cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 215   216   217   218   219 
Program Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dI Wilayah Perkotaan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso) Hafidzul Ahkam
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Regulation Program Of Venders In The Urban Area (The Study Of Local Government Of Bondowoso District). The regulation program of venders in the urban aim to manage the presence of venders in the Bondowoso regency which use the public facilitates. Bondowoso government has 3 locations to implement the regulation program that are Bondowoso square, east of the central traditional market, and in the south of Senior high school 2 of  Bondowoso. The government of Bondowoso has started the management of the regulation since 2011 until 2014 through Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan and Satuan Polisi Pamong Praja in maintaining the safety and the orderly the urban area. The local government try to regulate the vendors by replace them at the strategic place to diciplined and organized the vendors,  in order they can not use the public facility. Beside that, the location is not far from the center of the crowd and can be reached by the society nearby the location. Keyword: The Government Programs, The Management Of The Street Vendors, Spatial Planning Abstrak: Program Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Wilayah Perkotaan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso). Program penataan PKL di perkotaan memiliki tujuan untuk mengelola keberadaan PKL di Kabupaten Bondowoso yang menggunakan fasilitas umum. Program penataan tersebut ada di 3 lokasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu Alun-alun Bondowoso, Timur Pasar Induk dan Selatan SMA 2 Bondowoso. Program penataan ini sudah dimulai tahun 2011 sampai 2014 yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Disperindag dan dibantu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayah perkotaan. Upaya pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan menempatkan PKL di suatu tempat yang strategis yang tujuannya untuk menertibkan dan menata agar tidak menggunakan fasilitas umum, selain itu juga lokasi tersebut tidak jauh dari pusat keramaian dan dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar. Program penataan PKL di Kabupaten Bondowoso sudah baik, tetapi belum maksimal. dalam program penataan yang dilakukan masih terdapat berbagai hambatan-hambatan baik dari internal maupun eksternal, sehingga keinginan pemerintah untuk mewujudkan kota yang rapi, bersih, nyaman dan aman belum dapat tercapai. Kata Kunci : Program Pemerintah, Penataan Pedagang Kaki Lima, Tata Ruang
Asuransi Pertanian antara Harapan dan Realita (Tapak Tilas Pilot Project Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP di Kabupaten Nganjuk) Ifa Anifawati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Agricultural Insurance Between Hope and Reality (Flashback of Pilot Project Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP in Kabupaten Nganjuk). Agricultural sector become one of the important main sector in the national development. But nowdays, agricultural sector is faced with the threat of global climate change. Because of this problem, the government establishes UU No.19 tahun 2013 about protection and empowerment of farmers as the way to protect farmers’ business and the farmers. One of the government’s programs of this rule is the trial of Asuransi Usaha Tani Padi. One of the AUTP trial implementation areas is Nganjuk Regency. The result of this research shows that from the content of policy is there is not implementer rule yet makes the implementers face difficulties. But, with a good cooperation among the actors this program can run well. While from the implementation policy is there’s sudden program makes the output less maximal. So, for the next implementation, more systematic study is needed. Because the target group which is faced is the farmers who have many traditions and characteristics.   Keywords: Policy, Implementation, Farmers Protection, Pilot Project, AUTP   Abstrak: Asuransi Pertanian Antara Harapan dan Realita (Tapak Tilas Pilot Project Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP di Kabupaten Nganjuk). Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian negara. Namun, saat ini pertanian dihadapkan pada ancaman serius perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah membentuk UU No.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai upaya melindungi usaha tani dan petani. Salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah dari aturan ini adalah uji coba Asuransi Usaha Tani Padi. Salah satu daerah implementasi uji coba AUTP adalah Kabupaten Nganjuk. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi konten kebijakan yaitu belum adanya aturan pelaksana membuat para implementator cukup mengalami kesulitan. Namun dengan adanya kerjasama yang baik antar aktor kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Sedangkan dari konteks implementasi kebijakan yaitu adanya pelaksanaan kegiatan yang mendadak menyebabkan perolehan output kurang maksimal. Sehingga untuk pelaksanaan kedepannya diperlukan kajian yang lebih sistematis. Hal ini dikarenakan kelompok sasaran yang dihadapi adalah petani yang memiliki budaya dan karakteristik yang beragam.   Kata kunci: Kebijakan, Implementasi, Perlindungan Petani, Uji Coba, AUTP
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lamongan (Studi Pada Dinas Perikanan dan Kelautan dan Badan Lingkungan Hidup ) Risty Wahyuni Rahmawati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation of Marine dand Coastal Areas Management in the Perspective of Sustainable Development in Lamongan Regency (Case Study in  Dinas Perikanan dan Kelautan and Badan Lingkungan Hidup). In recent years, coastal areas in Kabupaten Lamongan has grown and developed quite rapidly, it’s caused by the development of various sectors that have an impact on environmental degradation of coastal and marine ecosystems. The tendency of such damage is caused by the development paradigms and practices not in accordance with the principles of sustainable development in the management of  coastal and marine areas in Lamongan Regency. It triggers the Kabupaten Lamongan governments to prepare  Strategic Plan Coastal Zone (RSWP) Lamongan that stipulated in Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2010. The results shows that the implementation of management policies coastal and marine areas in Kabupaten Lamongan carried out with 4 program and 21 activity. If viewed from the perspective of sustainable development, marine and coastal areas management policy in Kabupaten Lamongan not appropriate the principle of sustainable development in social culture and economics aspects. Keywords: policy implementation, marine and coastal areas, sustainabledevelopment Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lamongan (Studi Pada Dinas Perikanan dan Kelautan dan Badan Lingkungan Hidup). Beberapa tahun terakhir Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong yang merupakan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan, perkembangannya di berbagai sektor cukup pesat. Perkembangan seperti itu mengakibatkan lingkungan pesisir dan ekosistem laut rusak. Kerusakan terjadi dikarenakan paradigma dan praktek pembangunan di wilayah pesisir yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Diambil dari permasalahan itu dikeluarkanlah Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP) oleh pemerintah Kabupaten Lamongan  yang didasarkan pada Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2010 yang berisi arah kebijakan dan strategi-strategi pengelolaan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, dan laut di Kabupaten Lamongan dilaksanakan dengan 4 program dan 21 kegiatan dan dilibatkannya stakeholder antara lain pemerintah, masyarakat dan LSM. Menurut perspektif pembangunan berkelanjutan, kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut belum memenuhi kaidah pembangunan yang berkelanjutan pada aspek ekonomi dan sosial budaya. Kata kunci: implementasi kebijakan, wilayah pesisir dan laut,  pembangunan berkelanjutan  
Implementasi Program Rumah Kasih Sayang Dalam Pemberdayaan Orang Dengan Kecacatan (Studi di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo) Erlin Rakhmawati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Compassion House Program for The Empowerment the Disabled People (Study at Desa Krebet , Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo). Compassion House Program for the empowerment of the disabled people (ODK) is a program from Social Ministry which is aimed to improve the service and empowerment given to the people with social welfare problem, especially the disabled people in Ponorogo, in manner of integration and accomplishment. This program is implemented by Compassion Social Organization which must report to The Official of Social, Workforce and Transmigration of Ponorogo Regency. Compassion Social Organization is the Implementer Team of Compassion House Program which is also submissive to The Official of Social, Workforce and Transmigration of Ponorogo Regency. Research attempts to analyze how is the implementation of Compassion House Program for the empowerment of the disabled people and also to identify the factors supporting and constraining the implementation of Compassion House Program. Research method is qualitative. implementation of Compassion House Program is already good. However, there are also constraining factors such as limited accessibility, lack of funding, fluctuated emotion among the disabled people, and the difficulty of the disabled people to adapt with their environment. Keyword: implementation, Compassion House Program, empowerment, the disabled people Abstrak: Implementasi Program Rumah Kasih Sayang Dalam Pemberdayaan Orang Dengan Kecacatan (Studi di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo). Program Rumah Kasih Sayang dalam Pemberdayaan Orang Dengan Kecacatan merupakan sebuah program dari Kementerian Sosial yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya Orang Dengan Kecacatan yang ada di Ponorogo secara terpadu dan tuntas. Program ini berada dibawah naungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa bagaimana implementasi program Rumah Kasih Sayang serta mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Program Rumah Kasih Sayang sampai saat ini sudah berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan seperti aksesbilitas, sumber dana, suasana hati, dan adaptasi dengan lingkungan sekitar.   Kata kunci: implementasi, Program Rumah Kasih Sayang, pemberdayaan, orang dengan kecacatan.
Koordinasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Ekonomi Lokal (Studi pada Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan Pemerintah Desa Josari Kabupaten Ponorogo) Septya Rinta Nadya Permataningtias
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Absract: The Coordination of Local Government and The Village Government in Local Economic Development (Studies in coordination conducted by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo, Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM, and Pemerintah Desa Josari). SMEs has the future outlook for the revival of the Indonesian economy, one of them is porridge SMEs that developed in the Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. SMEs developed with the provision of training to informal industry in the rural area. The development of SMEs required a lot of involvement of the various parties concerned, so that required good coordination. The coordination carried out by the Local and Village Government in Local Economic Development porridge home industry. The coordination carried out horizontal and vertical coordination. The implementation of the coordination is done through coordination authority, forums, work guidelines, and conferences. In terms of coordination, there were some obstacles such as the communication problems among government agencies that have an impact to the coordination relationship. The report told us that there were good coordination, although still some obstacles in it. Therefore, the researchers recommend to the Government to improve the coordination relationships and provide booth to the SMEs in order to develop marketing production in Ponorogo.   Keywords: Coordination, Local Economic Development, Community Empowerment, Governmental Management, SMEs   Abstrak: Koordinasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Ekonomi Lokal (Studi pada Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo, Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan Pemerintah Desa Josari). UMKM memiliki pandangan kedepan untuk kebangkitan perekonomian Indonesia, salah satunya UMKM jenang yang berkembang di Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Dalam mengembangkan UMKM dilakukan dengan pemberian pelatihan-pelatihan kepada industri nonformal di pedesaan. Pengembangan UMKM diperlukan banyak keterlibatan berbagai pihak yang terkait sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik. Koordinasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Ekonomi Lokal home industri jenang. Bentuk koordinasi dilakukan horizontal dan koordinasi vertikal. Serta dalam pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui koordinasi kewenangan, forum, pedoman kerja, dan konferensi. Dalam koordinasi terjadi beberapa kendala salah satunya masalah komunikasi yang terjadi antar instansi pemerintah yang berdampak pada hubungan koordinasi. Hasil koordinasi yang dilakukan sudah berjalan baik meskipun masih ada beberapa kendala. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada Pemerintah untuk meningkatkan hubungan koordinasi dan memberikan stan kepada para pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan pemasaran produksi di Kabupaten Ponorogo. Kata kunci: Koordinasi, Pembangunan Ekonomi Lokal, Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen Pemerintah, UMKM
Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan (Studi tentang Ijin HO, IMB dan SIUP di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bangkalan) Dinda Artha Wulandari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The implementation of the Public Service in the Field of Licensing (Study of Permit HO, IMB and SIUP Integrated Licensing Service Office Bangkalan). Government bureaucracy has a goal whose primary task to provide services to the community. One of the government bureaucracy in question is located in Bangkalan the Integrated Licensing Service Office (KPPT) Bangkalan. At KPPT Bangkalan there is a problem in the field of licensing that includes licensing HO, IMB and SIUP. This study aims to identify and describe about licensing services HO, IMB and SIUP and enabling and inhibiting factors in the public service in KPPT Bangkalan. This study used media interviews with the services of the applicant as well and use the SOP as a benchmark for analyzing the performance of KPPT Bangkalan with the principles of public service and the principles of public service. The result is that KPPT Bangkalan only meets some of the principles and the principles of public service delivery. Therefore, it is expected it should be noted for the sake of the progress of implementation of public service in KPPT Bangkalan.. Keywords: Public Services, Licensing Services HO, IMB and SIUP   Abstrak: Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan (Studi tentang Ijin HO, IMB dan SIUP di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bangkalan). Lembaga pemerintah bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya adalah yang berada di Kabupaten Bangkalan yakni Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Bangkalan. Pada KPPT Kabupaten Bangkalan telah terjadi masalah dalam bidang perijinan yang meliputi perijinan HO, IMB dan SIUP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang pelayanan perijinan HO, IMB dan SIUP serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan publik di KPPT Kabupaten Bangkalan. Dalam penelitian ini digunakan media wawancara dengan para pelaksana pelayanan dan para pemohon serta menggunkan SOP sebagai acuan untuk menganalisa kinerja dari KPPT Kabupaten Bangkalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik dan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik. Dari hasil penelitian didapat bahwa KPPT Kabupaten Bangkalan hanya memenuhi beberapa prinsip maupun asas dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Oleh sebab itu, diharapkan hal ini perlu diperhatikan demi kemajuan penyelenggaraan pelayanan publik di KPPT Kabupaten Bangkalan.   Kata kunci: Pelayanan Publik, Pelayanan Perijinan HO, IMB dan SIUP
Evaluasi Program Pelatihan Kewirausahaan Untuk Menciptakan Lapangan Kerja Arin Nela Safitri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Evaluation Of A Training Program In Entrepreneurship To Create Jobs. Businesses that the Government reduce the number of people who have not worked in the city of Surabaya is to do entrepreneurial training to people so that they can get the job done. If it does not do business that the number of unemployed will increase. With the program of this Government could be expected to open up the opportunity to work for the community. The target of this community's entrepreneurial training program. This program assisted trusted institutions in order to achieve success. With it we will know the Government programs ranging from the evaluation of the inputs, processes, outputs, outcomes. Based on the regulation of Surabaya Mayor's Number 42 in 2011 about the details of basic tasks and functions of the Labour Department city of Surabaya is a labor environment in the area of Government of the city of Surabaya. Training program requiring the Community enacted every year. But the programs that performed the Labor Department city of Surabaya is still not able to maximum and there are still some obstacles in this program. Starting from it before this training was held and when this training program was completed, need a good cooperation between the citizens of the city of Surabaya Work with the Department of force in order to Achieve the maximum. Start of program additions, improvements, and the results of the program. To Consider the citizens of Surabaya is critical in the passage of the entrepreneurial training program in order to Achieve maximum success and in accordance with the expectations of the Government of the city of Surabaya. Keywords: Program, training, entrepreneurship. Abstrak Evaluasi Program Pelatihan Kewirausahaan Untuk Menciptakan Lapangan Kerja. Usaha yang dilakukan pemerintah mengurangi jumlah orang yang belum bekerja di kota Surabaya adalah dengan melakukan pelatihan kewirausahaan kepada orang-orang agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan. apabila tidak dilakukan usaha itu jumlah pengangguran banyak sekali. Sebuah program ini yang diaktifkan oleh  pemerintah agar bisa diharapkan membuka kesempatan bekerja bagi masyarakat. Sasaran dari program pelatihan kewirausahaan ini masyarakat surabaya. Program ini dibantu lembaga terpercaya agar bisa mencapai keberhasilan. Dengan itu kita akan mengetahui program dari pemerintah mulai dari evaluasi input, proses, output, outcome. Berdasarkan peraturan walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya adalah pembantuan di bidang tenaga kerja di wilayah lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Program pelatihan yang mengikut sertakan masyarakat diberlakukan setiap tahun. Namun program yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya masih belum bisa maksimal dan masih terdapat beberapa kendala dalam program ini. Mulai dari hal sebelum pelatihan ini berlangsung dan saat program pelatihan ini selesai dilakukan, perlu kerja sama yang baik antara warga kota Surabaya dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya agar bisa mencapai hal yang maksimal. Mulai dari penambahan program, perbaikan, dan hasil dari program. Perlu dipertimbangkan warga Surabaya sangat penting dalam berjalannya program pelatihan kewirausahaan agar bisa mencapai keberhasilan yang maksimal dan sesuai dengan harapan pemerintah kota Surabaya. Kata kunci: Program, pelatihan, kewirausahaan
Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Papuma Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pesisir (Studi pada Kantor Pariwisata Kabupaten Jember dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur) Wella Oky Candra Yuana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Development of Tanjung Papuma Beach Tourism Object to Improve The Income of Coastal Community (Study at Tourism Office of Jember Regency and Perum Perhutani Unit II of East Java). Tourism is a strategic sector which is designated as the leading sector to support national development. Recalling the importance of tourism, therefore, tourism must be planned and developed properly to optimize its utilization to the community. Being as a marine country with sea-based natural resources, Indonesia is enriched with marine potentials but without eliminating its land potentials. One tourism object is Tanjung Papuma Beach Tourism Object. The result of this study can be concluded the potentials owned by Tanjung Papuma Beach Tourism Object are concerned with its geographical site, tourism object attraction, and number of tourist visit that always increases every year. The development of Papuma Tanjung Beach Tourism Object has been attempted by related parties including Tourism Office of Jember Regency and Perum Perhutani Unit II of East Java, and immediate community by providing the necessary structures and infrastructures of Tanjung Papuma Beach Tourism Object, developing tourism object attraction, improving tourism activity and promotion, and increasing community participation. The development of tourism object will give big impact on immediate community because the community always has opportunity to exploit tourism potentials in order to create new employment which then influences the improvement of the income of coastal commuity. There are factors supporting and constraining Tanjung Papuma Beach Tourism Object. The supporting factors are the potentials of Tanjung Papuma Beach Tourism Object, for the same purpose, and the rule between the management of tourism object and community. The constraining factors include less responsive leaders in Perum Perhutani, quite stronger economic principle, and lower human resource in the management of tourism object or in the immediate community. It is suggested that both intervention and support of all managerial elements in tourism object are needed to develop good cooperation.   Keywords: tourism development, income of coastal community Abstrak: Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Papuma Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pesisir (Studi pada Kantor Pariwisata Kabupaten Jember dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur). Pariwisata merupakan sektor strategis pada suatu negara dalam hal untuk menunjang dan memajukan pembangunan. Mengingat begitu pentingnya peran pariwisata maka dibutuhkan upaya pengembangan pariwisata yang terencana agar bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai negara maritim kekayaan alam berbasis bahari berpotensi tinggi untuk dikembangkan tanpa menghilangkan potensi yang ada di daratan. Salah satu objek wisata yang perlu dikembangkan adalah objek wisata Pantai Tanjung Papuma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa potensi yang dimiliki objek wisata Pantai Tanjung Papuma dapat dilihat dari letak geografis, daya tarik objek wisata, dan kunjungan wisatawan. Pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Papuma dilakukan oleh Kantor Pariwisata Kabupaten Jember, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur serta masyarakat setempat dengan cara penyediaan sarana dan prasarana objek wisata Pantai Tanjung Papuma, pengembangan objek dan daya tarik wisata, promosi wisata, dan peningkatan peran masyarakat. Adanya pengembangan objek wisata tersebut, dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat setempat yaitu tercipta lapangan kerja baru yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir. Dalam pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Papuma terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung diantaranya potensi yang dimiliki objek wisata Pantai Tanjung Papuma, adanya tujuan yang sama, serta peran antara pengelola objek wisata dan masyarakat sekitar. Faktor penghambat pengembangan objek wisata yaitu pimpinan dari Perum Perhutani yang kurang tanggap, adanya prinsip ekonomi yang kuat dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Hal ini perlunya campur tangan dan dukungan dari semua pihak pengelola objek wisata agar tercipta kerjasama yang baik.   Kata kunci: pengembangan wisata, pendapatan masyarakat pesisir
Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Bappeda Kabupaten Sidoarjo) Amelia Krisdayanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: Bappeda Performance in Development Planning (a study on the Bappeda Kabupaten Sidoarjo). Bappeda in Kabupaten Sidoarjo was very instrumental and determining in determining development of local or non local government in the fields of development planning in Kabupaten Sidoarjo itself. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) must have a very quality performance when run the task, run the vision and mission, as well as highly dedicated to the welfare of society. The existence of this performance measurement position becomes very important in organizing government because as well as being the cornerstone of accountability that can be accountable to the people as a target service. This research aims to describe and analyze the performance of the apparaturs Planner in Bappeda Kabupaten Sidoarjo, a development planning process was undertaken by Bappeda Kabupaten Sidoarjo and results performance development planning undertaken by Bappeda Kabupaten Sidoarjo. And based on the results of the study it can be concluded that the performance of  the  Bappeda  Kabupaten  Sidoarjo in carrying out tasks generally runs well andfit on the regulations itself. Keywords: Performance, Bappeda, Development Planning   Abstrak: Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Bappeda Kabupaten Sidoarjo). Bappeda Kabupaten Sidoarjo memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan menentukan arah kebijaksanaan dalam bidang perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sendiri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan dapat mempunyai kinerja yang berkualitas, menjalankan visi dan misi, serta berdedikasi tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengukuran kinerja ini kedudukannya menjadi amat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena sekaligus menjadi landasan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai sasaran pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai kinerja aparatur perencana di Bappeda Kabupaten Sidoarjo, proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo serta hasil kinerja perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo. Dan berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas umumnya berjalan dengan baik serta sesuai pada peraturan yang berlaku.   Kata kunci: Kinerja, Bappeda, Perencanaan Pembangunan
Efektivitas Penerapan Mobile Meter Reading (MMR) pada PDAM dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada PDAM Kabupaten Malang) Amanda Hellena Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effectiveness of Mobile Meter Reading Implementation in Increasing the Public Service Quality in PDAM (Study at PDAM Malang Regency). In order to achieve the organization’s goal, the effectiveness of public quality service, which is the criteria of success of an organization, should be evaluated. Then, if we relate the effectiveness of public quality service and the MMR implementation, the organization’s goal can be achieved. The result of this research shows that the effectiveness of MMR implementation has not been being worked optimally. It can be recognized by the exact time of completion aspect, and the equipment accessibility/the equipment applicability, and the inhibiting factors affecting the implementation of MMR such as the technical factors and geographical factors causing the MMR implementation runs slowly due to the slow internet connection. However, if the water-metering cost offered by PT. Kopesera Engineering is compared with the water-metering cost done by PDAM Malang Regency is lower and the number of the note-takers doing the house water-metering reading is more efficient. Keywords: effectiveness, Mobile Meter Reading, public service quality Abstrak: Efektivitas Penerapan Mobile Meter Reading (MMR) pada PDAM dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada PDAM Kabupaten Malang). Pencapaian tujuan dari suatu kegiatan organisasi yang dilaksanakan perlu adanya efektivitas pelayanan, dimana efektivitas merupakan alat ukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian hasil. Sehingga bila dikaitkan dengan MMR maka keberhasilan dapat diukur sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan MMR belum dapat digunakan secara optimal. Hal ini dapat diketahui dari aspek kepastian waktu penyelesaian dan kemudahan akses/kemudahan dalam penggunaan, serta faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan MMR yaitu faktor teknis dan faktor geografis yang mengakibatkan pelaksanaan MMR sering berjalan lambat karena mengandalkan koneksi internet yang sangat rentan. Akan tetapi bila melihat perbandingan biaya pembacaan meter yang ditawarkan oleh pihak PT. Kopesera Engineering, maka biaya yang dikeluarkan oleh PDAM akan lebih kecil dan petugas baca meter yang dibutuhkan juga lebih efisen.   Kata kunci: efektivitas, Mobile Meter Reading, kualitas pelayanan publik

Page 217 of 268 | Total Record : 2676

 215   216   217   218   219 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue