cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 171   172   173   174   175 
Evaluasi Kebijakan Transportasi Dalam Rangka Mengurangi Kemacetan di DKI Jakarta Idrus Chairiansyah Atmodjo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Evaluation of Transportation Policies In Order To Reduce traffic jam in Jakarta (Study of TransJakarta Busway bus). This study is based on the relationship Transjakarta policy with traffic jam problem that has been happening in Jakarta. This study used a descriptive research with a qualitative approach, focusing on the input evaluation, process evaluation, output evaluation, and outcome evaluation. Based on the results of research found that a TransJakarta bus transportation policy is still not significant in reducing traffic jam problems in almost all the roads in Jakarta. This happens because there are still many weaknesses that occur in the TransJakarta bus. These weaknesses is, a shortage of the fleet, the services provided by the officer is still not good, the minimal number of SPBGs, the arrival frequency (headway) uncontrolled when TransJakarta bus operates that makes passengers are not feel safe and comfortable. However, although there are still many problems, TransJakarta bus passenger numbers have increased in the last two-three years until 2013.Keywords: Policy Evaluation, Transportation, Traffic jam, JakartaAbstrak: Evaluasi Kebijakan Transportasi Dalam Rangka Mengurangi Kemacetan di DKI Jakarta (Studi tentang Bus Transjakarta Busway). Penelitian ini didasari pada hubungan kebijakan bus Transjakarta dengan permasalahan kemacetan yang selama ini terjadi di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, fokus pada evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi output, dan evaluasi outcome. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan transportasi bus Transjakarta masih belum signifikan dalam mengurangi masalah kemacetan di hampir seluruh ruas jalan di DKI Jakarta. Hal ini terjadi karena masih banyak kelemahan yang terjadi di dalam bus Transjakarta. Kelemahan tersebut yaitu, kekurangan jumlah armada, pelayanan yang diberikan oleh petugas masih belum baik, minimnya jumlah SPBG, frekuensi kedatangan (headway) yang tidak terkendali saat bus Transjakarta beroperasi membuat penumpang tidak merasa aman dan nyaman. Meskipun masih terdapat banyak masalah, jumlah penumpang bus Transjakarta mengalami peningkatan dalam dua-tiga tahun terakhir sampai tahun 2013.Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Transportasi, Kemacetan, Jakarta
Pengaruh Perilaku Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Malang) Romual Parasian Siahaan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Influence the Behavior of the Bureaucracy to the Quality of Public Services (Studies in Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Malang). The Government is a government organization which has authority in the provision of public services and perform the duty of meeting the needs of the community that needs service. The purpose of the establishment of the Government is to provide service to the community. Services provided to the community should reflect a sense of Justice for all members of society. This research uses a type of research quantitative approach with eksplanatory. Free variables in this study was a bureaucratic behavior (X) with indicators of civility, discipline, and caring. Variables bound in this research is the quality of the public service (Y) with certainty the time indicators, cost of service, access, and equality. Based on the analysis of the test t known t-count = 3,677, where the t-table = 1,652, then it can be inferred Ho denied and Ha received, It means there is a positive and significant influence between the behavior of the bureaucracy to the quality of public services in BP2T Kota Malang. Then, R square (coefficient of Determination) of 30,7%., indicates that the behaviour of the influential bureaucracy of 30,7% of the quality of public services. Then the value amounted to 69,3% more influenced by factors other than the variable X (a bureaucratic behavior). Keywords: behavior bureaucracy, quality, public services Abstrak: Pengaruh Perilaku Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pubik (Studi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Malang). Pemerintah merupakan sebuah organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pemberian pelayanan publik dan melakukan kewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu kebutuhan pelayanan. Tujuan dibentuknya pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seharusnya mencerminkan rasa keadilan bagi semua anggota masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perilaku birokrasi (X) dengan indikator kesopanan, kedisiplinan, dan kepedulian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan publik (Y) dengan indikator kepastian waktu, biaya pelayanan, akses, dan kesamaan hak. Berdasarkan analisis uji t diketahui t-hitung = 3,677, dimana t-tabel = 1,652, maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perilaku  birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik di BP2T Kota Malang. Kemudian, R square (Koefisien Determinasi) sebesar 30,7%., menunjukkan bahwa perilaku birokrasi berpengaruh sebesar 30,7% terhadap kualitas pelayanan publik. Kemudian nilai sebesar 69,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X (perilaku birokrasi).   Kata kunci: perilaku birokrasi, kualitas pelayanan publik
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan (Studi Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Podang Wilis Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun) Jestika Orlanda Wiyonoputri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrack: Community Empowerment by PHBM programme to increase the income of the villagers who live around the forest (Study on LMDH Podang Wilis Durenan Village, Kecamatan Gemarang, Kabupaten of Madiun). This research focused on basic problems such as the community empowerment, as well as the pro- and inhibitors factor in human resources as the PHBM in Durenan village. This research uses descriptive research methods with qualitative approaches. Factors that support in the implementation of community empowerment through programs in General are PHBM cohesiveness among the villagers, the LMDH Podang Wilis and stakeholders so that the whole community empowerment activities can be run properly. The potential of nature which is contained in the village of Durenan also supports the community empowerment activities in the Durenan village. However, the barrier that slows the implementation of community empowerment through PHBM is the poor quality of the human resources in Durenan village. As a result, the influx of moneylenders or owners of capital pawn systems could easily inhibit the growth of the economy of the community. Key word: community empowerment Abstrak: Pemberdayaan Masayarakat Melalui Program PHBM Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan (Studi Pada LMDH Podang Wilis Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun). Penelitian ini bertitik tolak pada permasalahan pokok yaitu bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM yang ada di Desa Durenan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh suatu gambaran bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM di Desa Durenan telah berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM secara umum adalah kekompakan antara masyarakat desa hutan, LMDH Podang Wilis, dan stakeholder sehingga seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik, potensi alam yang terdapat di Desa Durena juga mendukung kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Durenan. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat Desa Durenan yang masih rendah serta masuknya rentenir atau pemilik modal dengan sistem gadai yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.   Kata kunci: pemberdayaan masyarakat
Evaluasi Kinerja Pegawai Pasca Penerapan Electronic Government (Studi Kasus Pada Induk PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang) R. Eka Prasetya Saputro
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Evaluation of Employee Performance After Implementation of Electronic Government (Studies in PT.PLN Parent (Persero) and Network Service Area Malang). The development of technology’s progressing rapidly. Technology used to obtain information quickly and can be accessed wherever the person’s located. Using technology, expected to service  needs of the community can be obtained more easily. This study used descriptive study with qualitative approach, focusing on how the application of the evaluation conducted by the company. Performance evaluation’s carried out by the company there are three evaluations include individual’s evaluation, groups and organizations, through the results of performance evaluation by targets set by their leaders, and who judge their work is their leader besides the limit values ​​are obtained by the employee is entitled, and maked  subjective judgment. Secondly, results of evaluation individual’s performance level isn’t bad, but at the organizational level has decreased, although group’s performance  have increased from the previous semester. Keywords : performance evaluaiton, electronic government Abstrak: Evaluasi Kinerja Pegawai Pegawai Pasca Penerapan Electronic Government pada Induk PT.PLN Area Pelayanan dan Jaringan  Malang. Perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang pesat. Teknologi digunakan untuk memperoleh informasi dengan cepat dan dapat diakses dimanapun seseorang itu berada. Dengan adanya pemanfaatan teknologi, diharapkan kebutuhan pelayanan yang didapatkan masyarakat dapat lebih mudah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, fokus pada bagaimana penerapan evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh perusahaan terdapat tiga evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi tingkat individu, kelompok dan organisasi, serta evaluasi yang dilakukan melalui hasil  target kinerja yang telah ditentukan oleh para pemimpin mereka, dan yang menilai pekerjaan mereka adalah pemimpin mereka masing-masing selain itu terdapat batasan nilai yang diperoleh pegawai, sehingga dapat timbul penilaian yang subjektif. Kedua, hasil evaluasi kinerja yang ditunjukkan dari tingkat individu tidaklah buruk, namun pada tingkat organisasi mengalami penurunan, walaupun kinerja kelompok banyak yang mengalami peningkatan dari semester sebelumnya. Kata kunci : evaluasi kinerja, electronic government 
Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Community Development (Studi Tentang CSR PT Greenfields Indonesia di Desa Babadan Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang) Ade Maulana Putra
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Corporate Social Responsibility Program (CSR) Based Community Development. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) by the company should make a positive contribution to the stakeholder. Companies generally carry out social responsibility known as Corporate Social Responsibility (CSR). PT Greenfields Indonesia are well aware of it. During PT Greenfields Indonesia implement CSR programs as a form of their responsibility to the surrounding community. One is shaped CSR program partnerships with the community are realized through Community Development. This study seeks to analyze the implementation of CSR programs based Community Development and the factors driving and inhibiting program. Implementation of CSR undertaken by PT Greenfields Indonesia has been running well. It is seen from the high commitment to continue to make a positive contribution to society. So far the villagers of Kurt felt the impact of the CSR program. However, in practice there are several factors that affect the driving and inhibiting the implementation both from internal and external companies. Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR),  Cattle Farmer Partnership, Community Development   Abstrak: Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Community Development. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) oleh perusahaan haruslah memberikan kontribusi  positif terhadap stakeholder. Perusahaan umumnya melaksanakan bentuk   tanggung jawab sosial yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). PT Greenfields Indonesia, perusahaan yang beroperasi di bidang produksi susu sapi menyadari betul akan hal itu. Selama ini PT Greenfields Indonesia melaksanakan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab mereka kepada masyarakat sekitar. Salah satunya adalah program CSR yang berbentuk kemitraan dengan masyarakat yang diwujudkan melalui Community Development. Penelitian ini berusaha menganalisis implementasi program CSR berbasis Community Development dan faktor  pendorong dan penghambat program. Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT Greenfields Indonesia sudah berjalan baik. Hal ini dilihat dari komitmen tinggi dari perusahaan untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sejauh ini masyarakat Desa Babadan merasakan dampak dari program CSR PT Greenfields Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaannya baik itu yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan.
Strategi Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengembangkan Potensi Pasar Desa (Studi pada Kantor Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri) Jannatin Dyah Purwaningtyas
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Subdistrict Government Strategies and Subdistrict Consultative Institution (Badan Permusyawaratan Desa) in Developing Subdistrict Market Potential (Study on Kantor Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri ). Development subdistrict can be realized by the provision facilities, infrastructure, and facilities such as subdistrict roads, bridges, irrigation, and the villge subdistrict. The subdistrict market is the most important public facilities in the economy acivities. The subdistrict market’s management is under the responsibility of the subdistrict government. Subdistrict governance consists of subdistrict government and subdistrict consultative institution. The result of this study indicates that there are several phenomena in this subdistrict market. In terms of infrastructure provision, there are still a lot of infrastructures that are not available such as cooperative markets, fire fighting, communication facilities, mosques, loading and discharging areas, and waste management areas. Illegal traders who transacted outside the market are disruptroad access in the morning. The traders are also not classified based on the specification of goods which are sold. Also, the management of parking fees is less transparent. Keywords: subdistrict governance, subdistrict market Abstrak: Strategi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengembangkan Potensi Pasar Desa (Studi pada Kantor Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri). Pembangunan desa dapat diwujudkan dengan penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas umum desa seperti jalan, jembatan, irigasi, dan pasar desa. Pasar desa merupakan fasilitas umum yang terpenting dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Pengelolaan Pasar Desa Kepung di bawah tanggung jawab pemerintahan desa. Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil pengamatan diketahui bahwa ada beberapa fenomena pada pasar desa ini.  Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, masih banyak sarana prasarana yang belum tersedia diantaranya koperasi pasar, fasilitas pemadam kebakaran, sarana komunikasi, mushola, area bongkar muat dagangan, tempat pengelolaan limbah, dan penteraan. Pedagang lapak liar yang berada di luar pasar tidak teratur dan mengganggu akses jalan raya pada pagi hari. Para pedagang juga belum dikelompokan berdasarkan spesifikasi barang yang dijual. Selain itu, pengelolaan retribusi parkir juga kurang transparan.   Kata kunci: pemerintahan desa, pasar desa
Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Untuk Memperoleh Pendidikan Bermutu Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) (Studi pada Sekolah Dasar Negeri Sumbersari 1 Kota Malang) Ratih Irmawati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Inclusive Education Policies to Achieve Quality Education for Children with Special Needs (ABK) (Studies in Public Elementary School 1 Malang Sumbersari). Children with special needs is an Indonesian citizen who has the right to education. Inclusive education is an education that combines ABK students with normal students to get the same education. Malang is a pioneer city in East Java inclusive education and SDN Sumbersari 1 is one of inclusive schools. The results showed that the prospective student assessments and crew must have observed, which is then used to develop the school curriculum. Formulation involving classroom teachers, subject teachers and GPK. Infrastructure put in room housekeeping inclusion. The school is only working with UMM in terms of assessment for the crew who are less capable. Supporting factor is the support of the community, school, shadow teacher and support Malang City Department of Education. While the lack of GPK, the lack of experience of GPK, as well as facilities and inadequate infrastructure is a barrier in the implementation of inclusive education policies. Keywords: Inclusive education, ABK, quality of education  Abstrak: Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk Memperoleh Pendidikan Bermutu bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) (Studi pada Sekolah Dasar Negeri Sumbersari 1 Kota Malang). Anak berkebutuhan khusus merupakan warga negara Indonesia yang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang menggabungkan siswa ABK dengan siswa normal agar mendapatkan  pendidikan yang sama. Kota Malang merupakan kota pelopor pendidikan inklusif di Jawa Timur dan SDN Sumbersari 1 merupakan salah satu sekolah inklusi . Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon siswa ABK harus memiliki assesmen dan diobservasi, yang kemudian digunakan sekolah untuk menyusun  kurikulum. Penyusunannya melibatkan guru kelas, guru mata pelajaran dan GPK. Sarana-prasarana bagi ABK diletakkan khusus di ruang graha inklusi. Sekolah ini hanya bekerjasama dengan UMM dalam hal assesmen bagi ABK yang kurang mampu. Faktor pendukungnya adalah dukungan dari masyarakat, lingkungan sekolah, shadow teacher dan dukungan Dinas Pendidikan Kota Malang. Sedangkan kurangnya jumlah GPK, kurangnya pengalaman yang dimiliki GPK, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusif.   Kata kunci: pendidikan inklusif, ABK, mutu pendidikan
Keefektifan Penerapan PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Pembangunan Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar) Alvanda Chrisna Dewanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Effectiveness of The Application of National Program of Community Empowerment for Rural Self-Support (PNPM MP) In the Rural Development for Poverty Eradication (Study at Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar). poverty is a main problem faced by Indonesia. Some measures have been taken to eradicate poverty in the lowest government level, which is village. The development of village is expected to help reducing poverty because national development is always measured based on how good is the development of village. Therefore, rural community must be empowered at least to reduce their dependence on other. or that we need the empowerment of the rural population to continue to grow and reduce reliance on other parties. To solve the problem of poverty in 2007, President Susilo Bambang Yudhoyono launched a program for community empowerment at the national level, the National Program communities Empowerment (PNPM). The empowerment program is a national program that granted authority for all regions in Indonesia, including rural areas. Keywords : PNPM, Rural Development, poverty Abstrak : Keefektifan Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Dalam Pembangunan Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan (studi pada Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar). kemiskinan menjadi permasalahn utama di negara Indonesia, berbagai upaya dilakukan untuk pengentasan kemiskinan bahkan sampai pada sistem pemerintahan terkecil yaitu desa. Adanya pembangunan pada pedesaan diharapkan mampu membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di negara Indonesia karena keberhasilan pembangunan nasional dapat diukur berdasarkan seberapa besar pekembangan pembangunan di pedesaan. Untuk itu perlu adanya pemberdayaan terhadap masyarakat desa untuk terus berkembang dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan pada tahun 2007 presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan program pemberdayaan bagi masyarakat dalam tingkat nasional yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masayarakat (PNPM). Program pemberdayaan masyarakat ini merupakan program nasional yang diberikan wewenangnya untuk semua daerah yang ada di Indonesia termasuk wilayah-wilayah pedesaan.   Kata kunci : PNPM, Pembangunan Desa, Kemiskinan
Implementasi Program Listrik Prabayar Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus pada PT. PLN (Persero) APJ Kota Malang) Adita Nugroho Pujisusilo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The implementation of electric program prepaid in the improvement of the quality of public services. This research produce an inference that the implementation of electricity prepaid in improve the quality of public services in the city of held by PT. PLN (Persero) APJ has been running well. The authors provide solutions related the implementation of electricity prepaid in improve the quality of public services which are: 1. It is recommended that the PT. PLN (Persero) more increase the supply of production kwh meters in order to fulfill the needs of customers, 2. The necessity of a socialization and promotion of PT PLN (Persero) APJ to be more closer to the community so that the community can use the electricity enticed into prepaid, 3. Prepaid electricity program will run well and according to a desired goal if there is any good cooperation between parties of PT PLN (Persero) APJ with customers. Keywords: The implementation of program, prepaid electricity, improve the quality of public services.   Abstrak: Implementasi program listrik prabayar dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa implementasi program Listrik Prabayar dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Malang yang diselenggarakan oleh PT. PLN (Persero) APJ sudah berjalan dengan baik. Penulis memberikan solusi terkait dengan implementasi Program Listrik Prabayar dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik tersebut yaitu: 1. Dihimbau agar pihak PT. PLN (Persero) lebih memperbanyak pasokan produksi kWh Meter guna mencukupi kebutuhan para pelanggan PLN, 2. Perlunya suatu sosialisasi dan promosi dari pihak PT. PLN (Persero) APJ yang lebih agar lebih mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat terbujuk untuk bisa menggunakan listrik prabayar, 3. Program Listrik Prabayar akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan apabila terjadi kerjasama yang baik antara pihak aparatur PT. PLN (Persero) APJ dengan pelanggan.   Kata kunci: Implementasi program, listrik prabayar, peningkatan kualitas pelayanan publik.
Strategi Pro-Growth Dalam Pengembangan Pantai Klayar Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Kabupaten Pacitan (Studi Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan) Aprelia Dyah Damayanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Pro-Growth Strategy For The Development of Klayar Beach as the Pre-eminent Tourism Destinations in Pacitan District (Study in the Department Of Culture, Tourism, Youth and Sport Pacitan District). Pro-growth strategy is one of the strategies used in the development of tourism in Indonesia, both at central and local. Including the development of tourism in Pacitan District especially for Klayar Beach that has the potensial to be a leading  tourism destination.. To determine the pro-growth strategy in the development of Klayar Beach used descriptive research with the mixed approach. With the interactive model analysis of Miles and Huberman, IE (Internal External) matrix analysis and SWOT analysis. Based on analysis of interactive models is known that the pro-growth strategy in the development of Klayar Beach through ecotourism, improved infrastructure, increased promotion and marketing, increased collaboration with the private sector, and increased society participation. IE matrix produces a general strategy through increased facilities, products, tourism technologies and joint ventrure. SWOT matrix produce an alternative strategy that is strategies (SO) product development and tourist attraction, strategies (WO) infrastructure development and promotion, strategies (ST) suistainable tourism development, and strategies (WT) of human resources development and coordination between sectors.   Keywords: development, strategy, tourism and Klayar Beach   Abstrak: Strategi Pro-Growth dalam Pengembangan Pantai Klayar Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Kabupaten Pacitan (Studi Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan). Strategi Pro-growth adalah salah satu strategi yang digunakan dalam pengembangan pariwisata di Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Termasuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan terutama untuk Pantai Klayar yang memiliki potensi menjadi destinasi pariwisata unggulan. Untuk mengetahui strategi pro-growth dalam pengembangan Pantai Klayar digunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan gabungan. Dengan analisis model interaktif Miles and Huberman, analisis matriks IE (Internal Eksternal) dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis model interaktif diketahui bahwa strategi pro-growth dalam pengembangan Pantai Klayar melalui ekowisata, peningkatan sarana prasarana, peningkatan promosi dan pemasaran, peningkatan kerjasama dengan swasta, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Matriks IE menghasilkan strategi umum melalui peningkatan fasilitas, produk dan teknologi pariwisata serta joint ventrure. Matriks SWOT menghasilkan strategi alternatif yaitu Strategi (SO) pengembangan produk dan daya tarik wisata, strategi (WO) pengembangan sarana prasarana dan promosi, strategi (ST) pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan strategi (WT) pengembangan SDM dan koordinasi antar sektor. Kata Kunci: pengembangan, strategi, pariwisata dan Pantai Klayar

Page 173 of 268 | Total Record : 2676

 171   172   173   174   175 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue