cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 216   217   218   219   220 
Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Keterlambatan Pengembalian Bahan Pustaka (Studi Pada Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya) Emi Dwi Astutik
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effectiveness of Fine Penalty Application to The Returning Lateness of Documentary Materials (Study of Central Library at University of Brawijaya). The library college is an integral part of that cannot be separated from college. Optimize its role as an agent for information and library college divide type of service, one of them is service circulation serving lending, including the payment and return the fine material delays in the library. One of the library the college that used to implement sanction a fine in the form of a payment of money by borrowers to the library is a library brawijaya university. The sanctions imposed the fine have been running since the library stand up and had a change of nominal amount on  February 17 2014 to the decision of the Rector of the underlying. The application of the fine material delays in the central library brawijaya university is still less effective, because the lack of awareness borrowers. It is also influenced by socio-economic background borrowers who looked at the amount of nominal sanctions Rp.1000 and Rp. 2500   Keywords: effectiveness, Fine Penalty, Lateness, Documentary Materials   Abstrak: Efektivitas Penerapan sanksi Denda Keterlambatan Pengembalian Bahan Pustaka (Studi Pada Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya). Perpustakaan perguruan Tinggi adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari Perguruan Tinggi. Demi mengoptimalkan peranannya sebagai agen informasi maka Perpustakaan Perguruan Tinggi membagi jenis layanannya, salah satunya adalah layanan sirkulasi yang melayani peminjaman, pengembalian dan termasuk pembayaran sanksi denda keterlambatan pengembalian bahan pustaka. Salah satu Perpustakaan Perguruan Tinggi yang memberikan sanksi denda berupa pembayaran sejumlah uang oleh pemustaka kepada perpustakaan adalah Perpustakaan Universitas Brawijaya. Penerapan sanksi denda tersebut telah dilaksanakan sejak perpustakaan berdiri dan mengalami perubahan jumlah nominal pada 17 Februari 2014 dengan keputusan Rektor yang mendasarinya. Penerapan sanksi denda keterlambatan pengembalian bahan pustaka di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya masih kurang efektif, karena lemahnya kesadaran pemustaka. Hal ini juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi pemustaka yang memandang jumlah nominal sanksi Rp.1000 dan Rp. 2500.   Kata kunci: efektivitas, sanksi denda, keterlambatan, bahan pustaka
Penerapan Good Corporate Governance oleh PLN dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan (Studi Pada PT. PLN (Persero) Area Malang) Ignatius Bayu Setyawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

(Abstract: The application of Good Corporate Governance by PLN in improving the quality of service (Study In PT. PLN (Persero) Area Malang). Characteristic BUMN is creating social responsibility for society in giving the quality of service. Good Corporate Governace can be accomplished, if the companyto apply Good Corporate Governance (GCG) as the basis. PLN one of the many people require a public need apply Good Corporate Governance for to improve the quality of service. Program PLN Bersih as aresult of GCG in quality of service. Except program PLN Bersih need strengthening basic priciples GCG includes: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Faiernes. The application of GCG seen the result include: the services was transparency and not taking a long time, until demand new online repairs and smart electric. In embodied improvement quality service found obstacle, less understanding deep every employees in PT. PLN Area Malang. Implementation GCG in PT. PLN (Persero) Area Malang, be said walk proper care, but need to be material ettention where iproving performance as optimal as possible to realization a good quality service as well as deep understanding about GCG. Keywords: GCG, quality of service (Abstrak: Penerapan Good Corporate Governance Oleh PLN dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan (Studi Pada PT. PLN (Persero) Area Malang). Karakteristik BUMN ialah menciptakan pertanggungjawab sosial pada masyarakat dalam memberikan kualitas pelayanan. Tata kelola perusahaan yang baik dapat terlaksana, jika perusahaan mampu menerapkan Good Corporate Governance (GCG) sebagai landasan. PLN salah satu  penyedia kebutuhan hajat orang banyak mengharuskan menerapkan bentuk tata kelola perusahaan baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Program PLN Bersih sebagai wujud penerapan GCG, dalam peningkatan kualitas pelayanan. Selain program PLN Bersih, perlu adanya penguatan prinsip dasar GCG meliputi: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kesetaraan. Penerapan GCG terlihat hasilnya meliputi: pelayanan menjadi transparansi dan tidak membutuhkan waktu lama, hingga permintaan pasang baru online dan listrik pintar, Dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan terdapat kendala, seperti halnya pemahaman yang kurang mendalam disetiap pegawai PT. PLN Area Malang. Pelaksanaan GCG pada PT. PLN (Persero) Area Malang, dapat dikatakan berjalan dengan semestinya, namun perlu menjadi bahan perhatian dimana meningkatan kinerja seoptimal mungkin agar  terwujudnya kualitas pelayanan baik serta pemahaman yang mendalam tentang GCG.   Kata kunci : GCG, Peningkatan Kualitas
Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Potensi Lokal (Studi Terhadap Pemberdayaan UMKM Batik di Kabupaten Banyuwangi) Tri Antini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: Strategy of Local Governmentto Empower Micro Small Medium Enterprise (SMEs) Based on Local Potential  (Study on Batik Empowerment in Banyuwangi Regency). Small, Micro and Medium Enterprises (SMEs) have a vital role in national and local development. However, the potential of Small, Micro and Medium Enterprises have not yet maximised by many local governments. The results show that Banyuwangi district have implemented various strategies to empower their Small, Micro and Medium Enterprises such as: enlarging access to credit, providing facilities, providing training, support on marketing and developing partnership with related sectors. Supporting factors include ability of batik Small, Micro and Medium Enterprises to produce various unique products, marketing and training. Meanwhile, challenges factors include lack of entrepreneurship spirit within community, lack of raw materials and less opportunity for wider promotion. Keywords: Strategy, SMEs, Batik   Abstrak: Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Potensi Lokal (Studi Terhadap Pemberdayaan UMKM Batik di Kabupaten Banyuwangi) Peran Usaha Mikro Kecil Menengah dalam perekonomian nasional dan daerah sangat penting. Oleh karena itu Usaha Mikro Kecil Menengah sering dikatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Namun demikian, berbagai potensi Usaha Mikro Kecil Menengah seringkali masih belum dapat diberdayakan secara optimal oleh banyak pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan berbagai strategi pembedayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Batik berbasis potensi lokal dengan melalui berbagai strategi: perluasan akses modal, dukungan fasilitas, pemberian pelatihan, bantuan pemasaran, dan membangun kemitraan dengan serktor terkait. Beberapa faktor pendorong pelaksanaan strategi tersebut adalah kemampuan Usaha Mikro Kecil Menengah batik itu sendiri dalam membuat aneka ragam produk yang bersifat unik, pemasaran yang relatif sudah memadai dan sarana pelatihan yang cukup baik. Sedangkan faktor penghambat antara lain masih rendahnya kemauan masyarakat untuk berwirausaha, keterbatasan bahan baku, dan kesempatan promosi yang terbatas.   Kata kunci: strategi, UMKM, batik 
Implementasi Program Blockgrant Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Terhadap Peningkatan Mutu Guru (Studi di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan) Vita Uzlifatul Ilma
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: The Implementation of Empowerment Blockgrant Program through Teacher Work Group (TWG) for Improvement of Teacher’s Quality (Study at Elementary School Cluster 02 in Tikung Subdistrict, Lamongan Regency). Education is the main factor in the development process. This is because education is the way to measure the quality of human resource in a country. However, the level of education in Indonesia is still low when compared to other countries in Southeast Asia. One of factor that influence education is the quality of teacher. Teacher has a role in creating qualified young generation. The research was a qualitative descriptive study using the technique of domain analysis by James Spradley. This method is to find the detail about the implementation of blockgrant’s program in Teacher Working Group (TWG) to improve the quality of teacher. Furthermore, obtained a general overview of the issues is the problem of program implementation and the factors that influence it. It can be concluded that the implementation of blockgrant’s program through Teacher Working Group (TWG) at the Elementary School Cluster 02 Tikung Subdistrict force has a good effect in improving the quality and significant improvements and can improve the quality of teachers in the region Tikung Subdistrict, Lamongan Regency with a percentage.   Keywords: Implementation of Program, Blockgrant’s, Quality of Teacher   Abstrak: Implementasi Program Blockgrant Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru (Studi di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan). Pendidikan merupakan faktor utama dalam proses pembangunan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan tolak ukur dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara. Namun, dalam kenyataannya tingkat pendidikan di Indonesia masih tertinggal apabila dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Salah satu hal yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah mutu dari tenaga pendidik itu sendiri. Guru sebagai faktor utama dalam bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik analisis domain menurut James Spradley. Metode ini berguna untuk menemukan dan menerapkan implementasi dari program blockgrant secara detail pada program kerja guru untuk meningkatkan kualitas guru. Lebih lanjut lagi isu umum yang berkembang dan menjadi permasalahan implementasi dan faktor yang mempengaruhi. Ini dapat disimpulkan bahwa implementasi dari blockgrant untuk kelompok kerja guru di sekolah dasar gugus 02 Kecamatan tikung menunjukkan pengaruh yang baik dan peningkatan yang siknifikan serta dapat meningkatkan kualitas guru di wilayah Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan dengan persentase.   Kata kunci: Implementasi Program, Blockgrant, Mutu Guru
Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Kerjasama Internasional (Studi Kasus Program Kerjasama Sister Province antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Prefecture Osaka) Ferina Safitri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: East Java Provincial Government Strategy for Developing of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) by International Cooperation (Case Study: Sister Province Program between East Java Provincial Government and Osaka. This research is describe about East Java Provincial Government strategy to developing of UMKMs region. The strategy of East Java Provincial Government to face globalization is doing some cooperation with another countries. One such of cooperation is Sister Province between East Java Provincial Government and Prefecture Osaka. The objective of this research is to perceive, explain, and analyze about East Java Provincial Government strategy to developing UMKM, and the supporting factors and constraining factors of  Sister Province cooperation. This research is using descriptive methode with qualitative approach. The data analysis technique is interactive model by Miles, Huberman and Saldana which consists of data collecting, data reduction, data display, and conclution. Keywords: cooperation, sister province, strategy Abstrak: Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Kerjasama Internasional (Studi Kasus Program Kerjasama Sister Province antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Prefecture Osaka). Penelitian ini memaparkan tentang langkah dari Pemerintah Jawa Timur guna mengembangkan dari UMKM daerahnya. Semakin menyebarnya isu globalisasi saat ini, langah yang dijalani adalah dengan menjalani kerjasama untuk mengembangkan dari UMKM dengan pihak luar negeri. Bentuk kerjasama yang dijalani adalah Sister Province dengan Prefecture Osaka. Tujuan dari melakukan penelitian ini adalah untuk menjabarkan strategi yang dijalani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timr untuk mengembangkan UMKM melalui kerjasama Sister Province dengan Prefecture Osaka, serta faktor pendukung dan penghambat dalam kerjasama tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualtitatif. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa model interaktif Miles, Huberman dan Saldana, yang terdiri dari pegumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.   Kata kunci : kerjasama, sister province, strategi
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Bandar Udara Blimbingsari (Studi pada Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi) Irene Astryd Purwaningtyas
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: The Implementation of Local Regulation No.16/2012 about Service and Utilization of Blimbingsari Airport Facility in Banyuwangi Regency (Study at Blimbingsari Airport, Rogojampi District, Banyuwangi Regency). Banyuwangi Regency has the potential to develop strategic tourism. That is what underlies the development Blimbingsari Airport to attract tourists to visit Banyuwangi. Development Blimbingsari Airport authority is divided into two, namely the authority of the air side of the Directorate General of Civil Udara.dan on government-owned land side Banyuwangi. Explanation of the division of authority which is managed by the Government Banyuwangi Regional Government issued Decree No. 16 of 2012 on Services and Facilities Utilization Blimbingsari Airport Banyuwangi are implemented on the model of implementation belongs to George Edward III in order to be effective policy implementation such as: communication (communication), resources ( availability of support resources), disposition or attitudes (the willingness and commitment to implement policy), bureaucratic (bureaucratic structure). Keywords: implementation, Local Regulation, Service Airport   Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi (Studi di Bandar Udara Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi). Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi pariwisata strategis untuk dikembangkan. Hal itulah yang mendasari adanya pembangunan Bandar Udara Blimbingsari untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan Bandar Udara Blimbingsari kewenangannya dibagi menjadi 2, yaitu kewenangan sisi udara milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan pada sisi darat milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penjelasan pembagian kewenangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dikeluarkanlah Peraturan Daerah tersebut yang diimplementasikan dari model implementasi milik George Edward III agar implementasi kebijakan menjadi efektif diantaranya yaitu: communication (komunikasi), resources (ketersediaan sumber daya pendukung), disposition or attitudes (kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan), bureaucratic (struktur birokrasi). Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pelayanan Bandar Udara
Inovasi Pelayanan Paket Perizinan Online Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada BPPT Kabupaten Sidoarjo) Betari Danu Oktavia
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Innovation of Online Permit Package Service as The Effort to Improve Public Service Quality (Study of BPPT Kabupaten Sidoarjo). BPP in Sidoarjo Regency create an innovation service in the field of licensing that is Online Permit Package Service. An excess of this service compared to previous service is simple procedure, the requirements that simple, the speed of service and cost saving. There are factors supporting innovation in the development of innovation is that leadership, the culture of innovation, the quality of employees, the team work and partnership, the performance of innovation, as well as a network of innovation. There is little the obstacles in the implementation that is the attitude in the face of the risk and change, as well as aspects of administrative. But seen from the quality of the service provided by the presence of this innovation shown the result is a good enough. Evidenced by an absence of an increase in Community Satisfaction Index (IKM) after innovations Online Permit Package Service. Keywords: service innovation, service quality, online permit package service Abstrak: Inovasi Pelayanan Paket Perizinan Online sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada BPPT Kabupaten Sidoarjo). BPPT Kabupaten Sidoarjo sebagai penyelenggara pelayanan perizinan menciptakan sebuah inovasi yaitu Pelayanan Paket Perizinan Online. Kelebihan layanan ini dibandingkan layanan sebelumnya yaitu prosedur yang sederhana, persyaratan yang sederhana, kecepatan pelayanan dan biaya yang hemat. Dalam pengembangan inovasi terdapat faktor pendukung yaitu kepemimpinan inovasi, budaya inovasi, kualitas pegawai, tim kerja dan kemitraan, kinerja inovasi, serta jaringan inovasi. Ada sedikit hambatan dalam pelaksanaannya yaitu sikap dalam menghadai resiko dan perubahan, serta aspek administratif. Namun dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan dengan adanya inovasi ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Dibuktikan dengan adanya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setelah adanya inovasi pelayanan paket perizinan online. Kata Kunci: Inovasi Pelayanan, Kualitas pelayanan, Pelayanan Paket Perizinan Online. Kata kunci: inovasi pelayanan, kualitas pelayanan, Pelayanan Paket Perizinan Online
Upaya Penataan Kawasan Kumuh Desa Berbasis Masyarakat (Studi pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung) Fika Valensia Yusikaningtyas
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effort of Community-Based to Structuring The Slum Village Area (Studies on Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Jatimulyo Village, Kauman District, Tulungagung Regency). Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) is essentially a form of continued improvement of Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) and the implementation activities are focused on the handling of dense the poor, slums, and settlement area. Based on the guidelines of PLPBK, Jatimulyo as a rural villages in the program beneficiaries to carry it out, that is the effort of structuring the slum village area with engage the role of the community which through by public facilities and infrastructure development and then socio-economic development. The result of this research are the efforts of structuring the slum village area in the Jatimulyo Village is already run well with the active role and participation of society, so that the implementation of the PLPBK program is implemented by all relevant parties can be realized thoroughly and achieved according to destination. However, as long as these efforts do, of course there are also the supporting factors and the inhibiting factors.   Keywords: the structuring of the slum village area, community-based development, the PLPBK program.   Abstrak: Upaya Penataan Kawasan Kumuh Desa Berbasis Masyarakat (Studi pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung). Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) pada dasarnya merupakan bentuk lanjutan program dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), di mana fokus kegiatan pelaksanaannya pada penanganan kawasan permukiman miskin, kumuh, dan padat. Dengan berdasar, pada pedoman PLPBK, Desa Jatimulyo sebagai desa/kelurahan penerima program dalam melaksanakannya, yaitu dengan upaya penataan kawasan kumuh desa yang mengikutsertakan peran masyarakat melalui pembangunan sarana-prasarana publik dan upaya pembangunan sosial-ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penataan kawasan kumuh desa berbasis masyarakat di Desa Jatimulyo sudah dijalankan secara baik dengan peran aktif dan partisipasi masyarakat, sehingga program PLPBK yang dilaksanakan oleh semua pihak terkait pun dapat diwujudkan secara seksama dan dicapai sesuai tujuan. Akan tetapi, selama upaya-upaya ini dilakukan tentu terdapat pula adanya faktor pendukung dan faktor penghambatnya.   Kata kunci: penataan kawasan kumuh desa, pembangunan berbasis masyarakat, program PLPBK
Strategi Pengembangan Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Menghasilkan Tenaga Kerja Terampil (Studi tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kewirausahaan di LAPAS Kelas IIA Kediri) Cindy Setya Mahadewi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Development Strategy of Prisoners to Produce Skilled Labor (Study About Education and Training Entrepreneurship Sector at Correctional Institution Class IIA Kediri). The development of prisoners become a requirement by Correctional Institution Class IIA Kediri. Development prisoners is done by giving education and training especially entrepreneurship sector, so the prisoners have skill when they will be free, and be a qualified skilled labor. This strategy include the implementation strategy is the embodiment of the various policies that have been established. In the development programs needs support from budget, human resource, technology, and institution so that development programs performing well. Constraints in process of development are the condition of penitentiary that is not balance with the numbers of prisoners that overload from the capacity of Correctional Institution Class II A Kediri, many backgrounds of prisoners that requirement the staff to balance their self in giving education and training. Innovative strategies need to be prioritized in the development of prisoners through education and training programs are not optimal. Keywords: development strategy, prisoners, skilled labor. Abstrak: Strategi Pengembangan Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Menghasilkan Tenaga Kerja Terampil (studi tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kewirausahaan di LAPAS Kelas IIA Kediri). Pengembangan warga binaan pemasyarakatan menjadi sebuah keharusan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri. Strategi pengembangan warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bidang kewirausahaan, sehingga warga binaan pemasyarakatan memiliki bekal keterampilan saat bebas dan menjadi tenaga kerja terampil yang berkualitas. Strategi ini termasuk implementasi strategi yang merupakan perwujudan dari berbagai kebijakan yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan ini membutuhkan dukungan dari segi anggaran, sumber daya manusia, teknologi, dan instansi supaya program yang diselenggarakan LAPAS Kelas IIA Kediri terlaksana dengan baik. Kendala dalam proses pengembangan diantaranya kondisi LAPAS yang tidak berimbang dengan jumlah narapidana yang telah melebihi kapasitas di LAPAS Kelas IIA Kediri, berbagai latar belakang narapidana mengharuskan petugas untuk menyelaraskan dirinya dalam pemberian pendidikan dan pelatihan. Strategi yang lebih inovatif perlu diutamakan dalam mengembangkan warga binaan melalui pemberian program pendidikan dan pelatihan yang dirasa masih kurang optimal.   Kata kunci: strategi pengembangan, warga binaan pemasyarakatan, tenaga kerja terampil.
Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar) Disty Purnamasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The role of village-owned enterprises (BUMDes) In Improving Welfare Village Society (Case Study Minggirsari Village, District Kanigoro, Blitar). In achieving prosperity among the villagers is not easy, the mindset of the villagers are still traditionally made, improving the welfare of the rural level is running slow, because the central government tried to help villagers with the form in which the institution may overshadow the economic activities of the community. On the other hand the implementation of these activities instituted government can not escape the role of the village which gave a boost to the board in order to be professional in providing services to its citizens. Of these activities has been increased economic bagia villagers and village also helped by the management of the institution, so that villagers get the distribution of the results of operations that helps in increasing the revenue village. BUMDes role in the implementation of these two roles implemented into the role of facilitator and catalyst. From deploy this role, many residents have been assisted in business development and others. On the other hand, other activities carried out BUMDes to help people to improve their welfare is by allocating 15% to social assistance activities. The activities of the business unit implemented in partnership with the system for a yield of 70% for residents and 30% for BUMDes. In addition, some business units stand also helped the residents, especially farmers. Keywords:  Role, BUMDes, and Welfare   Abstrak: Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar). Dalam mencapai kesejahteraan dikalangan warga desa tidak mudah, pola pikir warga desa yang masih tradisional membuat, peningkatan kesejahteraan ditingkat pedesaan berjalan lambat, karena itu pemerintah pusat berusaha membantu warga desa dengan membentuk lembaga yang didalamnya dapat menaungi kegiatan ekonomi warga masyarakat. Disisi lain pelaksanaan dari kegiatan dilembaga ini tidak bisa lepas peran pemerintah desa  yang memberikan dorongan untuk pengurus agar bersikap professional dalam memberikan pelayanan bagi warganya. Dari kegiatan tersebut telah terjadi peningkatan ekonomi bagia warga desa dan juga desa yang terbantu oleh adanya pengelolaan lembaga tersebut, sehingga desa mendapatkan pembagian hasil usaha yang membantu dalam meningkatkan PAD desa. Pelaksanaan peran di BUMDes ini dilaksanakan menjadi dua peran yakni peran fasilitator dan katalisator. Dari pelaksanaa peran ini, banyak warga telah terbantu untuk pengembangan usaha dan lain-lain. Disisi lain, kegiatan lain yang dilaksanakan BUMDes untuk membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraannya yakni dengan mengalokasikan dana 15% untuk kegiatan bantuan social. Kegiatan dari unit usaha dilaksanakan dengan sistem kemitraan dengan sistem bagi hasil sebesar 70% untuk warga dan 30% untuk BUMDes. Selain itu, beberapa unit usaha yang berdiri juga membantu warga khususnya petani.   Kata kunci: Peran BUMDes, dan Kesejahteraan

Page 218 of 268 | Total Record : 2676

 216   217   218   219   220 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue