cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 212   213   214   215   216 
Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM guna Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri (Studi Di Dinas Perindagkoppar dan UMKM Kota Madiun) Hidayati Suhartini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: Local Goverment strategies for UMKM Empowerment to Increase The Competing Ability of Trade and Industrial Sectors (Study at PERINDAGKOPPAR of Madiun City. Most industries in Madiun City are high-cost production such that they cannot compete in price basis against import products with more comparative values over local product. Therefore, local goverment strategies for the empowerment of micro, small, medium enterprises (MSME) are truly important to increase the competing ability of trade and industrial sectors in Madiun City. Result of research reveals that local government strategies for MSME (micro, small and medium enterprises) empowerment to increase the competing ability of trade and industrial sectors in Madiun City are by increasing the capitalization, developing the markets for MSME (micro, small and medium enterprises), improving the quality of human resource, and improving the quality of technology. Main determinant indicators for these strategies are effectiveness,efficiency and innovativeness. Keywords: Strategy, MSME (micro, small and medium enterprises) Empowerment, Competing Ability, Trade and Industrial Sector.   Abstrak: Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM guna Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri (Studi di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun). Industri-industri di Kota Madiun pada umumnya menggunakan pola produksi biaya tinggi (high cost production) sehingga kurang mampu bersaing di dalam harga dengan produk-produk import yang bisa memberikan nilai perbandingan lebih daripada produk lokal. Oleh karena itu, diperlukannya strategi pemerintah daerah untuk  meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri yang ada di Kota Madiun melalui pemberdayaan UMKM. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan cara peningkatan permodalan, pengembangan pasar UMKM, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan kualitas teknologi. Indikator utama penentu strategi tersebut yaitu efektifitas, efisiensi, dan inovatif. Kata Kunci: Strategi, pemberdayaan UMKM, daya saing, sektor perdagangan dan industri
Pengembangan Industri Kecil melalui Program Produk Unggulan Industri Kecamatan “Putri Kencana” (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar) Lutfi Rizqia Perdana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Small Industry Development Programme for Competitive Products Industrial District “PUTRI KENCANA” (Study at Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar). This study examines the development of small industries with putri kencana’s program , it means Blitar district government program through the department of industry and trade for develop small industries that process typical of superior products Blitar. Putri kencana’s  program consists of three industrial clusters , namely cluster Manggarsari , sari raos cluster and java atsiri cluster.  The problem of this research is the development of small industries through industry leading product program districts and driving and inhibiting factors affecting the nets of small industries development program in Blitar . The results showed that the development of small industries through the putri kencana’s program in Blitar not run well because only in a particular field are executed. Continuous monitoring necessary for the activities in the putri kencana’s program can be run overall . Keywords: development, small industry, Putri Kencana   Abstrak: Pengembangan Industri Kecil melalui Program Produk Unggulan Industri Kecamatan “PUTRI KENCANA” (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar). Kajian penelitian ini tentang pengembangan industri kecil melalui program putri kencana yaitu program pemerintah kabupaten blitar dimana kegiatanya berfokus pada pengembangkan industri kecil yang mengolah  produk unggulan khas Kabupaten Blitar. Program putri kencana terdiri dari tiga klaster industri yaitu klaster manggarsari, klaster sari raos dan klaster java atsiri. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah pengembangan industri kecil melalui program produk unggulan industri kecamatan dan faktor pendorong maupun penghambat yang mempengaruhi jalanya program pengembangan industri kecil di Kabupaten Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan industri kecil melalui program putri kencana di Kabupaten Blitar belum berjalan dengan baik karena hanya pada bidang tertentu saja yang dijalankan. Diperlukan monitoring yang berkelanjutan agar kegiatan dalam Program Putri Kencana dapat dijalankan secara keseluruhan.   Kata kunci: pengembangan, industri kecil, Putri Kencana
Policy Implementation of Increasing Investment As An Efforts To Reach The Target Of Local Revenues (PAD) In Autonomy Era (Study In Local Government of Pasuruan Regency) Tika Larasati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Implementasi Kebijakan Peningkatan Investasi Sebagai Upaya Peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) Di Era Outonomy Daerah. Sejalan dengan prinsip otonomi daerah saat ini menuntut setiap pemerintah daerah untuk bisa mandiri dan kreatif, mencari sumber-sumber pembiayaan, serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan menjadi poin positif terhadap perkembangan daerah dan pendapatan asli daerah adalah dalam sektor investasi. Sejalan dengan kebijakan dan program pemerintah pusat, maka diharapkan pemerintah daerah dapat memajukan pembangunan, kemandirian dan kemajuan daerah pada sektor investasi. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara responsif menyadari potensi yang ada untuk dapat terus meningkatkan PAD sebagai modal untuk pembangunan daerah dengan upaya menarik dan mengundang para investor. Bentuk responsif yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan memformulasikan kebijakan peningkatan investasi, pelaksanaan dengan menerapkan pelayanan terpadu satu pintu, menyelenggarakan pameran promosi investasi, menyelenggarakan business gathering. Dalam Pelaksanaannya terdapat faktor penghambat seperti faktor yuridis, faktor RTRW, dan faktor administrasi. Selain itu terdapat faktor pendukung seperti potensi daerah, keadaan infrastruktur dan fasilitas, iklim sosial dan politik yang kondusif, serta penghargaan investment award yang diberikan dari pemerintah pusat melalui BKPM. Implementasi kebijakan peningkatan investasi di Kabupaten Pasuruan juga memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan investasi dan peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor investasi. Dampak lainnya yaitu peningkatan penyerapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat dan UMKM. Selain itu terdapat dampak negatif yaitu kerusakan jalan yang diakibabkan kegiatan-kegiatan produksi dengan melibatkan kendaraan bertonase besar. Jika tidak ada penanganan lebih lanjut akan menghambat mobilitas ekonomi dikarenakan akses jalan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan nilai investasi. Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Pemerintah Daerah, Investasi, PAD Abstract : Policy Implementation of Increasing Investment As An Efforts To Reach The Target of Local Revenues (PAD) In Autonomy Era (Study in Local Government of Pasuruan Regency). In line with the principle of regional autonomy now requires every local government to be independent and creative, looking for sources of financing , as well as actively seeking various opportunities that could be used as a source of  local revenues. The potential sector of Pasuruan Regency is Investment sector. In line with the policy and program of central government, so it is expected of local government can promote development, independence and progress of the region in the investment sector. The research results obtained that the local government of Pasuruan Regency responsively realize the potential that exist to be able to continues to increase local revenue  as a capital for regional development with efforts to attract and invite the investor come to Pasuruan. The responsive forms that made by local government of Pasuruan Regency are formulating policy of increasing investment with implementing of one-stop service delivery, organized an exhibition of investment promotion and organizing business gathering. During the implementation there are inhibiting factors such as the judicial factors, spatial factors and administrative factors. Besides that there are supporting factors such as regional potential, infrastructure condition, facilities and basic facilities, the conducive of social and political climate also the achievement of investment award that come from central government through BKPM. The policy implementation of increasing investment in Pasuruan regency also give the good enough impact in the development of investment also the increasing of local revenues that derived from investment sector. The others impacts that occur is increased the absorption employment, community income and UMKM. In addition, there are a negative impact which is the road damage that caused the production activities involving large tonnage vehicles. If there are no further treatment and attention it will hamper the economic mobility because the access road is an important infrastructure factors in investment growth.   Keyword : policy,  implementation, local government, investment, local revenues
Policy Implementation of Increasing Investment As An Efforts To Reach The Target Of Local Revenues (PAD) In Autonomy Era (Study In Local Government of Pasuruan Regency) Tika Larasati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementasi Kebijakan Peningkatan Investasi Sebagai Upaya Peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) Di Era Outonomy Daerah. Sejalan dengan kebijakan dan program pemerintah pusat, maka diharapkan pemerintah daerah dapat memajukan pembangunan, kemandirian dan kemajuan daerah pada sektor investasi. Hasil penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara responsif menyadari potensi yang ada untuk dapat terus meningkatkan PAD sebagai modal untuk pembangunan daerah dengan upaya menarik dan mengundang para investor. Bentuk responsif yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan memformulasikan kebijakan peningkatan investasi, pelaksanaan dengan menerapkan pelayanan terpadu satu pintu, menyelenggarakan pameran promosi investasi, menyelenggarakan business gathering. Dalam Pelaksanaannya terdapat faktor penghambat seperti faktor yuridis, faktor RTRW, dan faktor administrasi. Selain itu terdapat faktor pendukung seperti potensi daerah, keadaan infrastruktur dan fasilitas, iklim sosial dan politik yang kondusif, serta penghargaan investment award yang diberikan dari pemerintah pusat melalui BKPM. Dampak lainnya yaitu peningkatan penyerapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat dan UMKM. Selain itu terdapat dampak negatif yaitu kerusakan jalan yang diakibabkan kegiatan-kegiatan produksi dengan melibatkan kendaraan bertonase besar. Jika tidak ada penanganan lebih lanjut akan menghambat mobilitas ekonomi dikarenakan akses jalan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan nilai investasi. Kata Kunci: kebijakan, implementasi, Pemerintah Daerah, investasi, PAD Abstract: Policy Implementation of Increasing Investment As An Efforts To Reach The Target of Local Revenues (PAD) In Autonomy Era (Study in Local Government of Pasuruan Regency). In line with the policy and program of central government, so it’s expected of local government can promote development, independence and progress of the region in the investment sector. The research results is local government of Pasuruan Regency responsively realize the potential that exist to be able to continues to increase local revenue  as a capital for regional development with efforts to attract and invite the investor come to Pasuruan. The responsive forms that made by local government of Pasuruan Regency are formulating policy of increasing investment with implementing of one-stop service delivery, organized an exhibition of investment promotion and organizing business gathering. During the implementation there are inhibiting factors such as the judicial factors, spatial factors and administrative factors. Besides that there are supporting factors such as regional potential, infrastructure condition, facilities and basic facilities, the conducive of social and political climate also the achievement of investment award that come from central government through BKPM. The others impacts that occur is increased the absorption employment, community income and UMKM. In addition, there are a negative impact which is the road damage that caused the production activities involving large tonnage vehicles. If there are no further treatment and attention it will hamper the economic mobility because the access road is an important infrastructure factors in investment growth.   Keyword: policy,  implementation, local government, investment, local revenues 
Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Biogas Sebagai Upaya Mengurangi Pencemaran Lingkungan (Studi Pada Dusun Bapang Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang) Devi Sri Budianti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Biogas Utilization Policy as the Efforts to Reduce Environmental Pollution (A study in Dusun Bapang Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang). Environmental damage is now one of them caused by industrial waste, household. One area that has the environmental damage caused by industrial waste household is in the Dusun Bapang Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Seeing the state of the environment is ultimately the Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Jombang make policy toward industrial waste in the Dusun Bapang by implementing policies biogas. This biogas policy began diterapkan in Dusun Bapang in 2012. the form of its policy is to the development of biogas installations with the aim to reduce environmental pollution Biogas policy been in Dusun Bapang because this area is the central areas of industries that do not have waste management. Until 2014 for the implementation of biogas policy is still only 5 units of biogas installations.Challenges in the implementation of biogas policy in the Dusun Bapang namely the low public response to the  policy of biogas, limited land for construction of biogas, the public mindset and socialization. Keywords: public policy, model of policy implementation   Abstrak: Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Biogas Sebagai Upaya mengurangi Pencemaran Lingkungan (Studi pada Dusun Bapang Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang). Kerusakan Lingkungan salah satunya disebabkan oleh limbah industri rumah tangga. Salah satu daerah yang memiliki kerusakan lingkungan yang disebabakan oleh limbah industri rumah tangga adalah di Dusun Bapang Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Melihat keadaan lingkungan tersebut akhirnya pemerintah dibantu oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Jombang membuat kebijakan terhadap limbah industri di Dusun Bapang yaitu dengan menerapkan kebijakan biogas. kebijakan biogas ini mulai diterpakan di Dusun Bapang pada tahun 2012. Bentuk kebijakannya yaitu dengan pembangunan instalasi biogas dengan tujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Kebijakan ini dipilih karena merupakan daerah sentra indutri yang tidak memiliki pengelolaan limbah. Sampai dengan tahun 2014 untuk instalasi biogas masih hanya lima unit. Tantangan dalam pelaksanaan  kebijakan biogas di Dusun Bapang  yaitu rendahnya respon masyarakat terhadap kebijakan biogas, keterbatasan lahan  untuk pembangunan biogas, pola pikir masyarakat dan sosialisasi.   Kata kunci: kebijakan publik, model implementasi kebijakan
Pengelolaan Sampah dan Alternatif-Alternatif Pilihan Publik (Studi tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bojonegoro) Izza Khulfa
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Trash Management and Public Selection Alternatives (Study about Trash Management in Kabupaten Bojonegoro). Trash volume in Kabupaten Bojonegoro is proportional with population rate, activity type, and consumption level of the people in using their goods. This concept influences the duties of local government because most of duties are incurred into the responsibility of trash producing subjects. Type of research is descriptive with qualitative approach. Result of research indicates that the constrained local government of Kabupaten Bojonegoro in trash management has bothered trash service in several regions considered as the region of city center with relatively crowded activity. The active role of the self-supported community and the government as the trash operational facilitator from upstream to downstream must be improved. Incentive may be given to the self supported community to help the government to deliver governmental duties in trash management and therefore, some of these duties shall be relived. Keywords: trash management,alternatives,  public selection Abstrak: Pengelolaan Sampah dan Alternatif-Alternatif Pilihan Publik (Studi tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bojonegoro). Besar kecilnya volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bojonegoro sebanding dengan jumlah penduduk dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap penggunaan barang.Keterbatasan pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan persampahan membutuhkan konsep pilihan publik yang pada akhirnya akan mempengaruhi tugas pemerintah daerah yang selebihnya akan ditanggungkan oleh masyarakat sebagai subyek penghasil sampah. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka pengelolaan sampah membuat pelayanan persampahan dilakukan di beberapa wilayah yang dianggap sebagai wilayah pusat kota dan memiliki aktivitas relatif padat.Sehingga, dibutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk mandiri dan peran pemerintah sebagai fasilitator operasional persampahan dari hulu sampai hilir. Serta pemberian intensif kepada masyarakat untuk mandiri tidak membuat pemerintah rugi dalam hal biaya karena dirasa akan mengurangi tugas pemerintah dalam pengelolaan sampah. Kata kunci: pengelolaan sampah, alternatif-alternatif, pilihan publik 
Evaluasi Kinerja Online Public Access Catalogue (OPAC) sebagai Sarana Sistem Temu Kembali Informasi Buku (Studi di Perpustakaan Universitas Brawijaya, Malang) Yunita Ratnasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Performance Evaluating of Online Public Access Catalogue (OPAC)  Means of Information Retrieval book (Studies at Library of the University of Brawijaya, Malang). Use of OPAC as information retrieval system books often there is a problem where pemustaka unable to find a collection of books diraknya. This study was conducted to determine, describe, and explain the performance of the online public access catalog (OPAC) as a means of information retrieval study books in the Library of University of Brawijaya. In this study, researchers used a mixed methods research sequential model explotary by carrying out qualitative research first and then followed by quantitative research. Qualitative research will show that the data obtained from interviews, documentation, and literature study. Quantitative Research will display data from the result of measurement values ​​of recall and precision with a sample size of 30. The results reveal of OPAC search tools as a means of information retrieval system there are three access points are access points title, author and subject, the results of the recall and precision measurements using known that the recall value of each access point was 100% while the precision value 67% title access point, point Access authors 53%, and 69% subject access points. Keywords: OPAC, information retrieval systems, Recall and Precision Abstrak: Evaluasi Kinerja Online Public Access Catalogue (OPAC) sebagai Sarana Sistem Temu Kembali Informasi Buku (Studi di Perpustakaan Universitas Brawijaya, Malang). Penggunaan OPAC sebagai sistem temu kembali informasi buku yang seringkali terdapat masalah dimana pemustaka tidak dapat menemukan koleksi buku diraknya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, mendeskripsi, dan menjelaskan kinerja online public access catalogue (OPAC) sebagai sarana sistem temu kembali informasi buku studi di Perpustakaan Unversitas Brawijaya Malang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan mixed methods research model sequential explotary dengan cara melaksanakan penelitian kualitatif terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif akan menampilkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penelitian Kuantitatif akan menampilkan data dari hasil pengukuran nilai dari recall and precision dengan jumlah sampel 30. Hasil penelitian diketahui Alat penelusuran OPAC sebagai sarana sistem temu kembali informasi ada tiga titik akses yaitu titik akses judul, pengarang dan subjek, dari hasil pengukuran menggunakan recall and precision diketahui bahwa nilai recall dari setiap titik akses adalah 100% sedangkan nilai precision titik akses judul 67%,  titik akses pengarang 53%,  dan titik akses subjek 69%. Kata kunci: OPAC, sistem temu kembali informasi, Recall and Precision
Kerjasama Antar Aktor Dalam Penanganan Pengungsi Erupsi Gunung Kelud (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang) Pavita Wulan Andadari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Cooperation Among Actors in Handling of  Mt. Kelud Eruption Refugees (Study in Local Disaster Management Agency Kabupaten Malang). Disaster management is the set of efforts which include the establishment of policy development that the risk of disaster, prevention activities of disaster, emergency response, and rehabilitation (UU Number 27 Tahun 2007). The impact of natural disaster is any person or group of people who were forced or forced out of their homes for an uncertain period of time as a result of adverse effects of disasters are generally called refugees. Government can not act singly therefore it required the involvement non-government actors and civil society to do contributin. Formulation of the problem and the role of actors that involved, the cooperation, and supporting and inhibiting factors in cooperation among actors in the handling of Mt. Kelud eruption refugees. Government (BPBD of Malang Regency) as actors of decision makers, private sector (PT. Semen Indonesia) as facilitator provide logistical needs in refugees and civil society as participators. In handling of the economic, social and cultural in civil society and decreasing the rumor that arises during the emergencies conditions can be an important concern for the manufacturers at once decision-makers to build the disaster management mechanism and handling of refugees that integrated, effective, and efficient. Keywords: disaster management, handling of refugees, cooperation among actors Abstrak: Kerjasama Antar Aktor Dalam Penanganan Pengungsi Erupsi Gunung Kelud (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang). Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (UU No. 27 Tahun 2007). Dampak yang ditimbulkan dari bencana alam yang terjadi adalah adanya orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana yang umumnya disebut pengungsi. Pemerintah tidak dapat berperan secara tunggal oleh sebab itu diperlukan keterlibatan aktor Non-pemerintah dan masyarakat untuk melakukan kerjasama. Rumusan masalah diantanya mengenai aktor yang terlibat serta perannya, bentuk kerjasama dan faktor pendukung dan penghambat dalam kerjasama antar aktor dalam penanganan pengungsi erupsi Gunung Kelud. Pemerintah (BPBD Kabupaten Malang) sebagai aktor pengambil keputusan, aktor swasta (PT. Semen Indonesia) sebagai fasilitator pemberi bantuan logistik kebutuhan di pengungsian dan Masyarakat berperan sebagai partisipator. Penanganan terhadap dampak ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat serta pengurangan rumor yang timbul pada saat kondisi darurat dapat menjadi perhatian penting untuk para pembuat sekaligus pengambil keputusan untuk membangun mekanisme penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terpadu, efektif dan efisien.   Kata Kunci :manajemen bencana, penanganan pengungsi, kerjasama antar aktor. 
Implementasi Programovop Untuk Mengembangkan Produk Ikm (Studi Di Sentra Kerajinan Pigora Desa Jiyu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto) Fenti Dwi Astutik
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : OVOP Program To Develop The Products Of Lower And Middle Industries IKM (A Study in Jiyu Village, Kutorejo District, Mojokerto Regency).The program is a strategy to improve the productivity of handicraft product in the from of picture frames by using local resources. This is a government program to develop handicraft products and improve the prosperity of the community. A concern of local governments in the form of capital and equipment support give to craftsmen. OVOP program was assignment in 2012 and implemented since the 2013 and was followed by 30 craftsmen of picture frames. The sctattered in the jiyu village, kutorejo district, mojokerto regency. Until now the program is still working. The results showed that the implementation of one village one product in the mojokerto regency, based observation by the research focus of the communication originated in the implementation of the program begins from the MoU between the mojokerto regent and the governor of east java on the determination of commodity agreements KID, OVOP, creative industries, and AGRO regency/city in east java. Keywords: Implementation, OVOP program,  lower and middle industries (IKM). Abstrak : Mengembangkan Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Studi di Desa Jiyu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto).Program tersebut merupakan salah satu langkah yang ditempuh dalam meningkatkan produktifitas produk kerajinan pigora dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.Dan sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah daerah dalam meningkatkan produk hasil kerajinan serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Bentuk kepedulian pemerintah daerah berupa dukungan modal dan peralatan yang diberikan kepada pengrajin. Program OVOP ini ditetapkan pada tahun 2012 dilaksanakan sejak tahun 2013 dan diikuti oleh 30 orang pengrajin pigora yang tersebar di desa jiyu, kecamatan kutorejo, kabupaten mojokerto. Hingga sekarang program ini masih berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program One Village One Product di kabupaten mojokerto sesuai dengan yang diamati berdasarkan fokus penelitian yakni berawal dari komunikasi dalam pelaksanaan program dimulai dari adanya MoU antara Bupati Mojokerto dan Gubernur Jawa Timur mengenai kesepakatan penentuan komoditi KID, OVOP, industri kreatif, dan AGRO Kab/Kota se Jawa Timur. Kata kunci: implementasi, program OVOP, industri kecil dan menengah (IKM)
Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Kediri (Studi tentang alih fungsi lahan Kediri Waterpark di Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030) Ella Yulisa Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of land conversion Policy in Kabupaten Kediri (A Study of land function shift Kediri Waterpark Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri Based on Region Layout Plan Policy of Kabupaten Kediri 2010-2030). Increased land conversion due to increasing human needs for non agriculture land occurred in Kabupaten Kediri precisely in the Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri as an artificial touristic Kediri Waterpark occurred in 2010. The land that was originally an agricultural land, now changed into tourism land. With the occurrence of the land conversion, the government of Kabupaten Kediri arrange local regulations number 14/2011 on Region Layout Plan of Kabupaten Kediri 2010-2030 to regulate land use and control of land conversion. The result of the research shows that the implementation of land conversion policy in Desa Pagung as an artificial touristic Kediri Waterpark which includes some stakeholders as the implementer is apporociate with the space use direction as written in the document of Region Layout Plan Policy of Kabupaten Kediri and it has also been planned that facility development in Kecamatan Semen. Nevertheless, there are implementation constraints is the absence of written covenant between the investor party and the government of Desa Pagung, furthermore there was no endorsement from the people of Desa Pagung. Keywords: Region Layout Plan (RLP), Land corversion, Kediri Waterpark Abstrak: Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Kediri (Studi tentang alih fungsi lahan Kediri Waterpark di Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri 2010-2030). Peningkatan alih fungsi lahan yang disebabkan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap lahan non pertanian di Kabupaten Kediri tepatnya di Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri sebagai kawasan wisata Kediri Waterpark selama mulai tahun 2010. Lahan yang awalnya merupakan lahan pertanian kini berubah menjadi kawasan wisata. Kegiatan tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Kediri memformulasikan peraturan Kabupaten Kediri tahun 2011 nomor 14 dengan isi aturan rencana tata ruang di wilayah Kabupaten Kediri. Penelitian ini memberikan hasil bahwa implementasi perubahan fungsi lahan di Desa Pagung untuk Kediri Waterpark yang melibatkan beberapa stakeholder di Kabupaten Kediri telah sesuai dengan arah pemanfaatan ruang pada aturan tahun 2011 nomor 14 Kabupaten Kediri yang telah direncanakan pada pengembangan fasilitas Kecamatan Semen. Meskipun demikian, implementasi tersebut terdapat kendala, yaitu tidak ada perjanjian tertulis antara pihak desa dan investor yang mengakibatkan tidak adanya dukungan dari masyarakat Desa Pagung. Kata Kunci: Rencana Tata Ruang Wilayah, Alih Fungsi Lahan, Kediri Waterpark

Page 214 of 268 | Total Record : 2676

 212   213   214   215   216 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue