cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 172   173   174   175   176 
Implementasi Program Mahasiswa Wirausaha Dalam Menciptakan Kemandirian Mahasiswa (Studi Pada Universitas Brawijaya Malang) Muhammad Rizal
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Program Mahasiswa Wirausaha in creating Student Independence (Study on the Brawijaya University). Student Entrepreneurial Program aims to provide the knowledge, skills and spirit of entrepreneurship-based IPTEKS to the students to be able to change the mindset of jobseekers becomes the creator of employment as well as being a tough and successful entrepreneurs to face global competition. This research used the qualitative approach, which seeks to obtain information that is as complete as possible about Implementation of Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) in creating student independence. Based on the results of the research, it can be concluded that the Program's student Entrepreneurs in creating Self-reliance of students have been done quite well even though there are still many factors constraints and shortcomings that must be rectified for the next program. Keywords: Program Mahasiswa Wirausaha,  job creator, independence   Abstrak: Implementasi Program Mahasiswa Wirausaha dalam Menciptakan Kemandirian Mahasiswa (Studi pada Universitas Brawijaya). Program Mahasiswa Wirausaha bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan jiwa wirausaha (Entrepreneurship) berbasis IPTEKS kepada para mahasiswa agar dapat mengubah pola piker dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan pekerjaan serta menjadi pengusaha yang tangguh dan sukses menghadapi persaingan global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan informasi menggunakan teknik wawancara mengenai Implementasi Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) dalam menciptakan kemandirian mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Mahasiswa Wirausaha dalam Menciptakan Kemandirian Mahasiswa telah terlaksana dengan cukup baik walaupun masih banyak faktor kendala dan kekurangan yang harus diperbaiki untuk program selanjutnya.   Kata Kunci: program mahasiswa wirausaha, pencipta lapangan kerja, kemandirian
Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah Melalui Proyek Operasi NAsional Agraria (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Desa Mulyoagung Kabupeten Malang) Agniesya Oktaviali Citra Dewi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Quality of Land Certification Service through Agrarian National Operation Project (The Study at Kantor Pertanahan of Kabupaten Malang and Desa Mulyoagung in Kabupaten Malang). Research background is the demand for admission for the right of land which is manifested in the form of the ownership of land certificate. PRONA program is, therefore, developed which is land certification program based on general subsidy targeted to low economic community. Research attempts to describe and to analyze PRONA service, the quality of general-based land certification service based on The Decree of Ministry of Civil Servant Empowerment No. 81 of 1993, and the factors supporting and constraining PRONA service. Result of research indicates that PRONA certification service by the Land Office of Malang District has met all components of good service. This service is supported by the capacity of employee at the Land Office of Malang District, structure and infrastructure, the schedule of finishing certification only in one budget year, and the support from the community of Mulyoagung Village. Keywords: quality service, land certificatio, PRONA   Abstrak: Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah Secara Massal Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Desa Mulyoagung Kabupaten Malang). Penelitian ini dilandasi atas dasar kebutuhan akan pengakuan hak atas tanah  yang berupa kepemilikan sertifikat tanah. Atas dasar inilah disusunlah program PRONA, suatu program sertifikat tanah massal bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi rendah. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis proses pelayanan PRONA, kualitas pelayanan sertifikasi tanah secara massal melalui PRONA berdasarkan Kep. Men. PAN No. 81 Tahun 1993 dan  faktor pendukung serta faktor penghambat pelayanan PRONA. Dalam hasil penelitian menyatakan bahwa pelayanan sertifikat PRONA yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang telah memenuhi seluruh unsur-unsur pelayanana yang baik.Hal ini didukung dengan kemampuan pegawai yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, sarana dan prasarana serta waktu penyelesaian sertifikat dalam satu tahun anggaran dan dukungan dari Masyarakat Desa Mulyoagung.   Kata kunci: kualitas pelayanan, sertifikasi tanah, PRONA
Strategi Local Economy Development Dalam Program Minapolitan (Studi pada Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang) Zihla Hasnatul Layli
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrack: Local Economy Development Strategy in Minapolitan Program (Studies in Desa Wajak, Kabupaten Wajak, Kota Malang). Desa Wajak which has a better potential in both of natural resources and human skill resources in fisheries cultivation so supposed to has a big role in order to help the economy and the welfare of society so that it needs Local Economy Development (LED) strategy. Pemerintah Kabupaten Malang uses five LED strategies in Minapolitan Program, that is: conducts the manufacture of baby fish socialization and training. The role of local market is still dominant. The license and infrastructure supplying have implemented properly. Desa Wajak work with Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) and Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI). Minapolitan Program in Desa Wajak aims to the independence of local communities with the region's potential in which the output is to increase people's income, social welfare, and poverty reduction. The supporter factors that is: Human Resources, Natural Resources, and institutional. The inhibitor factors are safety, lack of capital, and lack of optimal technology. Keywords: strategy, Local Economy Development, minapolitan Abstrak: Strategi Local Economy Development dalam Program Minapolitan (Studi pada Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang). Desa Wajak merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang yang memiliki potensi yang lebih baik dalam sumber daya alam maupun skill sumber daya manusianya dalam berbudidaya ikan sehingga seharusnya berperan besar dalam membantu menyejahterakan dan mendongkrak perekonomian masyarakat sehingga diperlukan strategi LED. Pemerintah Kabupaten Malang melakukan sosialiasasi dan pelatihan pembuatan baby fish. Peranan pasar lokal masih dominan dalam menjual hasil dari produksi Minapolitan. Penyediaan perizinan dan prasarana sudah diterapkan dengan baik. Desa Wajak bekerjasama dengan Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) dan Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) dan mampu menjadi sektor pemimpin. Program Minapolitan di Desa Wajak bertujuan untuk memandirikan masyarakat lokal sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menyejahterakan masyarakat dan mengurangi jumlah kemiskinan. Program Minapolitan di Desa Wajak sudah mampu menjadi tumpuan mata pencaharian. Faktor pendukung LED dalam program Minapolitan di Desa Wajak yaitu: SDM, SDA, dan kelembagaan. Faktor penghambat: SDM, keamanan, kurangnya modal dan kurang optimalnya tekhnologi.   Kata kunci : strategi, Local Economy Development, minapolitan 
PERENCANAAN SKENARIO BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENAMBAH SUMBER PENDAPATAN DESA (Studi di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo) Adiwiratna Briandana Ganefanto Rahmat
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Scenario Planning Is Village-Owned Enterprise (BUMDes) to Add Sources Of Income Villages (Study in the village of Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo). Development Village-owned enterprise this should also be done by the village that has the potential of his village because there are benefit that obtained by developed BUMDes. Development BUMDes this is also done in village Karangpatihan but is still on planning. The absence of a regulation or regulations regarding BUMDes so BUMDes can only be supervise and coordinate and it became a problem in the development BUMDes in village of Karangpatihan. Development BUMDes is aims to raise the income of the villages and the economy of the village. In arrange the planning, needed an instrument for arrange and embody the plan is scenario planning based on Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting. Development BUMDes in village of  Karangpatihan that  remains is still yet to be seen, so needed development to institutional BUMDes it to see the variables are leadership, doctrine, program, resources, internal structure, connection that allows, connection functional, connection normative, connection clasps spread / spread themselves, and source of income village. Keywords: village-owned enterprise (BUMDes), scenario planning, instutional Building Abstrak: Perencanaan Skenario Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Menambah Sumber Pendapatan Desa (Studi di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo). Pembangunan Badan Usaha Milik Desa ini sebaiknya juga dilakukan oleh desa yang memiliki potensi desanya Pembangunan BUMDes ini juga dilakukan di Desa Karangpatihan tetapi masih dalam tahap perencanaan. Belum adanya regulasi atau peraturan mengenai BUMDes sehingga BUMDes hanya dapat mengawasi dan mengkoordinasi serta itu menjadi permasalahan dalam pembangunan BUMDes di Desa Karangpatihan. Pembangunan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa dan perekenomian desa. Dalam menyusun perencanaan tersebut, dibutuhkan sebuah alat untuk menyusun dan mewujudkan perencaanan tersebut yaitu dengan perencenaan skenario (scenario planning) berdasarkan Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting. Pembangunan BUMDes di Desa Karangpatihan yang wujudnya masih belum terlihat, sehingga dibutuhkan juga pembangunan untuk kelembagaan BUMDes tersebut dengan melihat variabel-variabel yaitu kepemimpinan, doktrin, program-program, sumber daya, struktur intern, kaitan memungkinkan, kaitan fungsional, kaitan normatif, kaitan menyebar dan sumber pendapatan desa. Kata kunci : badan usaha milik desa, scenario planning, pembangunan kelembagaan 
Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional Dinoyo Kota Malang Siti Mufaroha
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Public-Private Partnership in Revitalization of  Dinoyo Traditional Market of Malang City. Indonesia markets are developed but the development of modern market still exceeds that of traditional market. Traditional market is characterized by dirt,smell. All of these are only giving enough reason to replace traditional market with modern market. Poor condition of traditional market has led the government to do revitalization against traditional market. The government of Malang City has cooperated with PT. Citra Gading Asritama for the revitalization of Traditional Dinoyo Market by a pattern of public-private partnership.The term of public-private par for the revitalizationnership of Traditional Dinoyo Market is set for 30 years. It seems too long terms and it may be easily subjected to many problems such as the change of agreement by unilateral decision, or the dominance of a party which may damage the agreement. It must be great concern about the pattern of cooperation.Research type is descriptive qualitative with study case approach. Location is at Malang City. Keyword: public private partnership, revitalization,traditional market dinoyo of malang city. Abstrak: Kerjasama Pemerintah-Swasta Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional Dinoyo Kota Malang. Pasar di Indonesia berkembang sangat pesat, namun perkembangan pasar modern lebih pesat dibandingkan pasar tradisional. Pasar tradisional yang terkenal dengan kondisi kotor, bau, keadaan bangunan kumuh membuat pasar  tradisional saat ini mulai digantikan dengan pasar modern. Keadaan pasar tradisional yang terus memprihatinkan membuat pemerintah merevitalisasi pasar tradisional. Pemerintah Kota Malang bekerjasama dengan PT. Citra Gading Asritama dalam revitalisasi Pasar Tradisional Dinoyo dengan pola Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS). Dalam revitalisasi Pasar Tradisional Dinoyo, Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) lama perjanjian adalah 30 tahun. Lamanya masa perjanjian kemungkinan terjadi permasalahan semakin besar, seperti adanya perubahan perjanjian sepihak, ataupun dominasi oleh salah satu pihak yang akan merusak perjanjian.Hal ini perlu mendapat perhatian mengenai pola kerjasama yang digunakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi kasus di Kota Malang.   Kata kunci: kerjasama pemerintah-swasta, revitalisasi, pasar tradisional dinoyo kota malang.
Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Good Governance (Studi pada Kantor BRI Kantor Cabang Malang Kawi) Pratiwi Nurul Khoiriyah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Corporate Social Responsibility in Good Governance Perspective (Study on the Bank Rakyat Indonesia Kawi Malang). This study aims to analyze Corporate Social Responsibility conducted by BRI Kawi Malang in the perspective of good governance as well as the supporting factors and inhibiting factors affecting the program. This study used qualitative research methods with a descriptive approach. The model of data analysis used is the model interactive of Miles and Huberman. This research results show that Corporate Social Responsibility conducted by BRI Kawi Malang focuses on social activities especially education. BRI Kawi Malang effort applying Corporate Social Responsibility in realizing good governance conducted through application participation principle, transparency, accountability, and responsibility. However, there are supporting factors and inhibiting factors affecting the application Corporate Social Responsibility on the banks. Suggestions that can be given related research result are a chance to community for proposing proposals of Corporate Social Responsibility and improvements of laboratory facilities in mini banks. Keywords : Corporate Social Responsibility, good governance, Bank Rakyat Indonesia   Abstrak: Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Good Governance (Studi pada Kantor BRI Kanca Malang Kawi). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Corporate Social Responsibility yang dilakukan BRI Kanca Malang Kawi dalam perspektif good governance serta faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility yang dilakukan BRI Kanca Malang Kawi menitikberatkan pada kegiatan sosial khususnya bidang pendidikan. Upaya BRI Kanca Malang Kawi menerapkan Corporate Social Responsibility dalam mewujudkan good governance dilakukan melalui penerapan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Namun terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penerapan Corporate Social Responsibility pada BRI Kanca Malang Kawi. Saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian adalah dengan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk mengajukan proposal Corporate Social Responsibility dan meningkatkan sarana hingga fasilitas penunjang laboratorium mini bank.   Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, good governance, Bank Rakyat Indonesia
Peran Sekretariat Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang di DPR RI Jakarta Periode 2009-2014 Herda Prabadipta
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Role of Legislation Committee Secretariat The House of Representatives of Republic of Indonesia (DPR RI) In The Draft Law Preparation On DPR RI Jakarta 2009-2014. To understand the role of the Secretariat of the Legislative Committee, the researchers used a type of qualitative research methods with a descriptive approach. The focus raised is how the role of the Secretariat of Legislation in providing administrative support in the process of drafting the law draft, through the viewpoint of administrative management functions, which consist of: planning, organizing, actuating and controlling. Based on the research results, it can be seen that the overall administrative support provided by the Secretariat of Legislation Committee for the members of the Legislative Committee. However, adding performance results of Legislation required cooperation from both, the Secretariat of Legislation Committee and the Legislation Committee Board itself.   Keywords: Roles, secretariat, policy, legislation, House of Representatives   Abstrak: Peran Sekretariat Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang Di DPR RI Jakarta Periode 2009-2014. Dalam memahami peran Sekretariat Badan Legislasi tersebut, peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus yang diangkat adalah bagaimana peran Sekretariat Badan Legislasi dalam memberikan dukungan administratif dalam proses penyusunan RUU, melalui sudut pandang fungsi manajemen administrasi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan dukungan administratif anggota Badan Legislasi diberikan oleh Sekretariat Badan Legislasi. Bagaimanapun, dibutuhkan kerjasama dari kedua pihak untuk meningkatkan hasil kinerja legislasi.   Kata Kunci: Peran, sekretariat, kebijakan, legislasi, DPR RI
Analisis Sektor Unggulan dan Daya Saing Daerah Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung Intan Nastiti Permatasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Analysis of Superior Sectors and Competitiveness Area as Efforts Development Tulungagung Regency. Local government districts of Tulungagung has an important role in determining superior sectors and competitiveness of its territory. Development supported with the development of superior sectors and indirectly can also increase competitiveness can develop the region. Through this research aims to analyze the sector highlights and how the sector development. The approach used is descriptive quantitative, with the analysis methods Location Quotient, Shift Share, and Typology Klassen. The results of research showed there were four sector highlights the agricultural sector; trade, hotel and restaurant sector; financial, leasing and services company sector; and services sector. While sector having competitiveness high that is manufacturing industry sector and the services sector. In addition, in developing these sectors the government tulungagung been working in accordance with a plan for the future. Therefore, the government tulungagung can give priority development in the financial,  leasing and services company sector, and implementing regional economic development strategy to the maximum. Keyword: Regional economic development, superior sectors, competitiveness area, regional development. Abstrak: Analisis Sektor Unggulan dan Daya Saing Daerah Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung. Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung memiliki peran penting dalam  menentukan sektor unggulan dan saya saing daerahnya. Pembangunan yang didukung dengan pengembangan sektor unggulan maka secara tidak langsung juga dapat meningkatkan daya saing daerah serta dapat mengembangkan wilayahnya. Melalui penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor yang diunggulkan dan bagaimana pengembangan sektor tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan metode analisis yaitu Location Quotient, Shift Share dan Tipologi Klassen. Hasil penelitian menunjukan terdapat empat sektor yang diunggulkan yaitu sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan; sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor yang memiliki daya saing tinggi yaitu sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa. Selain itu, dalam mengembangkan sektor-sektor tersebut pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah baik sesuai dengan rencana untuk kedepannya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat memberikan prioritas pengembangan pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta menerapkan strategi pembangunan ekonomi daerah dengan maksimal.   Kata kunci: Pembangunan ekonomi daerah, sektor unggulan, daya saing daerah, pengembangan wilayah
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kesenian Reog (Studi Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo) Aditya Hogantara Pradana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Role of Local Government in Preservation of Reog (Study of Agency Culture, Tourism, Youth and Sports Kabupaten Ponorogo). Culture is an aspect of development. Addition to the development of national development, Ponorogo Reog art that are part of the culture, affected by globalization. Therefore, the necessary role of local government Ponorogo for that problems. The purpose of this study to analyze the role of Disbudparpora for preservation Reog art and analyze the activation and inhibitory factors in the preservation of Reog art. Type of this research is descriptive with qualitative approach. While the analysis of the data used is Bogdan & Taylor analysis includes before field, in  field and post-field. Show on the basis of the results of the study,  role of Disbudparpora in the preservation of Reog art based Permendagri 40 and 42 Year 2009 on Guidelines for the preservation of culture, which includes the protection, development and utilization. Keywords: role of local government, preservation of culture, reog art   Abstrak: Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Reog (Studi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo). Budaya merupakan salah satu aspek pembangunan. Sejalan perkembangan pembangunan nasional, Kesenian Reog Ponorogo yang termasuk bagian dari budaya semakin lama terpengaruh oleh globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dalam mengatasi permasalahan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisis peran Disbudparpora dalam melestarikan Kesenian Reog dan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelestarian Kesenian Reog yang dilakukan Disbudparpora. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis Bogdan & Taylor meliputi tahap pralapangan, dilapangan dan pasca lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran Disbudparpora dalam pelestarian Kesenian Reog berdasarkan Permendagri Nomor 40 dan 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.   Kata kunci: peran pemerintah daerah, pelestarian kebudayaan, kesenian reog
Implementasi Kebijakan Social Forestry dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Studi pada Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Perum Perhutani KPH Parengan) Selvana Mia Andan Sari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Social Forestry Policy for the Empowerment of Forest Rural Communities (Study on Implementation of Forest Management with Community (PHBM) by Perum Perhutani KPH Parengan). Deforestation activities by forest rural communities must be closely related to multi-dimension crises including economic, education, culture and morality, it gives unfavorable impact on national forest protection managed by Perum Perhutani KPH Parengan. The communities are lacking of knowledge to distinguish between good and bad behavior, and thus, it gives unfavorable impact on national forest protection managed by Perum Perhutani KPH Parengan. The researcher elevates the social forestry policy for the empowerment of forest rural communities. The researcher used qualitative descriptive methods, in interview with Perum Perhutani KPH Parengan, BKPH Mulyoagung, LMDH Wono Mulyo, and forest rural communities. Result of this research indicates that the implementation of social forestry policy by Perum Perhutani KPH Parengan for the empowerment of forest rural communities is not maximal because of unfavorable social conditions including the low understanding of rural communities about keep the forest preservation. Successful realization of PHBM may need strong commitment from any related parties. The recommendations that can gives are necessary increasing collaboration in forest management activities. Keywords : policy, empowerment of forest rural communities, PHBM Abstrak: Implementasi Kebijakan Social Forestry Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Studi Pada Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Perum Perhutani KPH Parengan). Fenomena deforestasi hutan oleh aktivitas masyarakat desa hutan yang masih dilanda krisis multidimensi yakni krisis ekonomi, pendidikan, budaya dan terutama moral, mengakibatkan dampak bagi perlindungan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Parengan. Peneliti mengangkat kebijakan social forestry dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan wawancara mendalam dari Perum Perhutani KPH Parengan, BKPH Mulyoagung, LMDH Wono Mulyo, dan Masyarakat Desa Hutan (MDH). Hasil dari penelitian menunjukkan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) belum berjalan secara maksimal dikarenakan keadaan sosial masyarakat desa yang masih rendah pemahaman menjaga kelestarian hutan. Untuk tercapainya PHBM ini diperlukan komitmen yang kuat pada masing-masing pihak yang terkait. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu adanya peningkatan kerjasama dalam kegiatan pengelolaan hutan.   Kata kunci : kebijakan, pemberdayaan masyarakat desa hutan, PHBM

Page 174 of 268 | Total Record : 2676

 172   173   174   175   176 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue