalan yang ada di RSUD dr. Saiful Anwar Malang menggunakan sistem pelayanan satu pintu yang berpedoman pada PERMENDAGRI Nomor 24 Tahun 2006. Permasalah yang sering terjadi berkaitan dengan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh petugas, dan ketepatan waktu dalam pemberian pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada instalasi rawat jalan, rumah sakit melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan. Kata Kunci: pelayanan satu pintu, kualitas pelayanan kesehatan
Sektor Ekonomi Potensial Sebagai Upaya Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten KudusA Anik Setiyaningrum
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Potential Economic Sector For Improving Regional Gross Domestic Product of Kudus Regency. Process of development and economic growth can not run optimally when the development process is not adapted to its potential, so that, it takes the process of identifying potential economic sectors. Kudus can actually gain a greater GDP and increase economic growth if it is able to exploit its potential. The purpose of this study is to analyze the potential economic sectors of Kudus regency. The results of this study show that potential economic sectors based on the Location Quotient and Shift Share analysis are the manufacturing industry and trade, hotel and restaurant. This needs to get the attention of the local government of  Kudus regency to focus more on the development of Kudus economy superior. Keyword: potential economic sector, location quotient, shift share analysis Abstrak: Sektor Ekonomi Potensial Sebagai Upaya Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kudus. Proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat berjalan secara maksimal apabila proses pembangunan tidak disesuaikan dengan potensi yang dimilikinya, sehingga dibutuhkan proses identifikasi sektor ekonomi potensial. Kabupaten Kudus sebenarnya dapat meperoleh PDRB yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya jika mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sektor ekonomi potensial kabupaten Kudus. Hasil penelitian ini adalah sektor ekonomi potensial berbasis pada analisis Location Quotient dan analisis Shift Share adalah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel & restoran. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah kabupaten Kudus untuk lebih memfokuskan pengembangan sektor ekonomi unggulannya. Kata kunci: sektor ekonomi potensial, location quotient, analisis shift share
Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan (Studi pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kota Blitar) M. Ratna Juwita Ningtyas
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Local Government Effort to Increase The Institution Capacity (A study at Organization and Management Division of Blitar Government). In accordance with Blitar’s  government regulation number 10, 2010 about organization and management secretary of Blitar government and the secretary of local parliament, so in 2010 the government do with effort in structuring the institution. In line with the institution structuring, so that the Blitar government try to increase the institution capacity by forming a technical institution team and adhoc team, give comprehension about the main duty function of the unit of regional working and determine the structural position analysis and standard competency structural position determine planning. Relative to those matters, the implementation effort to increase the capacity is done by organization and management division, that is coordination, structure existence, socialization and reorientation. The research result show that the institution capacity has some difficulties, they are human resources that don’t know his means duty and it’s functions. Every apparatus has some differences view to the institution management, meeting time barrier and political interest. Above all, it needs to pay much attention so that the implementation to increase the institution capacity can work effectively and efficiency. Keywords: The Local Government Effort, Increasing Institusional Capacity Abstrak: Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatan Kapasitas Kelembagaan (Studi Pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kota Blitar). Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Blitar No 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pada tahun 2010 dilakukan upaya penataan kelembagaan. Sehubungan dengan penataan kelembagaan, maka dilaksanakan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar, adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar adalah dengan cara membentuk tim teknis kelembagaan dan tim adhoc, memberi pemahaman terhadap tugas pokok fungsi satuan kerja perangkat daerah, dan Penetapan Analisis Jabatan Struktural dan Rencana Penetapan standar kompetensi jabatan struktural. Sehubungan dengan hal tersebut, Pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana, yaitu koordinasi, keberadaan struktur, sosialisasi dan reorientasi. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, sebenarnya terdapat hambatan yaitu adanya sumber daya manusia yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya, setiap orang memiliki perbedaan pandangan terhadap penataan kelembagaan, terkendala waktu rapat dan terdapat kepentingan politis, dengan adanya hambatan tersebut, maka perlu diperhatikan agar pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kata kunci: Upaya Pemerintah Daerah, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
Evaluasi Implementasi Kebijakan SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pendidikan) Online (Studi Kasus Di Kota Malang) Lilik Fitriyanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

existing systems in the field of education has not been able to accommodate the needs in education administration from the national level to the local level. so that the Ministry of Education in collaboration with PT.TELKOM policy issues on a system that is able to accommodate the needs of data and information that can be accessed from the administrative center of the local policies that SIAP (Educational Administration Information System) online. using information technology online SIAP be the solution of the problem publik.the study aims to evaluate policies SIAP Applying online at Malang city to determine whether the implementation of the policies in the city SIAP Malang online already running in accordance with the formulations. This research uses descriptive qualitative research methods to describe the results of research supported by data from interviews, observation and documentation to describe the state of the field. Key Word: Public policy, Evaluation of policy implementation, Information technology sistem yang ada di bidang pendidikan belum mampu mengakomodasi kebutuhan dalam administrasi pendidikan dari tingkat nasional ke tingkat lokal. sehingga Departemen Pendidikan bekerjasama dengan isu-isu kebijakan PT.TELKOM pada sistem yang mampu mengakomodasi kebutuhan data dan informasi yang dapat diakses dari pusat administrasi kebijakan lokal yang SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pendidikan) online. menggunakan teknologi informasi secara online SIAP menjadi solusi dari masalah publik.Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan SIAP Menerapkan online di kota Malang untuk menentukan apakah pelaksanaan kebijakan di kota Malang SIAP online sudah berjalan sesuai dengan formulasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian yang didukung oleh data dari wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menggambarkan keadaan di lapangan. Kata kunci : kebijakan publik, evaluasi implementasi kebijakan publik, teknologi informasi.
IMPLEMENTASI ASAS CABOTAGE DALAM KEBIJAKAN PELAYARAN DI INDONESIA (Studi di Direktorat Jendral Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Indonesian National Ship Owners Association) Rizky Aprilianto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Cabotage Principle from Shipping Policy in Indonesia (Study in Directorate General of Sea Transportation, Ministary of Transportation and Indonesian National Ship Owners Association) . The study was based on the problems in national shipping industry dominated by foreign ship. This study used a descriptive research with a qualitative approach. Based on the results of the study found that implementation of cabotage principle provide a considerable influence on the national shipping industry. The data sources proved that during the implementation of the cabotage principle, the national shipping industry becomes increasingly growing. National shipping companies and national ship amount is increased. Consequently, the entire loading and unloading activities at national ports can be controlled by the national shipping companies, so that it can decrease unemployment because every national ship have to be manned by  Indonesian crew. Keywords: Implementation, Cabotage Principle, Shipping Industry. Abstrak: Implementasi Asas Cabotage Dalam Kebijakan Pelayaran Di Indonesia (Studi di Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Indonesian National Ship Owners Association). Penelitian ini didasari pada permasalahan industri pelayaran nasional yang selama ini dikuasai oleh kapal-kapal asing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi Asas Cabotage memberikan pengaruh yang besar terhadap industri pelayaran nasional. Dari sumber data yang diteliti membuktikan bahwa selama implementasi Asas Cabotage ini dilakukan, industri pelayaran nasional menjadi semakin berkembang. Jumlah perusahaan pelayaran nasional dan kapal nasional semakin bertambah, sehingga seluruh kegiatan bongkar muat di pelabuhan nasional dapat dikuasai oleh perusahaan pelayaran nasional. Selain itu, jumlah pengangguran ikut berkurang karena kapal-kapal nasional harus diawaki oleh anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia. Kata kunci: Implementasi, Asas Cabotage, Industri Pelayaran.
Pelaksanaan Mutasi Pegawai di Kota Batu (Studi pada Badan KepegawaianDaerah Kota Batu) Bunga Ilka Pratiwi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 5 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Employee Mutation Based On Employee Performance Appraisal in Batu City (A Study at Regional Employment Agency of Batu City). The study was based on the problems in the implementation of employee mutation in Batu City. This study used a descriptive research with a qualitative approach. Based on the results of the study found that the implementation of the procedure employee mutation in Batu City is divided into five stages. In this respect, the List of Job Performance Appraisal is not considered optimal to be one of the requirements and considerations in conducting employee mutation. In the implementation of employee mutation in Batu City, there are supporting factors and inhibiting factors. Supporting factor is the commitment of human resources involved and the presence of laws and regulations. Whereas the inhibiting factors is the presence of subjectivity (spoiled system) in the List of Job Performance Appraisal and presence of seniority systems. Therefore, the expected implementation of performance appraisal for employees as replacement List of Job Performance Appraisal can be optimized so as to prevent the occurrence of spoiled system and the seniority system. Keywords: Employee Mutation, List of Job Performance Appraisal. Abstrak: Pelaksanaan Mutasi Pegawai di Kota Batu (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu). Penelitian ini didasarkan pada permasalahan dalam pelaksanaan mutasi pegawai di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa prosedur pelaksanaan mutasi pegawai di Kota Batu dibagi menjadi lima tahap. Di dalam hal ini, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang dianggap tidak optimal menjadi salah satu persyaratan dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan mutasi pegawai. Di dalam pelaksanaan mutasi pegawai di Kota Batu, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah adanya komitmen dari Sumber Daya Manusia yang terlibat dan adanya peraturan perundang-undangan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya subjektivitas (spoiled system) dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan dan adanya seniority system. Oleh karena itu, diharapkan untuk implementasi penilaian prestasi kerja pegawai sebagai pengganti Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai dapat lebih optimal sehingga mencegah terjadinya spoiled system dan seniority system. Kata kunci: Mutasi pegawai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Penerapan Konsep Green Economy dalam Pengembangan Desa Wisata sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu) Ayu Multika Sari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Application of the Green Economy Concept in the Development of Rural Tourism as Efforts to Realize Development Based Environment (Studies in Kungkuk Hamlet, Village Punten, Batu City). Green economy is a new concept that aims to improve the economic through development activities that do not override environmental sustainability. Batu city has various tourism objects that largely a man-made tourism object which are only concerned with strategic location. However, at this time the Batu city is develop tourist villages also accentuates the agriculture sector and the natural beauty of country side. The purpose of this research was to describe and analyze the application of the green economy concept to develop Kungkuk tourism hamlet as efforts to achieve development based on environment and analyze supporting and inhibiting factors in the development of the Kungkuk hamlet tourism. The method is descriptive qualitative. The Government of Batu city should immediately hold a soil degradation and problems of garbage handling, such as help for the procurement of organic fertilizer for the farmers. The Government of Batu city can hold a socialization and training for farmers to cultivate organic waste for composting Keywords: Green economy, rural tourism, development based environment Abstrak: Penerapan Konsep Green Economy dalam Pengembangan Desa Wisata sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi pada Dusun Kungkuk, Desa Punten   Kota Batu).  Green economy merupakan sebuah konsep baru yang bertujuan untuk meningkatkan aspek ekonomi melalui kegiatan pembangunan yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan. Kota Batu memiliki berbagai objek wisata yang sebagian besar merupakan objek wisata buatan yang hanya mementingkan lokasi yang strategis. Namun, saat ini Kota Batu mengembangkan desa wisata yang menonjolkan bidang pertanian serta keindahan alam pedesaaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan konsep green economy dalam pengembangan kampung wisata Kungkuk sebagai upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan kampung wisata Kungkuk. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Pemerintah Kota Batu harus segera mengadakan penanganan mengenai degradasi tanah dan permasalahan sampah, seperti membantu untuk pengadaan pupuk organik bagi para petani. Pemerintah Kota Batu dapat mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi para petani untuk mengolah sampah organik untuk dijadikan kompos   Kata kunci: green economy, desa wisata, pembangunan berwawasan lingkungan

Page 165 of 268 | Total Record : 2676

 163   164   165   166   167 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue