cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang) Christanto, Ary
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Good Corporate Governance in Improving Performance of Badan Usaha Milik Negara (A Case Study In Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang). Each organization experiencing increasing challenges caused by the rapid development and environmental dynamics that State Owned obliged always to improve company performance through the implementation of good corporate governance, one of which is the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang for implementing the principles of good corporate Governance consists of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairnes thus provide benefits to the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang through good service quality, good corporate image, and increase the company's performance. However, there are still obstacles faced by the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang in improving its performance as there are many companies that do not adhere to the rules of social security and the means of finite waiting room services as well as services to participants who are still using the conventional system.Keywords: good corporate governance and performance of state-owned enterprises Abstrak: Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang). Setiap organisasi mengalami tantangan yang semakin meningkat yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan dan dinamika lingkungan sehingga Badan Usaha Milik Negara diwajibkan selalu meningkatkan kinerja perusahaan melalui penerapan Good Corporate Governance yang salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenegakerjaan Kantor Cabang Malang karena telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairnes sehingga memberikan manfaat bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenegakerjaan Kantor Cabang Malang melalui kualitas pelayanan yang baik, citra perusahaan yang baik, dan kinerja perusahaan meningkat. Namun, masih terdapat kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenegakerjaan Kantor Cabang Malang dalam meningkatkan kinerjanya seperti masih banyak perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan jaminan sosial tenaga kerja dan sarana ruang tunggu pelayanan yang terbatas serta pelayanan kepada peserta yang masih menggunakan sistem konvensional.   Kata kunci: good corporate governance, dan kinerja badan usaha milik Negara
Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Apel Dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian dan Kehutanan & Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu) Wati, Ria Tihana
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Development of Agropolitan Region Based on Apple Leading Commodity to Develop Local Economic (Study at Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian dan Kehutanan & Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). Result of research indicated that The Development of Agropolitan Region Based on Apple Leading Commodity at Desa Tulungrejo was using strategies to develop human resource and organization by training and counseling apple farmers and also providing the training session for the entrepreneurs of apple-based product industry, the development systems and works of agribusiness was oriented toward market strength (market driven) by improving the quality and quantity of apple and apple-based product, investment and capitalization were developed through providing capital grant or enlarging the access to capital for apple farmers and entrepreneurs of apple-based product industry and environmental friendly infrastructures were developed by deploying the equipments to support apple farming and apple-based product industry. The Development of Agropolitan Region Based on Apple Leading Commodity may give impact on the development of local economic at Desa Tulungrejo is increase of income obtained by apple farmers and entrepreneurs of apple-based product industry. Keywords: the development of agropolitan region, apple leading commodity, local economic development   Abstrak: Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Apel Dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian dan Kehutanan & Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Apel di Desa Tulungrejo dilakukan melalui strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan melalui pelatihan dan penyuluhan kepada petani apel serta pelatihan kepada pelaku industri produk olahan apel, pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berorientasi pada kekuatan pasar (market driven) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas apel dan produk olahan apel, pengembangan investasi dan permodalan melalui pemberian bantuan modal atau akses kredit kepada petani apel dan pelaku industri produk olahan apel serta pengembangan sarana dan prasarana berwawasan lingkungan melalui pemberian bantuan alat yang menunjang kegiatan budidaya pertanian apel dan industri produk olahan apel. Adanya Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Apel mampu memberikan dampak pada pengembangan ekonomi lokal di Desa Tulungrejo berupa peningkatan pendapatan yang diperoleh petani apel dan pelaku industri produk olahan apel.   Kata kunci: pengembangan kawasan agropolitan, komoditas unggulan apel, pengembangan ekonomi lokal 
Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik Dilihat Dari Segi Total Quality Management (TQM) (Studi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Madiun) Amiruddin, Bayu
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Performance Public Service Of Bureaucracy Seen From Total Quality Management (a Study On Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Madiun). The performance apprasial public service of bureaucracy during this time with DP3. This apprasial process is secret and a result don’t be communicated to society but reported to upstair governance without existence executed or not. At the same time by going effect of Undang-undang number 17 year 2007 about Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional( RPJPN) Year 2005-2025. Hence, effort to make-up performance can be done by using total quality management method. This research represent phase preparation Deming'S PDCA cycle in total quality management method with aim to assess performance public service of bureaucracy with  attention characteristics of total quality management. This study is qualitative descriptive. The result of research performance that from 10 indicate of total quality management, 9 among others have been executed and 1 unworkable indicator. As follow-up if having the pleasure to Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial can to make-up of performance by using Cycle of Deming'S PDCA cycle in total quality management method. Keywords: performance, reform bureaucracy, public service of bureaucracy, Total Quality Management (TQM) Abstrak: Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik Dilihat Dari segi Total Quality Management (TQM) (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun). Penilaian kinerja birokrasi pelayanan publik selama ini dengan DP3. Proses penilaian bersifat rahasia dan hasil tidak dikomunikasikan terbuka kepada masyarakat melainkan langsung dilaporkan kepada pemerintahan ditingkat atasnya tanpa adanya kepastian dilaksanakan atau tidaknya laporan tersebut. Bersamaan dengan berlakunya Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Maka, peningkatan kinerja dapat menggunakan metode total quality management. Penelitian ini merupakan tahap persiapan Siklus Deming’s PDCA cycle dalam metode total quality management yang bertujuan untuk menilai kinerja birokrasi pelayanan publik dengan memperhatikan karakteristik total quality management. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif  kualitatif. Hasil penelitian kinerja menunjukkan bahwa 9 dari 10 indikator penilaian kinerja dilihat yang beracun pada metode  total quality management sudah terlaksana dan 1 indikator tidak terlaksana. Untuk tindak lanjut jika berkenan Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial (DISNAKER) dapat melakukan peningkatan kinerja dengan menggunakan Siklus Deming’s PDCA cycle dalam metode total quality management.   Kata kunci: kinerja, reformasi birokrasi, birokrasi pelayanan publik, Total Quality Management (TQM)
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pemerintah Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang) Yudistira, Arga
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Alokasi Dana Desa (ADD) Managenment in Supporting Community Empowerment (Studies in Pemerintah Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Implementation of independently government reflected through democratization in the region by promoting the aspirations and capabilities of each region. ADD budget planning is done through the village to agree Rencana Penggunaan Dana (RPD) is the reference in one year's budget management. RPD is allocated by 70% for the empowerment and strengthening the capacity of village government and 30% for the operations of village government. The results showed that the management of ADD in the village Mulyoagung been implemented properly. But its use are costs that are not supposed to enter the field of empowerment such as Operational Assistance BPD. In addition, the use of ADD is not maximized, especially in the formation of Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) and Teknologi Tepat Guna (TTG). Contributing factor in the management of ADD include community participation and good supervision. While the inhibiting factors, among others, the quality of human resources and nongovernmental low. Keywords: community empowerment and alokasi dana desa Abstrak: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pemerintah Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Pelaksanaan pemerintahan secara mandiri dicerminkan melalui demokratisasi di daerah dengan mengedepankan aspirasi dan kemampuan masing-masing daerah. Perencanaan anggaran ADD dilakukan melalui Musrembang Desa untuk menyepakati Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang menjadi acuan pengelolaan anggaran dalam satu tahun. RPD ini dialokasikan sebesar 70% untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas Pemerintah Desa dan 30% untuk operasional Pemerintah Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Mulyoagung telah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam penggunaannya terdapat biaya yang tidak seharusnya masuk dalam bidang pemberdayaan seperti Bantuan Operasional BPD. Selain itu penggunaan ADD belum maksimal khususnya dalam pembentukkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD antara lain partisipasi masyarakat dan pengawasan yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kualitas sumber daya manusia dan swadaya masyarakat yang rendah. Kata kunci: pemberdayaan masyarakat dan alokasi dana desa 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan) Wijanarko, Bambang Parikesit Pupuh
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation One Stop Service (The study in Badan Penanaman Modal dan Periznan Kabupaten Lamongan). The simple service of licencing process to citizen is one of challenge by government. The government make one stop service licensing policy to give citizen easy service, particularly for the entrepreneurs or investors to doing investment. The establishment Badan Penanaman Modal dan Periznan (BPMP) is a real action of Kabupaten Lamongan  to implementation that policy. In the implementation, Badan Penanaman Modal dan Periznan Kabupaten Lamongan has communicated process with public by some communication media. BPMP give socialization to other instance that involvement in the licensing process too. The resources in implementation one stop service at Badan Penanaman Modal dan Periznan Kabupaten Lamongan has been well, include human resource, facility resource, and authority signing licensing. Disposition of staff in implementation one stop service is be well. Structure of bureaucracy including fragmentation and operational procedure standard (SOP). Fragmentation is applied with distribution of function on licencing proses service, achievement time permitting service delivery is in accordance with the SOP. The constraint in policy implementation one stop service is limited information that captured by public therefore need to increasing socialization with using media that more easily captured by public. Keywords: one stop service, Kabupaten Lamongan, licensing Abstrak: Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan). Layanan pengurusan izin yang sederhana kepada masyarakat merupakan salah satu tantangan bagi birokrasi pemerintah. Pemerintah mencetuskan kebijakan pemberian layanan perizinan yang terpadu dalam satu pintu (PTSP) supaya memudahkan masyarakat mengakses layanan, utamanya bagi sektor usaha atau investasi agar tertarik berinvestasi. Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Lamongan merupakan sebuah tindakan nyata Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan kebijakan pelayanan tersebut. Dalam implementasinya, proses komunikasi kepada masyarakat dilakukan BPMP Kabupaten Lamongan   melalui bermacam media informasi. BPMP Kabupaten Lamongan juga memberikan sosialisasi kepada instansi yang terlibat dalam proses pemberian perizinan. Sumberdaya dalam mendukung implementasi pelayanan terpadu sudah tersedia dengan baik yang meliputi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kewenangan penandatanganan perizinan. Sikap atau disposisi petugas dalam implementasi pelayanan terpadu dapat dikatakan cukup baik. Struktur Birokrasi meliputi fragmentasi dan penetapan standar operasional prosedur. Fragmentasi yang dilakukan yaitu melalui pembagian fungsi dalam proses pemberian pelayanan perizinan, sedangkan capaian waktu pemberian pelayanan perizinan sudah sesuai dengan SOP daerah. Kendala dalam implementasi yaitu, masih minimnya daya tangkap masyarakat terkait informasi pelayanan perizinan sehingga perlu dikembangkan lagi  media sosialisasi yang lebih baik dan mudah ditangkap masyarakat. Kata kunci: pelayanan terpadu satu pintu, Kabupaten Lamongan, perizinan
Penerapan Konsep Triple Bottom Line Dalam Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi pada PT. Petrokimia Gresik) Amara, Alan
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Triple Bottom Line Concept on Partnerships and Community Development Program as a Form of Corporate Social Responbility (Study on Partnerships andCommunity DevelopmentProgram of PT. Petrokimia Gresik).PT Petrokimia Gresik is one of the state-owned enterprises in activities must implement good corporate governance (GCG). The author examines the implementation of the Partnership and Community Development Program at PT Petrokimia Gresik CSR Program which is has an obligation to implement Corporate Social Responsibility (CSR) based on the concept of the triple bottom line. Result in this research is implementation of the Partnership and Community Development Program provides a positive contribution to the community, especially around the area of the company's business in the form of loans partnerships, training and coaching aid for environmental development. Development of the partners carried out to equip the ability of the business so that the business can be expected to develop well and able to repay the borrowed funds partnerships. For PT Petrokimia Gresik  through the Partnership and Community Development Program, can enhance the positive image of PT Petrokimia Gresik  in the eyes of the community, thereby strengthening the company  as well as the community to know and understand the various products and services of PT Petrokimia Gresik. Keywords: governance, triple bottom line, corporate social responbility Abstrak: Penerapan Konsep Triple Bottom Line dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Bentuk Corporate Social Responbility (Studi pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Petrokimia Gresik).PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu perusahaan negara atau BUMN yang dalam aktivitasnya harus melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).Penulis meneliti mengenai pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada CSR PT Petrokimia Gresik yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang benar-benar berpijak pada konsep triple bottom line.Hasilpenelitian ini yaitu pelaksanaan Program  Kemitraan dan Bina Lingkungan memberi kontribusi positif kepada masyarakat terutama disekitar wilayah usaha perusahaan baik berupa pinjaman kemitraan, pembinaan pelatihan dan bantuan bina lingkungan. Pembinaan mitra binaan dilakukan untuk membekali kemampuan usaha sehingga diharapkan usaha dapat berkembang dengan baik dan mampu mengembalikan dana pinjaman kemitraan. Bagi PT Petrokimia Gresik melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dapat meningkatkan citra positif PT Petrokimia Gresik di mata masyarakat, sehingga memperkuat perusahaan serta masyarakat semakin mengenal dan memahami berbagai produk dan jasa dari PT Petrokimia Gresik. Kata kunci: governance, triple bottom line, corporate social responbility
Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster Di Kabupaten Madiun Fitria, Siska Ayu
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Government Srategy In The Developmnent Of Cluster Based Agropolitan In Kabupaten Madiun. In an effort to strengthen the economic structure of agro-based Madison County, it is necessary to the development of an integrated development system, synergistic and sustainable. Development of agribusiness systems in Madison County is planned through the process of community empowerment, empowerment of government institutions and increased investment. Diversifikas diversity of commodities can provide added value to commodities, thus leading commodity in Madison County can result in secondary and tertiary products are also potentially be a superior product. With the internal strength Gedangsari Agropolitan Area region, it is expected to be the attraction of investors to develop agro-industry activities on a larger scale again.   Keywords: government strategy, agropolitan, cluster, empowerment Abstrak: Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster Di Kabupaten Madiun. Sebagai upaya penguatan struktur ekonomi di Kabupaten Madiun yang berbasis agro, maka perlu pengembangan sistem pembangunan yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan. Pengembangan sistem agribisnis di Kabupaten Madiun direncanakan melalui proses pemberdayaan masyarakat, permberdayaan institusi Pemerintah dan peningkatan investasi. Keragaman diversifikas komoditas dapat memberikan nilai tambah tersendiri pada komoditas, sehingga komoditas unggulan di Kabupaten Madiun dapat mengahasilkan produk sekunder dan tersier yang juga berpotensi menjadi produk unggulan. Dengan adanya kekuatan internal wilayah Kawasan Agropolitan GEDANGSARI, maka diharapkan dapat menjadi daya tarik para investor untuk mengembangkan kegiatan agroindustri dalam skala yang lebih besar lagi. Kata kunci: strategi pemerintah, agropolitan, kluster, pemberdayaan
Potensi Budaya Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Desa Berkelanjutan (Studi pada Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang) Fuad, Hardik Rizqi
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Cultural Potential as An Effort to Realize Sustainable Rural Development (Studies in Wonosari Village, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang). Wonosari is one of the villages in Kabupaten Malang that have the potential to be developed culture. That potential is the greatest potential and dominant that can be used as an effort in realizing sustainable rural development. The potential Wonosari Village culture make this village as "Desa Wisata Ritual" which launched in 2002 on the policy of the Government of Kabupaten Malang. However, the development potential is not going well because the existence of such a separate management between the foundation Ngesti Gondho, village government and related agencies. Thus, the focus of the government in the development of Cultural potential in Wonosari Village so far limited to rural development, rural infrastructure improvements, infrastructure, and promotion of village government and the Government of Kabupaten Malang.   Keywords : cultural potential, rural development   Abstrak: Potensi Budaya Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Desa Berkelanjutan (Studi pada Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang). Desa Wonosari adalah salah satu desa di Kabupaten Malang yang mempunyai potensi budaya yang dapat dikembangkan. Potensi tersebut merupakan potensi yang paling besar dan dominan sehingga dapat dijadikan sebagai suatu upaya dalam mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan. Terdapatnya potensi budaya Desa Wonosari menjadikan desa ini sebagai “Desa Wisata Ritual” yang dicanangkan pada tahun 2002 atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang. Namun, dalam pengembangan potensi tersebut tidak berjalan dengan baik karena adanya semacam pengelolaan terpisah antara pihak yayasan Ngesti Gondho, pemerintah desa maupun dinas terkait. Dengan demikian, fokus pemerintah dalam pengembangan potensi budaya Desa Wonosari sejauh ini sebatas pembangunan desa, perbaikan infrastruktur desa, sarana prasarana, dan promosi yang dilakukan pemerintah desa serta Pemerintah Kabupaten Malang.   Kata kunci : potensi budaya, pembangunan desa
Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto) Gufron, Mochammad
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Effect of Tax on Land and Building Socialization Of Consciousness And Taxpayer Compliance (Studies in the Department of Revenue, Finance and Asset Management Mojokerto). Socialization tax a major effect on the level of consciousness of the public taxpayer itself, socialization taxes have a significant effect on the level of their compliance and ultimately tax socialization also has an effect on the level of compliance of the mandatory self taxpayer itself through the element of self-awareness. Path analysis used in this study. The results of the analysis suggests that socialization property tax to the taxpayer in the Department of Revenue, Finance and Asset Management Mojokerto is good enough. Socialization that have been implemented so great influence on the level of compliance. Self-awareness of the taxpayers also have affected the magnitude of compliance. Self-awareness of the community has been able to influence the level of socialization untukmemediasi Property Tax to compliance themselves. Keywords: socialization, property tax, tax payer society   Abstrak: Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto). Sosialisasi pajak berpengaruh besar terhadap besarnya tingkat kesadaran diri dari masyarakat Wajib Pajak itu sendiri, sosialisasi pajak telah berpengaruh signifikan terhadap besarnya tingkat kepatuhan mereka dan akhirnya sosialisasi pajak juga telah berpengaruh terhadap besarnya tingkat kepatuhan diri dari para wajib Wajib Pajak itu sendiri melalui elemen kesadaran diri. Analisa jalur digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisa mengemukakan bahwa sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap para wajib pajak pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto sudah cukup baik. Sosialisasi yang telah dilaksanakan berpengaruh begitu besar terhadap besarnya tingkat kepatuhan. Kesadaran diri dari para wajib pajak juga telah mempengaruhi besarnya kepatuhan. Kesadaran diri dari masyarakat tersebut juga telah mampu untukmemediasi besarnya tingkat pengaruh sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan diri mereka. Kata kunci: sosialisasi, Pajak Bumi dan Bangunan,  masyarakat wajib pajak
Pengaruh Keefektifan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Terhadap Manajemen Aset Barang Milik Negara (Studi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Malang) Firmansyah, Roby
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Effectiveness Influence of Accounting Management Information System of Stated-Owned Goods (SIMAK-BMN) to The Management Asset Of Stated-Owned Goods. Information is valuable resource for an organization, because activity process that conducted by an organization will not run perfectly, effective, and efficient without good information support. This research uses quantitative approach with collection procedure of survey data. Research location conducted in 85 institutions of working unit area of KPKNL Malang. Measurement scale that used in this research is likert scale. Method to determine sample size in this research is using slovin formulation with tolerance value 10%, thus it is obtained 85 sample from 463 population of SIMAK-BMN operator in the working unit area of KPKNL Malang. Based on the research result and discussion to the available data, simultaneous test gives conclusion that from five variables that consist of system quality (X1), information quality (X2), system utilization (X3), user satisfaction (X4), and organization impact (X5) influenced significantly to the management asset of stated-owned goods (BMN). From determination test (R2), it is obtained the result for 0.899 that means 89.9% SIMAK-BMN effectiveness influenced by the studied independent variable, which is system quality (X1), information quality (X2), system utilization (X3), user satisfaction (X4), and organization impact (X5), whereas the remaining 11.1% influenced by other variable that not studied in this research. Keywords: SIMAK-BMN Effectiveness [system quality (X1), information quality (X2), system utilization (X3), user satisfaction (X4), and organization impact (X5)], management asset of stated-owned goods (BMN).   Abstrak: Pengaruh Keefektifan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) terhadap Manajemen Aset Barang Milik Negara. Informasi merupakan sumber daya yang sangat bernilai bagi suatu organisasi karena proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi tidak akan berjalan sempurna, efektif dan efisien tanpa dukungan informasi yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan prosedur pengumpulan data survei. Lokasi penelitian dilakukan di 85 instansi satuan kerja wilayah KPKNL Malang. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Metode penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan nilai tolenrasi 10%, sehingga didapatkan 85 sampel dari 463 populasi operator SIMAK-BMN di wilayah satuan kerja KPKNL Malang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap data yang ada, pengujian secara simultan memberikan kesimpulan bahwa dari kelima variabel yang terdiri kualitas sistem (X1), kualitas informasi (X2), kegunaan sistem (X3), kepuasan pengguna (X4), dan dampak organisasi (X5) berpengaruh secara signifikan manajemen aset BMN. Dari uji Determinasi (R2) diperoleh hasil sebesar 0,899 yang artinya 89,9% keefektifan SIMAK-BMN dipengaruhi oleh variabel bebas yang diteliti, yaitu kualitas sistem (X1), kualitas informasi (X2), kegunaan sistem (X3), kepuasan pengguna (X4), dan dampak organisasi (X5) sedangkan sisanya sebesar 11,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.   Kata Kunci: Keefektifan SIMAK-BMN [kualitas sistem (X1), kualitas informasi (X2), kegunaan sistem (X3), kepuasan pengguna (X4), dan dampak organisasi (X5)], manajemen aset BMN.

Page 62 of 268 | Total Record : 2676


Filter by Year

2013 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue