cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 25   26   27   28   29 
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Kerangka Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu) Efendi, Khoirul Fitrah
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Changes in Rural Status Being Urban in the framework of the Public Service (Case Study In Dadaprejo Village, District Junrejo, Batu). The enactment of Act on Regional Autonomy in Indonesia gives a paradigm change of government system and created a wide range of issues relating to the changing status of the region, be it changing into a municipal An administrative city or town or village changes into the Village as the smallest unit of a system of government, giving rise to the The new law is PP. 72 of 2005 on the village and PP. 73 of 2005 on the Village. Like the changes that occurred in the Batu City in its history starting from the administrative city turned into city government in 2001, after which followed the change of status into urban village which refers to Law No. 22, 1999 with the orientation of the increase in public services better, until the release of revised Act 32 of 2004 which is counterproductive to the previous Law. Improved service better be the slogan for the local government to change the status of the territory through the Law No. 25 Year 2009 on public service. However, its implementation is still impressed imposed change and its follow or align with the demands of the existing legislation, so that the change in status of the village into the village in dadaprejo oriented batu city government to improve services for the people in fact there is not maximized. This condition means that decentralization is still in need of improvement to its full potential can be applied in various areas Keywords: Changes, regional autonomy, Pulbik Services   Abstrak: Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Kerangka Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu). Di berlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah di Indonesia memberikan perubahan paradigma sistem pemerintahan serta menimbulkan berbagai ragam persoalan yang berkaitan dengan perubahan status wilayah, baik itu berubahnya kota administatif menjadi kota madya atau kota maupun perubahan Desa menjadi Kelurahan sebagai unit terkecil  dari sistem pemerintahan, sehingga memunculkan perangkat hukum baru yaitu PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa dan PP No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Seperti Perubahan yang terjadi di wilayah Kota Batu dalam sejarahnya dimulai dari kota administratif berubah menjadi pemerintah kota pada 2001, setelah itu diikuti perubahan status Desa menjadi kelurahan yang mengacu pada Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dengan orientasi peningkatan pelayanan publik yang lebih baik, hingga keluarnya revisi Undang-Undang 32 tahun 2004 yang kontraproduktif dengan Undang Undang sebelumnya. Peningkatan pelayanan yang lebih baik menjadi slogan bagi pemerintah daerah dalam merubah status wilayahnya melalui Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik. Namun dalam implementasinya perubahan masih terkesan dipaksakan dan sifatnya mengikuti atau menyelaraskan dengan tuntutan perundang-undangan yang ada, sehingga perubahan status desa menjadi kelurahan di dadaprejo yang diorientasikan oleh pemerintah Kota batu dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakatnya nyatanya masih belum maksimal. Kondisi ini dapat diartikan bahwasanya desentralisasi masih membutuhkan penyempurnaan untuk dapat secara maksimal diterapkan diberbagai wilayah.   Kata kunci: Perubahan, Otonomi daerah, Pelayanan Publik
Kinerja Aparat Kelurahan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Kantor Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Hasanah, Nanda Uswatun
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Performance of Village Apparatus in the Service of Demographic Administration. (Study at the Village Office Merjosari Subdistrict Lowokwaru City of Malang) Village employee performance plays an important role in the functioning of the service as well as the spearhead of the districts in the framework of regional autonomy. The task of the village is providing services to the local community. Several types of services needed by the community in this case is, among others, National Identity Card, Family Card, a letter of Marriage, Divorce, Divorce, Refer (NTCR), as well as birth and death certificates. Demands of society are wanting service procedures easily and uncomplicated, fast turnaround time, and low cost service. Therefore, government officials must be able to provide good service and effective to meet the expectations of society. The purpose of this study is to describe and analyze the performance of village officials, the working process of services provided by employees, facilities and infrastructure are available, and also the form of services provided is in conformity with the prescribed procedure. This type of research used in this study is a descriptive study with a qualitative approach that takes the location and the site of research at the Village Office Merjosari Lowokwaru Malang. In this study it can be concluded that the performance of the employees in performing their duties, responsiveness and serve the public morale is quite good. Village employee performance improvement Merjosari characterized by service procedures are clear, reasonable service charge, the faster turnaround time. facilities and infrastructure available is a comfortable waiting room, and completeness of the technology needed to support public services. Services provided include licensing services, certificate services, and delivery of information services to help people resolve administrative interests of the population. From these results, the researchers make recommendations inter alia public awareness to provide accurate and correct data, guidance and control of the working procedures, in addition to the implementation of the guidance technology should continue to be done in order to create population administration service that is fast, precise, simple, effective and efficient. Keywords: Performance apparatus, Services, Demographic Administration Abstrak: Kinerja Aparat Kelurahan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Kantor Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Kinerja pegawai kelurahan memegang peranan penting dalam fungsi pelayanan sekaligus juga merupakan ujung tombak dari kecamatan dalam rangka otonomi daerah. Tugas kelurahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungannya. Beberapa jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini adalah antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR), dan juga surat keterangan kelahiran dan kematian. Tuntutan masyarakat adalah menginginkan prosedur pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit, waktu penyelesaian yang cepat, dan biaya pelayanan yang murah. Oleh karena itu para pegawai pemerintahan harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan efektif guna memenuhi harapan dari masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja aparat kelurahan, proses kerja pelayanan yang diberikan oleh pegawai, sarana dan prasarana yang tersedia, dan juga bentuk pelayanan yang diberikan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mengambil lokasi dan situs penelitian di Kantor Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja para pegawai dalam menjalankan tugas, daya tanggap dan semangat kerja melayani masyarakat cukup baik. Perbaikan kinerja pegawai Kelurahan Merjosari ditandai dengan adanya prosedur pelayanan yang jelas, biaya pelayanan yang terjangkau, waktu penyelesaian yang semakin cepat. sarana dan prasarana yang tersedia yaitu ruang tunggu yang nyaman, dan kelengkapan teknologi untuk menunjang pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Pelayanan yang disediakan antara lain pelayanan perizinan, pelayanan surat keterangan, dan pelayanan penyampaian informasi untuk membantu masyarakat menyelesaikan kepentingan administrasi kependudukan. Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi antara lain kesadaran masyarakat untuk memberikan data yang akurat dan benar, pembinaan dan penertiban dalam prosedur kerja, selain itu penyelenggaraan bimbingan teknologi harus terus menerus dilakukan agar tercipta pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, mudah,efektif dan efisien. Kata Kunci: Kinerja Aparat, Pelayanan, Administrasi Kependudukan
Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)) Mantisuagasdita, Felicia Satyaningtyas
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: District Leadership In Improving Employee Performance at Sub district of Lowokwaru of Malang City. Role of a leader who has a very important value in the organization where a leader should be able to understand human nature, since it is also a very important issue. One of the main tasks of a leader is he should be able to improve the performance of employees which in turn can achieve the objectives and goals of the organization he leads. The purpose of this study is to describe and analyze district leadership in improving employee performance and constraints in the district Lowokwaru town of Malang. Meanwhile The research method used is the method of research with qualitative research of description method. The result of this research is the district leadership in improving employee performance Lowokwaru Malang can be said is still not good for supervising employees, which is still a lack of work discipline employees. Keywords: : Leadership, PerformanceAbstrak : Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Peranan pemimpin yang mempunyai nilai sangat penting didalam organisasi dimana seorang pemimpin harus mampu memahami hakekat manusia sebab hal tersebut juga merupakan persoalan yang sangat penting. Salah satu tugas utama dari seorang pemimpin adalah ia harus dapat meningkatkan kinerja pegawainya sehingga pada akhirnya dapat mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang kepemimpinan camat dalam meningkatkan kinerja pegawai dan kendala-kendalanya di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Sementara metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dengan cara deskripsi. Hasil penelitian ini adalah kepemimpinan camat dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dapat dikatakan masih kurang baik dalam melakukan pengawasan terhadap pegawainya, dimana masih kurangnya disiplin kerja pegawainya. Kata Kunci : Kepemimpinan, Kinerja
Upaya Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyrakat ( Studi pada Kantor Kelurahan Tanjungrejo,Sukun Kota Malang) Wijayanti, Kurnia
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.594 KB)

Abstract

Poverty in Indonesia is need to solve immediately. One of method to alleviate poverty is to empower society. Government program to solve poverty is PNPM. It refer to Ministry Decree Society Welfare Department as Team Leader of Poverty Alleviation No. 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 on 30 Juli 2007. The runner of PNPM is BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat / Society Epowerment Department). Tanjungrejo Village has run PNPM by BKM, but based on BPS database, Tanjungrejo Village has the most poor residents in Malang City. As this research goal, focus in this research is (1) BKM efforts in Tanjungrejo Village as (a) Institution brace b) effort to build link cooperation c) effort as mediator and facilitator d) effort in capital provider. (2) Empowerment support factor and empowerment resistor factor of BKM Tanjungrejo Village Sukun, Malang City. This research is cualitative research with deskriptif method. Data collected by interview, observation, and dokumentation. Data analysis shows that: (1) BKM effort in Tanjungrejo Village a) Institution Brace by human resources development by training. b) link cooperation building with internal and eksternal part in Tanjungrejo Village. c) Effort as mediator and facilitator by accompanying people for empowerment. d) Effort as capital provider and utilities by giving the capital to increase economy. (2) Empowerment support factor of BKM Tanjungrejo is having professional coordinator, the good cooperation with other society institution and high support from society. Empowerment resistor factor is member’s personal activity so the duty is not optimally run, and many stump on loan payment so other program become difficult to continue. BKM Tanjungrejo’s effort to increase members capacity is optimal enough. Good cooperation between BKM member become one of the indicator in the goal. The goal is to alleviate poverty in Tanjungrejo Village. Yet consistent training is require for BKM member so they can have more commitment on their duty. The goverment should looking for business chance to increase economy so society can be independent.
Good Governance Between Goverment and Society in Developing Pangkalan pendaratan Ikan (PPI) (The Study on Pangkalan Pendaratan Ikan Popoh Beach, Tulungagung) Kusumawati, Novi Arinda
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.363 KB)

Abstract

With the existence of local autonomy, so local goverment have authority to regulate his own area, local regulation No 27 Tahun 2010 about “managing coast area and litle islan oriented in society. the potential of  Tulungagung and local regulation that made facilitate government manage and develop PPI Popoh that aimed for welfare community around and improve economy in this area. In this research, researcher use qualitative descriptive type research as analysis to know role of government and internal society PPI Popoh development as well as restricting factor and supporter in PPI Popoh development. In PPI Popoh development government have corporation with society to facilitate in process development as well as in this development area. Government make the function as facilitators, policy maker, stability, mediataor and dynamist. So the society able to keep rights it protected, impact policy that made by government as well as develop resource human, means of communication inter member community. Cooperation among government and community provide impact that is good in PPI development. Accountabilitas, transparency and participation by government as well as by PPI Popoh community creates PPI Popoh more develop In the development PPI Popoh has factor supporter as well as inhibitory factor like facility and infrastructure that not yet fulfilled, lack of employee. Supporting factors like stategis PPI Popoh location facilitates rationing fish and PPI Popoh area that border on place tourism. Keywords: Good Goverment, Local Autonomy
Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Sistem Surat Pada PT. PLN (Persero) Area Malang Trisnawati, Ayu Novia
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Efficiency and Effectivity of Letter System Management on PT. PLN (Persero) Malang Area (Study of Implementation Aplikasi Manajemen Surat System). Letter as communication media to supporting organization administration process hold important role in supplying data source and information. Manually management letter is viewed less efficient and effective because of spend a lot of time, space, cost, energy, and reluctant to be lost of some letters as well as expensive for reduplication and delivery cost, stated by Sasongko and Diarto (2009). In order to solve that problem, PT. PLN (Persero) Malang Area designed an application system of letters management (Aplikasi Manajemen Surat or AMS) with web basis in managing received letters and sent letters. By that computerized system and automatic, the researcher is desire to understand about implementation model of AMS and efficiency and effectiveness of AMS in its implementation. The research by using qualitative method with descriptive approach shows that AMS is a system of letters management utilizing data communication of networking with internet basis by website that is used to manage correspondences on secretariat which are useful to ensure fluency of letters acceptance directly, to make easy of letter distribution to destination, accelerating sent letter delivery without shipping service and to make easy in finding letters archive. Keywords: efficiency, effectiveness, letters management   Abstrak: Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Sistem Surat pada PT.PLN (Persero) Area Malang (Studi Penerapan Sistem Aplikasi Manajemen Surat). Surat sebagai sarana komunikasi pendukung proses administrasi organisasi memegang peranan penting penyedia sumber data dan informasi. Pengelolaan surat secara manual dinilai kurang efisien dan efektif karena pemborosan waktu, ruang, biaya, tenaga, dan rentan hilangnya beberapa surat serta mahalnya biaya penggandaan dan pengiriman, diungkapkan oleh Sasongko dan Diarto (2009). Menyikapi permasalahan tersebut, PT.PLN (Persero) Area Malang merancang sistem Aplikasi Manajemen Surat (AMS) berbasis web dalam mengelola surat masuk dan surat keluar. Melalui sistem yang terkomputerisasi dan otomatis tersebut, peneliti ingin mengetahui model penerapan AMS dan mengetahui nilai-nilai efisiensi dan efektivitas dalam penerapannya. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa AMS adalah suatu sistem manajemen surat yang memanfaatkan jaringan komunikasi data berbasis internet melalui website yang dipergunakan untuk mengelola administrasi surat menyurat pada bidang kesekretariatan berguna untuk menjamin kelancaran penerimaan surat secara langsung, mempermudah pendistribusian surat kepada tujuan, mempercepat pengiriman surat keluar tanpa jasa pengiriman dan mempermudah pencarian arsip surat. Kata kunci: efisiensi, efektivitas, manajemen surat
Implementasi Program Zona Air Minum Prima (ZAMP) Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Minum Masyarakat (Studi Pada PDAM Kota Malang) Natalia, Benita Merry
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.71 KB)

Abstract

Abstract: The Implementation Program Zona Air Minum Prima (ZAMP) to Meet The Drinking Water Society (Studies on PDAM Malang City). Any human being would need water for survival, both used for household needs as well as for drinking water. Need for clean water and drinking water is managed by Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). With an attempt to provide drinking water for the needs of the community, in cooperation with USAID to PERPAMSI help more PDAM innovating in order to attempt to increase the drinking water service to customers, one of them PDAM of Malang. The Program, which is a Zona Air Minum Prima (ZAMP). The research location is at PDAM Malang City. The purpose of this research was to analyze program ZAMP and supporting and inhibiting factors. The research method used was a descriptive study with a qualitative approach. Result of the research showed this implementation is still not optimal. In this case, because there are many customers who not informed about this program. Advice can be given increase socialization, development programs and the presence of evaluation. Keywords: implementation program, zona air minum prima Abstrak: Implementasi Program Zona Air Minum Prima (ZAMP) Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Minum Masyarakat (Studi Pada PDAM Kota Malang). Setiap manusia membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk air minum. kebutuhan air minum dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dengan adanya upaya untuk memberikan pelayanan kebutuhan air minum bagi masyarakat, PERPAMSI bekerjasama dengan USAID untuk membantu PDAM-PDAM melakukan inovasi dalam rangka usaha peningkatan pelayanan air minum kepada pelanggan, salah satunya PDAM Kota Malang. Program tersebut yaitu Zona Air Minum Prima (ZAMP). Lokasi penelitian pada PDAM Kota Malang. Tujuan dari penelitian yaitu menganalisis implementasi Program ZAMP serta faktor pendukung dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ini masih belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan masih adanya konsumen yang kurang mengetahui program ini. Saran yang dapat diberikan meningkatkan sosialisasi, pengembangan program dan adanya evaluasi. Kata kunci: implementasi program, zona air minum prima
Implementasi Kebijakan Objek Retribusi Izin Usaha Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar)) Permatasari, R.A Kusandradewi
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.089 KB)

Abstract

Abstract: Implementation Of Object Retribution As An Effort To Increase Local Native Revenue (Study On Unified Licensing Service Offices At Blitar City). Public implementation of object retribution at Blitar City are regulated in the local of Blitar City regulation No. 8, 9 and 10 at 2011 years. Retribution is the one of local native revenue. Retribution imposed on the license which make a facility own government. Communities can take care of their business license in Integrated Licensing Service Office. Integrated Licensing Service Office as the licensing coordinator in Blitar City. This study used a descriptive research and qualitative approach. The results of this study is that the implementation of object retribution commonly is success. But if we see at the retribution revenue at Blitar City 2009-2011 year always decrease. The general cause is the deliquency charges and issuance of the new law. The government must to rigor to disciplinate the violance of the rules. Their must to give an award to businessman that can decrease procurement employers at Blitar. Keyword : implementation, policy,object retribution Abstrak: Implementasi Kebijakan Objek Retribusi Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar). Implementasi kebijakan objek retribusi di Kota Blitar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar No. 8, 9 dan 10 tahun 2011. Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Retribusi dipungut atas izin yang menggunakan fasilitas milik pemerintah. Masyarakat dapat mengurus izin usahanya di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan koordinator perizinan di Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ketiga objek retribusi tersebut secara umum berhasil dilaksanakan. Namun jika dilihat dari hasil pencapaian retribusi daerah di Kota Blitar tahun 2009-2011 selalu mengalami penurunan. Penyebab utama penurunan retribusi ini adalah karena terbitnya aturan retribusi yang baru yaitu Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2011. Belum adanya ketegasan dari pihak pemerintah dalam mendisiplinkan pelanggaran pelaksanaan perizinan. Pemerintah perlu untuk memberikan penghargaan bagi masyarakat yang mampu mengatasi pengangguran di sekitar wilayah usahanya. Kata kunci : implementasi, kebijakan, objek retribusi
Strategi Manajemen Aset BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDES di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik) Hayyuna, Rizka
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.347 KB)

Abstract

Abstract: The Strategy of Asset Management by BUMDES to Improve Village Revenue (A Study of BUMDES at Sekapuk Village, Ujungpangkah Subdistrict, Gresik District). One of method for the succeed of village development is to increase village revenue. The size of village revenue  is affected by the strategy undertaken by BUMDES in managing and maximizing the assets that exist in the village . Because according to regulation no 72 of 2005 article 78 village-owned enterprises ( BUMDES ) is a business entity formed in order to increase revenue villages . This paper describe how that asset management strategies undertaken by BUMDES in improving village revenue. The asset management strategy undertaken by BUMDES Sekapuk includes enviromental scanning, strategy formulation , strategy implementation , and evaluation or control. The strategy undertaken by the Village BUMDES Sekapuk both in the production of goods and services . From the results of this study concluded that the management strategies that have been done by BUMDES proven to increase revenue Sekapuk village from 2010 until 2012 . Keywords: asset management, BUMDES, village revenue Abstrak: Strategi Manajemen Aset BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa(Studi pada BUMDES di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik). Salah satu cara untuk menyukseskan pembangunan di desa adalah dengan meningkatkan pendapatan desa. Besar kecilnya pendapatan desa dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan oleh BUMDES dalam mengelola dan  memaksimalkan aset-aset yang ada di desa. Karena menurut PP no 72 tahun 2005 pasal 78 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan badan usaha yang dibentuk dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa. Tulisan ini mendiskripsikan bagaimana bahwa strategi manajemen aset yang dilakukan oleh BUMDES dalam meningkatkan pendapatan desa. Adapun strategi manajemen aset yang dilakukan oleh BUMDES Sekapuk meliputi mengamati lingkungan, penyusunan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi atau  kontrol.  Strategi tersebut dilakukan oleh BUMDES Desa Sekapuk baik dalam bidang produksi barang maupun jasa. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen yang telah dilakukan oleh BUMDES  dapat meningkatkan pendapatan Desa Sekapuk dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Kata kunci: manajemen aset, BUMDES, pendapatan desa
Management of Public Transportation in Order to Conduct Operational Terminal (Case Study in Mojosari Terminal, Mojokerto Regency) Setia, Prayudha
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Management of Public Transportation in order to Conduct Operational Terminal (Case Study in Mojosari Terminal, Mojokerto Regency). Public transportation has an important role in supporting human activity because the existence of public transportation can be able to give significantly advantage for all society level. In the public transportation activity needs to be supported an availability of transportation needs, they are consist of: means of transportation and transportation infrastructure in this case include terminal as the place for transportation service which has function to discharge and also departure passenger (Nasution, 2004: p. 15). Thus, the existence of management of public transportation in order to conduct operational terminal will be able to determine the level of terminal function fulfillment. This research purposes to break down and analyze about management of public transportation in order to conduct operational terminal, especially in Mojosari Terminal Mojokerto Regency that has been categorized relative new and managed directly by Department of Transportation Communication and Informatics (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika or Dishubkominfo) Mojokerto Regency. Keywords: Management of Public Transportation, Operational Terminal.   Abstrak: Manajemen Transportasi Publik dalam rangka Menyelenggarakan Operasional Terminal (Studi Kasus di Terminal Mojosari, Kabupaten Mojokerto). Transportasi publik memiliki sebuah peran penting di dalam menunjang kegiatan manusia, karena kehadiran transportasi publik mampu memberikan manfaaat yang signifikan bagi semua lapisan masyarakat. Di dalam kegiatan transportasi publik perlu ditunjang ketersediaan kebutuhan transportasi, yaitu: sarana angkutan dan prasarana angkutan dalam hal ini termasuk terminal sebagai tempat pelayanan angkutan yang berfungsi sebagai pemberhentian dan pemberangkatan penumpang (Nasution, 2004: hal. 15). Oleh karena itu, adanya manajemen transportasi publik di dalam operasional terminal akan dapat menentukan tingkat pemenuhan fungsi terminal. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis tentang manajemen transportasi publik dalam rangka operasional terminal, khususnya di Terminal Mojosari Kabupaten Mojokerto yang tergolong masih baru dan dikelola secara langsung oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Mojokerto.   Kata Kunci: Manajemen Transportasi Publik, Operasional Terminal.

Page 27 of 268 | Total Record : 2676

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue