cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 214   215   216   217   218 
Reformasi Pelayanan Publik Melalui Government Mobile (Studi di Kabupaten Gorontalo) Muhammad Nasir Tongkonoo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Government Mobile Program as A Form of Bureaucratic Reformation in Public Service Field (Study at Gorontalo Regency). A bureaucratic reformation in public service field called Government Mobile is a popular program at Gorontalo Regency. Government Mobile Program is a kind of direct service to the community, or in other words, it is a ball-pickup service. The origin of this program derives from the intention to change the old view or paradigm which still considers the government as the servant behind the desk. The government is expected to change into giving more emphasizes to provide direct service to the communities and to meet their demand in quick and precise ways. Implementation process was comprised of three processes, mainly planning, implementation and evaluation. The actor behind implementation includes government as service provider and communities as service receiver. Main goal and target is providing direct service to the communities. The supporting factors to this program involves leadership commitment, SKPD commitment, clear regulation to this program and community participation. Constraining factors also is limited timing, lacking of information and less reliable structures and infrastructures. Keywords: government mobile, bureaucratic reformation, public service Abstrak: Program Government Mobile Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi Di Bidang Pelayanan Publik (Studi di Kabupaten Gorontalo). Reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik yang disebut Government Mobile menjadi program primadona di Kabupaten Gorontalo. Program Government Mobile berbentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, dengan kata lain pelayanan jemput bola. Asal mula program ini yaitu ingin merubah pandangan atau paradigma lama yang menganggap pemerintah hanya melayani di belakang meja menjadi pemerintah yang mengutamakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dengan cepat dan tepat dan memenuhi kebutuhan mereka. Dalam aspek proses pelaksanaan program Government Mobile terdiri dari tiga proses yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan yaitu pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat yang menerima pelayanan. Sasaran dan tujuan utama program ini adalah pelayanan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Faktor pendukung dari program ini yaitu untuk adalah komitmen pemimpin, komitmen dari SKPD dan peraturan yang jelas dan partisipasi masyarakat. Faktor penghambat yaitu rentan waktu yang terbatas, anggaran, informasi yang kurang dan fasilitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kata Kunci: Government Mobile, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik 
Implementasi Kebijakan Penambangan Batu Gamping Pada Kawasan Bentang Alam Karst (Studi di Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban) Afi Thoriqurrosyad
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation of Limestone Mining in Karst Area (Case Study in Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban). The increasing demand of natural resources forced some parties to exploit without considering about environmental impacts. Karst mining in Kecamatan Grabagan, for example, influenced not only physical changing but also social economic of society around mining areas. Problems were interested to be analyzed in policy implementation’s view. Policy implementation of limestone mining in Karst Area of Kecamatan Grabagan failed to reach its objectives. Supporting factors of policy implementation were (a) the certainty of existing mining policy, (b) available sources of human and budgeting, (c) good coordination in SKPD. In contrast, the barrier factors were (a) social economic of society, (b) less consideration from society, (c) less socialization, and (d) land status which did not included as capable mining area.   Keywords: policy implementation, mining, karst, Tuban Abstrak: Implementasi Kebijakan Penambangan Batu Gamping Pada Kawasan Bentang Alam Karst (Studi di Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban). Meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan hidup, seperti kegiatan tambang batu gamping dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan fisik alam maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Grabagan sangat menarik untuk dikaji melalui sudut pandang implementasi kebijakan. Implementasi Kebijakan Penambangan Batu Gamping Di Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban pada dasarnya belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Faktor pendukung implementasi kebijakan ini (a) kejelasan dari kebijakan tentang penambangan yang sudah ada, (b) tersedianya sumber daya manusia dan anggaran, (c) koordinasi yang baik antar SKPD. Sedangkan, faktor penghambat dari implementasi kebijakan ini (a) faktor sosial ekonomi masyarakat, (b) kurangnya kesadaran masyarakat, (c) kurang baik dan lancarnya sosialisasi, (d) status lahan milik pribadi yang masuk dalam kawasan tidak layak tambang.   Kata kunci: implementasi kebijakan, tambang, karst, Tuban 
Hubungan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pustakawan (Studi Pada Pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Malang dan Perpustakaan Universitas Brawijaya) Laila Rifa'atul Azizah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Relations of Education and Training Toward Performance of Librarians (Study of Librarians at Library of Malang State University and Library of Brawijaya University). One way that can be done by the management of libraries in improving the quality and performance of librarians is to provide education and training to the librarians. The aim of this research is to explain the partial and the simultaneous correlation between the factors of education and training methods; the type of education and training; as well as educational and training materials on the performance of the librarian of the librarians at Library of Malang State University and Library of Brawijaya University. The data were obtain from questionnaire the population is the whole librarians at the Library of Malang State University and Library of Brawijaya University totaling 37 respondents and all of them are taken as sample. From the results of research, it is known that method, types, and materials of education and training have significant relationships simultaneously on the performance of the librarian. Partially, educational and training methods doesn’t have significant relationship to the performance of the librarian. The types of education and training doesn’t have partial relationship on the performance of the librarian. While educational and training materials doesn’t have partial significant relationship to the performance of the librarian. Keywords: education and training, performance of the librarian   Abstrak: Hubungan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pustakawan (Studi pada pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Malang dan Perpustakaan Universitas Brawijaya). Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen perpustakaan dalam rangka meningkatkan kualitas serta kinerja dari pustakawan adalah dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi para pustakawannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan korelasi secara parsial dan simultan antara faktor-faktor metode pendidikan dan pelatihan; jenis pendidikan dan pelatihan; serta materi pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pustakawan pada pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Malang dan Perpustakaan Universitas Brawijaya. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan datanya dengan populasi seluruh pustakawan pada Perpustakaan Universitas Negeri Malang dan Perpustakaan Universitas Brawijaya yang berjumlah 37 responden dan diambil semua sebagai sampel. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa metode, jenis, serta materi pendidikan dan pelatihan memiliki hubungan yang signifikan secara simultan terhadap kinerja pustakawan. Secara parsial metode pendidikan dan pelatihan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja pustakawan. Jenis pendidikan dan pelatihan tidak memiliki hubungan secara parsial terhadap kinerja pustakawan. Sedangkan materi pendidikan dan pelatihan tidak memiliki hubungan yang signifikan secara parsial terhadap kinerja pustakawan.   Kata Kunci: pendidikan dan pelatihan, kinerja pustakawan
Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Optimalisasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Studi Kasus pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung) Desi Vidiawati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Strategy of Local Government To Improve The Welfare of Coastal Community Through The Optimization of Fish Landing Anchorage (Study at Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung). Coastal and marine regions are locations which have a great impact to the development because it have Fish Resource potential, so it will increase the welfare of coastal society especially the fishermen. But in fact, the Fish Resource isn’t used maximally, because mostly, it still exploited by small fishery entrepreneurs that only use ship size <30 GT. The low quality of fishermen is one of the challenges to increase the societal welfare. The purpose of this research is to describe and to analyze Local Government’s strategy to develop Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) in order to increase the coastal society’s welfare, and also to analyze the supporting and constraining factors of Local Government’s strategy execution to develop the welfare of coastal society through the usage of Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). The result of this research found that Local Government’s strategy, which wishing to increase the welfare of coastal society, is worked and succeed.   Keywords: strategy, welfare, coastal community, fish landing anchorage   Abstrak: Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Optimalisasi PPI (Studi Kasus pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung). Wilayah pesisir dan lautan merupakan daerah yang memiliki dampak begitu besar terhadap pembangunan karena  mempunyai potensi Sumber Daya Ikan (SDI) yang besar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan. Pada fakta yang ada SDI tersebut belum termanfaatkan secara maksimal karena sebagian besar masih dikuasai oleh pengusahaan perikanan dengan skala kecil yaitu dengan ukuran kapal <30 GT. Rendahnya kualitas nelayan juga merupakan salah satu tantangan  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Pemerintah dalam mengembangkan PPI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Serta untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi Pemerintah dalam meningkatkaan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui optimalisasi PPI. Hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui dapat dikatakan berhasil. Kata kunci: strategi, kesejahteraan, masyarakat pesisir
Implementasi Program Pupuk Organik Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Masyarakat Petani Sayur - di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) Ika Wahyuning Lestari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Empowerment-Based Organic Fertilizer Program (Study of Vegetable Farmer Community at Sumbersekar Village, Dau District, Malang Regency). The agriculture sector is a sector that has a strategic role in the structure of nasional economic development. Fertilizers has an important role as one of factors to increase production of agriculture commodities. The government’s concers towards the develpoment of environmentally friendly farming in Indonesia has shown throught the program named “Go Organic 2010” in early 2000, with a vision to make Indonesia as the largest organic food producers in the world (Ministry of Agriculture, 2007). Organic fertilizer is selected because it is an alternative solution to the scarcity problem of chemical fertilizer and also it can be useful for long-term environmental sustainability. Through organic fertilizer has noted an important aspect that supporting the successful implementation of policies. Important recommendation that can be given of the results of this research are the local authorities should be more active in monitiring and controling the organic fertilizer program. The cooperation between the program managers also needed, so that be program can success. Keywords: Organic Fertilizer, Empowerment   Abstrak: Implementasi Program Pupuk Organik Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Masyarakat Petani Sayur - di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Pupuk memiliki peranan penting sebagai salah satu faktor dalam peningkatan produksi komoditas pertanian. Keseriusan pemerintah terhadap perkembangan pertanian ramah lingkungan di Indonesia telah ditunjukkan melalui pencanangan program “Go Organic 2010”  pada awal tahun 2000, dengan visi menjadikan Indonesia sebagai produsen pangan organik terbesar di dunia (Departemen Pertanian RI, 2007). Pupuk organik dipilih karena merupakan solusi alternatif terhadap masalah kelangkaan pupuk kimia dan kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Melalui program pupuk organik masyarakat dapat memberdayakan diri untuk mencapai kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pupuk orgnaik telah memperhatikan aspek penting yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Rekomendasi penting yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah pihak pemerintah daerah lebih berperan aktif dalam pengawasan dan pengendalian program pupuk organik. Perlu adanya kerjasama yang terjalin antar pelaksana program agar program dapat mencapai sebuah keberhasilan.   Kata kunci: pupuk organik, pemberdayaan masyarakat
Efektivitas Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Pengembangan Wisata Buatan di Kota Batu) Jaya Pranata
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Effectiveness Coordination of Regional Development Planning Agency (Bappeda) with the Department of Tourism and Culture (Disparbud) (Study of Artificial tourism development in Batu City). To become an independent regional local governments do the construction through the development potential of the region one of which is tourism, as was done by the local government Batu Because this area has tourism potential is good enough and needs to be developed among them is artificial tourism. Many parties involved are related to tourism development of artificial Bappeda with Disparbud where both institutions have a very important function both in the planning, implementation and evaluation of programs. Both of these agencies are required to always coordinate so that the development can proceed smoothly and optimally. In this research focus of the problem is taken is associated with Disparbud Bappeda effective coordination in the development of artificial tourism in City of Batu. Research results show that inter-agency coordination is already well underway but the implementation is ineffective. This is due to several obstacles that occur as the busyness of each agency different, less precise in the delegation of employees to attend the coordination meeting, the disbursement of funds that are still sometimes delayed so that the schedule coordination is also delayed in implementation and the lack of human resources in the field of tourism. Keywords: Effectiveness , Coordination, Development of Tourism Abstrak: Efektivitas Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DisParBud) (Studi Pengembangan pariwisata Buatan di Kota Batu). Untuk menjadi daerah yang mandiri pemerintah daerah melakukan pembangunan  melalui pengembangan potensi daerah salah satunya adalah pariwisata, seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Batu Karena daerah ini mempunyai potensi wisata yang cukup baik dan perlu dikembangkan salah satunya adalah wisata buatan. Banyak pihak yang terlibat terkait pengembangan pariwisata buatan yaitu Bappeda dengan DisParBud dimana kedua instansi memiliki fungsi yang sangat penting baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program. Kedua Instansi ini diharuskan untuk selalu berkoordinasi agar pengembangannya bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Dalam penelitian ini fokus permasalahan yang diambil adalah terkait efektivitas koordinasi Bappeda dengan DisParBud dalam pengembangan wisata buatan di Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi  antar instansi ini sudah berjalan dengan baik tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan adanya beberapa hambatan yang terjadi seperti kesibukan masing-masing instansi yang berbeda, kurang tepat dalam pendelegasian pegawai untuk mengikuti rapat koordinasi, pencairan dana yang masih terkadang molor sehingga jadwal koordinasi juga molor dalam pelaksanaannya dan kurangnya sumber daya manusia di bidang pariwisata.   Kata Kunci: Efektivitas, Koordinasi, Pengembangan Pariwisata.
Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Ekonomi Lokal dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Pengembangan Industri Kreatif Kerajinan Manik-manik Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang) Diana Kusuma Negara
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Development of Creative Industry Based on Local Economic to Increase Community Income (Studies in Beads Craft Creative Industry Development in Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang). The background of the study of the Development of Creative Industry Based on Local Economic to Increase Community Income is the effort to develop the beads craft creative industry to increase beads craftr's income. The assessment needs to be done to understand the issues in the development process of beads creative industry which is also refers to the Instruksi Presiden  No. 6 of 2009 concerning the development of the creative economy. Through this development, the creative industry is expected to be improved to fit in the global challenge trade, especially on the beads craft product. This development refers to the principle of local economic development which turn the local resources into one of the most important aspects of a development based on the local economy. Keywords: development, local economy, revenue Abstrak: Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat(StudiPada PengembanganIndustri Kreatif Kerajinan Manik-manik Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang). Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Ekonomi Lokal dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat pada Industri Kerajinan manik-manik dilatar belakangi pada  upaya dan usaha pengembangan industri kreatif manik-manik dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pengrajin manik-manik. Pengembangan perlu dilakukan pengkajian untuk menangkap masalah masalah di dalam proses pengembangan industri kreatif manik-manik yang juga mengacu pada Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Melalui pengembangan ini diharapkan sebuah perubahan dalam menjawab tantangan global perdagangan yang khususnya pada produk manik. Pengembangan ini mengacu pada prinsip pembangunan ekonomi lokal yang sumber daya lokal menjadi salah satu aspek terpenting dalam sebuah pengembangan berbasis ekonomi lokal.   Kata kunci: pengembangan, ekonomi lokal, pendapatan 
Implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang Dedy Dwi Putra
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Indonesian Librarian Code of Ethics in Regional Public Library and Archives Malang. Librarian as a profession has responsibility to conduct his/her profession tasks based on ethic standard such as shown in Indonesian Librarian Code of Ethics. Librarian in Regional Public Library and Archives Malang is a group of Indonesian librarian who has responsibility to conduct Indonesian Librarian Code of  Ethics. This study aimed to describe the implementation of librarian code of ethics in Regional Public  Library and Archives Malang and related aspects inside it; they are knowledge, understanding, and comprehension of librarian toward Indonesian librarian code  of ethics also infrastructure of public ethic in supporting the implementation. Result of this study shows that librarian have known, understood, and comprehended Indonesian librarian code of  ethics. The implementation of Indonesian Librarian Code of Ethics has not all implemented by the librarian. The constraints in implementing librarian code ethics are the less effort or action on the implementation conducted by librarian also the less active participation from regional IPI management. Therefore, to optimize the implementation of librarian code of ethics, there is needed active role from IPI especially in regional, and evaluation program for ethic in office environment also it is needed to conduct routinely to maximize the role of ethic infrastructure in supporting the implementation code of ethics.   Keywords: implementation, librarian, librarian code of ethics   Abstrak: Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Pustakawan sebagai seorang profesi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas profesinya berdasarkan pada standar etika, seperti yang tercermin dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kode etik pustakawan di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Malang, dan aspek yang berkaitan didalamnya yaitu pengetahuan, pengertian, dan pemahaman pustakawan terhadap kode etik pustakawan Indonesia, serta infrastruktur etika publik dalam mendukung implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pustakawan telah mengetahui, mengerti, dan memahami kode etik pustakawan Indonesia, akan tetapi belum sepenuhnya dijalankan oleh pustakawan. Kendala dalam implementasi kode etik pustakawan adalah kurangnya upaya atau tindakan implementasi dari pustakawan, serta kurangnya keaktifan dan kontrol dari pengurus IPI daerah. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan implementasi kode etik pustakawan, perlu adanya peran aktif dari IPI khususnya tingkat daerah, dan program evaluasi etika di lingkungan kantor juga perlu dilaksanakan secara berkala, serta memaksimalkan peran infrastruktur etika dalam menunjang pelaksanaan kode etik.   Kata kunci: implementasi, pustakawan, kode etik pustakawan 
Peran Desain Interior Terhadap Kepuasan Pemustaka (studi pada perpustakaan SMK Negeri 4 Malang) Novarikha Ariyanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 11 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Role of Interior Design Toward Users’s Satisfaction (Study on The Library of SMKN 4 Malang). The library need to increase their services by providing the needed books and creating attractive, interesting, comfortable, and supportive library building. To increase the function of school library, librarians of SMKN 4 Malang built library building by observing its interior design. This interior design includes 5 elements that really important related to users’s satisfaction, they are layout, color scheme, lighting, air circulation, and acoustic (sound system). Source of  data used comes from the questionnaires and total sample of 100 respondents.  The research result of those 5 indicators which has role toward users’s satisfaction show that t test indicators role of interior design toward users’s satisfaction is lighting, ventilation dan acoustic (sound system). F test shows that there is role of interior design toward users’s satisfaction is air circulation.   Keywords: interior design, users’s satisfaction Abstrak: Peran Desain Interior Terhadap Kepuasan Pemustaka (studi pada perpustakaan SMK Negeri 4 Malang). Kondisi fisik perpustakaan perlu untuk dipertimbangkan agar pemustaka dapat merasa nyaman, aman, dan produktif dalam bekerja. Untuk meningkatan fungsi perpustakaan sekolah, pengelola Perpustakan SMK Negeri 4 Malang membangun gedung perpustakaan dengan memperhatikan desain interiornya. Desain interior ini meliputi tata ruang, tata warna, pencahayaan, sirkulasi udara dan akustik (suara). Sumber data yang digunakan berasal dari penyebaran questioner dengan jumlah 100 responden. Hasil penelitian dari lima indikator yang memiliki peranan terhadap kepuasan pemustaka ini menunjukkan bahwa, dengan uji t diketahui indikator yang memiliki peran terhadap kepuasan pemustaka adalah pencahayaan, sirkulasi udara dan akustik. Uji F menunjukkan bahwa indikator desain interior secara bersama-sama berperan terhadap kepuasan pemustaka dan Indikator yang paling dominan pada kepuasan pemustaka adalah sirkulasi udara. Kata kunci: desain interior, kepuasan pemustaka
Manajemen Koleksi Umum dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pemustaka (Studi pada Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang) Rena Dwi Aprillusia
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: General Collection Management in the User’s Needs of Information Fulfillment(Study on Brawijaya University Library). This research was conducted because of there are many publications which are produced from over the years and the needs of information that varied for every user that changes according to the development of science and technology, encourages libraries to do a good collection management. This study aims to determine how the Library of Brawijaya University in executing collections management, especially for general collections and inhibiting factors and supporter factors for the implementation of the management and support of the general collection in the Library of the Brawijaya University.This research is qualitative type research and using descriptive approach. The result of this research shows that the implementation of general collection management at Library of Brawijaya University is based on the Quality Management System (ISO 9001: 2008). In the process of collection management includes the step of selection, procurement, and processing. While for the evaluation of the collection is never carried out. Inhibiting factors in the implementation of a general collection management at Library of Brawijaya University are fund, internal and external Human Resources, and low WIFI signal during business hours. While the supporting factors namely are appropriate and adequate facilities and infrastructure, as well as form of books proposal provided by the Library of Brawijaya University. Keywords: Management, General Collection, Information Needs Abstrak:ManajemenKoleksiUmumdalamPemenuhanKebutuhanInformasiPemustaka (StudipadaPerpustakaanUniversitasBrawijaya Malang). Penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya terbitan yang dihasilkan dari tahun ke tahun dan beragamnya kebutuhan informasi setiap pemustaka yang berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong perpustakaan untuk melakukan manajemen koleksi yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perpustakaan Universitas Brawijaya dalam melaksanakan manajemen koleksi, khususnya untuk koleksi umum dan apa faktor-faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan manajemen koleksi umum di Perpustakaan Universitas Brawijaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen koleksi umum di Perpustakaan Universitas Brawijaya berpedoman pada Sistem Manajemen Mutu (Standar ISO 9001:2008). Dalam proses manajemen koleksi meliputi tahap seleksi, pengadaan, dan pengolahan. Sedangkan untuk evaluasi koleksi belum pernah dilakukan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan manajemen koleksi umum di Perpustakaan Universitas Brawijaya adalah dana, Sumber Daya Manusia (SDM) internal dan eksternal, dan rendahnya sinyal WIFI (lambat) pada saat jam-jam kerja. Sedangkan faktor pendukungnya antara lain sarana dan prasarana yang layak dan memadai, serta adanya form usulan buku yang disediakan Perpustakaan Universitas Brawijaya. Kata Kunci:Manajemen, KoleksiUmum, Kebutuhan Informasi

Page 216 of 268 | Total Record : 2676

 214   215   216   217   218 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue