cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 80   81   82   83   84 
Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Dari Alun – Alun Ke Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto (Studi Pada Dinas Koperasi , Perindustrian Dan Perdagangan) Effriana, Vicka Arvianita
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraction: Policy Evaluation Relocation Of Street Vendors From City Park To Jalan Benteng Pancasila Mojokerto City (Case Study Of Department Of Cooperative, Industry And Trade Mojokerto City) The government of Mojokerto City has planned to relocate Alun-Alun street vendors to Benteng Pancasila Street. There are 248 street vendors who shall accept free kiosk facility. However, after three years of relocation, there are still empty kiosks. of research indicates that governmental programs for street vendors do not help to increase the income of street vendors. Therefore, the government must do personal approach to street vendors and accommodate the aspiration of street vendors to avoid the failure of relocation. The government must enhance the scope of programs to avoid street vendors from easily subjected to the loss. Keywords: Evaluation of Policy, Relocation of Street Vendors, Mojokerto City Abstrak: Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima dari Alun – Alun Ke Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto (Studi Pada Dinas Koperasi , Perindustrian Dan Perdagangan) Pemerintah kota Mojokerto merelokasi pedagang kaki lima di alun-alun ke Jalan Benteng Pancasila sebanyak 248 pedagang dengan pemberian kios gratis. Relokasi sudah berjalan 3 tahun namun sudah banyak kios yang kosong. Dari hasil penelitian evaluasi kebijakan ditemukan bahwa program yang dibuat oleh pemerintah tidak berdampak positif pada pedagang kaki lima, mereka merasa tidak ada yang berubah dalam upaya peningkatan penghasilan. Pendekatan personal kepada pedagang kaki lima , merupakan solusi yang tepat  untuk menampung aspirasi para pedagang kaki lima. Sehingga kegagalan relokasi dapat terhindar. Dan pemerintah memperluas program agar para pedagang kaki lima tidak merugi.   Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Relokasi Pedagang Kaki Lima, Kota Mojokerto
Strategy Of Local Government To Empower Creative Industry In Local Souvenir (Study In Department of Cooperative, Industry, Trade and Tourism of Madiun City) Susanto, Isni Wahidiyah
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Strategi Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan Industri Kreatif di Bidang Oleh-Oleh Khas Daerah (Studi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun). Karena keadaan Kota Madiun yang minim akan sumber daya alam, maka pemerintah daerah perlu melakukan strategi untuk memberdayaan industri kreatif di bidang oleh-oleh khas daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun. Selain dapat berkontribusi dalam PDRB Kota Madiun, dampak dari pemberdayaan tersebut juga dapat meningkatkan pendapat pengusaha dan mensejahterakan masyarakat karena kegiatan industri tersebut juga banyak menyerap tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan strategi tersebut masih muncul beberapa masalah seperti dalam pemberian modal yang masih belum merata karena persyaratan administratif yang tidak bisa dipenuhi oleh pengusaha kecil. Meskipun masih ada masalah yang muncul, tetapi pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam memberdayakan industri kreatif di bidang oleh-oleh khas Kota Madiun sudah berjalan cukup baik.   Kata Kunci: strategi, pemberdayaan, industri kreatif   Abstract: Strategy of Local Government to Empower Creative Industry in Local Souvenir (Study in Departement of Cooperative, Industry, Trade and Tourism of Madiun City). Due circumstances in Madiun City is minimal of natural resources, local governments need to do strategy for empowerment the creative industry in local souvenirs to support economic growth in Madiun City. Besides being able to contribute to the GRDP in Madiun City, the impact of the empowerment of entrepreneurs can also increase the income and welfare of the society because the industrial activities also absorb labor. The results showed that in the implementation this strategy still appear some problems such as the provision of capital which is still not evenly distributed because of administrative requirements that can not be fulfilled by small entrepreneurs. Although there are still problems that arise, but the implementation the strategy of local governments to empower the creative industry in local souvenirs in Madiun City conducted well enough.   Keyword: strategy, empowerment, creative industry  
Pembangunan Yang Ideal (Studi Ketersediaan Ruang Hijau Kabupaten Sidoarjo) Novitasari, Rizky
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Ideal Development (Green Room Availability Study Kabupaten Sidoarjo). Development is absolutely necessary in advancing a limited land area but an obstacle to creating a balanced development with nature so that the arrangement of space is needed in order to create the ideal development. Descriptive qualitative research results indicate that the rule requiring the arrangement of green spaces provide a minimum of 30% of the area of green space Overall however, Kabupaten Sidoarjo only able to meet the quota of 21.6% of the area of 177.147 km2 of green space that has been targeted on a total area of 591.59 km2 , To that end, the macro planning (revitalization function green space) and a micro plan (the greening of public facilities) have made the local government in an effort to meet and maintain the availability of green space. The fulfillment of these green spaces also requires awareness throughout society Kabupaten Sidoarjo in treating green space as a development asset. Keyword: Development, Green Room, Spatial Planning Act. Abstrak: Pembangunan yang Ideal (Studi Ketersediaan Ruang Hijau Kabupaten Sidoarjo). Pembangunan mutlak diperlukan dalam memajukan sebuah daerah namun keterbatasan lahan menjadi kendala untuk menciptakan pembangunan yang seimbang dengan alam sehingga penataan ruang sangat diperlukan dalam rangka menciptakan pembangunan ideal tersebut. Hasil penelitian secara deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa aturan penataan ruang hijau mewajibkan menyediakan minimal 30% ruang hijau dari luas wilayah keseluruhan namun, Kabupaten Sidoarjo hanya mampu memenuhi kuota 21,6% dari luas 177,147 Km2 ruang hijau yang telah ditargetkan dari luas total 591,59 Km2 . Untuk itu, penyusunan rencana makro (revitalisasi fungsi ruang hijau) dan rencana mikro (penghijauan fasilitas publik) telah dilakukan pemerintah setempat dalam upaya memenuhi dan menjaga ketersediaan ruang hijau. Pemenuhan ruang hijau tersebut juga menuntut kesadaran seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam merawat ruang hijau sebagai aset pembangunan.   Kata kunci:  Pembangunan, Ruang Hijau, Undang-Undang Penataan Ruang
Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Di Kota Probolinggo Amrullah, Ridho
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 11 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract :Policy Implementation in the Blossoming Area of Probolinggo City. This research was conducted in Probolinggo city, West Java Province the autonomous region is one that is implementing the policy of regional expansion. The purpose of this research is to know how the implementation of policies of the blossoming in Probolinggo city is underway, so in the implementation of this research useful to sharpen the discourse and knowledge. The methods use in this research was the qualitative method. The methods used in this study, in order to get good data obtained orally, interview, as well as the data is written in the from of required. It is intended to collect data ini depeth about policy implementation in the blossoming area of Probolinggo. Based on the result of the study it was concluded that the blossoming aims to bring closer their service to the community in hopes of providing convenience in terms of implementation of the public service. Example of the impact that is directly to the community, the time is shorter and the existence of job opportunities for the community. An example for the government of the nutshell vulnerable control and decrease the cost of government administration. The policy is right and the blossoming of benefit to the wider community when there is a good make of parties concerned with the welfare of together.   Keywords : Policy Implementation, Area of Probolinggo City   Abstrak : Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan di KotaProbolinggo. Penelitian ini dilakukan di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu daerah otonom yang melaksanakan kebijakan pemekaran wilayah kecamatan.Tujuan daripada penelitian ini adalah mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan pemekaran wilayah kecamatan di Kota Probolinggo ini berlangsung, sehingga dalam pelaksanaan penelitian ini dapat bermanfaat untuk mempertajam wacana dan ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data secara mendalam tentang implementasi kebijakan pemekaran wilayah kecamatan di Kota Probolinggo ini.Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pemekaran wilayah ditujukan untuk mendekatkan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kemudahan dalam hal pelaksanaan pelayanan publik.Contoh dampak yang bersifat langsung bagi masyarakat yaitu; waktu lebih singkat dengan adanya kesempatan kerja bagi masyarakat.Bagi pemerintah, semakin pendeknya rentan kendali dan turunnya biaya administrasi pemerintahan.Akhirnya kebijakan pemekaran wilayah kecamatan di Kota Probolinggo ini sangat tepat dan bermanfaat bagi masyarakat luas apabila ada iktikad yang baik dari pihak yang berkepentingan. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Wilayah Kecamatan di Kota Probolinggo.
Penerapan Good Governance Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Perspektif Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Di Dinas Pendidikan Kota Batu) Milladia, Indy Aini
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Good Governance Practice of the New Student Enrollment (Study of Perspective Transparency and Accountability Principle in Dinas Pendidikan in the City of Batu). In the program there is a principal that is an accordance same characteristics of good governance and public service in the implementation. Dinas Pendidikan as one of the public agency has provided information on the administration PPDB to school is already good. But the Dinas Pendidikan not transparency in providing PPDB information because the information is only given through circulars to school, not to the general public. PPDB implementation impressed old and expensive because it must go through a long process by Dinas Pendidikan. Accountability of Dinas Pendidikan can not feeled public because not transparency and proportionally. Dinas Pendidikan also haven’t tool to assess their performance for the public Keywords: good governance, public service, the new student enrollment   Abstrak: Penerapan Good Governance dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Perspektif Asas Transparansi dan Akuntabilitas di Dinas Pendidikan Kota Batu).Pada program tersebut terdapat asas yang sesuai dengan karakteristik good governance serta pelayanan publik di dalam penyelenggaraannya. Dinas Pendidikan sebagai salah satu badan publik telah memberikan informasi tentang penyelenggaraan PPDB kepada sekolah dengan baik. Tetapi Dinas Pendidikan tidak dapat terbuka dalam memberikan informasi PPDB karena informasi hanya diberikan melalui surat edaran kepada sekolah, bukan kepada masyarakat luas. Proses penyelenggaraan PPDB oleh Dinas Pendidikan terkesan lama dan cukup mahal karena harus melalui proses yang panjang. Dengan demikian, pertanggungjawaban Dinas Pendidikan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat karena ketidaketerbukaannya dan tidak dilakukan secara proporsional. Dinas Pendidikan juga tidak mempunyai sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerjanya. Kata Kunci: good governance, pelayanan publik, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sustainable Development (Studi Pada Tpa Wisata Edukasi Talangagung Kabupaten Malang) Alfadilah, Rodhia
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Regional Innovation in Solid Waste Management Based on Sustainable Development (Studies in Educational Tourism of TPA Talangagung Kabupaten Malang). The increasing number of total population has significant impact on the amount of solid waste produced.  In addition, the types of solid waste become more varied as the consumption is increasing. Solid waste is surely a classical problem that give contribution to pollution and global warming, thus an innovation on solid waste management than can encourage sustainable development is needed.  Many regions in Indonesian including Kabupaten Malang, when conducting the solid waste management still leaves solid waste that must be disposed of to TPA where waste reaches the final point. Solid waste can be a resource if properly managed, therefore TPA is also need to innovate utilizing the potential of the solid waste. The innovation in solid waste management is important also to change the people mindset about solid waste. The result of the research shows that the innovation is in line with the application of Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 on solid waste management, the spirit of the management officers namely Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, as well as the potential result of the innovation. Based on the sustainable development principles, the innovation in TPA Talangagung has been giving positive impact in the economic, social, and environment aspects. Keyword: Innovation, Solid Waste, Solid Waste Management, Sustainable Development Abstrak: Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sustainable Development (Studi pada TPA Wisata Edukasi Talangagung Kabupaten Malang). Jumlah penduduk berdampak signifikan pada jumlah sampah yang dihasilkan, jenis sampah juga semakin beragam seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Sampah merupakan masalah klasik yang membawa ancaman pencemaran dan pemicu global warming, sehingga dalam mengelolanya dibutuhkan sebuah inovasi yang mendukung terwujudnya sustainable development. Kebanyakan daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Malang dalam mengelola sampah masih menyisakan sampah yang harus dibuang ke TPA, dimana sampah mencapai titik terakhirnya. Sampah dapat menjadi sumberdaya apabila dikelola dengan baik, sehingga TPA juga perlu berinovasi memanfaatkan potensi sampah tersebut. Inovasi dalam pengelolaan sampah penting dilakukan juga untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan yang mendasari munculnya inovasi di TPA Talangagung adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, semangat/spirit dari pengelola yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta adanya potensi yang ditimbulkan dari inovasi. Berdasarkan prinsip-prinsip sustainable development, inovasi di TPA Talangagung memberikan dampak positif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kata Kunci: Inovasi, Sampah, Pengelolaan Sampah, Sustainable Development
Pengembangan Sumber Daya Aparatur Oleh Camat Dalam Perspektif Kepemimpinan Transformasional (Studi Pada Kantor Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang ) Prasetyo, Roni
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Apparatus Resource Development by sub-district in Transformational Leadership Perspective (Studies in Office Ngantang Malang ) . Both public and bureaucracy in the area to make the area into an autonomous region which refers to Law No. 32 of 2004 on Regional Government. Where the law is a step to organize households in a particular agency office Ngantang Malang to improve the quality of staff performance through the development of personnel resources. As in Office Ngantang, there are still many employees are still less professional in carrying out their respective duties, the district head in the perspective of transformational leadership to make efforts in developing personnel resources own sub-district has undertaken the development of personnel resources. Furthermore, looking at the indicators that can foster employee morale. As well as the factors that stimulate and inhibit the process of development of personnel resources. In this case in particular sub-district government district head in transformational leadership perspective optimally pursue the program with the objective of the program will have an impact to improve the professionalism of the performance of the employees. Keywords: Apparatus Resources Development , Leadership Trasnformational   Abstrak: Pengembangan Sumber Daya Aparatur oleh Camat dalam Perspektif Kepemimpinan Transformasional (Studi Pada Kantor Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang). Mengacu pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana undang-undang tersebut merupakan langkah untuk menata rumah tangga pada suatu instansi khususnya kantor Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang untuk meningkatkan kualitas kinerja para pegawai melalui pengembangan sumber daya aparatur. Seperti di Kantor Kecamatan Ngantang, masih banyak ditemui pegawai yang masih kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, maka camat dalam perspektif kepemimpinan transformasional melakukan upaya-upaya dalam mengembangkan sumber daya aparatur. Camat Ngantang sendiri telah melaksanakan pengembangan sumberdaya aparatur yaitu melalui Pemberian motivasi, pendidikan dan pelatihan dan pengawasan.Selanjutnya melihat indikator-indikator yang mampu menumbuhkan semangat kerja pegawai. Serta melihat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam proses pengembangan sumber daya aparatur. Dalam hal ini pemerintah kecamatan khususnya camat dalam perspektif kepemimpinan transformasional mengupayakan program tersebut secara maksimal dengan tujuan nantinya program tersebut berdampak untuk meningkatkan profesionalitas kinerja para pegawai. Kata kunci: Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Kepemimpinan Trasnformasional.  
Pemberdayaan Pkl Di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura Sebagai Objek Pariwisata (Studi Pada Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Dan Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Bangkalan) Wahyurida, Indriana Eka
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstract: Empowerment of Street Vendors in Area of the Foot Bridge Suramadu side of Madura as Object Tourism(Studies in Development Agency Suramadu Areas and Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan). Street Vendors or PKL in Area of the Foot Bridge Suramadu side of Madura is one destination that is expected to became a tourist destination visited by tourists. However, the number of tourists visiting in this area occurs not increased. Not maximal skills of PKL KKJSM cause increase in the number of tourists even trended downwards especially aggravated the situation in these areas is very limited. The effort to make PKL KKJSM as a bustling tourism objects namely through empowerment PKL consisting of and development Rest Area has not been precise and uneven, limited infrastructure, and lack of innovative PKL KKJSM. This needs to be considered in view of the challenges ahead in the empowermwnt of PKL KKJSM as tourism object.   Keywords: empowerment, street vendors, object tourism   Abstrak: Pemberdayaan PKL di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura sebagai Objek Pariwisata (Studi pada Badan Pengembangan Wilayah Suramadu dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan). Pedagang Kaki Lima (PKL)Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM) merupakan salah satu tempat tujuan yang diharapkan menjadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan. Namun, yang terjadi jumlah wisatawan yang berkunjung tidak mengalami peningkatan. Kurang maksimalnya keterampilan PKL KKJSM menyebabkan tidak adanya peningkatan jumlah wisatawan bahkan cenderung terus menurun apalagi diperparah dengan keadaan di area tersebut yang serba terbatas. Adapun upaya dalam menjadikan PKL KKJSM sebagai objek pariwisata yang ramai dikunjungi yakni melalui pemberdayaan PKL yang terdiri dari pelatihan PKL, pembinaan tata kelola PKL, pemberdayaan masyarakat sekitar PKL, bantuan permodalan dan pembangunan Rest Area belum berhasil menjawab permasalahan PKL KKJSM tersebut. Hal ini dapat dilihat dari program pemberdayaan PKL yang belum tepat dan tidak merata, terbatasnya sarana prasarana, dan kurang inovatifnya PKL KKJSM. Hal ini perlu diperhatikan mengingat tantangan ke depan dalam peberdayaan PKL KKJSM sebagai objek pariwisata.   Kata kunci: pemberdayaan, PKL, objek pariwisata.
Strategi Pengembangan Pegawai dalam Mewujudkan Profesionalisme Aparatur (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu) Ansynesia, Ayu
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Employee Development Strategy In Achieving Professionalism Apparatus (Study of Employee Development at Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu) Employee development may be required by BadanKepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu in order to meet the demands of its organization both internally and externally. Relating to the functions of organization, professionalism Apparatus a central demand for BadanKepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu. Apparatus Professionalism demands that have derived from the internal and external environment of the organization Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu. It is based on analysis using triangular theory of strategy Moore (2012), so it is known that to increase the operational component of capacity through staff development is a strategy that takes BKD Kota Batu in order to realize the professionalism apparatus. Employee development has been done BKD Kota Batu can be classified as On-the-job and off the job. With the dominance Off the Job, employee development activities are consistent BKD Kota Batu based mechanisms that have been set. However, with the success indicator borrow employee development methods have Hasibuan (2002) note that the indicators participants and facilities supporting factors BKD Kota Batu in implementing strategic development of its employees, while indicators curriculum (teaching materials), coach and fund the development of the inhibiting factor.   Keywords: Strategy, Employee Development, Professionalism Apparatus   Abstrak: Strategi Pengembangan Pegawai Dalam Mewujudkan Profesionalisme Aparatur (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu) Pengembangan pegawai diperlukan“Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu” guna memenuhi tuntutan sebagai organisasi publik. Tuntutan-tuntutan tersebut ada yang berasal dari internal maupun eksternal lingkungan organisasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu. Hal ini didasarkan pada analisis dengan menggunakan teori segitiga strategi Moore (2012), sehingga diketahui bahwa melakukan peningkatan pada komponen operational capacity melalui pengembangan pegawai merupakan strategi yang dibutuhkan BKD Kota Batu agar dapat mewujudkan profesionalime aparatur. Pengembangan pegawai yang telah dilakukan BKD Kota Batu dapat diklasifikasikan menjadi On the job dan Off the Job. Dengan dominasi jenis Off the Job, kegiatan pengembangan pegawai BKD Kota Batu  berjalan konsisten berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan. Namun, dengan meminjam indikator keberhasilan metode pengembangan pegawai miliki Hasibuan (2002) diketahui bahwa indikator peserta dan fasilitas menjadi faktor pendukung BKD Kota Batu dalam menjalankan strategi pengembangan pegawainya, sedangkan indikator  kurikulum, pelatih dan dana pengembangan  menjadi faktor penghambatnya.   Kata kunci: Strategi, Pengembangan Pegawai, Profesionalisme Aparatur 
Implementation Of Strategic Plan For Healthy Housing Environment Program In The Public Health Perspective (Study At Dinas Pekerjaan Umum Of Tangerang City) Gustira, Yolandari
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Implementasi Rencana Strategis Program Lingkungan Sehat Perumahan dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang). Dalam memenuhi kebutuhan perumahan dengan lingkungan yang baik dan sehat, hal ini masih sulit bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau masyarakat miskin di Kota Tangerang. Mereka membangun rumah-rumah sederhana dengan tidak memiliki fasilitas sanitasi, bahkan mandi, mencuci, dan buang air di Sungai Cisadane. Kemudian menjadikan kondisi lingkungan Kota Tangerang terlihat kumuh dan tidak sehat. Berangkat dari inilah, Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang mengimplementasikan Rencana Strategis mereka periode 2009-2013 melalui sebuah Program Lingkungan Sehat Perumahan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terdapat 4 dari 6 kegiatan dalam Program Lingkungan Sehat Perumahan yang berhasil dilaksanakan. Hasilnya, hal ini dapat mengurangi MBR mencuci, mandi, dan buang air di sungai dan menjadikan mereka memiliki akses air bersih dan kamar mandi (WC) yang dibangunkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Namun, program ini dapat masih menghadapi beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaannya. Sehingga, harus ada perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk memaksimalkan implementasi program dalam rangka menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat bercermin pada Perspektif Kesehatan Masyarakat. Abstract: Implementation of Strategic Plan for Healthy Hosing Environment Program In The Public Health Perspective (Study at Dinas Pekerjaan Umum of Tangerang City). In fulfilling the housing need with good and healthy environment, it’s still difficult for Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) or poor people in Tangerang City. They built simple houses with no having sanitation facilities even like do bathing, washing and defecating in the Cisadane riverside. Then, it lead the environment condition of Tangerang City looks slums and uhnhealthy. Derived on it, Dinas Pekerjaan Umum of Tangerang City implemented their Strategic Plan period 2009-2013 through  a Healty Housing Environment Program to solve that problem. There were 4 of 6 activities in the Healthy Housing Environment Program that succesfully implemented. The result are, it can decrease the MBR to do bathing, washing, and defecating in the river then make them have clean water access and bathroom (WC) that built by Dinas Pekerjaan Umum. However this program still face some inhibitting factor that influenced the implementation. So, there must be improvements by Dinas Pekerjaan Umum to maximize the program implementation in order to create the healthy environment of housing and settlement that reflect to Public Health Perspective.   Keyword: Housing and Settlement, Program Implementation, Health Housing Environment Program,  Public Health Perspective

Page 82 of 268 | Total Record : 2676

 80   81   82   83   84 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue