cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 173   174   175   176   177 
Dinamika Perumusan Kebijakan Perubahan dari Pertanian Konvensional Ke Agropolitan (Studi Kasus di Kota Batu) Mochamad Rizka Nurhidayah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Dynamic of Policy Formulation in Change from Convensional Agriculture to Agropolitan Agriculture (Study Case in Batu). The main problem of working through in Batu is how to development Agropolitan in Batu with see the Formulation policy. The background of this research is how potention of agriculture in Indonesia especially in Batu can be increased and be maintain of overlasting Environmental. But truly Agropolitan in Indonesia especially in Batu still have not walking as like as much, many problem become the trigger, is not spread evenly the distribution of instruments and infrastructures to keep the sustainability from Agropolitan policy in Batu. Otherwise, education grade in Batu still have in Elementary School. Because the minded of many people have not understand about the policy, because the minded of many people still tradition. This research use Descriptive with Qualitative approach. With use Miles and Hubberman in analysis data. But a  mater in fact Agropolitan policy is not understand by people in Batu. Beside that If government operate this exercises and workshop, still have not give the evaluation and control about the sustainability until the society operate the agriculture system in a stand alone. So its make the society not give sharing about Agropolitan Policy to the government. Keywords: Agropolitan Policy, Formulation Policy, Reaction from Society. Abstrak: Dinamika Perumusan Kebijakan Perubahan dari Pertanian Konvensional ke Agropolitan (Studi Kasus di Kota Batu). Permasalahan utama di Kota Batu adalah bagaimana perkembangan Agropolitan di Kota Batu dengan melihat Rumusan Kebijakan tersebut. Sedangkan hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah bagaimana potensi pertanian di Indonesia, khususnya di pertanian Kota Batu bisa semakin meningkat dan bisa dijaga kelestarian lingkungannya. Tetapi pada kenyataannya Agropolitan di Indonesia khususnya di Kota Batu tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak masalah yang menjadi pemicu didalamnya, seperti kurang meratanya pendistribusian peralatan, sarana dan prasarana guna menunjang keberlangsungan Kebijakan Agropolitan di Kota Batu. Selain itu, tingkat pendidikan yang hanya setingkat Sekolah Dasar, sehingga menyebabkan masyarakat tidak memahami tentang kebijakan tersebut, dan pola pemikiran tradisional menjadi pola pemikiran utama di masyarakat. Penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif Kualitatif. Dengan menggunakan Analisis data Miles and Hubberman. Tetapi pada kenyataannya kebijakan Agropolitan tidak dipahami oleh masyarakat di Kota Batu. Selain itu, pemerintah juga tidak memberikan pendampingan, evaluasi, dan kontrol setelah melakukan pelatihan dan workshop sampai mereka memahami sistem pertanian tersebut. Sehingga sebagian masyarakat tidak memberikan Sharing mengenai Kebijakan Agropolitan kepada pemerintah, hanya menitikberatkan semua pada perwakilan GAPOKTAN.   Kata kunci: Kebijakan Agropolitan, Perumusan Kebijakan, Reaksi dari Masyarakat.
Efektifitas Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Sebagai Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus pada Desa Tambakrejo Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo) Silvi Anisatul Fadillah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Effectiveness of Acceleration and Enlargement of Settlement Infrastructure Development program as an Effort of Poverty Cope Acceleration. Poverty is a problem which until now has not been fully addressed by Indonesia. To handle poverty, goverment formulated the Acceleration and Expansion of Settlement Infrastructure Development (P4IP). The purpose of this program is: first to provide ease of access for the poor, especially in the field of infrastructure in the settlements, which both wheels Encouraging poor economy to make it better with the development of infrastructure. Researchers aim to find out how the effectiveness of program implementation P4IP, describe, and analyze application programs Infrastructure Development Acceleration and Expansion of Settlements (P4IP) Tambakrejo village, sub-district of Sidoarjo regency Krembung and to determine, describe, and analyze the factors supporting and inhibiting factors in program implementation P4IP Tambakrejo village, sub-district of Sidoarjo regency Krembung. From the research, the researcher can conclude that P4IP already arguably, more effective programs and in accordance with the needs of the community. Key words: development, poverty, the effectiveness Abstrak: Efektivitas Program Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Sebagai Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang sampai sekarang belum sepenuhnya diatasi oleh Indonesia. Untuk mengatasi kemiskinan pemerintah membuat Program Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP). Tujuan dari program ini adalah: yang pertama memberikan kemudahan akses kepada masyarakat miskin terutama dibidang infrastruktur di permukiman, yang kedua Mendorong roda perekonomian masyarakat miskin agar menjadi lebih baik dengan adanya pembangunan infrastruktur. Peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program P4IP, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) di desa Tambakrejo, Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program P4IP di desa Tambakrejo, kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Dari hasil penelitian peneliti dapat menyimpulkan bahwa P4IP sudah dapat dikatakan sebagai program yang efektiv dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kata kunci: pembangunan, kemiskinan, evektivitas
Implementasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Transportasi Publik Jurusan Malang-Jombang (Studi pada Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur) Nevia Ayu Rahmadhani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Article 17 Act No 5 of 1999 on Public Transportation of Malang – Jombang. Act No 5 of 1999 Article 17 is a regulation about prohibition of monopoly practice. The case that happen on public transportation of Malang - Jombang, it shows that there is only one service provider. This study discuss about normative gap between formulation and policy implementation of Article 17 Act No 5 of 1999 where based on the data from Dinas Perhubungan dan LLAJ of East Java Province conclude that the procurement of public transportation (AKDP) is submitted directly to the private but the government is still control. Keywords: Policy implementation, indication of monopoly practice, public transportation   Abstrak: Implementasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Transportasi Publik Jurusan Malang-Jombang. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 17 merupakan peraturan yang mengatur tentang larangan praktek monopoli. Kasus yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa hanya ada satu provider layanan transportasi publik untuk jurusan Malang – Jombang. Penelitian ini membahas tentang normative gap antara formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan pada alat transportasi publik jurusan Malang – Jombang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, menyimpulkan bahwa pengadaan alat transportasi publik (AKDP) diserahkan langsung kepada pihak swasta, namun masih dalam pengendalian pemerintah. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, indikasi praktek monopoli, transportasi publik 
Akuntabilitas Pengelolahan Dana Block Grant Untuk Meningkatkan Kinerja Guru (Studi pada SMP Negeri 4 Kepanjen Kabupaten Malang) Amida Pratiwi Setyana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Management Accountability Block Grant Funds to Improve Teacher Performance (Study at SMPN 4 Kepanjen in the Regency of Malang). As an obligation of the government in education, government efforts to improve the quality of education always include providing funds as block grants. One of the recipients Block Grant funds are SMP 4 Kepanjen. Business SMP 4 Kepanjen expected to use the funds provided in an effective, efficient, and accountable (accountability). Given the large number of news media online that explains some of suspicion abuse block grant funds in some schools for private interests. Accordingly it is proper management of the block grant funds can be accountable to the public on how the money gets spent as it should. Keywords: Accountability, Block Grant, teacher performance   Abstrak: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Block Grant Untuk Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Pada SMPN 4 Kepanjen Kabupaten Malang). Sebagai suatu kewajiban pemerintah dalam hal pendidikan, pemerintah dengan berbagai upaya selalu melakukan peningkatan kualitas pendidikan termasuk memberikan bantuan dana seperti block grant. Salah satu dari penerima dana block grant adalah SMPN 4 Kepanjen. Pengelola sekolah SMPN 4 Kepanjen diharapkan mampu menggunakan dana yang diberikan tersebut secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Mengingat banyaknya kabar dari beberapa media online yang menjelaskan tentang dugaan penyalahgunaan dana block grant di beberapa sekolah untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian sudah selayaknya pengelolaan dana block grant bisa itu dapat di pertanggungjawabkan kepada publik bagaimana dana tersebut dipergunakan sebagai mana mestinya.   Kata kunci: Akuntabilitas, Block Grant, kinerja guru
Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ruang Publik (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik) Ayu Eka Puspitasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation The Availability Green Open Space as Fulfillment The Needs of Public Space (Study on The Environmental Agency's Gresik). Green Open Space is an elongated area/lane groups, the use of which is more open and a place to grow plants. The area of ​​green open space of at least 30% of the area of ​​the city described in described in Regulation No.10 of 2010. Gresik Currently only reached 15.45%, a fast growing number of industry imbalance in the environmental ecosystem.. In this case the government in achieving the fulfillment of RTH assisted by public and private sector to implement the program of the Ministry of Public Works P2KH program, RAKH program and routinely program as well as other programs. This study aims to analyze and describe the implementation of the policy provision of green open space in Gresik regency. This study used a qualitative descriptive study. Implementation of the policy provision of green open space has 2 focus. The focus of the two related to each other in the implementation of policy implementation and analyze whether the implementation of the policy has been running well.   Keywords: Policy implementation, Green Open Space Abstrak: Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ruang Publik (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik). Ruang Terbuka Hijau yaitu area memanjang/jalur mengelompok, penggunaanya lebih bersifat terbuka serta tempat tumbuh tanaman. Luas minimal Ruang Terbuka Hijau 30% dari luas wilayah kota dijelaskan dalam Perda Kabupaten Gresik No.10 tahun 2010. Saat ini Gresik hanya mencapai 15,45%, banyaknya industri yang berkembang pesat mengakibatkan ketidak seimbangan ekosistem lingkungan. Dalam hal ini pemerintah dalam mencapai terpenuhinya RTH dibantu oleh masyarakat dan pihak swasta dengan melaksanakan program dari Kementrian PU yaitu program  P2KH, RAKH serta program rutinan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mendeskripsikan implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif  kualitatif. Implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau memiliki 2 fokus. Dari kedua fokus tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dan menganalisa apakah implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik.   Kata kunci: Implementasi kebijakan, Ruang Terbuka Hijau 
Inovasi Kebijakan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Studi pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo) Nabilla Lintang
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Innovation Policy One Stop Service System (Studies on Capital Investment and Licensing Office of Probolinggo Regency, During this bureaucratic permitting still impressed complicated because it still spreads in various unit of work but then came the innovation policies of One Stop Service System. The formation of the PTSP Regulations based on the Ministry of Home affairs number 24 in 2006 about One Stop Service Implementation Guidelines, where each County or city shall be entitled to form the PTSP. The regulation is also supported by the Regent number 41 in 2008 about delegation Some Authority in the field of Licensing To capital investment and the Licensing Office of the Probolinggo Regency, give up some of its related issues permitting. Its main purpose is directed at the creation of convenience services permitting investments both foreign and domestic, by not reducing the conditions that must be met. Keywords: Policy, policy innovation, One Stop Service. Abstrak: Inovasi Kebijakan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Studi Pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo). Selama ini birokrasi perijinan masih terkesan rumit karena masih menyebar di berbagai SKPD akan tetapi kemudian muncullah inovasi kebijakan yaitu Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pembentukan PTSP tersebut didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dimana setiap Kabupaten atau Kota berhak untuk membentuk PTSP. Peraturan tersebut juga didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo, Bupati menyerahkan sebagian kewenangannya yang berkaitan dengan masalah perijinan. Tujuan utamanya diarahkan pada terciptanya kemudahan pelayanan perijinan investasi baik asing maupun dalam negeri, dengan tidak mengurangi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kata Kunci: Kebijakan, inovasi kebijakan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional untuk Mewujudkan Pasar yang Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus di Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan) Mira Agustina
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Stakeholder’s Role in Managing Waste of Traditional Market to Create Environmentally Sound Market (Case Study in Kolpajung Market, Pamekasan). Traditional market is one of the public assets at which its existence is important to support the needs of community. However, the presence of traditional market nowadays is often considered dirty due to a lot of trash. It then makes the government of Pamekasan cooperates with private sector in processing that waste. The process takes place through turning waste into compost. This potential is the beginning of environmentally sound market creation because the produced compost has positive impact on the environment. Related to that, this study aimed to describe the stakeholders’ role in managing waste of traditional market in accordance with the environmentally sound market, the supportive and hindering factors, and the social and economic impacts of the waste management. Keywords: stakeholders’ role, traditional market, waste management Abstrak: Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional untuk Mewujudkan Pasar yang Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus di Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan). Pasar tradisional merupakan aset publik yang keberadaannya penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai makhluk ekonomi. Namun keberadaan pasar tradisional seringkali dianggap kumuh, kotor dan banyak sampah. Ini yang mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan untuk bekerja sama dengan swasta dalam mengolah sampah pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan mengubah sampah menjadi kompos, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama petani. Kondisi ini merupakan awal terciptanya pasar berwawasan lingkungan, karena pupuk yang dihasilkan berdampak positif pada lingkungan, sehingga dapat meningkatkan daya dukung lingkungan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran stakeholder dalam pengelolaan sampah pasar tradisional untuk mewujudkan pasar berwawasan lingkungan, faktor pendorong maupun penghambat dalam pengelolaan sampah, serta menggambarkan dampak sosial dan ekonomi dari adanya pengelolaan sampah tersebut. Kata kunci: peran stakeholder, pasar tradisional, pengelolaan sampah
Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Dengan Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Persiapan Pelaksanaan Program Transmigrasi (Studi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya) Mentari Wulandari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Intergovernmental Cooperation the Local Government of Kubu Raya Regency and The Local Government of Madiun Regency in Preparation of Implementation Transmigrastion Program. The transmigration program is an alternative solution to overcome the problems of population and as an effort to spur equitable development in Indonesia. In order for these objectives to be realized then The Local Government of Kubu Raya Regency and The Local Government of Madiun Regency preparing the implementation of the resettlement program to the fullest by establishing cooperative relationships between local. The partnership established through the preparation process of cooperation, assessment of cooperation, discussion and signing of a cooperation agreement and the process of preparation of the transmigration program. In the process of cooperation embodied the principles of cooperation shows that the preparation of the implementation of the transmigration program was organized with the involvement of multiple stakeholders in the area, so that the transmigration program was organized with attention to local needs and the support of community. In order transmigration program may be optimized so The Local Government of Kubu Raya Regency and The Local Government of Madiun Regency still need to enhance the role of stakeholders in the area sharing and allocation of local budget funds for the preparation of the implementation of the transmigration program.Keywords: Intergovernmental Cooperation the Local Government, Preparation of Implementation Program, Transmigrastion ProgramAbstrak: Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam Persiapan Pelaksanaan Program Transmigrasi. Program transmigrasi merupakan solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan kependudukan dan sebagai upaya memicu pemerataan pembangunan di Indonesia. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan persiapan pelaksanaan program transmigrasi secara maksimal dengan menjalin hubungan kerjasama antara daerah. Hubungan kerjsama ini terjalin melalui proses persiapan kerjasama, penjajakan kerjasama, pembahasan dan penandatanganan perjanjian kerjasama dan proses persiapan pelaksanaan program transmigrasi. Di dalam proses kerjasama tersebut terkandung prinsip-prinsip kerjasama yang menunjukan bahwa persiapan pelaksaan program transmigrasi diselenggarakan dengan melibatkan beberapa stakeholders di daerah, sehingga program transmigrasi diselenggarakan dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan mendapat dukungan dari masyarakat. Agar program transmigrasi dapat berjalan secara optimal maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Pemerintah Kabupaten Madiun masih perlu meningkatkan peran stakeholders di daerah dan melakukan sharing alokasi dana APBD untuk penyelenggaraan persiapan pelaksanaan program transmigrasi.Kata kunci: kerjasama antara daerah, persiapan pelaksanaan program, Program Transmigrasi
Impementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang) Siti Mudhalifah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Society Administration Information System To Improve the Quality Of Public Services (Studies on Department of Population and Civil Registration Malang). Public services in the field of population administration is one of the tasks of public service performed by the local government in order to serve the public. To assist various jobs completion in population registration that according the standards require, the government create a new system that called Society Administration Information Systems. The aims to Society Administration Information System in improving the quality of public services. This study uses descriptive qualitative approach. The results of research in the Department of Population and Civil Registration Malang, researcher can draw the conclucion that the service provided by the presence of the Society Administration Information System is good enough, because it's obvious that their service delivery mechanisms and the presence of facilities and infrastructure that supports the process of service delivery in order to improve the quality of public service. Keywords: Service, Service Quality, Society Administration Information Systems Abstrak: Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang). Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melayani masyarakat. Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah membuat suatu sistem baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Tujuan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dapat diperoleh bahwa pelayanan yang diberikan dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dapat dikatakan baik, karena mekanisme pelaksanaan pelayanannya sudah jelas dan adanya sarana dan prasarana yang mendukung proses pelaksanaan pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan. Kata kunci: Pelayanan, Kualitas Pelayanan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Studi pada Lembaga Kemasyarakatan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) Isnaini Yuni Anggraini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Community Organization Restructuring Policy (Study of Community Organization in Ngadas Village, Poncokusumo Subdistrict, Malang District). Research is conducted by the consideration about the importance of community organization for the empowerment of village people. Community organization, therefore, must be restructured and given great attention. Result of research indicates that the implementation of community organization restructuring policy in Ngadas Village has been consistent to the existing regulation. It is verifiable with Van Meter and Van Horn’s model of analysis over policy implementation. There are supporting and constraining factors behind the implementation of community organization restructuring policy. The supporting factor is related to attitude and original trait of the people of Ngadas Village which are supportive to policy implementation. The constraining factor includes lack of document and archive of Village Community Organization and lack of detail about community organization restructuring policy in Local Regulation of Malang District No. 16 in year 2006. Keywords: Policy implementation, organizational restructuring, Village Community Organization, Local Regulation Abstrak: Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Kemasyarakatan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Penelitian ini dilakukan atas dasar Pentingnya keberadaan lembaga kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat Desa. Oleh karena itu penataan lembaga kemasyarakatan perlu diperhatikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  implementasi kebijakan penataan lembaga kemasyarakatan di Desa Ngadas sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari analisa implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn. Dalam Implementasi kebijakan penataan lembaga kemasyarakatan terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung diantaranya sikap dan sifat asli mayarakat Desa Ngadas sangat mendukung implementasi kebijakan. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi yakni kurang terarsipkannya dokumen terkait Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 16 Tahun 2006 yang belum bisa mengatur secara rinci terkait penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kata kunci: Implementasi kebijakan, penataan lembaga, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Peraturan Daerah

Page 175 of 268 | Total Record : 2676

 173   174   175   176   177 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue