cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 234   235   236   237   238 
Pemberdayaan Perusahaan Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Pasar (Studi Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri) Maharani Diyan Ayu Anugraini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Empowering Local Company For Improving Revenue Market (Studies in Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri). Income market as one of the assets of the region as long as it is not too potential to be one of the mainstays commodity area when potential in traditional markets are very high to be developed. Through the empowerment of local companies is expected to increase revenue and market functions traditionally is one of the areas in Kediri. Based on research carried out showed that the implementation plan of the empowerment company was the first region by restructuring the Regional Company of the markets that were previously shaped into a market official institutions Local Company Markets are included in one of the Regional Enterprise Kediri. Then further empowerment is to develop the market, this development is realized by doing repair infrastructure and business development, increasing employee competency, as well as giving guidance to traders. With the implementation of this plan is expected to empower traditional markets can compete with modern markets which are currently a lot of growing in Indonesia, which keberdadaanya in some regions can eliminate the existence of traditional markets. Keywords : Empowering Local Company, Local Company Markets Abstrak : Pemberdayaan Perusahaan Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Pasar (Studi Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri). Pendapatan pasar sebagai salah satu aset yang dimiliki daerah selama ini memang belum terlalu potensial untuk dijadikan salah satu komoditi andalan daerah padahal potensi yang ada pada pasar-pasar tradisional sangat tinggi untuk dapat dikembangkan. Melalui pemberdayaan perusahaan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan fungsi pasar tradisional yang merupakan salah satu perusahaan daerah di Kota Kediri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa pelaksanaan rencana pemberdayaan perusahaan daerah ini adalah yang pertama dengan melakukan restrukturisasi Perusahaan Daerah Pasar dari yang sebelumnya berbentuk lembaga dinas pasar menjadi Perusahaan Daerah Pasar yang termasuk dalam salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kota Kediri. Lalu pemberdayaan yang selanjutnya adalah melakukan pengembangan pasar, pengembangan ini diwujudkan dengan dilakukannya perbaikan infrastruktur dan pengembangan usaha, peningkatan kompetensi karyawan, serta pemberian pembinaan terhadap pedagang. Dengan adanya pelaksanaan rencana pemberdayaan inilah diharapkan pasar-pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern yang sekarang ini sedang banyak sekali berkembang di Indonesia, yang keberdadaanya pada beberapa daerah mampu menghapuskan keberadaan pasar-pasar tradisional.   Kata Kunci : Pemberdayaan perusahaan daerah, Perusahaan Daerah Pasar
Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Kebijakan Relokasi PKL di GOR Sidoarjo). Eko Dedy Setiawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Relocation Policy Evaluation Street Vendors (PKL) in Sidoarjo (Study on Relocation Policy PKL in GOR Sidoarjo). Results from this study indicate that the Department is concerned only provides a place without any coaching against street vendors relocated. Besides the location being used as a relocation deemed inadequate for selling activities because the location is a public facility for sports and entertainment community of Sidoarjo. From this research, there are some suggestions provided by the researchers, among others,  after regulate street vendors Sidoarjo  government should provide strategic places or land, the importance of a new place of empowerment after being relocated in the management of PKL is absolutely necessary because the street vendors are also people who need a prosperous life, Sidoarjo  government should have specific regulations of street vendors as a whole from circulation and their market place in order to PKL. Keywords: Relocation Policy Evaluation, Street Vendors, Public Policy   Abstrak: Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Kebijakan Relokasi PKL di GOR Sidoarjo). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas yang bersangkutan hanya menyediakan tempat tanpa ada pembinaan terhadap PKL yang direlokasi. Selain itu lokasi yang digunakan sebagai tempat relokasi dirasa kurang memadai untuk kegiatan berjualan karena lokasi tersebut merupakan sarana publik untuk kegiatan olahraga dan hiburan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Dari hasil penelitian ini ada beberapa saran yang diberikan oleh peneliti antara lain pemerintah Kabupaten Sidoarjo setelah menertibkan PKL seharusnya memberikan tempat atau lahan yang strategis untuk berjualan, pentingnya sebuah pemberdayaan setelah direlokasi ketempat baru dalam penanganan PKL sangat mutlak diperlukan karena PKL juga merupakan masyarakat yang perlu disejahterakan hidupnya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus mempunyai perda khusus atau yang lebih spesifik mengatur PKL secara menyeluruh mulai dari peredarannya dan tempat berjualnnya.   Kata kunci: Evaluasi kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Kebijakan Publik
Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kedung Rejoso Kecamatan Kota Anyar Kabupaten Probolinggo) Faiqotul Musyarrofah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Improving The Health Of Pregnant Women Through The Family Of Hope (PKH) ( A Study Of The Family Of Hope Program Di Desa Kedung Rejoso, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo ). Program family of hope (PKH) is a poverty reduction program aimed at increasing kualiatas the health of pregnant women through the provision of assistance of cash for a very poor family.In the short term thids program is expected to help the very poor, while in the long term pkh is investment human resources to the next generation get out of the cycle of poverty. This research result indicates that the pkh started from the formulation of a team pkh mentors kedung rejoso village , rekrutment pkh participants , the process of the distribution of the pkh , and proseng monitoring , evaluation and reporting pkh has been done well .All process the pkh in the village kedung rejoso has been implemented effective .Effectiveness of pkh help family very poor needs education and health , reduce the risk of death pregnant women , and can disconnect between the cycle of poverty .Faktor-faktor that pempengaruhi the success of the pkh consisting of the program pkh and kontek pkh in the village kedung rejoso . Keywords: program implementation, program keluarga harapan, poverty Abstrak: Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kedung Rejoso Kecamatan Kota Anyar Kabupaten Probolinggo). Program Keluarga Harapan (PKH) dalam jangka pendek program ini diharapkan membantu masyarakat sangat miskin, sedangkan dalam jangka panjang PKH merupakan investasi sumber daya manusia agar generasi berikutnya dapat keluar dari rantai kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH dimulai dari pembentukan tim pendamping PKH Desa Kedung Rejoso, rekrutment peserta PKH, proses pendistribusian bantuan PKH, dan proseng monitoring, evaluasi dan pelaporan PKH sudah dilaksanakan dengan baik. Semua proses pelaksanaan PKH di Desa Kedung Rejoso telah dilaksanakan dengan baik dan efektif. Efektifitas dari PKH membantu keluarga sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, mengurangi resiko kematian ibu hamil, dan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Faktor-Faktor yang pempengaruhi keberhasilan pelaksanaan PKH terdiri dari isi program PKH dan kontek PKH Di Desa Kedung Rejoso.   Kata kunci: implementasi program, program keluarga harapan, kemiskinan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Pelaksanaan CSR oleh PT. IPMOMI di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo) Alif'kha Indamala
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Corporate Social Responsibility through Society Empowerment (Research on CSR Implementation by PT. IPMOMI at Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo). Globalization affects Indonesia’s economic through multinational companies which exploit natural resources across the country. The implementation of Corporate Social Responsibity (CSR) is needed as a part of multinational companies’ responsibility to increase local community welfare. This research has three purposes: first, to describe and analyze the implementation of CSR for both villages in Kecamatan Paiton; second, to describe and analyze society autonomy as the results from CSR implementation at both villages.  Third, to describe and analyze the supports and resists factor on CSR implementation at both villages.The results show that the community empowerment program in two (2) The village has not run with the maximum, and there are still many obstacles in its implementation. The lack of support from the company and society attitude that still traditional is the cause of CSR does not work really well. The company should gives more guidance like society empowerment coaching from the company should be increased to find out the condition and problem that faced by patronage society on each villages so the empowerment program can be run as the expectation. Keywords: social responsibility, society empowerment, company   Abstrak: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Pelaksanaan CSR oleh PT. IPMOMI di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo).Globalisasi telah membawa dampak yang cukup besar terhadap perekonomian di dunia, dibuktikan dengan banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan multinasional dalam menjalankan kegiatan bisnisnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Penelitian ini memiliki tiga tujuan: pertama, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan CSR pada dua Desa di Kecamatan Paiton; kedua, mendeskripsikan dan menganalisis kemandirian masyarakat sebagai hasil dari pelaksanaan CSR di dua Desa; dan ketiga, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan CSR di dua Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di 2 (dua) Desa belum berjalan dengan maksimal, dan masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Kurangnya dukungan dari perusahaan dan sikap masyarakat yang tradisional menjadi penyebab program pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sesuai dengan harapan. Pendampingan dari perusahaan sebaiknya lebih ditingkatkan agar program pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Kata kunci:tanggung jawab sosial, pemberdayaan masyarakat, perusahaan 
Pemberdayaan Mantan TKI (Purna TKI) Melalui Koperasi Posdaya Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan (Studi pada Koperasi Posdaya Purna TKI “Senang Hati” Kalipare Kabupaten Malang) Dinda Widyaningrum
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Empowerment of Ex TKI (Purna TKI) by Posdaya Cooperation As The Effort To Increase The Prosperity (Study of Posdaya Cooperation Purna TKI “Senang Hati” Kalipare Kabupaten Malang). Be in conformity with the action increased TKI in national economic, so the empowerment of the ex TKI need to be analysed. Based on Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2012 about Pemberdayaan Masyarakat yang Akan Menjadi Calon dan Purna Tenaga Kerja Indonesia contain of the empowerment about the management of money effort and entrepreneurship. For supporting the government program, the external side of government like posdaya cooperation also fasilitated purna TKI to manage their money and give them donation for entrepreneur. The result of the research is the empowerment of purna TKI by posdaya cooperation as the effort to increase the prosperity, there are many effort that have done, there are saving and loan program, many coaching, and product marketing that produced by the members of the group. In order to the empowerment, active actors from the internal of government and the external of government, like private company and society are needed.   Keywords: empowerment, purna TKI, posdaya cooperation Abstrak: Pemberdayaan  Mantan TKI (Purna TKI) Melalui Koperasi Posdaya Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan (Studi pada Koperasi Posdaya Purna TKI “Senang Hati” Kalipare Kabupaten Malang).Seiring dengan semakin meningkatnya peran TKI dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan mantan TKI (purna TKI) perlu diteliti lebih lanjut. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Masyarakat yang Akan Menjadi Calon dan Purna Tenaga Kerja Indonesia telah dijelaskan bahwa pemberdayaan tersebut meliputi pengelolaan keuangan usaha serta kewirausahaan. Dalam mendukung program pemerintah tersebut, pihak luar pemerintah seperti koperasi posdaya ikut serta dalam memfasilitasi purna TKI untuk membantu mengelola keuangannya serta memberikan bantuan dana kewirausahaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan purna TKI melalui koperasi posdaya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan beberapa upaya telah dilakukan, yaitu adanya program simpanan dan pinjaman, pelatihan-pelatihan serta pemasaran produk yang dihasilkan anggota. Dalam upaya pemberdayaan tersebut diperlukan adanya keterlibatan aktor, baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Kata kunci: pemberdayaan, purna TKI, koperasi posdaya  
Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dalam upaya Mewujudkan Sustainable City (Studi Pada Dinas Cipta Karya dan Dinas Kebersihan Pertamanan Kabupaten Ponorogo) Dyan Dwi Astari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Open Green Space Development in an effort to Achieve Sustainable City (Studies in the Dinas Cipta Karya dan Dinas Kebersihan Pertamanan Kabupaten Ponorogo).The purpose of this study is to describe and analyze the Development of Open Green Space in Ponorogo. And analyze the factors that supporting and obstruct the development of policy implementation in the perspective agropolitan development of open green space in Ponorogo. Various kinds of policies that is issued by local governments in implementing the of open green space development. One of the policies issued by Ponorogo local government is the policy of developing a plan of action green city (RAK), which includes green planning and design, green open spaces, and green community that will be followed by the achievement of 5 (five) attributes the Green City else. That is motivated by the lack of a green environment in Ponorogo. Some insufficiencies in the development of the open space is the lack of socialization from the government that led to low of public awareness about the environment, there is no maximum coordination between local governments and the lack of funding and environmental awareness. This makes the development of green open spaces in urban areas has not been a significant impact to sustainable urban development as well as changes in Ponorogo region as expected. Keywords: public policy, RTH public & private, sustainable city   Abstrak: Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dalam upaya Mewujudkan Sustainable City (Studi Pada Dinas Cipta Karya dan Dinas Kebersihan Pertamanan Kabupaten Ponorogo). Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis tentang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ponorogo. Serta menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan agropolitan dalam perspektif pengembangan ruang terbuka hijau di Kabupaten Ponorogo.Berbagai macam Kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan ruang terbuka hijau. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo adalah kebijakan pengembangan rencana aksi kota hijau (RAK) yang meliputi green planning and design, green open spaces, dan green community yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan pencapaian 5 (lima) atribut Kota Hijau yang lain. Hal tersebut  dilatar belakangi oleh kurangnya lingkungan hijau di Kabupaten Ponorogo. Beberapa kekurangan dalam pengembangan ruang terbuka tersebut adalah minimnya sosialisasi dari pemerintah yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, belum maksimalnya koordinasi antara aktor pemerintah daerah dan masih minimnya dalam hal pendanaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Hal tersebut menjadikan pengembangan ruang terbuka hijau pada kawasan daerah perkotaan belum berdampak signifikan terhadap pembangunan kota yang berkelanjutan serta perubahan diwilayah Kabupaten Ponorogo seperti yang diharapkan.   Kata kunci: kebijakan publik, RTH publik & privat, sustainable city 
Strategi dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo) Kanda Aminullah Iftianto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Strategies in Improving Entertainment Tax Revenues For Local Revenue (Study at Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten). Local Revenue  is a source of funds that should be explored optimally to support the development of a local government.The problems were taken in this study is how the Strategy Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo in increasing entertainment tax revenues. The purpose of this study was to determine how the strategy taken by Strategy Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo in increasing local revenue through entertainment tax revenue.This research method is descriptive qualitative approach.The results obtained show that the Strategy Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo in doing strategy to increase revenue through the entertainment tax has taken the right steps in achieving those targets. Strategy Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo use intensification and extensification strategies toward local taxes. This effort proved successful due to the acquisition PAD in Sidoarjo of entertainment tax sector always exceeded the target set in 2011-2014   Keywords: Strategy, Local Revenue, Sidoarjo Government, Entertaiment tax   Abstrak: Strategi dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo). Guna menunjang pembangunan pemerintah daerah, terdapat suatu dana yang secara optimal harus digali yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang diambil oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo melalui penerimaan Pajak Hiburan. Penelitian ini menggunakan metode adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwaDinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan langkah-langkah yang tepat dalam mewujudkan target strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak hiburan. Intensifikasi serta Ekstensifikasi pajak daerah adalah strategi yang digunakan. Berhasilnya upaya ini terbukti dengan perolehan PAD Kabupaten Sidoarjo dari sektor pajak hiburan selalu melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2011-2014.   Kata Kunci: Strategi, Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pajak Hiburan 
Implementasi Pelayanan Publik Program Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Online (Studi di SMAN 1 Banyuwangi dan SMAN 1 Singojuruh Kabupaten Banyuwangi) Andreas Wintoko
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Public Service Program The Acceptance of New Students Through Online System (Studies in SMAN 1 Banyuwangi and SMAN 1 Singojuruh Kabupaten Banyuwangi) The development of technology and information affect on the public services.Government adopt technology and information to improve public services called e-government. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi apply e-government in the education sector by producing program PPDB (The Acceptance of New Students) online. The purpose of this research is to describe and analyze implementation of public services program PPDB online in SMAN 1 Banyuwangi and SMAN 1 Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. This research result indicates that the implementation of program PPDB online managed to improve public service especially in the education sector. The implementation of PPDB Online in SMAN 1 Banyuwangi and SMAN 1 Singojuruh going well, this can be seen from the achievement of the aims which was formulated and the benefit that was felt by related parties that is, Dinas Pendidikan, school, and society. Actor program managers PPDB Online has also been carrying out their duties each with good. Facilities and infrastructure in those schools had enough to implement PPDB Online Keywords: Implementation, Public Services, PPDB Online   Abstrak: Implementasi Pelayanan Publik Program Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Online (Studi di SMAN 1 Banyuwangi dan SMAN 1 Singojuruh Kabupaten Banyuwangi). Perkembangan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Pemerintah mengadopsi teknologi dan informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang disebut e-government. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerapkan e-government di bidang pendidikan dengan menghasilkan program PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Online.. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pelayanan publik program PPDB Online di SMAN 1 Banyuwangi dan SMAN 1 Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program PPDB Online berhasil meningkatkan pelayanan publik terutama di bidang pendidikan. Implementasi PPDB Online di SMAN 1 Banyuwangi dan SMAN 1 Singojuruh berjalan dengan baik, hal tersebut dapat terlihat dari tercapainya tujuan yang telah dirumuskan serta adanya manfaat yang dirasakan oleh pihak-pihak terkait yaitu, Dinas Pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Aktor pelaksana program PPDB Online juga telah menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Sarana dan prasarana yang ada di kedua sekolah telah mencukupi untuk melaksanakan program PPDB Online.   Kata kunci: Implementasi, Pelayanan Publik, PPDB Online 
Transparansi Penganggaran dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Berbasis online Di Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi (Studi di Desa Ketapang, dan Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi) Bayu Widihartanto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Budgeting and Reporting Transparency of Village Fund Allocation Based online in Village Government of Banyuwangi (Studies in Ketapang Village and Community Empowerment Board and Ketapang Village Government in Banyuwangi Regency). Carrying the village development process out is required funds to implement them. Funds are needed come from APBDes and Village Fund Allocation. That's why the Government of Banyuwangi innovated an online-based rural finance program called e-village budgeting. This study aims to describe the transparency of budgeting and reporting of online-based fund allocation village in village administration in Banyuwangi Regency. This research used descriptive method with qualitative approach. This study focused on budgeting planning, reporting and accountability of village fund allocation, and what are the factors that support and hinder the transparency of budgeting and reporting process based ADD online. The results showed that to increase the sense of public confidence in the administration of the village, Ketapang Village Government invited the community to participate in consultation of rural development planning so they knew what activities were budgeted by the Government of Ketapang Village. Keywords: APBDes, ADD, Transparency of budgeting, reporting of Village Allocation Fund, E-village Budgeting Abstrak: Transparansi Penganggaran dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Berbasis online Di Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi (Studi di Desa Ketapang, dan Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi). Untuk melakukan proses pembangunan desa dibutuhkan sebuah dana untuk melaksanakannya. Dana yang dibutuhkan berasal dari APBDes dan Alokasi Dana Desa. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Banyuwangi berinovasi membuat sebuah program keuangan desa berbasis online yang disebut e-village budgeting. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan transparansi penganggaran dan pelaporan alokasi dana desa berbasis online di pemerintahan desa Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini memfokuskan pada perencanaan penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam proses transparansi penganggaran dan pelaporan ADD berbasis online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa, Pemerintahan Desa Ketapang mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam rapat musrenbangdes yang bertujuan masyarakat mengetahui kegiatan apa saja yang dianggarkan oleh Pemerintahan Desa Ketapang. Kata Kunci: APBDes, ADD, Transparansi penganggaran, Pelaporan Alokasi Dana Desa, E-village Budgeting
Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota Dalam Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Studi Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang) Bheta Dwi Suryanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Policy Development City Park on Urban Green Open Space (Study Implementation Of Local Regulation No. 3 Of 2003 at Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang). One of the needs of urban communities is the availability of public space area that can be utilized by various groups within each time. The city to the smallest regional level must always there are areas of public space to accommodate the needs of society at large. The problem that arises is when the building is no longer pay attention to the impact on the environment. Solutions that can be used by the City of Malang, add green areas or parks of the city. This research uses descriptive research with a qualitative approach. This research was conducted in Kota Malang, Jawa Timur. The research site is in the Department of Hygiene and Garden of Malang City. Analysis of the data used in this study using the Miles and Hubberman. The results showed that the rules and strategies set by the government are also several factors that can be a support in the implementation of Government policy in the development of Malang City park as well as some of the factors that could be a stumbling block in achieving development Malang. Keywords: public policy, city parks, green open space Abstrak: Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota Dalam Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Studi Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang). Kebutuhan masyarakat perkotaan saat ini adalah adanya area ruang publik (public space) yang dimanfaatkan pada setiap waktu. Maka dalam suatu kota hingg wilayah terkecilnya harus terdapat area ruang publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Permasalahan yang timbul adalah ketika pembangunan tidak lagi memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Solusi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Malang yaitu menambah lahan hijau atau taman kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang Jawa Timur. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan serta strategi yang di tetapkan oleh pemerintah juga beberapa faktor yang bisa menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam pembangunan taman Kota Malang serta beberapa faktor yang bisa menjadi batu sandungan dalam mewujudkan pembangunan taman kota Malang. Kata kunci: kebijakan publik, taman kota, Ruang Terbuka Hijau 

Page 236 of 268 | Total Record : 2676

 234   235   236   237   238 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue