cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 231   232   233   234   235 
Sinergi Aktor Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi pada Desa Wisata Kasongan Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi DIY) Sekar Ayu Candra
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: Synergy actors in development of tourism village (Case study in Desa Wisata Kasongan, kecamatan Kasihan , kabupaten Bantul , Provinsi DIY ) Synergy is a process which each actors running its role with coordination to make optimalization of the cooperation which was built. So that the synergy actors provide optimal results in development of tourism village with combining power of an actors Local Economic Resource Development (LERD). The existence of LERD allow of cooperation in the design  and the implementation of the generally strategy to development by using local resource and  competitive  advantage. One of them with the development of Desa Wisata Kasongan in Kabupaten Bantul  which combining LERD actors power for achieve optimum synergy. The research  results showing that synergy actor to development  tourism village  is good enough. It is observed  from an actors who are connected. It appropriate with actors instutional. In LERD the role of actors that has been implemented in each aspect with coordination each other. Nevertheless their achievements still has not been felt its benefit widely by the local people, especially for little – known  permanent craftsman. Those things because of them are still less coordination in every society structure.   Keywords: synergy  actors, local economic resource development (LERD), desa wisata Abstrak: Sinergi Aktor Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi pada Desa Wisata Kasongan Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi DIY). Sinergi merupakan suatu proses dimana interaksi masing-masing aktor menjalankan perannya dengan koordinasi untuk menghasilkan optimalisasi dari kerjasama yang dibangun. Sehingga sinergi aktor memberikan hasil yang optimal dalam pengembangan desa wisata dengan menggabungkan kekuatan aktor Local Economic Resources Development (LERD). Adanya LERD memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi. Salah satunya dengan pengembangan Desa Wisata Kasongan di Kabupaten Bantul yang mengkombinasikan kekuatan aktor LERD untuk mencapai sinergi yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi aktor dalam pengembangan Desa Wisata Kasongan cukup baik. Hal ini diamati dari aktor yang terhubung sesuai dengan kelembagaan aktor dalam LERD, peran aktor yang sudah dijalankan masing-masing aspek dengan koordinasi satu sama lain. Meskipun begitu capaiannya masih belum dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat lokal terutama bagi pengrajin tetap yang kurang terkenal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat koordinasi yang kurang di setiap struktur masyarakat.   Kata kunci: sinergi aktor, local economic resources development (LERD), desa wisata 
Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sebagai Pendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kota Mataram (Studi Pada Dinas Pertamanan Kota Mataram) Irlan Muhardi Putra
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Strategy Development of green open space ( RTH ) As Supporting Sustainable Development in Kota Mataram (Studies in Dinas Pertamanan Kota Mataram). In realizing development process, it is a fact that it will face many challenges such environmental degradation, caused by physical development that explored and changed the environment to fulfill development needs and ignored the bad impacts. Development in urban areas usually showed in physical and economic indicator as a success. Whereas in development, natural element and human needs could be run simultaneously, support each other, and even they are interdependent. Development policy in the future must be able to improve environmental quality and social affairs beside economical indicator in order to achieve sustainable development. Hence, in improving urban environmental quality, green open space is a vital need. Keywords: Sustainable Development, Green Open Space, Kota Mataram Abstrak: Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sebagai Pendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kota Mataram (Studi Pada Dinas Pertamanan Kota Mataram). Dalam pelaksanaan pembangunan sudah tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangannya akan dihadapkan dengan tantangan terjadinya degradasi kualitas lingkungan, karena pembangunan yang di lakukan seringkali berusaha melakukan eksploitasi dan perubahan besar-besaran terhadap lingkungan guna memenuhi kebutuhan. Pembangunan yang dilakukan di kota selalu mengindentikkan pembangunan dengan indikator fisik dan ekonomi sebagai bukti keberhasilan pembangunan. Padahal dalam pembangunan, elemen alam dan elemen manusia seharusnya bisa berjalan bersamaan, saling mendukung dan saling bergantung. Kebijakan pembangunan kedepan selain mengembangkan sektor ekonomi juga harus mampu mendorong peningkatan kualitas lingkungan dan sosial masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam peningkatan kualitas lingkungan perkotaan maka diperlukan pengembangan ruang terbuka hijau.Kata kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Ruang Terbuka Hijau, Kota Mataram 
Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Melalui Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan KOICA (Korea International Cooperation Agency) Sebagai Upaya Reformasi Birokrasi (Studi Pada Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur) Rr. Safitri Damayanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Capacity Building through a Cooperation Between East Java Province and KOICA (Korea International Cooperation Agency) as an Effort of Bureaucracy Reform (Study on the Scope of Government of East Java Province). This study was made aiming to reveal the action of Cooperation between East Java Province and South Korea’s International Non-Government Organization which is KOICA (Korea International Cooperation Agency), in order to building the capacity. This Study is also analyze how important the needs of capacity building in scope of Government of East Java Province, and what kind of strategy which is offered by the participants of capacity building for better Government of East Java Province. This research used descriptive research methods with qualitative approach. Technique of data analysis used for Spradley model analysis. According to the research result, form of cooperation between East Java Province and KOICA is through capacity building which is trained by KOICA in South Korea. The participants are required to give strategy (Action Plan) which chosen one that represent East Java Province’s needs. The strategy which can represent of East Java Province’s needs is Action Plan from Communication and Information Services of East Java Province, and it called E-Commerce. Keywords: capacity building, international non-government organization, bureaucracy reform Abstrak: Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Melalui Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan KOICA (Korea International Cooperation Agency) Sebagai Upaya Reformasi Birokrasi (Studi pada Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan adanya kegiatan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan lembaga internasional milik Korea Selatan, KOICA (Korea International Cooperation Agency) dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menganalisis pentingnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan strategi yang ditawarkan peserta pengembangan kapasitas dalam membuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan model analisis Spradley. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan KOICA melalui adanya pengembangan kapasitas yang dilatih oleh KOICA di Korea Selatan. Peserta wajib memberikan strategi (Action Plan) yang kemudian akan dipilih salah satu yang dapat mewakili kebutuhan Provinsi Jawa Timur. Strategi yang dianggap mampu mewakili Kebutuhan Provinsi Jawa Timur adalah Action Plan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, dan disebut dengan E-Commerce. Kata kunci: pengembangan kapasitas, organisasi internasional non pemerintah, reformasi birokrasi
Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Pendekatan Berpikir Sistem (Studi pada Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan Melandaskan pada UU No. 6/2014 tentang Desa) Dheniar Setia Firanda
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Capacity of Village Government in order to Empower the Village Community Based on System Thinking Approach. (Study on Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang based on Undang-Undang No. 6/2014 about Desa). This research is conducted based on Undang-Undang No. 6/2014 about Desa which has the purpose to embody the public welfare. Theoretically and normatively public welfare can be reached among others through community empowerment; therefore, the village government needs to have the capacity to empower the village community. Public sector capacity is influenced theoretically by a lot of complex and systemic factors. In addition, the capacity of the government on empowering the community is still a current issue. Therefore, a set of strategies is needed as a basis for the development of the government capacity in order to empower the village community. Based on system dynamic analysis method, human resources management is the most sensitive variables in the system of village government capacity on empower the village community that became the basis to produce several strategies, includes: human resources recruitment; human resources utilization; human resources development; and human resources protection. Keywords: capacity of village government, system dynamic analysis, human resources management Abstrak: Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Pendekatan Berpikir Sistem (Studi pada Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan Melandaskan pada UU No. 6/2014 tentang Desa). Penelitian ini dilakukan atas dasar disahkannya UU No.6/2014 tentang Desa yang memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis dan normatif kesejahteraan masyarakat dapat ditempuh salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerintahan desa perlu memiliki kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat desa. Kapasitas sektor publik secara teoritis dipengaruhi oleh banyak faktor yang kompleks dan sistemik. Maka dari itu, perlu adanya strategi yang dapat diaplikasikan untuk melakukan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan metode analisis sistem dinamis, manajemen sumber daya aparatur merupakan variabel yang paling sensitif bagi sistem kapasitas pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi dasar dihasilkannya beberapa strategi, antara lain: rekrutmen sumber daya aparatur; penggunaan sumber daya aparatur; pengembangan sumber daya aparatur; serta pemeliharaan/perlindungan sumber daya aparatur.   Kata kunci: kapasitas pemerintahan desa, analisis sistem dinamis, manajemen sumber daya aparatur 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GREEN INDUSTRY BERBASIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Studi Pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Tuban) Arrum Damayanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Green Industry Policy Based on Sustainable Development (Case on PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Tuban). Development in Industrial sector is a strategic issue that needs government attention. Shape of the Indonesian government's attention for industrial development contained in Law of The Republic Indonesia Number 3/2014 concerning Regarding Industri, changes from Law of The Republic Indonesia Number 5/1984. In the one of the changing policy that replaced is about green industry policy implementation as an obligation that must be carried by all industrial in Indonesia. Based on research on the implementation of the Green Industry policy by PT Semen Indonesia (Persero) Tbk based on sustainable development, the results showed that PT Semen Indonesia (Persero) Tbk’s implementation of the policy is quite well, that measured using the theory Policy Implementation from Nugroho and Edward III. But in some ways, especially related to the implementation of programs and activities of Corporate Social Responsibility there are still some deficiencies that would require attention and improvement by PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. While output implementation to sustainable development (economic, social, environmental) generally provide a positive output.   Keyword : Policy implementation, Green Industry, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Tuban Abstrak: Implementasi Kebijakan Industri Hijau Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (Studi Pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Tuban). Pembangunan bidang Industri merupakan sebuah isu strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Bentuk perhatian pemerintah Indonesia terkait pembangunan industri tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Dalam perubahan kebijakan yang diperbarui salah satunya adalah masuknya kebijakan pelaksanaan Industri Hijau sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh entitas industri di Indonesia. Berdasarkan penelitian tentang pengimplementasian kebjakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan berbasis pada pembangunan berkelanjutan diperoleh hasil bahwa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menjalankan kebijakan dengan cukup baik diukur menggunakan teori Implementasi Kebijakan Nugroho dan Edward III. Namun dalam beberapa hal khususnya terkait pelaksanaan program dan kegiatan Coorporate Social Responsibility masih terdapat beberapa kekurangan yang tentunya memerlukan perhatian dan perbaikan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Sedangkan output implementasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan) secara umum memberikan output yang positif. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Industri Hijau, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Tuban
PELAKSANAAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PU) Kota Blitar) Husnul Hidayati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Service for Building Permit (IMB) (Study at the Office of Integrated Permit Service (KP2T) and the Official of Public Works and Housings (PU) in Blitar City). The government as the public servant is required to deliver the service to people because it is the right of people to acquire this service. Giving efficient and effective service in high quality may imply good satisfaction of people to the service provided. Permit service will also satisfy the people if the delivery of this service is arranged, coordinated and controlled properly. Building Permit (IMB) is a permit needed to construct certain building. This permit is also important also for the government to adjust urban space order to the local regulation of Blitar City. Result of research has shown that IMB service at the Office of Integrated Permit Service (KP2T) can be considered as favorable. The service is delivered fast with less complication. It is completed punctually. The cost for IMB registration involves different building tariff. The socialization of IMB service is held in face-to-face method. Supervision is provided directly or indirectly. IMB service is not maximal, however, because people lack of information about the steps needed to register with Building Permit (IMB) when they want to construct building, and also they lack of knowledge about the importance of to have IMB. These problems can be resolved by conducting socialization and supervision to help people understanding the procedure of IMB registration.   Keywords: Public Service, Building Permit (IMB)   Abstrak: Pelaksanaan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) dan Kantor Pekerjaan Umum (PU) Kota Blitar). Pemerintah sebagai pelayan publik berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi hak seharusnya diperoleh. Dengan Pelayanan yang efesien dan efektif menjadikan pelayanan yang berkualitas sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan tersebut. Termasuk pada pelayanan perizinan yang mempunyai kewenangan dalam memberikan izin kepada masyarakat dengan cara mengatur, mengkoordinir, dan mengawasi jalannya perizinan. Salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan guna melihat bangunan tersebut akan didirikan, bertujuan untuk menyesuaikan tata ruang kota dengan peraturan daerah yang ada pada Kota Blitar. Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa pelayanan perizinan IMB di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Blitar menunjukkan prosedur pelayanan sudah tergolong cepat dan tidak berbelit-belit, penyelesaian pelayanan tepat waktu, biaya pengurusan IMB setiap tarif bangunan tidak sama, sosialisasi dengan cara tatap muka dan, pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Namun pada pelayanan perizinan IMB masih belum maksimal karena masyarakat kurang mengetahui informasi dan langkah-langkah untuk mengurus IMB ketika ingin mendirikan bangunannya, serta masyarakat kurang memahami atas pentingnya memiliki IMB. Hal ini perlu ditingkatkan sosialisasi dan pengawasan yang sudah ada agar masyarakat lebih mengetahui tata cara pengurusan perizinan IMB.   Kata Kunci: Pelayanan Publik, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang) Adi Setiabudi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Development of Tourism Sector to Improve Local Genuine Revenue (Study at Department of Culture and Tourism for Lumajang District). Indonesia is one country as a destination for tourism destinations, as the region has diverse beauty of the natural charm that is not possessed by many countries and the potential for development. Lumajang as one of the region to implement regional autonomy by developing the tourism sector as a support in raising revenue. In view of this, the need for development in the tourism sector. the purpose of the study was to determine and describe the efforts made by the Department of Culture and Tourism in tourism development, the contribution in the tourism sector and supporting factors and obstacles in the development of tourism sector in Lumajang. The results showed in conducting the development of tourism sector in increasing revenue is still not a great impact on the tourism sector's contribution to local revenues, because it is not optimal. Supporting factors are potential major tourist attraction either already managed or not managed by the government. Factors inhibiting the tourism infrastructure is still inadequate, limited budget and not mendukungkanya human resources in carrying out the tourism development. Therefore needs to be improved further dissemination and promotion of tourism, improvement of facilities in the form of facilities and infrastructure in the context of tourism development. Keywords: Development, Tourism, Locally Generated Revenue, Lumajang. Abstrak: Pembangunan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Lumajang). Indonesia merupakan salah satu negara sebagai tujan destinasi pariwisata, karena wilayahnya yang memiliki beraneka ragam keindahan pesona alam yang tidak dimiliki oleh banyak negara dan potensial untuk dikembangkan. Kabupaten Lumajang sebagai salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah dengan membangun sektor pariwisata sebagai penunjang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Mengingat akan hal tersebut, maka perlu adanya pembangunan pada sektor pariwisata. tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan pariwisata, kontribusi di sektor pariwisata dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam melakukan pembangunan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah masih belum memberikan dampak yang besar kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah, karena belum dilakukan secara optimal. Faktor pendukung terdapat potensi obyek wisata yang besar baik yang sudah dikelola maupun yang belum dikelola oleh pemerintah. Faktor penghambat yakni sarana dan prasarana pariwisata masih belum memadai, terbatasnya anggaran dana dan belum mendukungkanya sumber daya manusia dalam menjalankan pembangunan pariwisata. Maka dari itu perlu ditingkatkan lagi sosialisasi dan promosi pariwisata, peningkatan fasilitas berupa sarana dan prasarana dalam rangka pembangunan pariwisata.   Kata kunci:Pembangunan, Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah, Lumajang.
STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI (studi pada Kantor Kecamatan Doko, Blitar) Dini Putri Dian Charisma
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The over Capacity Development Strategy for Public Servant Resources to Improve Their Performance (Study at Doko District Office in Blitar). Capacity development for human resource must be implemented continuously to improve the performance of public servants at Doko District Office. This development is considered as important to build up their professionalism because peoples start to demand for quick and precise service from Doko District Office. Capacity development for public servant resources indeed requires developmental strategy to ensure that the improvement of performance can be directed optimally.   Keywords: capacity development, public servant resources, perfomance Abstrak: strategi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi pada Kantor Kecamatan Doko, Blitar). Pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus terus dilakukan agar dapat meningkatkan kinerja pegawai, di Kantor Kecamatan Doko pengembangan kapasitas sumber daya aparatur ditujukan agar para pegawai di Kecamatan Doko mampu menjalankan tugasnya dengan profesional sesuai tuntutan dari masyarakat yang selalu membutuhkan pelayanan yang cepat dan tepat dari Kecamatan Doko. Untuk pengembangan kapasitas sumber daya aparatur maka diperlukan strategi pengembangan agar dalam peningkatan kinerja pegawai ini dapat berlangsung secara terarah dan optimal. Kata Kunci: Pengembangan Kapasitas, Sumber Daya Manusia (SDM), Kinerja Pegawai
KINERJA DINAS PENGAIRAN DALAM PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI (Studi Pada Kinerja UPTD Pengairan Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang) Yanuar Pribadi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Irrigation Department's Performance in the Management of Irrigation Systems (Study on Performance Mojoagung UPTD Irrigation District of Jombang). To achieve a goal within an organization, we need a proper management system in order to obtain maximum performance. As with the problems that occur today in various government agencies that one of them is on UPTD ( Technical Implementation Unit ) irrigation Mojoagung District of Jombang. Is currently being given the ongoing drought dry season. In this case , UPTD irrigation as public organizations should manage peririgasian good system so as not to drought that could cause losses for farmers. The management of irrigation systems by UPTD watering is done in accordance with the duties and functions of irrigation UPTD and based on the type of plant that is used as a reference in the planning and implementation of the provision of water. It also carried out regular maintenance of irrigation channels and monitoring of water discharge conditions are intended to take into account the planning and subsequent implementation of the provision of water. Of the efforts made by the District irrigation UPTD Mojoagung has demonstrated a satisfactory performance. It can be seen from crop damage report which shows that no plants are damaged. So it can be concluded that the performance UPTD irrigation in the management of irrigation systems is quite good and showed satisfactory results. Therefore, it can be given the advice to always maintain a balance of cooperation between individuals or groups that the objectives to be achieved by UPTD irrigation as a public organization can be maximized and yield a satisfactory performance . Keywords: performance, public organizations, management Abstrak: Kinerja Dinas Pengairan Dalam Pengelolaan Sistem Irigasi (Studi Pada Kinerja UPTD Pengairan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang). Untuk mencapai sebuah tujuan dalam suatu organisasi, maka diperlukan suatu sistem pengelolaan yang benar agar diperoleh kinerja yang maksimal. Seperti pada permasalahan yang terjadi saat ini di berbagai instansi pemerintah yaitu salah satunya adalah pada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) pengairan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Saat ini sedang terjadi kekeringan mengingat sedang berlangsungnya musim kemarau. Dalam hal ini, UPTD pengairan sebagai organisasi publik harus mengelola sistem peririgasian yang baik agar tidak sampai terjadi kekeringan yang dapat menyebabkan kerugian bagi petani. Pengelolaan sistem irigasi oleh UPTD pengairan dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UPTD pengairan dan didasarkan pada jenis tanaman yang dijadikan acuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemberian air. Selain itu juga dilakukan pemeliharaan rutin saluran irigasi dan pengawasan terhadap kondisi debit air yang ditujukan untuk memperhitungkan perencanaan dan pelaksanaan pemberian air berikutnya. Dari upaya yang dilakukan oleh UPTD pengairan Kecamatan Mojoagung telah menunjukkan sebuah kinerja yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari laporan kerusakan tanaman yang menunjukkan bahwa tidak ada tanaman yang rusak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja UPTD pengairan dalam pengelolaan sistem irigasi cukup baik dan menunjukkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, dapat diberikan saran untuk selalu menjaga keseimbangan kerjasama antara individu atau kelompok agar tujuan yang ingin dicapai oleh UPTD pengairan sebagai organisasi publik dapat lebih dimaksimalkan dan menghasilkan sebuah kinerja yang memuaskan.   Kata kunci: kinerja, organisasi publik, pengelolaan.
PENGATURAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI/BTS (BASE TRANSCEIVER STATION) DI KOTA BONTANG Kurnia Romadhoni
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Managements and Adjustments of Telecommunication Tower/BTS (Base Transceiver Station) Developments in Bontang City The implementation of national development is an act that has been frequently done in Indonesia. Build upon Number 23 Year 2014 constitution about the local governments announcing that local governments are now authorized to manage and arrange their own governmental needs and local community interest on their own region, adapted with the national development purpose that could not be possibly implemented by the central government. Telecommunication tower has been functioned as the main supportive infrastructure in the world of technological information and communication. The establishment of the communication tower or also called BTS (Base Transceiver Station) was rapidly evolved in Bontang City. Issues that connected with construction of the BTS tower should be firmly addressed by the city government as an institution that authorized enough in supervision and the adjustment of the development. Overall, the management and adjustments of the development of telecommunication towers/BTS (Base Transceiver Station) in Bontang City was finely implemented, however, in the progress of implementation and the management itself, a lot of things was still considered minus. Such circumstances caused by the lack of socialization about the Bontang City Constitution Number 14 Year 2006 about the Management of Cellular Communication Tower Development causing a frequent condition of misunderstanding among departments who manages the developing license of the cellular tower in Bontang City.   Keywords: Managements and Adjustments BTS  (Base Transceiver Station), Intrastructur, local goverment, Bontang City. Abtrak : Pengaturan Dan Pengurusan Pembangunan Menara Telekomunikasi/ Bts (Base Transceiver Station)  Di Kota Bontang Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang sedang giat dilakukan di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah kini memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat. Menara telekomunikasi sebagai infrastruktur pendukung yang utama dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi. Pendirian bangunan menara telekomunikasi atau BTS (Base Transceiver Station) di Kota Bontang berkembang dengan sangat pesat. Permasalahan yang terkait dengan pembangunan menara BTS tersebut harus disikapi secara tegas oleh pemerintah kota sebagai institusi yang cukup berwenang dalam pengaturan dan pengurusan pembangunan dari menara-menara BTS yang sudah terbangun maupun yang sedang dalam perencanaan untuk dibangun. Pengaturan dan pengurusan pembangunan menara telekomunikasi/BTS (Base Transceiver Stasion) di Kota Bontang secara keseluruhan sebenarnya sudah sangat baik namun dalam pelaksanaannya atau pengurusannya masih banyak hal-hal yang kurang. Hal ini dikarenakan kurang adanya sosialisasi mengenai Perwali Bontang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler sehingga masih sering terjadi salah pemahaman antara dinas-dinas terkait yang mengurusi perijinan pembangunan menara seluler di Kota Bontang. Kata Kunci : Pengaturan dan Pengurusan BTS (Base Transceiver Station), infrastruktur, pemerintah daerah, kota bontang.

Page 233 of 268 | Total Record : 2676

 231   232   233   234   235 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue