cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN APEL DALAM MENINGKATKAN PENGHASILAN MASYARAKAT PETANI (Studi Pada Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang) Ariska Tri Viky Andani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Strategy to Development Agricultural Apples to Enhance Income Farmers Society (Studies in Poncokusumo Village, Poncokusumo Sub- District, Malang District, and Agriculture and Plantation Department Of Malang District). This study aimed to describe and analyze the strategies undertaken by the Department of Agriculture and Plantation Malang in developing the agricultural sector and explain the factors supporting and barricade in developing the agricultural apples sector in Poncokusumo Malang. This study also noted that the strategy must also comply with applicable growing season. Anticipation government also saw that when planting apple farmers to switch to vegetable farming major. Therefore, policies to increase farmers' income should also look at the weather. Some supporting factors are important to note that Poncokusumo have many sources of water that must be managed properly. Barricade factors that exist in the development of the agricultural sector, namely apples in Poncokusumo happen problematic nutrients have decreased soil fertility so that many farmers are turning to major vegetable commodities to reduce the cost of farming losses therefore it should be considered by the Department of Agriculture and Plantation District Malang. Keyword: Agriculture Development, Agriculture Apple. Abstrak: Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Apel Dalam Meningkatkan Penghasilan Masyarakat Petani (Studi pada Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam mengembangkan sektor pertanian serta menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengembangkan sektor pertanian apel di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang. Penelitian ini melihat bahwa dengan adanya berbagai macam kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang terkait mengembangkan sektor pertanian apel di Desa Poncokusomo.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini juga melihat bahwa strategi tersebut juga harus sesuai dengan musim tanam yang berlaku. Antisipasi pemerintah juga melihat bahwa ketika musim tanam apel beralih para petani bertanam ke sayur mayor. Oleh karena itu kebijakan untuk meningkatkan pendapatan petani juga harus melihat faktor cuaca. Beberapa faktor pendukung yang penting diperhatikan yaitu Desa Poncokusumo memiliki banyak sumber air yang harus dikelola dengan benar. Faktor penghambat yang ada pada pengembangan sektor pertanian apel di Desa Poncokusumo yaitu terjadi problematika unsur hara yang telah mengalami penurunan kesuburan tanah sehingga banyak petani yang beralih ke komoditi sayur mayur untuk mengurangi kerugian biaya pertanian oleh karena itu hal tersebut harus diperhatikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang. Kata Kunci: Pembangunan Pertanian, Pertanian Apel
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pensiunan Melalui Penerapan Prinsip- Prinsip Pelayanan Prima (Studi Pada PT TASPEN Persero Cabang Malang) Arfian Adityanata
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:Retired Service Quality Improvement Through Application of Principles Prime Service(Study On Persero PT TASPEN Branch of Malang)the improved quality of service pensioner sthroug happlying the principles of excellent service to the Taspen Malang branchaims to provideease and convenience of the service in order to prosper and asremuneration to the participants of the pension, so that the rights they get, time, energy as well as the mind, which they provide to society and the stateawarded and they have adecent life when full duty. Polite and friendly manner, in serving the participants and recipients ofpensions, creation of justice in serving, effectiveness and efficiency in service and the availability of good facilities will provide good service for pensioners. Besides cooperation with several stakeholdersto channel pension fund for retirees and supported by the computer-based management system database, will provide professional service and convenient. Keywords:Improved Quality,Prime Service Abstrak:Peningkatan Kualitas Pelayanan Pensiunan Melalui Penerapan Prinsip- Prinsip Pelayanan Prima (Studi Pada PT.TASPEN Persero Cabang Malang)Peningkatan kualitas pelayanan pensiunan melalui penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima pada PT Taspen cabang Malang bertujuan untuk  memberikan kemudahan dan kenyamanan layanan Dalam rangka mesejahterakan dan sebagai balas jasa terhadap para peserta pensiun, agar hak-hak yang mereka dapatkan, waktu, tenaga serta pikiran, yang telah mereka berikan kepada masyarakat dan negara mendapatkan penghargaan dan mereka memiliki kehidupan yang layak ketika purna tugas. Sikap yang sopan dan ramah dalam melayani peserta dan penerima pensiun, terciptanya keadilan dalam melayani, keefektifan dan efisiensi dalam pelayanan dan tersedianya fasilitas yang cukup baik akan memberikan pelaayanan yang baik bagi para pensiunan.Selain itu kerjasama dengan beberapa pihak terkait untuk menyalurkan dana pensiun bagi para pensiunan serta didukung dengan adanya sistem manajemen komputer yang berbasis database, akan memberikan pelayanan yang profesional dan mudah. Kata Kunci: Peningkatan Kualitas, Pelayanan Prima
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH (Studi Pada Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan) Tri Wahyuni
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation Area Development Agropolitan In Regional Economic Development (Studies in the District Lamongan Ngimbang) Lamongan Regency is a Regent with strategic position in national map because it is a part of Gerbangkartasusila and also the suburb of the central region of Surabaya Metropolitan. This position is more pronounced in the regional system when Surabaya has been acknowledged as the center of national activity. The local government of Lamongan Regency is then pushed forward to establish local government. Various policies are released by the local government to implement local economic development. One of these policies made by the local government of Lamongan Regency is agropolitan region development policy. The background of this policy is that the highest potential at Lamongan Regency remains within agriculture sector. Considering the potential in South region, especially Ngimbang District, Lamongan Regency, then the author has an interest for doing a research.   Keywords: Policy implementation, Public policy, Agropolitan   Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan) Kabupaten Lamongan sebagai salah satu Kabupaten yang terletak pada posisi strategis skala Nasional yaitu termasuk dalam Gerbangkartasusila plus dengan pusat di Metropolitan Surabaya dan secara sistem perwilayahan dengan ditetapkannya Surabaya sebagai pusat kegiatan Nasional. Hal tersebut mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk terus melaksanakan pembangunan wilayah. Berbagai macam Kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan adalah kebijakan pengembangan kawasan agropolitan. Hal tersebut  dilatar belakangi oleh potensi Kabupaten Lamongan tertinggi adalah di sektor pertanian. Melihat potensi yang ada di wilayah selatan khususnya pada Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan penulis tertarik untuk menelitinya.   Kata Kunci: Impelementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Agropolitan
Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan (Studi pada Kawasan Agropolitan Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Sukomoro di Kabupaten Nganjuk) Alday Julian Pradana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation of Spatial Region’s Plans on Regional  Agropolitan  Development (Studies on Agropolitan Area Kecamatan Nganjuk and Kecamatan Sukomoro in Kabupaten Nganjuk). Kabupaten Nganjuk as one that has great potential in the agricultural sector, developing concept of agropolitan as one way for the welfare of the people in Kabupaten Nganjuk. Regional agropolitan development in Nganjuk was started in 2009. So far the implementation of regional  agropolitan  developmenting Nganjuk generally have been going well despite that still appear some issues, such as communication and coordination between implementer of regional  agropolitan  developmenting Nganjuk, capitalization problem, marketing of agricultural products, and overlap between the Spatial Region’s Plans Nganjuk and the establishment of regional agropolitan  developmentin Nganjuk. Nganjuk government is expected to provide access to capitalization by giving incentives to farmers and by cooperating with government banks to provide soft loans. For problem of overlapping policies of regional  agropolitan  development should be the Kecamatan Nganjuk that as urban areas replace by other Kecamatan as the rural areas but also meet the requirements of regional agropolitan  development so that kecamatan are totally focused on development of agropolitan.   keywords: policy implementation, spatial region’s plans, regional  agropolitan  development Abstrak: Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan (Studi pada Kawasan Agropolitan Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Sukomoro di Kabupaten Nganjuk). Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, mengembangkan konsep agropolitan sebagai salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat di kabupaten Nganjuk. Pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Nganjuk mulai dilaksanakan efektif pada tahun 2009. Sejauh ini implementasi pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Nganjuk pada umumnya sudah berjalan dengan baik meskipun begitu masih muncul beberapa masalah, seperti masalah komunikasi dan koordinasi antar pelaksana pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Nganjuk, masalah permodalan, pemasaran hasil pertanian, dan adanya tumpang tindih kebijakan antara RTRW Kabupaten Nganjuk dan penetapan kawasan pengembangan agropolitan di Kabupaten Nganjuk. Pemerintah Kabupaten Nganjuk diharapkan mampu memberikan akses permodalan dengan memberikan insentif kepada petani dan dengan menggandeng bank pemerintah untuk memberikan kredit lunak. Untuk masalah tumpang tindihnya kebijakan tentang penetapan kawasan agropolitan sebaiknya Kecamatan Nganjuk yang sebagai kawasan perkotaan digantikan kecamatan lain yang merupakan kawasan perdesaan tetapi juga memenuhi syarat-syarat dalam pengembangan kawasan agropolitan sehingga kecamatan tersebut benar-benar fokus dalam pengembangan kawasan agropolitan.   Kata kunci: implementasi kebijakan, rencana tata ruang wilayah, pengembangan kawasan agropolitan 
Perencanaan Pengembangan Thp Kenjeran Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pariwisata Kota Surabaya (Studi pada UPTD THP Kenjeran) Dendi Herlambang Yudha Prawira
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: THP Kenjeran Development Planning In Increasing The Income of Surabaya Tourism Levy (The Study in UPTD THP Kenjeran). Indonesia is a country that has a promising tourism potential with a cluster of islands and the diversity of the nation. Tourism is the one of the few sectors that are expected to provide income and growth in Indonesia. Object of research conducted in THP Kenjeran Surabaya. Where in the past three years experienced a rapid increase in income . With so capable of giving rise to income Surabaya tourism levy. Beside that, a positive result is to give rise to the original income of Surabaya. Keywords: UPTD, tourism levy revenue, local revenue Abstrak: Perencanaan Pengembangan Thp Kenjeran Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pariwisata Kota Surabaya (Studi pada UPTD THP Kenjeran). Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan dengan gugusan pulaunya dan keberagaman bangsanya. Pariwisata saat ini merupakan salah satu dari beberapa sektor yang diharapkan mampu memberikan pemasukan dan perkembangan di Indonesia. Obyek penelitian dilakukan di THP Kenjeran Kota Surabaya. Dimana dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan pendapatan yang pesat. Dengan begitu mampu memberikan peningkatan terhadap pendapatan retribusi pariwisata Kota Surabaya. Selain itu, hasil positif lainnya adalah memberikan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Kata kunci : UPTD, pendapatan retribusi pariwisata, pendapatan asli daerah
Pengaruh Penghargaan dan Sanksi Terhadap Prestasi Kerja Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang) Ayu Titis Pristanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Influence of Rewards and Punishment Officials of The Work Achievement (Study on Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang). This research aims to clarify the influence of award variables, variable sanctions, variable work achievement. This research used methods explanatory research with quantitative approach. The variable research is variable Award (X1), variable Sanctions (X2) as variables that affect and variable Work Achievment (Y) as variables that are affected. Data collection technique used is to spread out the questionnaire and record the document. The analysis in this research using multiple linear regression analysis processed with the computer through by IBM SPSS Statistics 9 for Windows. The results obtained from this research is variable Award (X1) and variable (X2) Sanctions have significant influence towards the achievement on Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Keywords: award, punishment, work achievement Abstract: Pengaruh Penghargaan dan Sanksi Terhadap Prestasi Kerja Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel penghargaan, variabel sanksi, dan variabel prestasi kerja. Pada penelitian ini menggunakan metodepenelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif. Variabel penelitian ini adalah variabel Penghargaan (X1), variabel Sanksi (X2) sebagai variabel yang mempengaruhi dan variabel Prestasi Kerja (Y) sebagai variabel yang dipengaruhi. Teknik pengumpulan data dengan menyebar kuesioner dan mencatat dokumen. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah dengan IBM SPSS Statistics 21.00 for Windows. Hasil dari penelitian ini adalah variabel Penghargaan (X1) dan variabel Sanksi (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.   Kata kunci: penghargaan, sanksi, prestasi kerja
Strategi Pengembangan Layanan Perpustakaan Umum Kota Malang dalam Meningkatkan Jumlah Pengunjung Nur Halimah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: Strategy of Developmental Services of Public Library of Malang in Increasing Visitors Number. . The public library is a library that is intended for all people from children to adults. So that public libraries provide a wide range of facilities that aim to meet the needs of the community. In this case the malang public library has been increasing variety of facilities including: braille corner, children’s playroom, mobile library, wi-fi, and more. With the increasing vartiety of these facilities, it is expected that many people are interested in visiting library. But, in fact the number of visitors has declined. Therefore, the library service development strategies are needed to increase the number of visitors. Keyword: strategy, development, service library   Abstrak: Strategi Pengembangan Layanan Perpustakaan Umum Kota Malang dalam Meningkatkan Jumlah Pengunjung. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang diperuntukkan bagi semua kalangan masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa. Sehingga perpustakaan umum menyediakan berbagai fasilitas yang bertujuan untuk memenenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini Perpustaklaan Umum Kota Malang sudah meningkatkan berbagai fasilitas diantaranya adalah: braille corner, ruang bermain balita, perpustakaan keliling, wi-fi, dan lainnya. Dengan meningkatkan berbagai fasiltas tersebut, diharapakan masyarakat banyak yang berminat mengunjungi perpustakaan. Akan tetapi pada kenyataannya jumlah pengunjung semakin menurun. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan layanan perpustakaan umum untuk meningatkan jumlah pengunjung Kata kunci: strategi, pengembangan, layanan perpustakaan
Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender di Kota Malang (Studi Pada Implementasi Kebijakan Walikota No. 225 Tahun 2009). Ni Wayan Sintha Avionny Zanaryaneta
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Handling Of Violence Against Women and Children Based in Malang City (Studies of Malang Mayor Implementation Policy Number 225 in 2009).Malang city government has a policy for dealing with violence against women and children gender based by Mayors No.225 in 2009. This research explain about Implementation Policy Number 225 in 2009 at Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) through BKBPM as the leading sector. Based on this results it can be seen that the policy implementation process is done in the form of interpretation and organization already performing well, so does the application, but there are some that have not been done in the aplication. Cooperation with many parties facilitate in providing the handling of ciolence against women and children.   Keywords: implementation of policies, PPT Malang, Handling of violence against women and children   Abstrak: Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender di Kota Malang (Studi Pada Implementasi Kebijakan Walikota No. 225 Tahun 2009).Pemerintah Kota Malang memiliki Kebijakan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender melalui SK Walikota No. 225 Tahun 2009. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi Kebijakan Walikota Malang No. 225 Tahun 2009 di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang sebagai koordinator. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui proses implementasi kebijakan yang dilakukan berupa tahap interpretasi dan tahap organisasi sudah terlaksana dengan baik, begitu juga dengan tahap aplikasi, namun ada beberapa yang belum terlaksana dengan baik di dalam tahap aplikasi. Adanya kerjasama dengan berbagai pihak mempermudah dalam memberikan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.   Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, PPT Kota Malang
Abstrak: Inovasi Kebijakan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Sustainable Development Praherdyan Navy Pratama
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Innovation Policy of Green Space Development Based Sustainable Development. Implementation of Green Space development have stated clearly in Peraturan Daerah kota Surabaya No. 3, 2007, about Regional Spatial Planning Article 35 Clause 1 which mandates the vast portion of Green Space to be defined and strived gradually by 20% (twenty percent) of the city area, and Clause 2 that is the existence of Green Space should be maintained and enhanced the protection function for improving the environmental quality of the city. Based on that regulation, Surabaya as the biggest city in East Java Province created an innovation policy by developing Green Space. The result of this innovation policy was expected to give a positive impact to every aspects of economy, social and environment in Surabaya City. This leads to maximum effort through Sustainable Development concept. For the realization of the innovation policy of Green Space development based sustainable development was required a good cooperative between government, public and private sectors.   Keywords:innovation policy, Green Space, sustainable development Abstrak: Inovasi Kebijakan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Sustainable Development. Kebijakan mengenai pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya telah tertuang dengan jelas dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Nomor 3 Tahun 2007,Pasal 35 ayat 1 yang telah mengamanatkan proporsi luas dari Ruang Terbuka Hijau ditetapkan dan diupayakan secara bertahap sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah Kota, dan ayat 2 yang  mengamanatkan keberadaan Ruang terbuka hijau harus dipertahankan serta ditingkatkan fungsi lindungnya untuk peningkatan kualitas lingkungan kota. Sesuai regulasi tersebut, Surabaya sebagai ibukota dan kota terbesar di Jawa Timur membuat sebuah inovasi kebijakan dengan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau. Hasil dari inovasi kebijakan ini diharapkan berdampak positif dari berbagai aspek baik itu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan di Kota Surabaya. Sehingga perlu adanya upaya yang maksimal melalui konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). Agar terwujudnya inovasi kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau berbasis sustainable development maka diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.   Kata kunci:inovasi kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, pembangunan berkelanjutan
Hubungan Antara Desentralisasi Fiskal dan Perkembangan Usaha Kecil dan Mikro di Indonesia Aqila Aqila
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Relationship Between Decentralization Fiscal and Business Development Small and Micro In Indonesia. This research examines the relationship between fiscal decentralization and development of small enterprises and micro in indonesia. Data on fiscal decentralization comes from directorate general of Regional Financial Balance of Indonesia and the data about the development of business small and micro comes from East Java Central Bureau of Statistics. This research shows that during the fiscal decentralization business development small and micro better .This looks from increased the contribution of regional gross domestic product on the number of business units small and micro in this period. However, the business development gap small and micro has also increased. Bivariate correlation analysis found that correlation public allocation fund (DAU) associated with the number of business units small and micro. While , specific allocation fund (DAK) not relating to the number of business units small and micro. Keywords: fiscal decentralization, Development of Small and Micro Enterprises, Regional gross domestic product   Abstrak: Hubungan Antara Desentralisasi Fiskal dan Perkembangan Usaha Kecil dan Mikro di Indonesia. Penelitian ini mengkaji hubungan antara desentralisasi fiskal dan perkembangan usaha kecil dan mikro di indonesia. Data desentralisasi fiskal bersumber dari  Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Indonesia dan data tentang perkembangan usaha kecil dan mikro bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa selama adanya desentralisasi fiskal perkembangan usaha kecil dan mikro lebih baik. Hal ini terlihat dari naiknya kontribusi PDRB pada jumlah unit usaha kecil dan mikro pada periode tersebut. Akan tetapi, kesenjangan perkembangan usaha kecil dan mikro juga mengalami peningkatan. Berdasarkan analisis korelasi ditemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berhubungan dengan jumlah unit usaha kecil dan mikro. Sedangkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berhubungan dengan jumlah unit usaha kecil dan mikro.   Kata kunci: desentralisasi fiskal, perkembangan usaha kecil dan mikro, produk domestik regional bruto

Filter by Year

2013 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue