cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 23   24   25   26   27 
Dualisme Pelaksanaan Kewenangan Penanaman Modal Di Era Otonomi Daerah ( Studi Tentang Perizinan Penanaman Modal Di Kota Batam ) Sitorus, Yoel Julian
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractImplementation of Regional Autonomy in Batam produce dualism in the implementation of the investment authority resulting in time inefficiencies and the weak legal guarantees for investors. Thus the design needs to be done to overcome the dualism in the form of design and construction administration. Administrative design is done by using the principle of win - win solution in the form of the division of a clear scope of authority as well as the coordination among each stakeholder or institution involved in the investment. The purpose of the design is that the future existence of investment in Batam can still exist and are increasing from year to year. Keywords: Regional Autonomy, Investment, Bureaucracy Reform Abstrak Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Batam menghasilkan dualisme dalam pelaksanaan kewenangan penanaman modal sehingga menghasilkan inefisiensi waktu serta lemahnya jaminan hukum bagi investor. Dengan demikian perlu dilakukan rancang bangun untuk mengatasi dualisme tersebut dalam bentuk rancang bangun administrasi. Rancang bangun administrasi ini dilakukan dengan menggunakan prinsip win – win solution berupa pembagian ruang lingkup kewenangan yang jelas serta adanya koordinasi antar tiap stakeholder atau institusi yang terlibat dalam penanaman modal. Tujuan dari rancang bangun tersebut agar kedepannya keberadaan investasi di Kota Batam dapat tetap eksis dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kata Kunci : Otonomi Daerah, Penanaman Modal , Reformasi Birokasi
Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Penyamakan Kulit (Studi pada Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Magetan) Rosseto, Wibby Roza
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Government Policy in Dealing With The Waste Pollution of Leather Tanning Industry. The background of research is the problem of waste pollution of leather tanning industry. The community shall aware of the negative impact of this problem because if it remains unsolved, it may influence the profitability of leather industry in Magetan. Research type is descriptive with qualitative approach. The focus of this problem (1) The complexity of waste pollution of leather tanning industry in Magetan District (2) The response against waste pollution of lather tanning industry in Magetan District (3) The recommended policy to deal with waste pollution of lather tanning industry in Magetan District. Result of research indicates that Magetan District has, indeed, witnessed the experience of waste pollution of leather tanning industry. There is a high degree of complaint from the community against this waste pollution. The role of stakeholders in responding the problem of waste pollution from leather tanning industry in Magetan District is less than optimum.Keywords: Policy, Pollution, Waste, Leather IndustryAbstrak: Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Penyamakan Kulit. Penelitian ini dilakukan karena terdapat permasalahan pencemaran limbah industri kulit di Kabupaten Magetan. Hal tersebut juga akan membawa dampak negatif untuk kedepannya bagi industri kulit di Magetan jika masalah limbah tersebut tidak segera di atasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permasalahannya adalah (1) Kompleksitas permasalahan pencemaran limbah industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan (2) Tanggapan para stakeholders terhadap pencemaran limbah industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan (3) Rekomendasi kebijakan dalam mengatasi pencemaran limbah industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Kabupaten Magetan mengalami permasalahan pencemaran limbah industri kulit. Hal tersebut dapat dilihat dari respon masyarakat yang banyak mengeluhkan tentang limbah tersebut. Selain itu, peran stakeholders dalam merespon permasalahan pencemaran limbah industri kulit di Kabupaten Magetan masih belum optimal.Kata kunci: Kebijakan, Pencemaran, Limbah, Industri Kulit
Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Dasar (Studi Pada SDN Bulusari Tarokan ) Ilyas, Taufiq
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.226 KB)

Abstract

Organizing the implementation of a program is not always be balanced with success on the intended target of the main objectives. As well as organizing the implementation of the School Operational Assistance (BOS) at the elementary school (SD). Consistent with the program that has been running more than about eight years from 2005, this program has actually made ​​many contributions, particularly in the education service. School Operational Assistance (BOS) to be the main instrument in the teaching and learning activities schools. But even then on the other side dimensions there are real problems in the implementation of the School Operational Assistance (BOS) in elementary school (SD).so what is the vision and mission of the program objectives are not to achieve success. so what is the vision and mission of the program objectives are not to achieve success.Keywords: evaluation, The School Operational Assistance (BOS). Implementasi penyelenggaraan suatu program tidak selamanya selalu diimbangi dengan keberhasilan pada sasaran tujuan utama yang dituju. Seperti halnya implementasi penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD). Sejalan dengan program yang telah berjalan kurang lebih sekitar delapan tahun dari tahun 2005 program ini sebenarnya telah memberikan banyak kontribusi, khususnya pada layanan pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi instrument utama dalam terselenggarakannya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun demikan pada dimensi sisi yang lain masih saja terdapat permasalahan pada implementasi penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD), sehingga apa yang menjadi visi misi dari sasaran program tersebut belum mencapai keberhasilan. Kata kunci: evaluasi, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  
Implementasi Program Hutan Desa untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) (Studi di Desa Jambi Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk) Islam, Fata Fikrul
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Development policy done so far, with a variety of shapes and variations, basically done for increase the level of social welfare. But massively development that is done the other effects that causing a form of exploitation of resources and the environment. It so happens degradation of the social, economic, and environmental. So for the solve this problem need a new development paradigm, which is sustainable development. And Program village forest in Jambi Village, District Baron is a form of the idea of environmental conservation policy, with the goal to achieve sustainable development, in order to maximize it should be related to the overall development program of village forest that dissemination of this program not only give results are internally, but also externally spread in scope in District Baron, as well as in Nganjuk. So that in the achieve benefits of sustainable development can be widely enjoyed by the public in Nganjuk Keywords: policy implementation, village forest programme (program hutan desa), sustainable development Abstrak: Kebijakan pembangunan yang dilakukan selama ini, dengan berbagai bentuk dan variasinya, pada dasarnya dilakukan guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun pembangunan yang dilakukan secara massif tersebut, menimbulkan suatu dampak lain yaitu berupa eksploitasi terhadap sumberdaya dan lingkungan hidup. Sehingga terjadi degradasi secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Maka untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan suatu pembangunan dengan paradigma baru, yakni pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). Dan Program hutan desa di Desa Jambi, Kecamatan Baron ini merupakan suatu bentuk gagasan dari kebijakan pelestarian lingkungan, dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development), untuk memaksimalkan hal tersebut harus ada pengembangan secara menyeluruh terkait dengan pelaksanaan program hutan desa, agar penyebar luasan program ini tidak hanya memberikan hasil secara internal namun juga dapat tersebar secara eksternal  dalam lingkup di Kecamatan Baron, serta di Kabupaten Nganjuk. agar manfaat di dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini dapat secara luas di nikmati oleh masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Kata Kunci: implementasi kebijakan, program hutan desa, pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Implementasi Kebijakan Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai (Studi terhadap Perda Jatim No.1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada wilayah Sungai Brantas Kota Kediri ). Febrianto, Fendi
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Research aims to describe ControlImplementation Policies of Mineral Mining Handling Group C in the Brantas River Basin in Kediri City. This Research aims to describe the factors stimulation and obstacles for the implementation of policies of Mineral Mining Business Handling Group C at Brantas River Basin in Kediri City. This research submit data through observations, interviews and documentation. This is achieved because to the consideration that the researchers wanted to know in depth and obtained a thorough overview of the research object.Based on the analysis of data obtained from the Department of Industry, Trading, Mining and Energy (Disperindagtamben) Kediri City as the department in charge of handling mine found that there are still people who do sand mining activities despite the prohibition sand mining policy enacted along with the program over professions. Keywords: Public Policy, Policy Implementation, Minerals Mining Control Group C (Sand)   Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai Brantas Kota Kediri. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan faktor pendorong serta faktor penghambat dari Implementasi Kebijakan Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai di Kota Kediri. Penelitian ini menyampaikan data melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini ditempuh karena dengan pertimbangan bahwa peneliti ingin mengetahui secara mendalam dan memperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap obyek penelitian. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Kota Kediri selaku dinas yang bertanggung jawab menangani pertambangan ditemukan bahwa masih ada masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan pasir meskipun sudah diberlakukan kebijakan larangan penambangan pasir beserta program alih profesi. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pengendalian Usaha Pertambangan  Bahan Galian Golongan C (Pasir)
Evaluasi Kebijakan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek Valentina, Alfina Ayu
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research aims to describe minapolitan policy based on aquaculture, factors that affected the expansion of minapolitan policy based on aquaculture, and minapolitan policy evaluation based on aquaculture in Sumurup Village Bendungan Subdistrict Trenggalek Regency. It is because of minapolitan policy based aquaculture is believed as a developmental area based on fiheries that able to increase the economic growth, jobs provider, and poverty reductions from the people. The method that used in this research is qualitative method with descriptive approach, with focus on (1) minapolitan policy based on aquaculture (2) factors that affected the expansion of minapolitan policy based on aquaculture, among location selection, manpower, transportation facilities and infrastructure, tools and materials, marketing system, business security, and also participation and partnerships (3) minapolitan policy evaluation based on aquaculture, among effectiveness, efficiency, sufficiency, alignment, responsiveness and determination. The result of research shown that the Government of Trenggalek has been quite successful in order to reach the purpose of minapolitan policy based on aquaculture in Sumurup Village. Keywords : policy evaluation, minapolitan based on aquaculture Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya, dan evaluasi kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. Hal ini dikarenakan kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya diyakini sebagai suatu pendekatan pembangunan wilayah berbasis perikanan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian (1) kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya (2) faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya, meliputi pemilihan lokasi, tenaga kerja, sarana dan prasarana transportasi, alat dan bahan, harga dan pasar, keamanan usaha, serta partisipasi dan kemitraan (3) evaluasi kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya, meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek cukup berhasil dalam mencapai tujuan dari kebijakan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Desa Sumurup. Kata kunci : evaluasi kebijakan, minapolitan berbasis perikanan budidaya
Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 pada UPT SMKN 1 Pasuruan dan SMK Dharma Wirawan Pasuruan) Putra, Hilman Wildana
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Standards for Infrastructure Policy of Education (Study of Permendiknas No. 24 of 2007 on UPT SMKN 1 Pasuruan and SMK Dharma Wirawan) Permendiknas No. 24 of 2007 is a development policy created by the purpose of providing minimum standards of facilities and infrastructure that support learning activities in order to improve the quality of education in this country. Based on the data analysis from UPT SMKN 1 Pasuruan and SMK Dharma Wirawan found that both schools still do not meet the standards of educational facilities listed in the Permendiknas No. 24 of 2007. This is because that infrastructure is not available or do not meet according to standard of facilities and facilities listed in Permendikas No. 24 of 2007. The factors that support the implementation of standards of facilities and infrastructure policy is funding from the Government. The factors that hinder the the implementation of standards of facilities and infrastructure at both schools are factors of local government funds are less than the maximum. Other inhibiting factors is that schools can not ask for funds from students or society. Keywords: public policy, implementation of policy, educational facilities and infrastructure standard Abstrak: Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 pada UPT SMKN1 Pasuruan dan SMK Dharma Wirawan Pasuruan). Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 merupakan kebijkan yang dibuat dengan tujuan memberikan standar minimum sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari UPT SMKN 1 Pasuruan dan SMK Dharma Wirawan ditemukan bahwa kedua sekolah tersebut masih belum memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana tersebut ialah dukungan dana dari Pemerintah. Faktor penghambat implementasi standar sarana dan prasarana pada kedua sekolah tersebut ialah faktor dana bantuan dari Pemerintah Daerah yang kurang maksimal dan SDM yang kurang memadai. Faktor penghambat lainnya ialah sekolah tidak bisa meminta atau menarik dana dari siswa atau masyarakat. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Standar Sarana dan Prasarana pendidikan
Strategi Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri) Perdana, Edo Putra
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:  Improvement Strategy Resources Revenue  In Support of Development Financing.The local government has real authority in managing all aspects of the self that refers to the pattern of regional decentralization. But the financial aspect, the local government still relies on balance funds from the center. It is also common in Kediri where revenue is still less than optimal. Department of Revenue, Finance and Asset Management Kediri has the duty and authority on the issue of financial management Kediri. This study aims to describe and analyze the strategy of increasing revenue in Kediri and factors supporting and inhibiting factors in the increase in revenue. The method used in this study used a qualitative approach. According to the results of research in the field, among other agencies have a strategy on public service improvement, intensification and extension of tax policy as well as the structuring of information about local assets. However, the implementation in the field, there are several obstacles that impede revenue optimization.Keywords: Local Revenue, Local Government.Abstrak: Strategi Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan Daerah.Pemerintah daerah mempunyai wewenang nyata dalam mengurusi segala aspek secara mandiri yang mengacu pada pola desentralisasi daerah. Namun dalam aspek finansial, pemerintah daerah masih bergantung pada dana perimbangan dari pusat. Hal serupa juga terjadi pada Kota Kediri dimana pendapatan asli daerah masih kurang optimal. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri mempunyai tugas dan wewenang mengenai masalah pengelolaan keuangan Kota Kediri. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis strategi peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Kediri serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam peningkatan pendapatan asli daerah.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut hasil penelitian di lapangan, dinas  mempunyai strategi antara lain tentang peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta penataan sistem informasi tentang aset daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan terdapat beberapa kendala yang menghambat pengoptimalan pendapatan asli daerah.Kata Kunci:  Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah .
Implementasi Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan dalam Pembudidayaan Rumput Laut Skala Kecil (Studi Kasus di Desa Semiring Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo) Wulandari, Rizki
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aimed to describe the implementation of the Rural Development program Effort Mina (PUMP) in small scale cultivation of seaweed which was carried out in the village of Semiring. This is due to the implementation of various poverty reduction activities to especially small scale fishermen empowerment-based fishing village can contribute towards the achievement of production targets real fishery as well as an increase in revenues and the welfare of society.The research method used by researcher was descriptive qualitative approach, with some focus on (1) PUMP in small-scale cultivation of seaweed in the village of Semiring, including activities in the program implementation process PUMP, the parties involved in the implementation of the Program of PUMP (2) the benefits of granting programs PUMP on the economy of small scale seaweed farmers in the village of Semiring (3) factors in the implementation of the program at the village PUMP a Semiring, which includes: pusher and an inhibitor of factors in the achievement of the program's target PUMP. The results showed that the implementation of the program at the village PUMP a Semiring going pretty well. This can be seen in all implementation activities, channelling and utilization of BLM and the construction is always carried out each year. Keywords: people’s empowerment, program PUMP. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dalam pembudidayaan rumput laut skala kecil yang dilaksanakan di Desa Semiring. Hal ini dikarenakan pelaksanaan berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan khususnya pemberdayaan usaha nelayan skala kecil berbasis desa nelayan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target produksi perikanan budidaya serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian (1) implementasi program PUMP dalam pembudidayaan rumput laut skala kecil di Desa Semiring, yang meliputi: proses pelaksanaan kegiatan dalam program PUMP, pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Program PUMP (2) manfaat dari pemberian program PUMP terhadap perekonomian pembudidaya rumput laut skala kecil di Desa Semiring (3) faktor-faktor dalam pelaksanaan program PUMP di Desa Semiring, yang meliputi: faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian target program PUMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PUMP di Desa Semiring berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dalam semua pelaksanaan kegiatan penyaluran dan pemanfaatan BLM serta pembinaan yang selalu dilaksanakan setiap tahun. Kata kunci : pemberdayaan masyarakat, program PUMP.
Kecamatan Pandaan Sebagai Kawasan Strategis Kabupaten Pasuruan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Pandaan Dan BAPPEDA Kabupaten Pasuruan) Pitriyani, Pitriyani
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 7 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Pandaan Districts as Pasuruan Regencies Strategic Areas for Regional Economic Growth (Study in Pandaan Regency and BAPPEDA of Pasuruan Regency). Pandaan Districts based on Pasuruan Regencies Spatial Plans 2009-2029 defined as Pasuruan Regencies Strategic Areas for interest of economic growth. Pandaan districts became the axis on Local Activities Promotion Center for District Prigen, Gempol and Sukorejo in Regional Development. This research aims to analyze the criteria that the reason for determining a Pandaan Districts strategic area and spatial plan of Pasuruan Regencies for the Pandaan District. This research uses descriptive qualitative research.This research shows that the accessibility of Pandaan District which strategic is pass through Surabaya - Malang and Districts Sukerojo, Prigen, and Gempol as a support area in the Regional Development is very profitable in targeted economic development and huge investment opportunities. This is evidenced from the Foreign Investment is much centered on the Pandaan District and Domestic Investment on Sukerojo District, Prigen District for the tourism sector, and the Gempol District with property tax revenues the first major in Pasuruan regency.Keywords : Spatial Planning, Strategic Areas, Economic Growth Abstrak: Kecamatan Pandaan Sebagai Kawasan Strategis Kabupaten Pasuruan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Kecamatan Pandaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 ditetapkan sebagai kawasan strategis Kabupaten Pasuruan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kecamatan Pandaan  menjadi sumbu pada Pusat Kegiatan Lokal Promosi bagi Kecamatan Prigen, Gempol dan Sukorejo dalam Wilayah Pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kriteria yang menjadi alasan ditetapkannya kawasan strategis Kecamatan Pandaan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan untuk Wilayah Kecamatan Pandaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas Kecamatan Pandaan yang strategis yaitu melewati jalur Surabaya – Malang dan Kecamatan Sukerojo, Prigen, dan Gempol sebagai wilayah pendukung dalam Wilayah Pengembangan sangat menguntungkan dalam target pengembangan ekonomi dan membuka peluang investasi yang besar. Hal ini dibuktikan dari Penanaman Modal Asing yang banyak berpusat pada Kecamatan Pandaan dan Penanaman Modal Dalam Negeri pada Kecamatan Sukerojo, Kecamatan Prigen untuk sektor pariwisata, dan Kecamatan Gempol dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terbesar pertama di Kabupaten Pasuruan. Kata Kunci:  Perencanaan Tata Ruang, Kawasan Strategis, Pertumbuhan Ekonomi

Page 25 of 268 | Total Record : 2676

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue