cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 236   237   238   239   240 
Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Komoditas Unggulan (Studi di Desa Sidomulyo, Kota Batu) Widyasari Ramadhani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Role of Village Authorities in Improving The Income of Villagers Through Superior Commodities (Research in Sidomulyo Village, Batu City). The purpose of this research is 1) to describe and analyze the role of the village authority in development of superior commodity 2) to describe and analyze supporting factor and the resistor which affect the role of village authority to increase the income of villagers by superior commodity. The result of this research, the role of the Sidomulyo village’s authorities in product development has not optimal yet because the role dominant as coordinator and facilitator, the role in farmers resources development already quite well by the implementation of activities in the form training, the role in market and promotion is good enough by the participation in the exhibition events and excurse study. Meanwhile, the role of cooperation with related parties haven’t been optimal, it’s only cooperating with the Tourism Department and Agricultural Department as a local government agencies. The supporting factors are potential village area, adequate funding, and the training programs. In the other hand, there are still some of infrastructure like gates and equitable distribution of the connecting road between the villages which have not been optimal yet become the resistor factors. Keywords: The role of village’s authority, Income of villagers, Superior Commodity   Abstrak: Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Komoditas Unggulan (Studi di Desa Sidomulyo, Kota Batu) Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan komoditas unggulan 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui komoditas unggulan. Hasil dari penelitian ini, peran pemerintah desa Sidomulyo dalam pengembangan produk belum berjalan secara optimal karena berperan dominan sebagai koordinator dan fasilitator saja, peran dalam pengembangan sumber daya petani bunga sudah cukup baik dengan terselenggaranya kegiatan berupa pelatihan, peran dalam pengembangan pasar dan promosi sudah cukup baik dengan keikutsertaan desa Sidomulyo dalam event-event pameran, penyelenggaraan studi banding atau KKN, peran dalam kerjasama dengan pihak terkait belum optimal hanya melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian selaku instansi pemerintah daerah. Faktor yang menjadi pendukung berupa wilayah desa yang potensial, permodalan yang tercukupi dan diadakannya kegiatan pelatihan-pelatihan. Sementara faktor yang menghambat masih adanya infrastruktur berupa pintu gerbang dan pemerataan jalan penghubung antar dusun yang belum optimal.   Kata kunci: Peran Pemerintah Desa, Pendapatan Masyarakat, Komoditas Unggulan
Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Agropolitan Ngebel Di Kabupaten Ponorogo Bayu Pratama
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Strategy of Government in Developing Ngebel Agropolitant in Ponorogo Research is conducted to describe how the Development of Agropolitant Ngebel in Ponorogo. There is some stageholder including farmer in Ngebel Agropolitan, Bapeda Ponorogo , Dinas Pertanian Ponorogo, Dinas Indakop. Kabupaten Ponorogo and Dinas PU Bidang Cipta Karya Kabupaten Ponorogo.Descriptive approach is used in this research with Qualitative research design. Research Objects are: strategy of government in developing Ngebel Agropolitant that consist of human resources development, infrastructure development and agribusiness development, also Supporting and resisting factors.The result of this research showed that development of Ngebel agropolitant  is done by doing the strategy of human resources development through training and socialization, Infarastructure development by finishing indirect infrastructure of agropolitant development, and wide spreading the prime product. such as; durian cultivation, dairy goat cultivation, and fishery cultivation in agribusiness development. Supporting factors are important roles among Stageholders, natural resources such durian commodity, integrated to Telaga Ngebel Tourism, and major-society as a farmer. Resisting factors in this development of Ngebel Agroplitant are Stageholders understating in low-level institution, Agropolitan program is not arranged well yet, there is no irrigation technic. Keywords: Strategy, Agropolitant Area Development Abstrak: Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Agropolitan Ngebel di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana Pengembangan Agropolitan Ngebel di Kabupaten Ponorogo. Ada beberapa Stageholder yang terlibat meliputi petani di Kawasan Agropolitan Ngebel, Bapedda Kabupaten Ponorogo, Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, Dinas Indakop. Kabupaten Ponorogo dan Dinas PU Bidang Cipta Karya Kabupaten Ponorogo. Penelitian merupakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini terdiri dari : strategi pemertintah dalam mengembangkan Agropolitan Ngebel yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur dan pengembangan agribisinis, serta Faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengembangan Agropolitan Ngebel dilakukan melalui strategi pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan penyuluhan, pengembangan infrastruktur melalui pembangunan infrastruktur penunjang pengembangan agropolitan dan pengembangan agribisnis dengan mengembangkan produk unggulan seperti budidaya durian, budidaya kambing Peranakan Etawa, dan budidaya perikanan. Faktor pendukung dalam pengembangan Agropolitan Ngebel adalah peran antar Stageholder (pemangku kepentingan), sumber daya alam berupa komoditas durian, terintegrasi dengan Wisata Telaga Ngebel dan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani. Sedangkan faktor penghambat dalam pengembangan Agropolitan Ngebel adalah pemahaman para Stageholder di tingkat institusi rendah, kegiatan pengembangan agropoitan belum tertata dengan baik, dan tidak ada pengairan teknis. Kata Kunci : Strategi, Pengembangan Kawasan Agropolitan
Implementasi Program Penataan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Madiun Bagus Gempar Santosa
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Population Administration Management Program in Madiun Regency (Study in the Department of Population and Civil Registration, Madiun Regency). To reach the goals of development population need a valid and accurate population data and setting of comprehensive population data. To get an accurate an invalid data, depatement of population and civil registration, Madiun regency should make policy by the Implementation of Population Administration Management Program in Madiun Regency. The study showed there are 4 (four strategic objectives) in the implementation of population administration management program by means of 15 (fifteen) indicator activities to be implemented. Than the 15 (fifteen) activities are connected with the implementation concept by George C. Edward III. the four variable point are Communication Aspect, Resources Aspect, Authorizing Signature Aspect, Bureaucracy Structural Aspect. On the other hand, there are also several supporting and inhibit factors in the implementation of this program. The factors supporting the implementation of this program such as the existence of a clear legal basis, the existence of clear communication between the actors and their supporting resources. On the other hand, there are also several factors that inhibit the implementation of this program such as the lack of facilities and infrastructures, the lack of public awareness about the ownership of personal documents, and the geographic location of Madiun regency which consist of forests and mountains. Keywords: Implementation, Population administration, Program   Abstrak: Program Penataan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Madiun (studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun). Dalam mencapai tujuan pembangunan berwawasan kependudukan dibutuhkan data kependudukan yang valid dan akurat serta dibutuhkan pengaturan data kependudukan yang bersifat komperhensif. Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun membuat kebijakan dengan melaksanakan Program Penataan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Madiun. Dari hasil penelitian ini, terdapat 4 sasaran strategis dalam Program Penataan Administrasi Kependudukan  yang diimplementasikan dalam 15 kegiatan melalui indikator kerja. Kemudian dari 15 kegiatan tersebut dikaitkan dengan dengan konsep model implementasi George C. Edward III yang mengacu kepada empat variabel yaitu Aspek Komunikasi, Aspek Sumber Daya, Aspek Disposisi, dan Aspek Struktur Birokrasi. Selanjutnya terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program Penataan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Madiun. faktor pendukung yaitu adanya landasan hukum yang jelas, adanya komunikasi antar aktor yang jelas, dan adanya sumber daya pendukung. Sedangkan faktor penghambat yaitu sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai, kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepemilikan dokumen kependudukan, dan letak geografis Kabupaten Madiun yang terdiri dari hutan dan pegunungan.   Kata Kunci: Implementasi, Administrasi Kependudukan, Program.
Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Desa Sade Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat) Muhammad Mardani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Development Tourism Based on Ecotourism for Improving Economy Society (A Study in Sade Village, Pujut District, Lombok of Central, Province of West Nusa Tenggara). The development tourism based on ecotourism is a concept in tourism activities, intended to improving society participation for tourism activities, nature conservation, and improving economy society with utilization of natural resources in a tourism destination. The research is based on applying of tourism development at Sade village. The result of the research is Sade village has apply the concept of ecotourism by implementing community organization of tourism awareness to improving society participation for preserve and manage the tourism   Keywords: the development tourism, ecotourism, society economy Abstrak: Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Desa Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat). Pengembangan pariwisata berbasis ekowisata merupakan suatu konsep dalam kegiatan pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata dan pelestarian lingkungan serta meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan hasil sumber daya alam yang terdapat pada suatu destinasi wisata. Penelitian ini didasarkan pada penerapan pengembangan pariwisata di Desa Sade. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sade telah menerapkan konsep ekowisata melalui pembentukan kelembagaan masyarakat sadar wisata yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Sade dalam pengelolaan kegiatan pariwisata dan pelestarian lingkungan.   Kata kunci: pengembangan pariwisata, ekowisata, perekonomian  masyarakat
Implementasi Program Pengembangan Pariwisata Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara) Jahya Partogi Sidauruk
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of The Tourism Development Program in an Attempt to increase Own-Source Revenue (Study in Tourism, Art and Culture Services of Samosir Regency The Province of North Sumatera). Tourism is a sector which can provide a positive impact on the economy of areas through taxes or levies. Samosir Regency is an area which has a very high tourism potential which includes the potential for nature, culture or customs. To maximize the potential of tourism,  Tourism Art and Culture Service of Samosir Regency drawing up a Strategic Plan (Renstra) 2011-2015. From the results of this research, there are 3 tourism development program, that is Development of Tourism Destination Program, Partnership Development Program, and Tourism Marketing Development Program. Overall, the tourism development program implemented well.  .Related tourism levy of effort to increase own-source revenue, in general have not provided a large effect on own-source revenue. There are several factors supporting and barrier in the implementation of The Tourism Development Program. The factors supporting the implementation of this program such as tourism potential, the regent policies based from tourism sector, and sufficient budgetary resources. Whereas the inhibiting factors among other problems on lad ownership, public awareness of tourism which belongs to low, and the network of roads and infrastructure in Samosir Regency suffered damage. Keywords: Implementation, Development, Tourism, Own-Source Revenue   Abstrak: Impelemntasi Program Pengembangan Pariwisata Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (studi pada Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara). Pariwisata merupakan sektor yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui pajak atau retribusi. Kabupaten Samosir merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata yang sangat tinggi yang meliputi potensi alam, budaya maupun adat istiadat. Untuk memaksimalkan potensi pariwisata tersebut, Kabupaten Samosir melalui Dinas Pariwisata Seni dan Budaya menyusun suatu Rencana Strategis tahun 2011-2015. Dari hasil penelitian ini, terdapat 3 program pengembangan pariwisata yang dilakukan yaitu program pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan kemitraan dan program pengembangan pemasaran pariwisata. Secara keseluruhan, program pengembangan pariwisata terimplementasi dengan baik. Terkait dampak terhadap PAD, cenderung belum berkontribusi besar terhadap PAD di Kabupaten Samosir. Selanjutnya terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Samosir. faktor pendukung yaitu potensi pariwisata yang dimiliki, kebijakan kepala daerah berbasis kepariwisataan, dan sumber daya anggaran yang mencukupi. Sedangkan faktor penghambat yaitu permasalahan kepemilikan pada lahan objek wisata, kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang tergolong rendah dan, dan jaringan jalan dan infrastruktur lingkar Samosir dan objek wisata yang mengalami kerusakan.   Kata Kunci: Implementasi, Pengembangan, Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah
The Development Strategy Of Religious Tourism Area In Enhancing Regional Economic Potential (Study at Department of Youth, Sports, Culture, and Tourism Jombang Regency) Mochamad Ainur Rofiq
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Religi Dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Regional (Studi di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang). Kabupaten Jombang adalah salah satu daerah yang terkenal sebagai kota wisata religi. Pemakaman Gus Dur merupakan salah satu tempat wisata religi baru di Kabupaten Jombang masih memerlukan pengembangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata, dan RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah). Perlu dilakukan analisis strategi pengembangan kawasan wisata religi dalam pelaksanaanya. Tujuan dari penelitan ini adalah menggambarkan fenomena dan fakta yang terjadi dalam strategi pengembangan wisata religi untuk meningkatkan potensi ekonomi daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan kawasan wisata religi telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan undang undang dan RIPPDA namun masih ada kendala diantaranya penataan pedagang dan manajemen parkir, namun hal ini sudah dapat ditangani. Kata kunci: Strategi, Pengembangan, Pariwisata Religi Abstract: The Development Strategy Of Religious Tourism Area In Enhancing Regional Economic Potential (Study  at Department Of Youth, Sports, Culture, And Tourism in Jombang Regency). Jombang Regency is one of region known as religious tourism city. Gus Dur cemetery area is a new religious tourism destination in Jombang Regency that still need some development process based on Law Number 10 Year 2009 about tourism and RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah). Need to be done an analysis of development religious tourism strategy in the implementation. The objective of this research is to explain the phenomenom and the fact of development religious tourism strategy to enhancing the regional economic potential. This research has conducted in Department of Youth Sport Culture and Tourism Jombang Regency and use qualitative methods and descriptive approach. The result of this research indicated that the implementation of the strategies have done well in accordance with the constitution and RIPPDA, but there are still inhibitors such as traders arrangement, parking management, but it has already been handled.   Keywords: Strategy, Development, Religious Tourism
Akuntabilitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan Dari Perspektif Balanced Scorecard (Studi pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang) Ellia Aida Fitri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract :Accountability of Public Services Licensing Section from Balanced Scorecard Perspective (Study on Badan Pelayanan Perizinan Jombang Regency). The demand for public sector accountability related to the need for transparency and provision of information to the public in order to fulfill public rights. And many problems such as complicated procedures, the lack of certainty of time and settlement costs, brokering practices, and unprofessional services especially licensing service. Implementation accountability of public services on Badan Pelayanan Perizinan Jombang Regency using Balanced Scorecard perspectives, because the principles of Badan Pelayanan Perizinan Jombang Regency aims to optimize the service according to four perspectives of Balanced Scorecard. Result of the research shows that Badan Pelayanan Perizinan Jombang Regency already implementing the accountability ofpublic services using four perspectives of Balanced Scorecard. Total lack of resources, both facilities and infrastructures, as well as personnel, and lack of coordination between Tim Teknis and SKPD. These are creating obstacles for accountability of service. Keywords: Accountability, Public Service, Licensing Services, Balnced Scorecard   Abstrak: Akuntabilitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan dari Perspektif Balanced Scorecard (Studi pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang). Tuntutan adanya akuntabilitas sektor publik terkait perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak – hak publik. Dan banyaknya permasalahan seperti prosedur yang berbelit – belit, tidak adanya kepastian waktu dan biaya penyelesaiannya, praktik – praktik percaloan, serta pelayanan yang tidak profesional terutama pelayanan perizinan. Pelaksanaan akuntabilitas pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang menggunakan perspektif Balanced Scorecard, karena prinsip – prinsip Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan empat perspektif Balanced Scorecard. Hasil penelitian menunjukan bahwa Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang telah melaksanakan akuntabilitas pelayanan menggunakan empat perspektif Balanced Scorecard. Kurangnya jumlah sumberdaya baik prasarana dan sarana, maupun aparatur, serta kurangnya koordinasi antar Tim Teknis dan SKPD menjadikan penghambat jalannya akuntabilitas pelayanan.   Kata kunci: Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Pelayanan Perizinan, Balnced Scorecard
Manajemen Ruang Terbuka Hijau Berbasis Sustainable Development Di Kota Kediri Mochamad Rizki Fitrianto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Green Open Space Management based on Sustainable Development in Kediri City. Management of  Green Open Space in Kediri town is dominated by the role of local authorities both in terms of financing through the budget as well as the develop it still relies entirely internal capabilities. To overcome this problem requires the efforts of managing an existing green space in a sustainable / continuous to be better managed and optimized so as to provide benefits for people and the government itself both in the present and in the future. Results from this study showed that the management of green space in the town of Kediri date can not be claimed maximum and ideal, it's based on the percentage amount of green space that is not yet sufficient provision of 30% of the total area, the state of some green space poorly maintained and lack of public awareness the importance of green space in urban areas as one of the supporting of a society that is able to deliver impact in economic, social and environmental aspects in accordance with the concept of sustainable development. It is caused by several factors, including the quality and quantity of human resources, lack of public awareness, the budget is limited and the lack of regulations governing CSR in the town of Kediri, especially in the development and management of green space in the town of Kediri today who should be able to be used as an alternative to the city Kediri in developing and managing green space. Keywords: Management, Green Open Space, Sustainable Development Abstrak: Manajemen Ruang Terbuka Hijau Berbasis Sustainable Development di Kota Kediri. Manajemen RTH yang ada di kota Kediri saat ini sebagian besar masih didomiasi oleh peran dari pemerintah daerah baik dalam hal pembiayaan melalui APBD  maupun perawatan yang sepenuhnya masih mengandalkan kemampuan internal. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukanlah suatu upaya memanage RTH yang ada secara berkelanjutan/berkesinambungan agar dapat terkelola dengan lebih baik dan optimal sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri baik itu dimasa sekarang maupun dimasa mendatang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam manajemen RTH di kota Kediri saat ini belum dapat dikatan maksimal dan ideal, hal ini didasarkan pada jumlah prosentase RTH yang belum mencukupi ketentuan 30% dari total luas wilayah, keadaan beberapa RTH yang kurang terawat dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan RTH di wilayah perkotaan sebagai salah satu penunjang kehidupan masyarakat yang mampu memberikan dampak dalam aspek ekonomi sosial dan lingkungan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Hal di atas disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya adalah kualitas dan kuantitas SDM, rendahnya kesadaran masyarakat, APBD yang terbatas serta belum adanya perda yang mengatur CSR di kota Kediri terutamanya terkait dalam pengembangan dan pengelolaan RTH di kota Kediri saat ini yang harusnya mampu dimanfaatkan sebagai alternative bagi kota Kediri dalam mengembangkan dan mengelola RTH.   Kata Kunci : Manajemen, Ruang Terbuka Hijau, Sustainable Development
Implementasi Program Bhakti Sosial Terpadu (BST) dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Tingkat Desa (Studi pada Pemerintah Kabupaten Madiun) Osa Maya Antartika
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:  Implementation of Bhakti Sosial Terpadu  (BST) Program to Build Sustainable Development at the Village Level (Case Study on Kabupaten Madiun). Each implementation of policy implementation, government and the public society expects to realize the sustainable development of the policy. But development often have gaps between urban and rural. This is because rural areas have several obstacles to development, such as geographical aspects, weak human resources, and limited facilities and infrastructure. In order to realize sustainable development at the village level, government of Kabupaten Madiun implement one program that is Bhakti Sosial Terpadu (BST). This program is a breakthrough Kabupaten Madiun in accelerating rural development and to preserve the mutual cooperation. The results showed that the implementation of the BST program has done well but there are still some obstacles in its implementation, such as weather constraints, public attitudes are sometimes still reuctant, a lot of requests for assistance from the community, and communication between SKPD. BST implementation showed less sustainable development because of the impact on the environment is less visible. Greening activity is only done if there is a program of activities related SKPD and not every implementation of the BST no greening.    Keywords: policy implementation, sustainable development   Abstrak: Implementasi Program Bhakti Sosial Terpadu (BST) dalam Mewujudkan Pembangunan  Berkelanjutan  di  Tingkat  Desa  (Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten Madiun). Setiap pelaksanaan implementasi kebijakan, pemerintah dan  masyarakat berharap dapat  mewujudkan  pembangunan  yang  berkelanjutan  dari  kebijakan tersebut. Namun pembangunan sering mengalami kesenjangan antara kota dan desa. Hal ini karena perdesaan memiliki beberapa hambatan dalam pembangunan, misalnya aspek geografis, sumberdaya manusia yang lemah, dan keterbatasan sarana prasarana. Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Madiun melaksanakan salah satu programnya yaitu Bhakti Sosial Terpadu (BST). Program ini adalah terobosan Kabupaten Madiun dalam mempercepat pembangunan di perdesaan dan untuk melestarikan gotong royong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BST ini sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kendala cuaca, sikap masyarakat yang terkadang enggan berpartisipasi, banyaknya permintaan bantuan dari masyarakat, dan komunikasi antar SKPD terkait. Pelaksanaan BST ini kurang menunjukkan pembangunan yang berkelanjutan karena dampak di bidang lingkungan kurang terlihat di setiap pelaksanaan. Kegiatan penghijauan hanya dilakukan jika ada program kegiatan dari SKPD terkait dan tidak setiap pelaksanaan BST ada kegiatan penghijauan.   Kata kunci:implementasi kebijakan, pembangunan berkelanjutan 
Promoting Social Capital to Develop Cultural Tourism (Case Study on Developing of Traditional Ceremony as Cultural Tourism in Olehsari and Kemiren Villages, Banyuwangi Region, East Java) Cindy Praharasti Khoirunnisa
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Promosi Modal Sosial dalam Pengembangan Wisata Budaya (Studi Kasus pada Upacara Adat sebagai Wisata Budaya di desa Olehsari dan Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur). Masyarakat Osing sebagai penduduk asli Kabupaten Banyuwangi masih menjaga keaslian karakter mereka dengan tidak menghilangkan kebiasaan adat istiadat mereka salah satunya adalah upacara adat. Masyarakat Osing di Desa Olehsari membersihkan desa dengan upacara adat yang biasa disebut Seblang Olehsari. masyarakat Osing di desa Kemiren membersihkan desa dengan upacara adat Barong Idher Bumi. Dalam ritual-ritual uapacara adat seperti tersebut diatas diperlukan peran aktif masyarakat baik sebagai objek modal sosial ataupun sebagai pemilik norma dan nilai yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan modal sosial komunitas memiliki dampak positif dalam pengembangan wisata budaya, dengan diberikannya bantuan dalam bentuk fasilitas bangunan untuk keberlangsungan upacara adat di desa Olehsari. Selain bantuan tersebut, pemerintah membantu memasarkan upacara adat dengan mempromosikan upacara adat tersebut melalui official website, dan mengagendakan upacara adat bersamaan dengan acara tahunan lain yang terakomodir melalui B-fest atau Banyuwangi Festival.   Kata kunci: Modal sosial komunitas, pengembangan wisata, upacara adat   Abstract: Promoting Social Capital to Develop Cultural Tourism (Case Study on Developing of Traditional Ceremony as Cultural Tourism in Olehsari and Kemiren Villages, Banyuwangi Region, East Java). Osing community as a native of Banyuwangi still maintaining the original character which is they do not eliminate one of the habit of their customs in the ceremonial process. Osing community in the Olehsari village clean up the village with traditional ceremonies commonly called Seblang Olehsari. Osing people in the Kemiren village clean up the village with traditional ceremonies called Barong Idher Bumi. In the customary ritual coming of age rituals that has been explained above is needed the participation active of community as an object of social capital either or as the owner of evolving norms and values in society. The results show community social capital had a positive impact in the development of cultural tourism, such as existence of given help in a form of building facility to conduct the traditional ceremony in Olehsari. Besides that help, government as well has helped the marketing of this traditional ceremony tourism by promoting it through official website, and scheduled the traditional ceremony together with other annual agenda which is compiled in Banyuwangi Festival. Key words: Community social capital, tourism development, traditional ceremony

Page 238 of 268 | Total Record : 2676

 236   237   238   239   240 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue